Hari: 25 Juni 2025

BANJARBARU – Potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2025, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bergerak cepat, mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan 2025.

BPBD Kalsel telah mengajukan permohonan bantuan armada udara kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendukung penanganan karhutla di Banua.

Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan, BPBD Kalsel Bambang Dedi Mulyadi mengungkapkan, melalui surat edaran Gubernur Kalsel Muhidin, Kabupaten/Kota diminta untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan menjelang musim puncak kemarau, yang diprediksi terjadi pada Agustus 2025.

“Gubernur juga meminta agar Walikota dan Bupati se Kalsel, untuk terus melakukan pemeliharaan infrastruktur bendungan ataupun drainase, sebagai persiapan apabila pada puncak kemarau terjadi kekeringan,” ungkap Bambang, baru – baru ini.

Atas arahan Gubernur Kalsel Muhidin, ungkap Bambang, BPBD Kalsel juga menyiapkan langkah untuk mengusulkan kesiapan helikopter water bombing ke BNPB, meliputi 5 unit water bombing dan 1 unit heli patroli.

“Langkah ini diambil untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla yang cukup signifikan pada bulan Agustus nanti,” lanjut Bambang.

Pengajuan bantuan dilakukan lebih dini sebagai bentuk kesiapan daerah dalam menghadapi potensi karhutla, mengingat puncak musim kemarau di Kalsel diperkirakan terjadi awal Agustus 2025.

BNPB sendiri dikabarkan telah merespons positif permintaan tersebut. Dengan catatan status siaga bencana karhutla harus lebih dulu ditetapkan Pemprov Kalsel.

“BPBD Kalsel juga meminta BMKG untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) atau hujan buatan. Hal ini dinilai penting untuk mengurangi risiko karhutla sejak dini,” tutup Bambang. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Sebanyak 104 pejabat fungsional di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, resmi dilantik Gubernur Muhidin, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (25/6).

Pelantikan yang dirangkai dengan pengambilan sumpah janji jabatan pejabat fungsional ini, juga turut dihadiri dan disaksikan Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menjawab tantangan pembangunan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Pelantikan hari ini menandai pentingnya peran saudara sekalian dalam mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Gubernur juga mendorong para pejabat yang dilantik untuk terus mengasah kompetensi, menjaga integritas, dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

“Jabatan fungsional adalah jalur karier ASN yang menuntut penguasaan ilmu dan keahlian khusus di bidangnya. Saya berpesan agar amanah ini dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel Dinansyah menyampaikan, bahwa dari 104 pejabat yang dilantik, 84 orang merupakan hasil kenaikan jabatan, 9 orang berasal dari perpindahan jabatan lain, dan 11 orang berpindah dari jabatan fungsional kategori keterampilan ke keahlian.

“Selamat kepada para pejabat fungsional yang telah dilantik. Semoga selalu amanah dalam menjalankan tugas, diharapkan dapat mengemban tugas dan tanggung jawab dengan penuh dedikasi, demi kemajuan yang lebih baik di Kalimantan Selatan,” tutupnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah, melakukan kunjungan, sekaligus medical check up ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, Rabu (25/6).

Kedatangan Gubernur dan istri, disambut Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin, Plt Wadir Umum dan Keuangan, serta Dewan Pengawas RSUD Ulin Banjarmasin.

Muhidin menyampaikan, kunjungan kali ini bertujuan untuk melakukan medical check up, serta meninjau langsung peningkatan layanan kesehatan unggulan di rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut.

“Kedatangan kami ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk melakukan peninjauan dan pemeriksaan kesehatan,” ungkap Muhidin.

Selama medical check up ini, Gubernur menerima layanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia di RSUD Ulin Banjarmasin, salah satunya layanan CT Scan.

“Pemeriksaan tersebut, untuk tindakan selanjutnya yaitu DSA yang akan dilakukan pada 4 Juli mendatang,” ujarnya.

