Hari: 18 Juni 2025

JAWA TIMUR – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), mendorong adanya perbaikan tata kelola pendataan ormas di Banua.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Timur (Jatim), baru-baru tadi.

“Kita berharap pendataan ormas ini dapat dilaksanakan dengan baik. Kami menginginkan lebih banyak ormas yang aktif melaporkan aktivitasnya. Saat ini, ada ormas yang sudah terdaftar di Kemenkumham tetapi belum melapor, dan ada juga yang belum terdaftar namun aktif melaporkan kegiatannya,” ujar Habib Hamid.

Ia menyebutkan, kondisi tersebut menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan ormas di Kalsel. Dengan hadirnya perda ini nanti, Ia berharap pencatatan ormas dapat dilakukan lebih tertib sehingga Badan Kesbangpol Kalsel dapat memantau dan mengetahui aktivitas seluruh ormas yang ada serta dapat menjawab kendala atau tantangan yang ada

Kunjungan kerja ini disambut langsung Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jatim, Eddy Supriyanto. Ia mengapresiasi kedatangan Pansus I DPRD Kalsel untuk berdiskusi dan bertukar pandangan.

“Kami berharap ada hal-hal yang bisa diterapkan di Kalsel. Tentu saja, karakter masing-masing ormas di Jatim dan Kalsel memiliki perbedaan. Harapannya, aturan yang dibentuk dapat merangkum kebutuhan dan relevansi sesuai karakteristik ormas di masing-masing daerah,” tuturnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Hasnuryadi Sulaiman, berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif di Banua dapat semakin kokoh dan solid ke depannya.

Harapan tersebut Ia sampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel pada Rabu, (18/06). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD, Alpiya Rakhmah.

“Ke depan kami berharap kolaborasi antara pemerintah dan DPRD tetap terjalin dalam semangat kemitraan yang baik. Ini sejalan dengan visi Kalsel, yaitu Kalsel Bekerja—Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera—Menuju Gerbang Logistik Kalimantan,” ujar Hasnuryadi.

Pada rapat tersebut, DPRD juga mengagendakan pengambilan keputusan terhadap perubahan kedua atas materi dan jadwal kegiatan bulan Juni 2025.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalsel, Firman Yusi menyampaikan, bahwa terdapat dua rancangan peraturan daerah (raperda) yang ditarik. Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

“Penarikan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas surat dari masing-masing pemrakarsa raperda tersebut,” jelas Firman

Rapat Paripurna ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, serta para anggota DPRD dari berbagai fraksi. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Ratusan santri Taman Cinta Al Quran Kabupaten Batola, menjalani prosesi wisuda Akbar Tahfizhul Quran, di Kota Banjarmasin, Rabu (18/6).

Ketua Yayasan Taman Cinta Al Quran Firdaus menyampaikan, tahun ini pihaknya mewisuda sebanyak 500 santri dan santriwati.

“Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemkab Batola, serta semua pihak lainnya yang telah mendukung pelaksanaan Pendidikan Taman Cinta Al Quran,” ungkapnya.

Terutama, lanjut Firdaus, dalam menghasilkan generasi Qurani di Provinsi Kalimantan Selatan ini.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Wisuda Akbar Tahfizhul Quran, oleh Yayasan Taman Cinta Al Quran Batola.

Apresiasi disampaikan Gubernur Kalsel, Muhidin dalam sambutannya yang dibacakan Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM Setdaprov Kalsel Husnul Hatimah.

“Gubernur menyampaikan, selamat kepada para peserta, yang sudah menjalani wisuda akbar kali ini,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, tentunya memberikan dukungan terhadap peningkatan pendidikan Al Quran di Banua.

“Kami juga memberi apresiasi kepada Yayasan Taman Cinta Al Quran, yang telah memberikan dukungan kepada pemerintah dalam peningkatan SDM Cinta Qur’an di Banua,” ujarnya.

Gubernur Muhidin berharap, peningkatan pendidikan cinta Al Quran ini, dapat terus maju dan berkembang di wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Dukungan yang sama juga disampaikan, Pemerintah Kabupaten Batola melalui Sekretaris Dinas Pendidikannya Lulut Widianto.

Lulut mengatakan, Dinas Pendidikan Kabupaten terus meningkatkan pendidikan baca Al Quran di sekolah sekolah yang ada di Batola.

“Bahkan dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten Batola akan meluncurkan aplikasi belajar Al Qur’an secara digital,” ungkapnya.

