Hari: 23 Juli 2025

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melepas Kontingen Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kalimantan Selatan, ke ajang Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII tahun 2025, di Nusa Tenggara Barat (NTB) .

Pelepasan secara resmi dilakukan Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman di Mahligai Pancasila, Rabu (23/7) sore.

“Alhamdulillah, banyak pihak yang turut membantu dan bahkan berangkat secara mandiri. Ini menunjukkan kecintaan mereka terhadap olahraga yang digeluti. Kita sangat mengapresiasi semua dukungan tersebut,” ucap Hasnuryadi, kepada sejumlah wartawan.

Kontingen Kalsel tahun ini berangkat dengan kekuatan besar, sebanyak 742 orang yang terdiri dari penggiat, serta official dari 58 Induk Organisasi (Inorga).

Jumlah ini jauh meningkat dibanding kontingen FORNAS sebelumnya yang hanya sekitar 280 orang.

Lonjakan ini dimungkinkan berkat dukungan masif dari berbagai pihak, baik pemerintah, kabupaten/kota, hingga pihak swasta dan sponsor.

“Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Gubernur memberikan dukungan penuh, baik secara moral maupun anggaran, agar semakin banyak pegiat olahraga masyarakat bisa berangkat mewakili daerah,” ujarnya.

Target pun tak main main, Kalsel membidik posisi tiga besar nasional.

“FORNAS bukan hanya tentang medali. Ini momentum menjaga persatuan, melestarikan budaya, serta mengangkat harkat dan martabat daerah. Jaga sportivitas, adab, dan semangat pantang menyerah khas Banua, Haram Manyarah Waja Sampai Kaputing,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KORMI Kalsel yang juga Ketua Kontingen, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada semua pihak atas terselenggaranya keberangkatan besar ini.

“Kami bangga bisa memberangkatkan 742 orang. Ini berkat kolaborasi dari Pemprov, kabupaten/kota, sponsor, dan swasta. Target kami adalah masuk tiga besar dan mengharumkan nama Kalsel di tingkat nasional,” ujar Syarifuddin.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pengiat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran selama perjalanan dan pertandingan.

Tema kontingen Kalsel tahun ini adalah Lestarikan Adat, Selalu Beradab, Junjung Tinggi Sportivitas, yang mencerminkan semangat budaya dan kebersamaan dalam olahraga masyarakat. (KORMIKALSEL/SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Suasana haru dan bahagia mewarnai pelaksanaan kegiatan Nikah Massal se-Kalimantan Selatan, yang digelar dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Kalimantan Selatan ini, dipusatkan di Ruang Induk Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Banjarmasin, Rabu (23/7).

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin serta Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, yang juga menjadi saksi nikah dalam prosesi tersebut.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin menyampaikan apresiasi dan penghargaan, kepada semua pihak yang telah berperan dalam menyukseskan kegiatan ini.

“Mudah-mudahan, acara ini menjadi wasilah keberkahan, tidak hanya bagi pasangan-pasangan yang dinikahkan, tetapi juga bagi masyarakat dan seluruh pihak yang terlibat,” ucapnya.

Ia menambahkan nikah massal ini merupakan bentuk kepedulian sosial bersama, untuk membentengi generasi muda dari pergaulan bebas, memperkuat institusi keluarga serta menanamkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan berumah tangga.

“Pernikahan bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga dua keluarga, dua jiwa, dan dua harapan. Ini adalah momentum sakral yang menjadi tonggak bagi lahirnya keluarga – keluarga baru yang Insya Allah menjadi berkah bagi Banua kita,” ujarnya

Syarifuddin juga berharap para pasangan yang mengikuti nikah massal dapat membangun rumah tangga yang harmonis, saling menghargai dan berlandaskan nilai-nilai keimanan.

“Ingatlah, rumah tangga bukan sekadar tentang kebahagiaan hari ini, tetapi tentang perjuangan jangka panjang. Bukan hanya membangun rumah bersama, tapi membangun surga bersama,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Muhammad Tambrin, menjelaskan, bahwa sebanyak 325 pasangan dari seluruh wilayah Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan ini secara serentak.

“Lima pasangan menjalani prosesi akad nikah secara simbolis di Masjid Raya Sabilal Muhtadin, sementara ratusan pasangan lainnya mengikuti prosesi nikah dari Kantor Urusan Agama masing-masing melalui sambungan virtual,” jelas Tambrin.

Ia berharap, kegiatan ini dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pernikahan yang sah secara hukum dan agama.

“Melalui kegiatan nikah massal ini, kita berharap dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya, sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial dan keagamaan di tengah masyarakat,” ucapnya.

Tambrin juga menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen dalam menjadikan peringatan Hari Jadi bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat.

“Acara ini sesuai dengan arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bahwa peringatan Hari Jadi harus memberikan dampak dan keberkahan bagi masyarakat, bukan sekadar perayaan seremonial,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, kembali melaksanakan Pelatihan Wirausaha Muda, Pelatihan kali ini untuk Pemuda Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, yang berlangsung di Kota Banjarmasin, Rabu (23/7).

