Hari: 14 Juli 2025

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, melantik dan mengukuhkan sebanyak 18 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eslon II, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Senin (14/7).

Acara tersebut juga dirangkai dengan pelantikan Muhammad Syarifuddin sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, serta pelantikan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Kalsel (Perseroda) Periode 2025-2030.

Pelantikan ini turut disaksikan Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman, Sekdaprov Kalsel M. Syarifuddin, Ketua TP PKK Provinsi Kalsel, Fathul Jannah, Wakil Ketua TP PKK Kalsel drg. Ellyana Trisya, Ketua DPW Prov Kalsel, Masrupah, Kepala Biro Dukungan Aparatur dan Kelembagaan Setkab Kemensetneg, Dwiyanto, sejumlah Bupati/Wali Kota se-Kalsel, dan unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin mengingatkan, agar para pejabat yang dilantik senantiasa menjaga amanah dan tanggung jawab atas jabatan yang diemban.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor demi kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.

“Kita melakukan perubahan pada jabatan pimpinan SKPD ini, akan dilihat enam bulan ke depan. Apakah dalam melaksanakan tugas, baik atau tidak. Jika bagus akan kita lanjutkan, jika kurang memuaskan, bisa saja kita lakukan tindakan lebih lanjut,” tegas Gubernur Muhidin.

Gubernur juga berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera menyesuaikan diri dan menunjukkan kinerja yang maksimal demi melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan menjadi lebih baik.

“Mudah-mudahan, kita dapat bersama untuk melanjutkan pembangunan Kalimantan Selatan secara bersama-sama,” harapnya.

Muhidin juga menyampaikan bahwa beberapa jabatan yang masih kosong dan saat ini dijabat Pelaksana Tugas, akan segera dilelang secara terbuka.

“Jabatan yang kosong akan kita lelang. Nanti akan ada uji kompetensi yang akan menentukan siapa yang memang benar-benar berkompetensi di bidangnya,” tambahnya.

Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 13 pejabat mengalami rotasi dan pengangkatan pada jabatan baru.

Mereka adalah Sri Mawarni yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Husnul Khotimah sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, serta Sulkan yang dipercaya sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

Kemudian, Ahmad Bagiawan ditunjuk sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Rosfana Sofian sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, dan Ariadi Noor menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Selanjutnya, Galuh Tantri Narindra dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ruzma Khazairin sebagai Kepala Biro Organisasi, serta dr. Diauddin sebagai Kepala Dinas Kesehatan.

Pejabat lainnya yang turut mengalami pergeseran jabatan adalah M. Farhanie sebagai Kepala Dinas Sosial, Miftahul Chair sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dinansyah sebagai Asisten Administrasi Umum, dan Taufik Hidayat yang kini menjabat Kepala Badan Riset dan Otonomi Daerah.

Sementara itu, terdapat lima pejabat yang dikukuhkan kembali untuk melanjutkan jabatan sebelumnya, yaitu Heriansyah sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Syamsir Rahman sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Zakly Asswan sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Mursyidah Aminy sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Rahmadin yang tetap menjabat sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Setdaprov Kalsel. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Kalimantan Selatan, menggelar kegiatan Penilaian Insan Pertanian Berprestasi Tahun 2025. Komitmen ini bertujuan, dalam memajukan sektor pertanian.

Kegiatan ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh kabupaten/kota di Kalsel, yakni sebanyak 13 kabupaten/kota, yang masing-masing mengirimkan perwakilan terbaik dari berbagai kategori insan pertanian untuk dinilai secara objektif, menyeluruh, dan profesional.

Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Nurhikmah, menyampaikan, bahwa dalam pelaksanaannya, terdapat enam kategori utama yang menjadi fokus penilaian. Yaitu Petani Berprestasi, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelembagaan Ekonomi Petani, Penyuluh Pertanian Swadaya, Penyuluh Pertanian PNS dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi sehat, namun juga sebagai bentuk apresiasi dan motivasi kepada seluruh insan pertanian di daerah.

“Tujuannya adalah memberikan penghargaan bagi mereka yang telah menunjukkan kinerja luar biasa di sektor pertanian. Kami ingin para petani, penyuluh, dan kelembagaan pertanian merasa dihargai dan semakin semangat dalam mendukung ketahanan pangan daerah,” ungkap Nurhikmah, Senin (14/7).

Proses seleksi dilakukan dengan sangat teliti. Dimulai dari seleksi administrasi, kemudian dilanjutkan dengan proses klarifikasi lapangan dan wawancara langsung oleh tim penilai yang telah dibentuk dan disahkan oleh Kepala Dinas.

Tim ini bekerja intensif selama Juni 2025, untuk melakukan verifikasi langsung terhadap peserta yang telah lolos di tingkat kabupaten/kota.

Setiap kategori memiliki pedoman dan indikator penilaian tersendiri. Misalnya, untuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), aspek yang dinilai mencakup kondisi fisik bangunan, fasilitas, layanan kepada masyarakat, inovasi, hingga dampaknya terhadap petani di wilayah binaannya.