Aplikasi tersebut dapat digunakan secara online dan offline di sekolah sekolah.

“Dukungan terhadap peningkatan pendidikan baca Al Quran ini diberikan secara sama baik kepada sekolah negeri serta swasta di daerah tersebut,” ucapnya. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan, menjadi tuan rumah penyelenggaraan Rakor Penyaluran KUR 2025 Regional Kalimantan. Rakor yang berlangsung di gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Rabu (18/6) itu, dihadiri langsung Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman dan Wamen UMKM RI, Helvi Yuni Moraza.

Turut hadir pada rakor regional ini, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman yang diwakili Plt Asisten Perekonomian Setdaprov Kalsel, Isharwanto, Walikota Banjarmasin, Muhammad Yamin, Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK, Kepala BPKP Kalsel, perwakilan perbankan penyalur KUR dan SKPD terkait se Kalimantan. Hadir pula perbankan daerah se Kalimantan, termasuk Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalsel, Bank Kalsel, yang dihadiri langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin.

Kepada wartawan usai rakor regional Kalimantan, Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman menjelaskan, rakor regional di Kalimantan ini, merupakan rapat ketiga yang digelar pada tahun ini. Rapat pertama dilakukan di regional Jawa, dan berlanjut di regional Sumatera, serta Kalimantan pada Juni 2025 ini.

“Ini adalah rapat koordinasi, sekaligus monitoring dan evaluasi, terkait implementasi dari program KUR yang total plafonnya tahun ini sekitar 300 trilyun rupiah”, jelas Maman.

Dimana tugas penyaluran KUR tahun ini, dibebankan kepada kurang lebih 40 bank diseluruh Indonesia. Baik bank swasta maupun bank pembangunan daerah.

Maman mengatakan, rakor regional hingga ke tingkat wilayah provinsi ini, baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara di era sebelumnya, rakor penyaluran KUR hanya dilaksanakan di tingkat nasional.

“Tujuannya agar monitoring dan evaluasi penyaluran KUR, jauh lebih detail dan komprehensif. Termasuk mengetahui sejumlah isu berupa kendala dan tantangan, langsung dari teman – teman penyalur yang ada di wilayah masing masing”, urainya

Rapat regional di wilayah Kalimantan, menurut Maman, dihadiri seluruh bank penyalur yang ada di 5 provinsi Kalimantan. Begitu juga Jamkrindo dan Askrindo sebagai penjamin KUR”, tambahnya.

Rakor Penyaluran KUR di regional Kalimantan ini, tegas Maman Abdurrahman, mengangkat tema Tepat Sasaran, Tepat Guna dan Tepat Waktu.

‘Kita sadar sekali bahwa target plafon 300 trilyun itu harus terpenuhi. Namun kita juga berharap ada peningkatan kualitas dalam pendistribusian. Yakni kita melihat ukurannya adalah bahwa dalam 100 persen plafon KUR 2025, diharapkan 60 persennya dapat didistribusikan ke sektor produksi”, tegasnya.

Dengan kata lain, penyaluran KUR tidak hanya mengejar kredit pada sektor atau kelompok konsumtif semata. Tetapi juga didorong kepada UMKM yang banyak bergerak di sektor produksi. Dimana implikasi ekonominya jauh lebih besar.

Dari rakor regional Kalimantan diketahui, hingga Rabu (18/6) penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) baru mencapai angka 7,6 trilyun rupiah, dari total 116 trilyun rupiah dana KUR yang sudah tersalurkan secara nasional. Namun penyaluran untuk sektor produksi, sudah mencapai di atas 60 persen.

“Karena itu, saya mendorong bank – bank penyalur, dinas provinsi, seluruh stakeholder termasuk kepala daerah untuk lebih agresif, lebih proaktif didalam mendorong peningkatan partisipasi UMKM untuk menikmati program KUR ini”, tutupnya. (RIW/RH)

BANJARBARU – Menyambut Heri Bhayangkara ke-79 tahun 2025, Polda Kalimantan Selatan menggelar sejumlah kegiatan sejak Juni 2025. Salah satunya adalah Kejuaraan Menembak Kapolda Kalsel Cup 2025, yang resmi dimulai pada Selasa (17/6) di Lapangan Tembak Teratai Satbrimob Polda Kalsel di Banjarbaru.

