Bulan: Juni 2025

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Koordinasi-Rakor Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Tingkat Provinsi, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Rabu (4/6).

Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Fitri Hernandi mengatakan, Rapat Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Kalsel, yang disinergikan dengan kegiatan Porlantas Polri ini, terkait dengan penanganan angkutan Over Dimension Over Load atau ODOL diseluruh Indonesia termasuk di Kalsel.

“Digelarnya rakor ini, karena adanya permintaan penanganan masalah ini, yang disampaikan masyarakat ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkapnya.

Karena itu, lanjut Fitri, Dishub Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan Polda Kalsel, dalam penanganan ODOL ini.

“Kami berharap sebelum tanggal 17 Juni mendatang sudah dapat melaksanakan penanganan ODOL, untuk bisa dilaksanakan di Kalimantan Selatan nantinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Fitri juga mengungkapkan, angkutan logistik dari luar Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi temuan paling banyak pada kasus Over Dimension Over Load atau ODOL di Kalimantan Selatan.

“Kami juga menemukan, bahwa angkutan tambang serta angkatan perkebunan, masuk dalam daftar kasus ODOL di Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Oleh karena itu, pasca rakor LLAJ ini, pihaknya bersama kepolisian akan melakukan penertiban terhadap angkutan yang melanggar aturan tersebut.

“Kedepannya untuk angkutan ODOL ini tidak akan diberikan izin pada saat pengajuan pengujian kendaraan bermotor,” tegas Fitri. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan , melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Hibah Daerah bagi Organisasi Kepemudaan Kepramukaan dan Olahraga Penerima Hibah Tahun 2025, di salah satu hotel di Banjarmasin, Rabu (4/6). Bimtek dibuka Gubernur Muhidin diwakili Plt Kadispora Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas dilaksanakannya, pelatihan ini,” ungkap Fitri.

Dengan adanya pelatihan ini, lanjutnya, maka pemerintah provinsi berharap pemberian dan pertanggungjawaban dana hibah tahun ini, dapat berjalan dengan lancar.

“Bimtek ini menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Setdaprov Kalsel, Inspektorat Kalsel, serta BPKAD Kalsel,” ucap Fitri.

Karena itu, tambahnya, peserta diharapkan dapat mengikuti Bimtek ini dengan serius.

Fitri mengungkapkan, dana hibah sebesar 50 miliar rupiah, dikucurkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini, kepada puluhan organisasi.

“Dispora Kalsel mencatat, ada sekitar 63 organisasi yang akan menerima hibah pada tahun 2025.Terdiri dari 49 organisasi keolahragaan dan 14 organisasi kepemudaan,” jelas Fitri.

Dengan total anggaran yang disiapkan untuk hibah, mencapai lebih dari 50 miliar rupiah.

“Nominal dana hibah yang diterima setiap organisasi berbeda-beda, tergantung pada efektivitas dan efisiensi rencana kegiatan yang diajukan,” ujar Fitri. (SRI/RIW/RH)

PALANGKARAYA – Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng), melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti terkait proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas tersangka HP dan YD kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada Selasa (3/6).

Penyerahan ini merupakan tahap II (P-22) dalam proses penyidikan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, pada tanggal 9 April 2025.

Tersangka HP (selaku Direktur Utama) dan YD (selaku Komisaris Utama) melalui Wajib Pajak PT. SMJL diduga kuat telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut yang dilakukan dalam kurun waktu masa/tahun pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2020.

Perbuatan HP dan YD dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Akibat perbuatan tersangka diduga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 20.492.653.409,- (Dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah).

Atas perbuatannya, tersangka diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam proses penanganan perkara pidana pajak ini, pihak Kanwil DJP Kalselteng dengan bantuan Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, selalu mengedepankan asas ultimum remedium, artinya hukum pidana akan dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama Korwas PPNS Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta seluruh pihak yang terkait sehingga upaya penegakan hukum ini berjalan dengan baik,” ucap Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, saat konferensi pers di Kejati Kalteng.

Syamsinar berharap, dengan adanya proses penegakan hukum terhadap Wajib Pajak ini, menimbulkan efek jera bagi pelaku. Sekaligus sebagai bagian dari edukasi kepada wajib pajak, khususnya di lingkungan kerja Kanwil DJP Kalselteng, agar senantiasa melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. (DJPKalselteng-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Komisi I telah menyelesaikan tahapan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel periode 2024–2027.