Pelatihan dibuka Plt Kadispora Kalsel Fitri Hernadi, didampingi Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Muhammad Anugrah.

Anugrah menyampaikan, Pelatihan Wirausaha Muda bagi Pemuda Kabupaten Tanah Bumbu serta Kotabaru ini, dilaksanakan selama 3 hari terhitung 23 hingga 25 Juli 2025.

“Peserta pelatihan Wiramuda, akan diberikan materi mengenai bagaimana meningkatkan kreativitas Wiramuda, memasarkan produk di era digital,” ungkapnya.

Tujuannya agatlr Wiramuda di daerah dapat bersaing, di tengah kemajuan teknologi saat ini.

“Pelatihan Wiramuda kali ini, mendatangkan narasumber dari pelaku usaha muda, yang telah sukses menjalankan usahanya di usia muda,” ucapnya.

Sehingga diharapkan, lanjutnya, dapat memberikan ilmunya untuk para Wiramuda yang mengikuti pelatihan ini.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menilai, sektor usaha yang diminati pemuda Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru, sudah merata. Dengan kata lain, tidak lagi hanya terfokus pada satu bidang yaitu kuliner.

“Di Tanah Bumbu, minat usaha para pemuda tidak hanya didominasi sektor kuliner, tetapi sudah merata pada sektor lainnya. Contohnya pada usaha cinderamata,” ujarnya.

Anugrah berharap, minat berwirausaha di Kabupaten Tanah Bumbu serta Kotabaru, kedepannya akan bertambah tinggi.

“Dispora Kalsel terus memberikan dukungan terhadap peningkatan minat Wiramuda di Banua, dengan memberikan pelatihan kepada pemuda di 13 Kabupaten dan Kota secara bergantian,” ucap Anugrah. (SRI/RIW/RH)

BANJAR – Upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat desa di Kalimantan Selatan, terus dilakukan pemerintah provinsi. Salah satunya melalui pembentukan Apotek Koperasi Desa Merah Putih di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar.

Apotek dan Klinik Desa ini direncanakan tidak hanya terdapat pada Koperasi Desa Merah Putih di Desa Indrasari, namun juga diseluruh Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Diauddin menyampaikan, bahwa upaya meningkatkan layanan kesehatan masyarakat desa terus dilakukan pemerintah provinsi, salah satunya melalui pembentukan Apotek Koperasi Desa Merah Putih di Desa Indrasari, Kabupaten Banjar.

Program ini bertujuan untuk memperkuat integrasi pelayanan dasar di desa, dimana setiap Koperasi Merah Putih nantinya, akan memiliki apotek dan klinik desa yang merupakan bagian dari upaya mendekatkan layanan kesehatan, kepada masyarakat.

“Setiap Koperasi Merah Putih nantinya akan memiliki apotek dan klinik desa. Ini bagian dari upaya mendekatkan layanan kesehatan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan desa,” ungkap Diauddin.

Diauddin menambahkan, Program ini merupakan bagian dari inisiatif program nasional Koperasi Merah Putih, yang menargetkan pendirian apotek dan klinik desa di seluruh Indonesia.

“Kami dari Dinas Kesehatan siap mendampingi agar apotek desa ini dapat berjalan lancar dan benar-benar bermanfaat bagi warga,” lanjut Diauddin.

Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, ungkap Diauddin, memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses perizinan apotek dan klinik desa. Dimana diharapkan, kehadiran apotek dan klinik desa mampu memberikan dampak peningkatan ekonomi, yang sejalan dengan visi pemerintah dalam memperkuat pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal berbasis desa.

“Di Kalimantan Selatan sendiri program ini ditargetkan menjangkau seluruh desa secara bertahap, melalui kolaborasi antara koperasi, pemerintah, dan pelaku UMKM,” tutup Diauddin. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Supian HK, berkomitmen mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel.

Hal tersebut Ia sampaikan, ketika memberi sambutan pada kegiatan Rapat Koordinasi Supervisi, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi oleh KPK RI yang dilaksanakan secara daring, pada Rabu, (23/7) di Banjarmasin.

“Perencanaan dan penganggaran merupakan hal yang penting untuk memitigasi kerawanan korupsi. DPRD Kalsel melalui fungsi pengawasan penganggaran dan pembentukan perda tetap mengawal agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan perundang-undangan,” ujar politisi Golkar tersebut.

Sejalan dengan pihak eksekutif, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman yang turut berhadir dalam rapat koordinasi tersebut, menyatakan komitmen yang sama, guna mewujudkan tata kelola daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

Ketua DPRD Kalsel menambahkan, fungsi pengawasan yang melekat pada lembaga legislatif akan terus dioptimalkan untuk memastikan bahwa setiap proses perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemerintah daerah, berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Dengan sinergi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan KPK, kita optimis upaya pencegahan korupsi di daerah akan semakin efektif,” ujar Supian HK.

