Hari: 1 September 2025

BANJARMASIN – Untaian shalawat menutup aksi unjuk rasa Aliansi Rakyat Kalimantan Selatan (Kalsel) yang berlangsung di depan “Rumah Banjar” dan diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, Senin, (1/9)

Dalam aksi yang berlangsung aman dan damai di bawah pengamanan humanis pihak kepolisian itu, sebanyak tujuh tuntutan yang dibawa Aliansi Rakyat Kalsel diterima dan ditandatangani politisi senior tersebut.

Setelah kurang lebih empat jam, DPRD Provinsi Kalsel melakukan dialog bersama kelompok aliansi yang terdiri dari mahasiswa, pengemudi ojek online, dan masyarakat. Hasil dialog ditindaklanjuti dengan penandatanganan berita acara tuntutan bersama koordinator aksi, yang dijadwalkan dalam waktu dekat akan disampaikan ke DPR RI.

Adapun tujuh tuntutan yang disepakati, pertama, menuntut Reformasi DPR, efisiensi gaji dan tunjangan DPR disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaan dana.
Kedua, menuntut Reformasi Polri, revisi UU Polri, serta pencegahan tindakan represif aparat terhadap masyarakat. Kapolri diminta bertanggung jawab atas berbagai tindakan represif, dan apabila tidak ada komitmen, massa menuntut Kapolri mengundurkan diri dari jabatannya.

Ketiga, menuntut pengusutan tuntas dan pertanggungjawaban penuh instansi terkait atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan. Keempat, menuntut penolakan Taman Nasional Meratus, monopoli batubara, dan konflik agraria sawit dengan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kotabaru dan berbagai isu lokal di Kalsel.
Kelima, massa juga menuntut adanya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran negara yang dinilai tidak tepat sasaran, khususnya pada program-program berbiaya besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), sementara di sisi lain rakyat justru dibebani kenaikan pajak.

Keenam, menuntut peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, baik guru maupun dosen, dengan memberikan prioritas kepada guru honorer melalui pemberian gaji yang layak. Mereka juga mendesak perhatian serius pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Ketujuh, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Adat.

Menanggapi aksi tersebut, Supian HK menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang telah menyampaikan aspirasi secara damai tanpa anarkis maupun terprovokasi seperti terjadi di beberapa daerah lain.

“Kami sangat mengapresiasi penyampaian aspirasi yang tertib, damai, dan penuh kedewasaan. Ini menunjukkan mahasiswa dan masyarakat Kalsel mampu menjaga kondusivitas Banua,” ujar Supian HK.

Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk jajaran Polri dan TNI, yang telah memfasilitasi jalannya aksi dengan pengamanan humanis sehingga situasi tetap aman dan kondusif. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Sesuai komitmennya, Aliansi Rakyat Kalsel, akhirnya menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Kalsel, kawasan Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, pada Senin (1/9) siang. Aksi yang dimotori para mahasiswa, buruh dan juga pengemudi ojek online ini, dimulai tepat setelah sholat Zuhur, dengan pengawalan dari aparat kepolisian serta TNI.

Para pengunjuk rasa ini, diterima langsung Ketua DPRD Provinsi, Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari, Ilham Yunus dan sejumlah anggota DPRD Provinsi. Di hadapan para pejabat dan aparat negara ini, Aliansi Rakyat Kalsel menyampaikan sejumlah tuntutan, yang juga menjadi agenda seluruh aksi demo serentak mahasiswa seluruh Indonesia, di hari yang sama.

Diantaranya adalah mengusut tuntas kasus kematian pengemudi ojek online pada aksi demo di Jakarta, serta evaluasi menyeluruh seluruh program pemerintah berbiaya besar, dan dinilai tidak tepat sasaran, sementara disisi lain rakyat dibebani kenaikan pajak.

Aliansi Rakyat Kalsel, juga menyoroti isu lokal terkait monopoli batubara, konflik agraria sawit, serta rencana pengajuan Meratus sebagai Taman Nasional. Termasuk pengesahan RUU Perampasan Aset dan Perlindungan Masyarakat Dayak.

Setelah menyampaikan orasi dan aspirasinya, para peserta unjuk rasa membubarkan diri pasca hujan. Bahkan sebelum membubarkan diri masing – masing peserta aksi memunguti sampah disekitar lokasi. Aksi unjuk rasa ini, berakhir dengan tertib dan aman.

“Bravo untuk seluruh mahasiswa, buruh dan juga pengemudi ojek online, yang sudah menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan aman. Ini menjadi bukti kedewasaan bersikap seluruh pihak, yang terlibat pada aksi hari ini. Sehingga berhasil menjaga keamanan dan kondusivitas Kalimantan Selatan,” ujar Ketua Umum DPD KADIN Provinsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi.

Kepada Abdi Persada FM, Shinta juga menyampaikan apresiasinya kepada Ketua DPRD Provinsi, Supian HK dan jajaran pimpinan dewan yang telah mendengarkan aspirasi masyarakat dengan bijak, serta membuka ruang untuk bertemu dan berdialog dengan pengunjuk rasa..

“Hal ini membuktikan DPRD betul – betul bisa menempatkan fungsi sebagai perwakilan rakyat, dan menumbuhkan ikatan serta kepercayaan dari masyarakat,” tegasnya.

Apresiasi yang sama, menurut Shinta, juga diberikan kepada Kapolda dan Danrem beserta para personil gabungan, yang telah mengawal kegiatan unjuk rasa ini hingga tertib dan aman.

“Saya salut, Kapolda dan Danrem langsung turun ke jalan menemui para pengunjuk rasa, dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Bravo untuk semuanya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Shinta Laksmi Dewi juga turut berbelasungkawa atas wafatnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, dan mendukung penguatan tuntas kematian pemuda berusia 21 tahun tersebut.

“Affan pantas disebut sebagai pahlawan, karena pengorbanannya menyatukan dan memotivasi masyarakat Indonesia untuk melawan ketidakadilan, dan menjadi aspirasi bagi generasi muda,” jelasnya.

Shinta Laksmi Dewi berharap, kondisi keamanan Banua akan tetap terjaga pada aksi – aksi berikutnya, dengan kesadaran seluruh pihak bersama – sama saling menjaga sikap.

“Kita tidak ingin kejadian di daerah lainnya di Indonesia terjadi di Banua kita, agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan bisnisnya,.dan roda perekonomian Kalsel tetap berjalan baik”, tutupnya.

Perlu diketahui, sejumlah tempat usaha disekitar kawasan Jalan Lambung Mangkurat, memilih untuk tidak beroperasi sejak pagi, sebelum aksi unjuk rasa berlangsung. Termasuk dua toko peralatan kosmetik, perbankan, dan mini market. Sejumlah sekolah di Banjarmasin, juga meliburkan siswanya, dan perusahaan memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi karyawannya. (RIW/RH)