Hari: 12 Juni 2025

BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan kembali menunjukkan perannya sebagai pusat edukasi budaya, dengan menggelar kegiatan belajar bersama alat musik tradisional rebana (terbang), Kamis (12/6), di Aula Museum Lambung Mangkurat, Banjarbaru.

Belajar bersama diikuti 100 peserta yang terdiri dari siswa dan siswi serta guru pendamping dari SMPN 8 Banjarbaru.

Suasana pembelajaran berlangsung semarak dan penuh antusiasme, diiringi permainan rebana yang khas dan menggugah semangat dari narasumber.

Kepala Museum Lambung Mangkurat, Muhammad Taufik Akbar menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan sekaligus mengajarkan tata cara serta teknik dasar memainkan rebana kepada generasi muda.

“Dalam kesempatan ini, kami mengenalkan rebana sebagai salah satu warisan kesenian musik di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Taufik Akbar menambahkan, kegiatan belajar bersama merupakan bagian dari agenda rutin museum yang bertujuan untuk mempublikasikan sekaligus mempromosikan museum sebagai wadah pengembangan wawasan seni budaya secara langsung, khususnya bagi para pelajar.

“Ini juga menjadi metode edukasi nonformal dari Museum Lambung Mangkurat. Kami mengundang siswa-siswa datang langsung agar mereka bisa merasakan pengalaman belajar seni budaya di luar lingkungan sekolah,” jelasnya.

Rebana sendiri memiliki posisi penting dalam tradisi masyarakat Kalimantan Selatan. Alat musik ini umum digunakan dalam kesenian sinoman hadrah serta berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengiring pembacaan syair Maulid Nabi.

Belajar bersama menjadi bukti nyata Museum Lambung Mangkurat dalam menjembatani pelestarian budaya dengan dunia pendidikan, sekaligus menanamkan kecintaan terhadap kesenian lokal sejak dini.

Melalui kegiatan ini, diharapkan siswa tidak hanya mengenal rebana sebagai alat musik tradisional, namun juga memahami nilai-nilai budaya dan spiritual yang terkandung di dalamnya.

“Manfaatkan waktu pembelajaran hari ini sebaik mungkin. Semoga pengalaman ini bisa memberikan manfaat dan menambah kecintaan terhadap budaya daerah,” pungkasnya. (MUSLAMKALSEL-SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Palangkaraya, di ruang rapat Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (12/6).

Kunjungan ini membahas pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber atau Computer Security Incident Response Team (CSIRT) serta strategi pengelolaan data prioritas.

Rombongan Diskominfo Palangkaraya dipimpin Kepala Bidang Statistik dan Persandian, Dila Kristiana.

Kedatangannya disambut hangat Kepala Diskominfo Kalsel, Muhammad Muslim yang diwakili Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar yang juga menjabat Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, antara lain Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Kalsel, Abdul Gafur, Kepala Seksi Layanan Persandian dan Keamanan Informasi, Muhammad Noor Ikhwanadi; Kepala Seksi Pengembangan Tata Kelola Persandian dan Keamanan Lingkungan, Muhammad Bayu Aji Kondang, Kepala Seksi Pengelolaan Data Statistik Bidang Informasi Publik dan Statistik, Muhammad Kharis Elyani serta Pranata Komputer Muda, Abdul Hafizh dan Staf Administrasi, Erix Panca.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Palangkaraya, Dila Kristiana menyampaikan, bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari proses penyusunan data prioritas, penyebarluasan data melalui SPBE, serta langkah-langkah strategis pembentukan CSIRT yang telah diterapkan di Kalimantan Selatan.

“Kami ingin mengetahui secara detail bagaimana tahapan pembentukan CSIRT yang sudah berhasil diterapkan di Kalsel, termasuk tips dan strategi percepatannya. Informasi ini penting agar kami bisa segera merealisasikan pembentukan CSIRT di Kota Palangkaraya,” jelasnya.