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan ini, Gubernur mendapatkan hasil yang baik.

“Hasil pemerintah cukup bagus,” ucapnya.

Saat ini di RSUD Ulin sudah memiliki layanan DSA, maka masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, tidak perlu jauh jauh lagi untuk mendapatkan layanan tersebut.

Maka dengan begitu, RSUD Ulin Banjarmasin, menerima kepercayaan dari Gubernur Muhidin, untuk memberikan layanan kesehatannya.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Diauddin mengatakan, RSUD Ulin Banjarmasin, mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Gubernur Kalimantan Selatan, yang telah melakukan pemeriksaan kesehatan di RSUD Ulin.

“Hasil pemeriksaan medical check up ini menunjukkan kondisi Gubernur dalam keadaan baik dan sehat,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Diauddin, Gubernur menyoroti secara khusus dua layanan. Yaitu pelayanan jantung dan pelayanan saraf, yang terus dikembangkan oleh RSUD Ulin.

“Gubernur menyampaikan apresiasi, atas upaya rumah sakit dalam menghadirkan layanan yang modern dan terintegrasi untuk masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Salah satu fasilitas yang ditinjau adalah pelayanan jantung terpadu, yang menjadi program unggulan rumah sakit. Gubernur juga meninjau pelayanan saraf neurologi, khususnya layanan neurointervensi, yang saat ini dikembangkan dan ditangani dokter Muhammad Welly Dafif, salah satu dokter spesialis saraf intervensi yang telah melakukan berbagai prosedur penanganan kasus stroke, dan kelainan pembuluh darah otak dengan teknik minimal invasif. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan kembali menghadirkan semangat pelestarian sejarah melalui Pembukaan Museum Temporer I Tahun 2025, yang resmi digelar pada Rabu (25/6), di Banjarbaru.

Pameran kali ini mengusung tema “Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan”, sebuah upaya menyajikan perjalanan panjang peradaban Banua kepada publik, terutama generasi muda.

Kegiatan dibuka secara resmi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, yang diwakili Sekretaris Disdikbud Kalsel, Hadeli Rosyaidi.

Dalam sambutannya, Hadeli menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang terlibat, serta menekankan pentingnya pameran sebagai sarana edukasi dan pelestarian budaya.

“Pameran ini tidak hanya menampilkan benda – benda bersejarah, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya sejarah dan budaya sebagai pondasi pembangunan karakter bangsa, khususnya bagi generasi muda. Melalui tema ini, kita diajak menyusuri jejak sejarah, memahami nilai-nilai budaya, serta menggali kekayaan warisan Banua,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar menjelaskan, bahwa tema Lintasan Sejarah Kalimantan Selatan dipilih untuk mengajak pengunjung memahami evolusi sosial dan budaya masyarakat Kalimantan Selatan dari masa ke masa.

“Tema ini mengangkat judul Lintas Sejarah Kalimantan Selatan. Koleksi-koleksi yang dipamerkan disajikan melalui alur cerita mewakili masing-masing zaman mulai dari pra sejarah, Hindu Budha, kerajaan Islam dan Kolonialisme dengan menggunakan pendekatan kronologi dari waktu ke waktu. Pameran ini bertujuan untuk memperkuat identitas kultural masyarakat Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Ia menambahkan, pameran ini dibuka secara gratis untuk umum, sebagai bentuk keterbukaan museum kepada masyarakat luas. Seluruh kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, peneliti, hingga masyarakat umum, diundang untuk menikmati dan belajar langsung dari koleksi yang ditampilkan.

“Kami ingin menjadikan Museum Lambung Mangkurat sebagai ruang publik yang hidup dan menyenangkan. Tahun ini, akan ada beberapa pameran temporer lain dengan tema berbeda yang sudah kami siapkan. Harapannya, masyarakat akan semakin akrab dan bangga dengan warisan budaya daerah,” ungkapnya.