Kejuaraan yang berlangsung hingga Kamis (19/6) ini, dibuka secara resmi oleh Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, didampingi Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK. Pembukaan ditandai dengan penembakan pistol ke sasaran, oleh Ketua DPRD Provinsi dan Kapolda.

Turut hadir pada pembukaan Kejuaraan Menembak ini, Gubernur Kalsel Muhidin, yang diwakili Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Isharwanto, dan jajaran Forkopimda Kalsel, jajaran pejabat di lingkup Polda Kalsel, serta Ketua dan anggota Bhayangkari.

Kepada wartawan usai pembukaan, Kapolda Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan mengatakan, kejuaraan ini digelar sebagai bagian dari rangkaian Hari Bhayangkara ke-79, yang tahun ini mengangkat tema “Polri Untuk Masyarakat’.

“Kejuaraan ini juga digelar untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme anggota Polri, serta mempererat silaturahmi antar Forkopimda Kalsel”, ujar Kapolda.

Diikuti hampir 300 peserta, lanjut Kapolda, kejuaraan kali ini, mempertandingkan 5 kelas menembak. Yakni Kelas Eksekutif 1, yang diikuti unsur Forkopimda, termasuk Kapolda dan Wakapolda. Selanjutnya Kelas Eksekutif 2, yang diikuti pejabat di lingkup Polda Kalsel.

“Ada juga kelas gabungan Polri dan TNI dengan peserta paling banyak, hingga 200 orang”, tambahnya.

Kemudian Kelas International Practical Shooting, yang diikuti penembak profesional yang tergabung dalam Perbakin, dan terakhir Kelas Berburu.

Khusus kelas berburu, digelar di Tanah Laut, dari Jumat (20/6) hingga Minggu (22/6). Namun pelepasannya dilakukan pada Selasa (17/6), usai pembukaan Kejuaraan Menembak Kapolda Kalsel Cup 2025. (RIW/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyambut baik penyelenggaraan Governance Insight Forum yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan mengusung tema “Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas”, kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Selasa (17/6).

Gubernur Muhidin melalui Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalsel, Ahmad Bagiawan mengatakan, bahwa Gubernur Muhidin memberikan apresiasi dan dukungan penuh atas inisiatif OJK dalam mendorong transformasi sektor jasa keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada tata kelola yang baik.

“Gubernur Muhidin beserta Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, menitip salam kepada saya untuk disampaikan kepada seluruh tamu dan undangan yang telah berhadir. Terwujudnya forum ini juga menunjukkan semangat dan komitmen OJK dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya melalui transformasi governance menuju sektor jasa keuangan yang berintegritas,” ujar Ahmad Bagiawan saat membacakan sambutan tertulis Gubernur.

Gubernur menegaskan, bahwa misi OJK ini sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional (Asta Cita), khususnya dalam memperkuat reformasi hukum dan birokrasi, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi dan narkoba.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, akan terus mendukung berbagai upaya penguatan sektor jasa keuangan, termasuk melalui fasilitasi dan koordinasi aktif bersama pemangku kepentingan.

Selain itu, capaian membanggakan Pemprov Kalsel yang kembali meraih Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.

“Pencapaian ini merupakan bukti komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Ke depan, kami mengimbau kepada seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota di Kalsel untuk menerapkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban,” jelasnya.

Gubernur Muhidin berharap, forum ini menjadi ruang diskusi produktif bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, memperluas literasi keuangan, dan mewujudkan sektor jasa keuangan yang tidak hanya sehat dan stabil, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat.

“Saya optimis, semangat kolaborasi kita akan mampu melahirkan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Mari kita satukan tekad untuk membangun Banua yang lebih maju dan sejahtera,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, dalam laporannya menyampaikan stabilitas dan kesehatan sektor jasa keuangan di daerah, memiliki peran vital dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi regional.

“Oleh sebab itu, kolaborasi antar-lembaga dan dukungan seluruh pihak sangatlah dibutuhkan untuk menjaga integritas sektor ini,” ungkapnya.

Acara ini juga dihadiri, Ketua Dewan Audit dan Anggota Dewan Komisioner OJK Sophia Watimena, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kalimantan Selatan Fajar Majardi, Kepala OJK Kalsel Agus Maiyo, Dirut Bank Kalsel Fachruddin, Pj Walikota Banjarbaru Subhan Noor Yaumil, Wakil Walikota Banjarmasin, Ananda serta perwakilan Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Kalsel. (Biroadpim-RIW/RH)