Hasilnya, sebanyak tujuh nama ditetapkan sebagai anggota terpilih, berdasarkan hasil penilaian objektif yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, menjelaskan, uji kepatutan dan kelayakan berlangsung selama dua hari, pada 2 dan 3 Juni 2025, terhadap 21 calon KPID Kalsel yang berlangsung di ruang Komisi I gedung dewan setempat. Dimana, proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, integritas, serta pemahaman terhadap regulasi penyiaran.

“Hasilnya sebanyak tujuh nama ditetapkan sebagai anggota terpilih berdasarkan hasil penilaian objektif yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan,” ucapnya

Rais berharap, nama-nama yang terpilih kelak benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik, demi mewujudkan dunia penyiaran di Banua yang semakin berkualitas.

“Tujuh nama tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada Gubernur Kalsel, Muhidin untuk ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Gubernur,” ujar Rais.

Hal senada juga disampaikan, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor. Menurutnya, pemilihan dilakukan dengan cara demokrasi, menggunakan konsep yang serupa dengan Jawa Tengah (Jateng). Sehingga, tujuh orang yang terpilih secara demokrasi oleh Komisi I, hasil ini dapat diterima oleh semua pihak,
untuk penyiaran terbaik di Banua.

“Proses seleksi ini merupakan bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam mendukung penyelenggaraan lembaga penyiaran yang profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Ilham Noor.

DPRD Kalsel juga mengapresiasi kerja panitia seleksi dan seluruh pihak yang terlibat dalam tahapan seleksi yang berjalan lancar, dalam hal ini diantaranya Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel yang telah memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan melalui live streaming.

Adapun ketujuh nama anggota KPID Kalsel terpilih periode 2024–2027, adalah Agus Suprapto, Analisa, Muhammad Saufi, Nanik Hayati, Iwan Setiawan, Muhammad Leoni Hermawan, dan Muhammad Luthfi Rahman. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mengangkat dan memperkuat ekonomi desa melalui partisipasi dalam acara The 6th Kampoeng Kreasi (PAKASI) 2025 yang digelar pada 29 Mei hingga 1 Juni 2025 lalu, di Surabaya.

Kalimantan Selatan bersiap untuk menunjukkan daya tarik dan potensi luar biasa dari desa-desa unggulannya. Dalam pameran spektakuler ini, Provinsi Kalsel diwakili 5 BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) terbaik yang telah membuktikan inovasi dan keberlanjutan dalam pengelolaan potensi lokal mereka.

Yaitu BUMDesa Pesona Rejo dari Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, BUMDesa Mitra Hidayah Mandiri dari Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, BUMDesa Maju Jaya dari Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, BUMDesa Sumber Rejeki dari Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dan BUMDesa Usaha Mulia dari Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan, Faried Fakhmansyah melalui Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Muhammad Agus Fariady mengungkapkan semangat, dan harapan besar dari keikutsertaan ini.

“Tentu saja, kami tidak hanya menampilkan produk-produk unggulan, tetapi juga mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti talkshow tematik, pelatihan kreatif dan forum diskusi yang melibatkan pelaku usaha dan instansi pemerintah dari seluruh Indonesia,” ucap Agus, baru – baru tadi

Menurutnya, Partisipasi Kalimantan Selatan dalam Kampoeng Kreasi 2025 sejalan dengan visi Gubernur Kalsel “Kalsel Bekerja” (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera).

Ia menambahkan bahwa ini adalah langkah strategis untuk mengubah desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.

Dengan semangat “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”, Dinas PMD Kalimantan Selatan bertekad untuk membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha desa.

“Melalui ajang Kampoeng Kreasi 2025, Kalimantan Selatan ingin menunjukkan bahwa desa-desa bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek utama yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat ketahanan pangan dan mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tutup Agus. (PMD.KALSEL/MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil mencatat prestasi membanggakan, dengan menjadi salah satu dari tiga provinsi tercepat secara nasional dalam pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus (Musdes/Kel Khusus) untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes MP).

Capaian ini berdasarkan data resmi dari portal https://kopdesmerahputih.kop.id. Provinsi Kalsel sukses mencapai target 100 persen pembentukan Kopdes MP di seluruh 2.015 desa dan kelurahan (1.871 desa dan 144 kelurahan), lebih cepat dua hari dari target yang ditetapkan Gubernur Kalsel, Muhidin, yakni 31 Mei 2025.

