Hari: 1 Juli 2025

BANJARMASIN – Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, melalui Bidang Pemasaran, Seksi Data dan Penyebaran Informasi, menggelar Forum Group Discussion (FGD) Analisa Pasar Pariwisata, bekerjasama dengan Akademi Pariwisata Nasional.

Kepada sejumlah wartawan, usai pembukaan Selasa (1/7), Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk menganalisa kondisi pasar pariwisata di Kalimantan Selatan. Terutama terkait peluang dan tantangan yang akan dihadapi industri pariwisata.

“Kementrian Perhubungan telah mengembalikan status Syamsudin Noor menjadi bandara Internasional sejak 4 Juni 2025, maka FGD sangat tepat dilaksanakan,” ucapnya.

Disampaikan Syarifuddin, analisa pasar sangat penting dalam meningkatkan kunjungan wisatawan. Dimana peningkatan ini juga perlu dibarengi pemberdayaan masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif, untuk mendukung kesejahteraannya.

“Data hasil analisis pasar ini, diharapkan penyelenggaraan event-event melibatkan masyarakat sekitar destinasi wisata dan pelaku ekonomi kreatif,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Data dan Penyebaran Informasi Dispar Kalsel, Rezeki Amelia menambahkan, hasil dari analisa ini akan menjadi acuan untuk merumuskan langkah-langkah perbaikan dalam pengembangan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Yakni melalui berbagai masukan dan saran dari asosiasi mitra kerja Dispar Kalsel dan Dinas Pariwisata di 13 kabupaten/ kota.

“Adanya analisa pasar bisa menyusun agenda promosi ke depan. Strategi akan lebih tepat sasaran, karena sesuai dengan kondisi pasar pariwisata saat ini,” tutupnya.

Untuk diketahui, FGD Analisa Pasar Pariwisata, menghadirkan narasumber Direktur Akademi Pariwisata Nasional, Dewi Setiawati, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel melalui Bidang Kebudayaan serta Angkara Pura. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali menggelar Rapat Paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, pada Selasa, (1/7)

Dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Kartoyo, agenda Rapat Paripurna kali ini diawali dengan pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara legislatif dan eksekutif dalam proses pembahasan hingga penetapan Raperda tersebut. Ia berharap, penetapan ini menjadi pijakan yang kuat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Rapat Paripurna kemudian dilanjutkan dengan agenda penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Diharapkan, pembahasan Raperda ini dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu, agar seluruh program pembangunan daerah dapat terlaksana secara maksimal demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan, menggelar upacara dan syukuran HUT ke-79 Bhayangkara tahun 2025, yang dilaksanakan di halaman Mapolda Kalsel, pada Selasa (1/7). Upacara ini dipimpin langsung Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, dan dihadiri Gubernur Kalsel Muhidin beserta istri, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman beserta istri, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Walikota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, beserta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, HUT Bhayangkara bukan hanya acara seremonial semata, namun menjadi momentum penting untuk melakukan introspeksi, evaluasi, serta menemukan kembali komitmen pencapaian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Hari Bhayangkara tahun 2025 ini mengambil tema Polri Untuk Masyarakat, yang mengandung makna bahwa Polri harus senantiasa hadir di tengah masyarakat, dalam memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan yang profesional, humanis, dan responsif,” ucap Rosyanto.

Dilanjutkan Rosyanto Yudha, ketahanan pangan, menjadi isu strategis nasional yang akan turut dijaga Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan. Polda Kalsel turut mengambil peran aktif dalam ketahanan pangan, melalui program yang selama ini telah berjalan dengan berbagai kegiatan. Antara lain pemanfaatan lahan tidur untuk dijadikan lahan produktif untuk masyarakat, pendirian kebun dan kolam percontohan di lingkungan polda, polres, hingga polsek.

“Pendampingan kepada petani dan peternak, serta pengamanan distribusi bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat, juga turut dilakukan Polda Kalsel,” ungkap Yudha.

Polri tidak hanya membantu ketersediaan bahan pangan, tetapi juga menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Di Daerah Kalsel, Polda Kalsel terus menjaga keamanan masyarakat, yang bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan sosial, ekonomi, dan ketertiban umum.