Sementara untuk penyuluh, dinilai berdasarkan inovasi, produktivitas, metode penyuluhan, dan jangkauan pembinaan.

“Setelah dilakukan klarifikasi dan penilaian menyeluruh, dipilihlah empat peserta terbaik dari masing-masing kategori, yang kemudian disaring kembali untuk menentukan juara 1, 2, dan 3,” lanjut Nurhikmah.

Tahun 2025 ini, sejumlah daerah berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Berikut beberapa kabupaten/kota yang menyumbang perwakilan terbaik Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala.

Masing-masing daerah tersebut berhasil menempatkan perwakilan mereka sebagai juara pada satu atau lebih dari enam kategori yang diperlombakan.

“Rangkaian kegiatan penilaian ini akan mencapai puncaknya pada Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Selatan, yang diperingati setiap 14 Agustus. Dalam momen istimewa tersebut, penghargaan akan diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dan Wakili Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman,” lanjut Nurhikmah.

Penghargaan ini diharapkan, menjadi pemicu semangat bagi seluruh insan pertanian untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitasnya. Meskipun kegiatan ini berada di tingkat provinsi, bukan tidak mungkin para pemenang akan mendapatkan kesempatan untuk melangkah ke ajang nasional. Terutama bagi kategori seperti penyuluh pertanian, yang kerap menjadi perhatian Kementerian Pertanian.

“Tahun-tahun mendatang, kami ingin melihat lebih banyak kabupaten/kota mengirimkan perwakilan terbaiknya,” tutup Nurkhikmah. (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Setelah mengemban tugas sebagai Pj Sekdaprov Kalimantan Selatan selama beberapa bulan, Muhammad Syarifuddin, akhirnya resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, pada Senin (14/7). Pelantikan dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Kota Banjarbaru pada Senin (14/7) pagi.

Tampak hadir pada pelantikan ini, Ketua TP PKK Provinsi, Fathul Jannah, Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman beserta istri, drg. Ellyana Trisya, serta istri Sekdaprov Masrupah beserta keluarga.

Hadir pula para Bupati/Walikota dari 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel, Pimpinan Forkopimda Kalsel,
para Tenaga Ahli Gubernur, pimpinan SKPD Kalsel dan serta sejumlah instansi. Diantaranya antaranya Bank Indonesia, Bank Kalsel, dan OJK.

“Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, maka pada hari ini Senin, 14 Juli 2025. Saya selaku Gubernur Kalsel atas nama Presiden RI dengan resmi melantik saudara Muhammad Syarifuddin, sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Saya percaya bahwa Anda akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan amanah yang diberikan,” ucap Gubernur Muhidin saat membacakan kata – kata pelantikan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Muhidin juga berharap, amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik, serta dalam lindungan Nya. Selain itu, juga diharapkan senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat Banua.

Pelantikan Sekdaprov Kalsel ini, didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 108/TPA Tahun 2025, tentang pengangkatan Pejabat Tinggi Madya Pemprov Kalsel yang ditetapkan pada 1 Juli, dan ditandatangi Presiden Prabowo Subianto. (RIW/RH)

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar rapat kerja untuk memfinalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas) Provinsi Kalimantan Selatan.

Rapat ini berlangsung di Gedung DPRD Kalsel, belum lama tadi, dipimpin langsung Ketua Pansus I, Rais Ruhayat, dan dihadiri perwakilan Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel, serta Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel sebagai mitra kerja.

Rais Ruhayat menyampaikan, bahwa Raperda ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat untuk memberdayakan Ormas di Kalimantan Selatan.

“Harapan kita, ormas -ormas yang ada di provinsi ini dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk bersama-sama memajukan Kalimantan Selatan ke arah yang lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Rais menambahkan, bahwa keberadaan Raperda ini juga akan mendorong sinergi yang positif antara Ormas dan pemerintah daerah.

“Raperda ini diharapkan dapat memperkuat peran Ormas dalam pembangunan daerah dan memberikan kepastian hukum terkait keberadaan serta pembinaan mereka,” tambahnya.

DPRD Kalsel menargetkan dengan tersusunnya Raperda Pemberdayaan Ormas ini secara komprehensif, peran masyarakat dalam pembangunan daerah dapat semakin optimal, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK tekankan pentingnya menjaga integritas, profesionalisme, serta loyalitasz terhadap amanah yang diberikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Supian HK usai menghadiri pelantikan Muhammad Syarifuddin, sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, oleh Gubernur Muhidin, di Gedung Auditorium DR.K.H.Idham Chalid pada Senin (14/7) pagi.

Menurut Supian HK, pelantikan Sekda menjadi momen penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor. Sebagai wakil rakyat, Ia juga menegaskan komitmennya dalam mengawal kebijakan daerah, agar tetap selaras dengan aspirasi masyarakat dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Alhamdulillah selamat pak Syarifuddin yang sekarang sudah resmi menjabat sebagai Sekda Kalsel, sinergi antara legislatif dan eksekutif sangat penting demi kelancaran pembangunan daerah dan pelayanan publik yang maksimal,” ujar Supian HK.