Tak hanya itu, Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di Kalsel, untuk berkomitmen menanamkan nilai-nilai integritas, tidak hanya di tataran kebijakan, tetapi juga dalam pelaksanaan di lapangan. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen, dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Terkait Perencanaan dan Penganggaran yang digelar secara daring, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (23/7).

Hasnuryadi menyampaikan apresiasi kepada KPK RI, yang telah menginisiasi forum ini. Menurutnya, hasil evaluasi maupun rekomendasi yang disampaikan, akan menjadi landasan penting untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depan.

“Pemprov berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan. Kami berharap seluruh pemerintah daerah se-Kalsel memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.

Hasnuryadi menilai, rakor seperti ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antar lembaga demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Forum seperti ini penting untuk memastikan sinergi antar lembaga dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berpihak pada masyarakat,” tambahnya

Paparan utama dalam rakor disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti. Ia mengulas berbagai titik rawan dan modus korupsi dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah.

Situasi ini, menurut Ely, berisiko tinggi memunculkan praktik korupsi dalam perencanaan anggaran daerah.

“Titik rawan korupsi sering kali muncul dalam proses pokok pikiran dan penyaluran hibah karena minimnya transparansi dan potensi konflik kepentingan. Ini harus menjadi perhatian serius semua pihak,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel, Ayi Riyanto menyampaikan hasil evaluasi, terhadap perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025 di seluruh pemerintahan daerah se-Kalsel.

Tanggapan dari Pemprov Kalsel atas hasil evaluasi ini disampaikan Kepala Inspektorat Akhmad Fydayeen, dan dilanjutkan Plt. Kepala Bappeda Kalsel, Galuh Tantri Narindra.

Keduanya menyatakan kesiapan Pemprov Kalsel untuk memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran sesuai rekomendasi yang diberikan.

Rakor tersebut juga diikuti staf ahli dan tenaga ahli gubernur, para asisten, serta kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel. Sementara dari lokasi terpisah, hadir pula Ketua DPRD Kalsel Supian HK dan anggota, para bupati/wali kota, serta pihak-pihak terkait lainnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Di tengah dinamika ekonomi global dan nasional, termasuk penyesuaian suku bunga acuan ekonomi nasional yang lesu, perlambatan pertumbuhan kredit perbankan nasional, serta meningkatnya kehati-hatian dalam penyaluran kredit, Bank Kalsel tetap menunjukkan kinerja yang stabil dan terkendali sepanjang Kuartal II 2025.

Hal tersebut dapat dilihat dari Bank Kalsel yang berhasil membukukan laba konsolidasi sebesar Rp261,55 miliar, tumbuh 15,36% secara tahunan.

Per Juni 2025, Bank Kalsel juga mencatatkan pertumbuhan aset sebesar Rp29,26 triliun, meningkat 17,87% dibanding periode yang sama tahun lalu (YoY).

Peningkatan aset tersebut turut ditopang tumbuhnya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp22,05 triliun, tumbuh 18,04% YoY. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang tetap tinggi, terhadap layanan perbankan Bank Kalsel, di tengah dinamika pasar yang terus berubah.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin menyampaikan, bahwa kinerja positif pada Kuartal II ini menjadi bagian dari upaya Bank Kalsel dalam menjaga keberlanjutan bisnis secara hati-hati dan bertanggung jawab.

“Kami bersyukur dapat melalui paruh pertama tahun ini dengan tetap menjaga kestabilan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Di tengah tantangan eksternal dan perlambatan beberapa sektor, fokus kami tetap pada penguatan fundamental yakni kredit yang berkualitas, efisiensi operasional, dan peningkatan kualitas layanan,” ungkapnya.

Sementara itu, dari sisi pembiayaan, total penyaluran kredit dan pembiayaan tercatat sebesar Rp14,32 triliun, atau mengalami penurunan tipis sebesar 0,49% secara tahunan.

Kinerja ini dipengaruhi penyesuaian internal dalam menjaga kualitas portofolio, seiring dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi dinamika ekonomi dan potensi risiko pembiayaan di beberapa sektor.

Rasio-rasio keuangan utama Bank Kalsel tetap berada dalam batas sehat dan terkendali, di antaranya, ROA 1,85%, NIM 5,30%, BOPO 80,34%, NPL (gross) 3,56%, LDR: 64,97%, Fee Based Income 22,50%, dan CASA (Current Account Saving Account): 66,72%.

Kinerja ini menunjukkan bahwa Bank Kalsel tetap mampu menjaga kinerjanya di tengah kondisi yang menantang.

“Kami tidak hanya fokus pada pertumbuhan semata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara risiko dan peluang. Kuartal III ke depan, kami akan terus memperkuat fungsi intermediasi, mendorong inovasi layanan, serta memperluas dukungan pembiayaan khususnya bagi sektor-sektor produktif di daerah,” pungkas Fachrudin. (ADV-RIW/RH)