“Kami menyadari bahwa upaya yang kami lakukan masih belum sempurna dan tidak lupa dari berbagai kekurangan, sehingga belum mampu memenuhi semua harapan masyarakat. Berbagai kritik terhadap kinerja Polri akan kami terima secara arif dan bijaksana untuk dijadikan bahan intropeksi,” tutup Yudha. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar pelatihan wirausaha muda (Wiramuda), bagi pemuda Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Tapin, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (1/7). Pelatihan dibuka Plt Kadispora Kalsel M. Fitri Hernadi.

“Pelatihan yang diberikan terutama di bidang marketing atau pemasaran, cara bicara kepada publik, serta berbagai macam ilmu lainnya,” ungkap Fitri, kepada sejumlah wartawan.

Diharapkan, lanjutnya, materi yang disampaikan ini, dapat meningkatkan kemampuan para pemuda dalam menjalankan usahanya.

“Dispora Kalsel siap mendukung peningkatan kualitas wiramuda di Provinsi Kalimantan Selatan ini,” ujarnya.

Pelatihan ini diikuti sebanyak 50 peserta dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta Kabupaten Tapin.

Fitri juga mengajak, para pemuda di provinsi ini, agar dapat membuka diri terhadap dunia internasional.

“Saat ini Provinsi Kalimantan Selatan telah membuka diri terhadap dunia internasional dengan status bandara, yang saat ini siap menerima penerbangan internasional,” jelasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, para pemuda di daerah juga diharapkan dapat membuka diri, dalam melihat peluang tersebut.

“Dengan membangun komunitas, desa, serta kabupaten, maka perekonomian di Kalimantan Selatan akan bangkit,” ucap Fitri.

Adanya dukungan para pemuda mampu melihat peluang usaha dengan dunia internasional tersebut, maka masyarakat sejahtera dapat diwujudkan di Banua. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Penyelenggaraan Angkutan Massal Perkotaan di Provinsi Kalimantan Selatan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Selasa (1/7). Rakor dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Kalsel M. Fitri Hernadi.

“Rakor tahun ini, mengangkat tema Pengembangan Layanan Angkutan Massal Perkotaan di Banua Anam dan Saijaan Bersujud,” ungkap Fitri.

Pada rakor ini, lanjutnya, Dinas Perhubungan Provinsi mengundang Dinas Perhubungan se Banua Anam serta Kabupaten Kotabaru.

“Rakor ini membahas keberhasilan Trans Perkotaan Banjarbakula, dimana diharapkan rencana layanan angkutan massal perkotaan juga dapat dijalankan di Banua Anam dan Kotabaru,” ucapnya.

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan berupaya untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Muhidin berharap, salah satu visi dan misinya dapat terwujud secepatnya, Salah satunya terkait Angkutan Massal Perkotaan di Banua Anam dan Saijaan.

Seperti yang disampaikan Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Bidang Kebijakan Pembangunan Daerah Fajar Desira.

“Pengembangan layanan angkutan massal perkotaan di Banua Anam ini, merupakan salah satu program dalam visi dan misi Gubernur Kalsel Muhidin,” ujarnya.

Karena termasuk dalam visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupaya mewujudkan Pengembangan Layanan Angkutan Massal Perkotaan tersebut.

“Kedepannya layanan angkutan massal perkotaan dapat di rasakan oleh warga di kawasan Banua Anam dan sekitarnya,” ucap Fajar. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta KKP Tarakan, bersama sama melakukan pengawasan terhadap sumber daya kelautan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, Dislutkan Kalsel belum lama tadi menerima kunjungan dari PSDKP Kemlut RI serta KKP Tarakan.

“Kunjungan tersebut untuk mempererat koordinasi dalam upaya pengawasan dan perlindungan sumber daya kelautan di wilayah perairan Indonesia khususnya Kalimantan,” ungkap Rusdi, Senin (30/6).

Selain itu, lanjut Rusdi, kunjungan tersebut untuk menjalin silaturahmi serta memperkenalkan pejabat KPP Tarakan yang baru.

“Melalui sinergi lintas wilayah dan pusat pusat diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di daerah semakin meningkatkan,” ucap Rusdi.

Dengan semakin optimal, berkelanjutan, berpihak pada kesejahteraan nelayan maka taraf hidup masyarakat pesisir semakin meningkatkan.

“Sehingga koordinasi antar wilayah kelautan ini perlu dilakukan untuk melindungi sumber daya kelautan dan perikanan,” ujar Rusdi. (SRI/RIW/RH)