Usai pelantikan Sekda Provinsi Kalsel, acara dilanjutkan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terhadap 18 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel, serta Pelantikan Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Kalsel (Perseroda) Periode 2025-2030. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) Provinsi Kalimantan Selatan resmi dikukuhkan, Senin (14/7). Pengukuhan dilakukan di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Pengukuhan dihadiri Gubernur Kalsel Muhidin, diwakili Plt Asisten 2 Setdaprov Kalsel Isharwanto, didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono.

Ketua ISPIKANI Kalsel Suhaili Asmawi menjelaskan, ISPIKANI merupakan mitra dari pemerintah, perusahaan/ pengusaha perikanan, serta pihak ketiga di sektor perikanan.

“Kedepannya kami akan berkoordinasi dengan kabupaten dan kota, untuk membentuk cabang ISPIKANI di daerah,” ungkapnya.

Karena Provinsi Kalimantan Selatan memiliki kekayaan Perairan Lautan serta Perairan Umum Daratan.

“Dalam waktu dekat ini kami juga akan menjelaskan rencana kerja dengan masyarakat pesisir yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, mengenai keberadaan ISPIKANI,” ucapnya.

Keberadaan ISPIKANI ini, mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk peningkatan potensi perikanan di Banua.

Seperti yang disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Plt Asisten 2 Setdaprov Kalsel Isharwanto.

Isharwanto mengatakan, dukungan penuh diberikan pemerintah provinsi, mengingat pontensi perikanan Kalimantan Selatan yang belum tergali secara maksimal sampai saat ini.

“Diharapkan, dengan terbentuknya ISPIKANI di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat meningkatkan produktivitas Bidang Perikanan di Provinsi ini,” ungkapnya.

Karena, lanjutnya, Ikan merupakan sumber protein hewani yang dapat memberikan kontribusi di sektor perikanan di Banua. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Dalam upaya memperkuat struktur manajemen dan memperkuat penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, secara resmi melantik empat anggota Dewan Komisaris baru.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank (TKB) pada peringkat “Sehat” serta memastikan keberlanjutan peran strategis bank dalam pembangunan daerah. Pelantikan ini, juga merupakan tindak lanjut dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasayang digelar pada 13 Maret 2025. Dimana pemegang saham menyetujui pengunduran diri Hatmansyah (Komisaris Utama Independen), Syahrituah Siregar (Komisaris Independen), dan Rizal Akbar Sarupi (Komisaris).

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test), serta dikuatkan melalui Akta Penetapan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Perseroda) Nomor 04 Tanggal 11 Juli 2025, berikut adalah nama-nama Dewan Komisaris periode 2025-2030 yang resmi dilantik

Yakni Subhan Nor Yaumil sebagai Komisaris Utama Non Independen, Riza Aulia – Komisaris Independen, Karmila Muhidin – Komisaris Non Independen, dan Widya Ais Sahla – Komisaris Independen.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, bersamaan dengan pelantikan Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II Provinsi Kalsel. Acara ini turut dihadiri para Bupati/Wali Kota se Kalimantan Selatan, jajaran FORKOPIMDA Kalsel, Kepala Dinas Provinsi Kalsel, perwakilan OJK dan BI, Direksi Bank Kalsel, serta tamu undangan dari berbagai instansi dan lembaga, termasuk kalangan BUMN/D dan media.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyampaikan ucapan selamat kepada para anggota Dewan Komisaris yang baru dilantik. Ia menekankan bahwa jabatan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, komitmen, dan integritas tinggi.

“Dewan Komisaris memiliki peran strategis sebagai pengawas dalam memastikan Bank Kalsel tetap berada pada jalur yang sehat dan berkelanjutan. Tugasnya bukan semata mengawasi kinerja keuangan, tetapi juga memastikan bahwa bank ini hadir sebagai penggerak ekonomi daerah,mendukung UMKM, memperluas inklusi keuangan, dan memberi dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muhidin menyampaikan optimisme, bahwa sinergi antara Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pemangku kepentingan akan membawa Bank Kalsel menjadi institusi yang lebih kuat dan terpercaya.

“Mari kita bersama-sama mewujudkan Bank Kalsel sebagai bank yang terdepan, terpercaya, dan berkontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi daerah,” tutupnya.

Setelah dilantik, Komisaris Utama No-Independen Bank Kalsel, Subhan Nor Yaumil, mewakili seluruh Dewan Komisaris Bank Kalsel, menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan Pemegang Saham, dan komitmennya untuk mengemban tugas pengawasan secara optimal demi kemajuan bank.

“Kami menyadari bahwa peran Dewan Komisaris sangat krusial dalam memastikan arah kebijakan dan pelaksanaan operasional bank tetap sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan kepentingan pemegang saham serta masyarakat luas. Kami akan menjalankan fungsi pengawasan dengan objektif, profesional, dan bersinergi penuh bersama Direksi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan, serta menjadikan Bank Kalsel sebagai institusi keuangan daerah yang berdaya saing tinggi dan responsif terhadap kebutuhan nasabah serta pembangunan Kalimantan Selatan. (ADV-RIW/RH)