BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), menggelar Workshop Literasi dan Sosialisasi Persiapan Pemantauan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, pada Kamis (17/7).
Workshop yang juga dirangkai dengan persiapan pembinaan Penyelenggaraan Indeks Transformasi Pemerintahan Digital Tahun 2026 ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Hadir pula Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim, serta jajaran SKPD lingkup Pemprov Kalsel, dan Diskominfo kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Dalam sambutannya, Sekdaprov Muhammad Syarifuddin menegaskan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kuat Pemprov Kalsel untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
“Kita hidup di era digital, dimana transformasi teknologi informasi bukan lagi pilihan, tapi sebuah keniscayaan. Pemerintahan dituntut adaptif, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan terintegrasi,” ujarnya.
Syarifuddin menambahkan, implementasi SPBE bukan hanya tentang digitalisasi proses pemerintahan, tetapi juga menyangkut transformasi pola pikir aparatur menuju budaya kerja yang kolaboratif, inovatif, dan berbasis data.
Ia juga menekankan pentingnya literasi digital sebagai fondasi dalam membentuk SDM yang mampu memahami, memanfaatkan, dan mengamankan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab.
“Kegiatan ini akan menjadi tolak ukur capaian kita dalam penerapan SPBE serta dasar untuk perbaikan berkelanjutan menuju pemerintahan digital. Sistem yang dibangun juga harus inklusif dan mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fasilitasi Pemprov terhadap penetapan Kalimantan Selatan sebagai lokus pemantauan SPBE dan pembinaan Pemerintah Digital tahun 2025 oleh Kementerian PAN-RB RI.
“Melalui workshop ini, kita ingin menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas, dan menyosialisasikan langkah-langkah strategis yang perlu diambil seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan,” ungkapnya.
Muslim menambahkan, saat ini Indeks SPBE Provinsi Kalimantan Selatan telah berada dalam kategori sangat baik. Capaian ini tidak terlepas dari berbagai inisiatif strategis yang telah dijalankan, termasuk penyediaan layanan internet gratis di sejumlah fasilitas pelayanan publik.
“Pengelolaan jaringan internet kini sudah terpusat di Diskominfo, sehingga kami dapat memantau ketersediaan bandwidth dan mengalokasikannya secara optimal, termasuk untuk layanan WiFi gratis di ruang publik. Ke depan, layanan ini juga akan diperluas ke sejumlah objek wisata di Kalsel agar masyarakat yang berwisata pun bisa menikmati akses internet gratis,” jelasnya.
Dalam workshop ini, peserta diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang konsep dan prinsip SPBE dan Indeks Pemerintah Digital, serta bagaimana cara mengukur dan meningkatkan indeks SPBE dan Indeks Pemerintah Digital dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian PAN-RB RI, yakni Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah, Mohammad Averrouce dan Analis Kebijakan Madya, Hamzah Fansuri. (BDR/RIW/RH)