Pameran ini juga menjadi bagian dari upaya strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjadikan kebudayaan sebagai bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Antusiasme tinggi terlihat dari kehadiran berbagai elemen masyarakat dalam acara pembukaan, termasuk tokoh budaya, akademisi, pelajar dari SMPN 2 Banjarbaru, mahasiswa, dan warga Banjarbaru.

Melalui pameran ini, Museum Lambung Mangkurat ingin menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan—tempat belajar, mengenal jati diri, serta memperkuat rasa cinta terhadap daerah.

“Sejarah bukanlah beban masa lalu, melainkan aset berharga yang harus dijaga bersama. Mari kita jadikan museum sebagai ruang belajar yang menyenangkan dan inspiratif,” pungkasnya. (MuslamKalsel-SYA/RIW/RH)

BALI – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mulai melirik potensi pertanian organik sebagai sesuatu yang potensial untuk dikembangkan di “Banua”.

Pernyataan tersebut dikemukakan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, atau yang lebih akrab disapa Paman Yani, seusai memimpin rombongan komisinya melakukan studi komparasi ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Senin (23/6) pagi.

Menurutnya, pertanian organik lebih sehat dan ramah lingkungan. Hal itu disebabkan karena proses produksinya tidak menggunakan bahan kimia sintetis seperti pestisida atau pupuk buatan, sehingga mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan kesuburan tanah dalam jangka panjang.

“Melalui studi komparasi ini, kami ingin melihat secara langsung bagaimana Bali bisa mengembangkan pertanian organik dengan baik dan berkelanjutan. Harapannya, ini dapat menjadi referensi bagi Kalsel dalam mengembangkan sektor pertanian yang lebih sehat dan bernilai tambah,” ujar Paman Yani.

Setelah ini, tambah Paman Yani pihaknya akan mencoba mengunjungi wilayah-wilayah potensial yang ada di Kalsel, guna melihat secara langsung serta mengkaji sejauh mana harapan baik ini dapat direalisasikan.

Tantangannya, ujar Firman Yusi, yang juga merupakan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, bagaimana mengajak para petani untuk beralih dan pertanian petani untuk beralih ke pola pertanian organik.

Menurutnya, hal ini tidak hanya membutuhkan edukasi dan pendampingan yang intensif, tetapi juga dukungan kebijakan serta insentif dari pemerintah daerah.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga penyuluh, dan pelaku usaha agar pertanian organik tidak hanya menjadi wacana, melainkan dapat benar-benar diterapkan di lapangan secara bertahap dan terukur.

Rombongan Komisi II DPRD Provinsi Kalsel ini diterima langsung Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mengapresiasi komisi yang dinakhodai oleh Paman Yani tersebut. Menurutnya, hal ini merupakan salah satu wujud keseriusan legislatif dalam rangka mengembangkan pertanian dan ketahanan pangan di Kalsel. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANDUNG – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi ke DPRD Provinsi Jawa Barat pada Senin, (23/6/2025). Kegiatan ini bertempat di kantor DPRD Provinsi Jawa Barat.

Kunjungan difokuskan pada upaya peningkatan pengawasan terhadap praktik Over Dimension dan Over Loading (ODOL), yang menjadi salah satu permasalahan serius dalam sektor transportasi dan infrastruktur di berbagai daerah, termasuk Kalimantan Selatan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Achmad Maulana menyampaikan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi dan praktik yang telah dilakukan DPRD Jabar dalam menekan angka pelanggaran ODOL.

“Kami berharap hasil kunjungan ini dapat menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan dan penguatan fungsi pengawasan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jabar, Raden Tedi, menyambut antusias kedatangan rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kalsel.

“Kita kedatangan saudara kita dari Komisi III DPRD Kalsel. Semoga dengan adanya kunjungan ini, diharapkan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dapat menerapkan strategi pengawasan yang lebih efektif dan menyeluruh dalam menangani persoalan ODOL di wilayahnya,” ujarnya. (ADV-NHF/RIW/RH)