Dalam peluncuran dan dialog Kopdes MP yang berlangsung di GOR Babussalam pada Rabu, 21 Mei 2025 lalu, Gubernur Kalsel, Muhidin menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk merealisasikan target tersebut. Dengan slogan “Bekerja Bersama Merangkul Semua”, Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif.

“Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk di tingkat desa atau kelurahan sesuai instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dengan tujuan, mempercepat penguatan ekonomi desa melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal, seperti simpan pinjam, logistik, atau klinik desa,” ungkap Muhidin.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi.

“Capaian ini berkat arahan Gubernur Kalsel, serta dukungan penuh dari seluruh bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, OPD, hingga instansi vertikal. Ini adalah buah dari kerja bersama,” ujar Faried, baru – baru tadi.

Berdasarkan data pada Dashboard Kopdes MP Provinsi Kalsel per 29 Mei 2025 pukul 12.37 WITA, tercatat 100 persen desa dan kelurahan telah disosialisasikan dan melaksanakan Musdes/Kelurahan khusus untuk pembentukan Koperasi Merah Putih.

“Keberhasilan ini menandai komitmen kuat Provinsi Kalsel dalam mendorong kemandirian ekonomi desa serta memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat melalui koperasi,” tutup Faried. (PMD.KALSEL/MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Ancaman musim kemarau mulai menghampiri berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kalimantan Selatan. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengambil langkah antisipatif dengan memperkuat koordinasi dan strategi sektor pangan.

Melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Swasembada Pangan Menghadapi Musim Kemarau 2025 bersama pemerintah pusat, yang digelar secara virtual di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (3/6), Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung swasembada pangan nasional.

Rakornas ini turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian, Menteri PUPR, serta seluruh kepala daerah se-Indonesia.

Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah menyampaikan, bahwa Pemprov Kalsel akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di musim kemarau.

“Kita diminta tidak hanya siap secara teknis, tapi juga strategis. Setiap daerah harus pastikan jaringan irigasi berfungsi optimal dan pompa air yang sudah disalurkan benar-benar dimanfaatkan petani. Ini kunci menghadapi musim kemarau sekaligus menambah luas tanam,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat juga menekankan pentingnya identifikasi potensi lahan serta kesiapan alat produksi seperti pupuk, benih, dan alat mesin pertanian (alsintan).

“Langkah ini tidak hanya menjaga hasil panen tetap stabil, tetapi juga membuka peluang untuk peningkatan produksi,” katanya.

Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Saptono menyebut, bahwa berbagai strategi telah disiapkan, termasuk mendorong penanaman Padi Gogo di lahan kering serta pelaksanaan program Optimasi Lahan (Oplah).

“Waktu kita sempit, Juni sudah mulai masuk kemarau. Tapi kita tidak tinggal diam. Penjadwalan tanam sedang dipercepat, titik-titik lahan yang berpotensi tanam juga sedang kami data. Semua elemen kami kerahkan agar target produksi 1,27 juta ton padi di tahun 2025 tercapai,” tegas Saptono.

Sebagai catatan, pada tahun 2024 lalu, Kalsel hanya mampu memproduksi 1,029 juta ton padi. Namun dengan berbagai langkah percepatan yang tengah digulirkan, angka ini diperkirakan akan melesat.

Upaya ini tidak hanya demi memenuhi kebutuhan pangan Kalsel sendiri, tetapi juga sebagai bentuk solidaritas daerah untuk membantu provinsi lain yang mengalami defisit beras.

“Kami berharap Kalsel tak hanya mandiri pangan, tapi juga jadi penyangga pangan nasional. Musim kemarau bukan hambatan, tapi momentum untuk membuktikan kekuatan kolaborasi pusat dan daerah,” harapnya.

Tak hanya soal produksi, Kalsel juga mendorong sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) guna memastikan sistem irigasi tetap berjalan optimal.

“Pompanisasi juga akan dimaksimalkan agar tidak ada lagi lahan pertanian yang kekeringan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungannya, terhadap tiga program prioritas 100 hari kerja Gubernur Kalsel, Muhidin dan Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman.

Dukungan tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 di Banjarmasin, Senin (2/6) sore.