Dila juga menyebut bahwa pihaknya memperoleh informasi baru terkait implementasi Cyberchat sebagai bagian dari jaring komunikasi sandi yang belum terbentuk di lingkungan Pemerintah Kota Palangkaraya. Hal ini akan segera dilaporkan kepada pimpinan sebagai bagian dari tindak lanjut pasca pembentukan CSIRT.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyampaikan bahwa Kalsel merupakan provinsi kedua di Indonesia yang telah membentuk tim tanggap insiden siber secara menyeluruh di tingkat kabupaten/kota.

“Dalam pertemuan ini, kami berbagi pengalaman mulai dari kebutuhan sumber daya manusia, kendala teknis, hingga solusi konkret untuk mempercepat pembentukan CSIRT. Kami harap Kota Palangkaraya dapat segera menyusul,” ujar Sucilianita.

Diskominfo Kalsel berharap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi antar daerah dan mempercepat kesiapan daerah dalam menghadapi insiden siber, khususnya melalui pembentukan dan penguatan CSIRT. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah pelaksanaan Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto (Konreg PDRB) Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (Kasulampua) Tahun 2025, yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin, pada Kamis (12/6).

Acara resmi dibuka Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin diwakili Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin. Dalam kesempatan ini, hadir seluruh perwakilan dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Bank Indonesia, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dari wilayah Kasulampua.

Melalui sambutan tertulis yang disampaikan Pj. Sekdaprov, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta.

Menurutnya, keterlibatan aktif lintas instansi dan daerah merupakan bentuk nyata dari komitmen untuk bersama-sama membangun kawasan timur Indonesia.

“Kehadiran seluruh stakeholder dari berbagai provinsi dan institusi adalah bukti nyata komitmen bersama untuk mendorong kemajuan ekonomi di kawasan timur Indonesia,” ujar Gubernur dalam sambutan tertulisnya.

Gubernur juga menyoroti capaian positif yang telah diraih wilayah Kasulampua dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada indikator makro ekonomi termasuk PDRB. Namun, Ia mengingatkan bahwa tantangan ke depan akan semakin kompleks.

“Transformasi ekonomi kerakyatan, penguatan digitalisasi, dan inklusi sosial harus menjadi prioritas, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan merata hingga ke pelosok desa,” pesan Gubernur.

Lebih lanjut, Muhidin berharap agar hasil Konreg PDRB tahun ini dapat menjadi pijakan strategis dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi ke depan.

“Saya berharap hasil Konreg PDRB Kasulampua tahun 2025 ini dapat menjadi pijakan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan daerah dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.

Kegiatan Konreg PDRB Kasulampua 2025, juga menghasilkan “Kesepakatan Wasaka” yang memuat berbagai komitmen strategis antar wilayah. Diantaranya peningkatan kualitas statistik dan data sektoral, penguatan forum komunikasi ekonomi dan fiskal lintas wilayah, transformasi ekonomi berbasis desa yang inklusif dan berkelanjutan, penguatan kolaborasi data melalui Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Kasulampua, serta kesinambungan forum dan tindak lanjut di masa mendatang. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, memberikan dukunga terhadap pelaksanaan Rapat Kerja (Raker) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tingkat Provinsi, di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Kamis (12/6).

Raker dibuka Gubernur Muhidin, diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel Ahmad Bagiawan.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi positif atas terselenggaranya raker ini, mengingat HNSI merupakan salah satu mitra pemerintah,” ungkap Bagiawan.

Bagiawan berharap, raker ini dapat menghasilkan sejumlah program, yang kedepannya dapat semakin mensejahterakan para nelayan.

“Gubernur Muhidin juga mengharapkan adanya rencana terukur yang dikoordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, untuk peningkatan kesejahteraan nelayan di Banua,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Suryatinah mengatakan, Rapat Kerja yang digelar di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, salah satunya membahas soal aturan tangkap di perairan Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

“Berdasarkan aturan itu, menurut Suryatinah, diketahui nelayan tangkap laut Kalimantan Selatan masih terkategori nelayan kecil,” ungkapnya.

Mengingat, lanjut Suryatinah, sebagian besar nelayan memiliki kapal tangkap dengan kapasitas di bawah 30 gross ton.