Tiga program prioritas yang dimaksud adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Batulicin – Kotabaru, pembangunan stadion bertaraf internasional, dan peningkatan jalan nasional poros Banjar menuju Tabalong.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menyampaikan, bahwa ketiga proyek tersebut sangat strategis dan diharapkan membawa manfaat besar bagi masyarakat luas.

“Kami mendukung tiga prioritas program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel. Semoga ini benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Supian HK.

Pembangunan Jembatan Pulau Laut sudah lama dinantikan masyarakat. Jembatan ini dinilai penting untuk mendongkrak sektor ekonomi karena mampu mendukung transportasi industri dengan kedalaman laut yang memadai, untuk kapal-kapal besar.

Sementara itu, stadion bertaraf internasional diharapkan menjadi ikon baru olahraga di Kalsel. Stadion ini dirancang dengan konsep menyerupai Gelora Bung Karno (GBK) dalam skala mini dan menjadi pusat kegiatan olahraga serta hiburan masyarakat.

Adapun jalan nasional poros Banjar–Tabalong diharapkan memperlancar konektivitas antar wilayah, menunjang distribusi logistik, dan meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah.

Rapat KUPA dan PPAS ini menjadi bagian dari langkah strategis awal pemerintah daerah dan legislatif dalam menyelaraskan visi pembangunan Kalsel di bawah kepemimpinan baru. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menjamin pasokan bahan pokok aman, jelang Idul Adha 1446 Hijriah.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Sulkan mengatakan, jelang Idul Adha yang tinggal beberapa hari ini, pihaknya dapat memastikan bahwa pasokan bahan pokok tercukupi, atau aman.

“Saat ini, untuk tersedia bahan pokok penting jelang Idul Adha terpenuhi,” ungkapnya, kepada Abdi Persada FM, Selasa (3/6).

Sementara, lanjut Sulkan, untuk harga masih fluktuatif, dimana terdapat bahan pokok yang mengalami kenaikan. Namun sebaliknya ada pula yang mengalami penurunan harga.

“Secara keseluruhan untuk kenaikan harga masih dalam batas yang wajar,” ucapnya.

Sedangkan, untuk harga daging sapi di Provinsi Kalimantan Selatan terpantau normal.

“Saat untuk harga daging sapi saat ini juga masih berfluktuasi,” ucapnya.

Namun masih dalam batas harga yang wajar, atau tidak ada kenaikan yang signifikan.

Harga daging sapi saat ini terpantau untuk di Kota Banjarmasin dikisaran 100 sampai 120 ribu rupah per kilonya. Sedangkan di luar Kota Banjarmasin terpantau dikisaran harga 95 ribu rupiah per kilonya.

“Begitu juga untuk harga seperti bawang merah, bawang putih, sayuran, masih dalam batas yang wajar atau normal,” ucap Sulkan. (SRI/RIW/RH)

TANAH LAUT – Kementrian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Tambak Sabalai Tanah Laut, menggelar kegiatan penanaman pohon mangrove di lokasi bekas tambak ikan Desa Sabuhur, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut pada Senin (2/6).

Selain untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melestarikan ekosistem pesisir dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kelompok tani terhadap pentingnya pelestarian lingkungan, terutama di kawasan pesisir yang rentan terhadap abrasi.

Penanaman mangrove dilakukan di area yang telah dipetakan sebagai lokasi rehabilitasi ekosistem dan lahan mangrove pada kawasan seluas 400 hektar di Kabupaten Tanah Laut, dengan melibatkan berbagai pihak. Baik masyarakat, instansi terkait dan perusahaan, termasuk dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Bibit mangrove ditanam sebagai langkah awal dalam upaya reboisasi pesisir yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan akibat abrasi dan aktivitas manusia.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Fathimatuzzahra, yang turut hadir dalam acara ini, dan turut aktif menanam mangrove, sangat mengapresiasi inisiatif ini, dan berharap penanaman mangrove dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Meskipun kegiatan ini tidak didukung dengan kondisi cuaca di lapangan.

“Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan kawasan pesisir Desa Sabuhur dapat kembali pulih dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat sekitar, baik dalam hal perlindungan pesisir dari abrasi dan banjir maupun sebagai sumber mata pencaharian alternatifmelalui ekowisata dan produk-produk berbasis mangrove,” tutup Fathimatuzzahra. (DishutKalsel-RIW/RH)