“Rata rata kapal yang dimiliki nelayan Kalimantan Selatan hanya berkapasitas sekitar 10 gross ton,” ucapnya.

Pada Raker ini dihadiri Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Sumas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono diwakili Kabid Perikanan Tangkap Dislutkan Kalsel Fajar Priyo Pramono, Sekjen HNSI Lydia Assegaf, serta perwakilan dari DPC HNSI Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar rapat kerja bersama mitra kerja, yaitu Biro Hukum dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalsel, pada Rabu (11/6).

Rapat kerja yang dipimpin Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Nor Fajri, tersebut membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023–2045.

Dalam pemaparannya, Biro Hukum menyampaikan sejumlah rumusan konsep yang perlu diharmonisasikan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan regulasi yang berpijak pada dasar hukum negara.

Pada rapat ketiga ini, Pansus IV juga membahas substansi pasal demi pasal dalam materi raperda, termasuk menentukan tujuan dan arah dari grand design yang sedang disusun.

Selain itu, pansus juga menerima berbagai masukan dari masyarakat serta melakukan pengecekan terhadap usulan-usulan yang telah disampaikan sebelumnya.

Masukan terbaru juga datang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalsel, terutama terkait aspek partisipasi masyarakat.

Menurut Ketua Pansus, masukan ini sangat membantu dan sejalan dengan maksud serta tujuan penyusunan raperda.

“Insya Allah, kita akan melakukan studi komparasi ke Provinsi Jawa Timur sebelum finalisasi raperda ini dilakukan,” ujar Nor Fajri.

Ia menambahkan, masukan dari daerah lain diharapkan dapat menyempurnakan isi raperda. Setelah proses finalisasi, DPRD Kalsel juga berencana menggelar uji publik sebelum raperda ini dibawa ke rapat paripurna, yang ditargetkan berlangsung pada awal Juli 2025.

Lebih lanjut, Nor Fajri berharap agar perda ini nantinya menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel dalam merumuskan kebijakan kependudukan yang terarah dan terukur di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).

“Yang terpenting adalah implementasinya di lapangan. Dengan adanya perda ini, kita memiliki rujukan yang jelas untuk menentukan arah pembangunan kependudukan ke depan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Taman Budaya Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Koordinasi Temu Karya Taman Budaya – TKTB se-Indonesia ke-24. TKTB dibuka Gubernur – Muhidin, diwakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Muhammad Syarifuddin, pada Rabu malam (11/6) di panggung Rampa Taman Budaya di Banjarmasin.

Usai pembukaan, kepada sejumlah wartawan, Pj Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, pertemuan ini untuk memperkuat sinergi, dalam upaya pemajuan kebudayaan, pengembangan seni dan pelestarian warisan budaya di seluruh Indonesia.

Syarifuddin berharap, rakor ini juga menjadi wadah silaturahmi dan bertukar pengalaman antar seniman dan pelaku seni dari berbagai daerah.

“Dengan rakor ini mendapatkan solusi untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di Nusantara,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti menginginkan,
Rapat Koordinasi Temu Karya Taman Budaya se-Indonesia ke-24 di Kalimantan Selatan, dapat mendorong terciptanya karya seni yang lebih inovatif.

Dimana TKTB ini bertujuan mengenalkan dan mengembangkan seni budaya daerah, dan menjadi tempat untuk berbagi pengalaman, ide dan informasi mengenai seni dan budaya. Sehingga, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas karya seni.

“Rakor TKTB se-Indonesia ini dihadiri langsung Kepala Forum Taman Budaya Se-Indonesia Ary Heriyanto, dan 16 Kepala Taman Budaya Provinsi se Indonesia,” jelasnya

Selama 3 hari, mulai 11 – 13 Juni 2025, Kepala Taman Budaya dari 16 provinsi di Indonesia, akan melakukan aktivitas di Kalimantan Selatan. Mulai dari kunjungan ke Museum Lambung Mangkurat, CBS Martapura, Tahura Sultan Adam, serta susur sungai Banjarmasin. (NHF/RIW/RH)