Hari: 22 Mei 2025

BANJAR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) secara resmi meluncurkan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-36 tingkat Provinsi yang akan dipusatkan di Kabupaten Banjar.

Kegiatan sekaligus dirangkai dengan pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kalsel Tahun 2025, di salah satu destinasi wisata, Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kamis (22/5).

Pj Sekda Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran LPTQ atas komitmen yang kuat dalam membina kecintaan terhadap Al-Quran di Banua.

“MTQ ke-36 ini diharapkan dapat lebih baik dari sebelumnya, baik dari sisi penyelenggaraan maupun kualitas peserta,” ujarnya.

Syarifudin menegaskan, pelaksanaan MTQ bukan hanya tanggung jawab tuan rumah, tetapi merupakan kerja kolektif seluruh pihak di Kalimantan Selatan.

Sebagai provinsi religius yang banyak melahirkan ulama besar dan pecinta Al-Quran, Syarifuddin menilai, Kalsel memiliki potensi besar menjadi yang terbaik dalam bidang Tilawatil Quran di tingkat nasional.

“Kita perlu meningkatkan pembinaan dan melatih generasi penerus secara terencana. Evaluasi juga penting agar kita bisa memperbaiki kekurangan dan meraih prestasi nasional bahkan internasional,” tambahnya.

Ia juga mengajak semua pihak untuk membina generasi muda agar mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran di tengah tantangan era digital.

“Dengan cinta Al-Quran, hidup akan lebih damai dan penuh keberkahan,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Banjar, Saidi Mansyur, mengaku bangga atas kepercayaan yang kembali diberikan kepada daerahnya sebagai tuan rumah MTQ tingkat provinsi, setelah terakhir kali menyelenggarakannya pada tahun 2008.

“Alhamdulillah, kami siap menyambut para kafilah dari seluruh Kalimantan Selatan. Ini kehormatan besar dan momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah serta membumikan nilai-nilai Al-Quran,” ujarnya.

Bupati memastikan seluruh fasilitas telah disiapkan dengan baik, mulai dari akomodasi, tempat lomba (venue), hingga sistem keamanan dan kenyamanan peserta dan tamu undangan.

“MTQ ini bukan hanya ajang kompetisi, tetapi juga sarana promosi daerah dan penguatan budaya religius di Kabupaten Banjar,” imbuhnya.

MTQ Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalsel akan berlangsung mulai 19 hingga 27 Juni 2025, dengan pembukaan resmi pada 21 Juni 2025 malam.

Sebanyak 1.335 peserta, termasuk qari/qariah, pelatih, dan official akan terlibat dalam kegiatan ini. Alun-Alun Ratu Zalecha Martapura akan menjadi venue utama, didukung sepuluh venue lain yang tersebar di beberapa titik strategis di Kecamatan Martapura. (SYA/RIW/RH)

HULU SUNGAI TENGAH — Dalam rangka memperingati Bulan Literasi Keuangan 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Bank Kalsel menggelar Roadshow Literasi dan Edukasi Keuangan, yang dilaksanakan selama tiga hari, dari 19 hingga 21 Mei 2025.

Kegiatan ini menyasar berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, termasuk pada Rabu (21/5) yang dipusatkan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Acara ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar, yang juga berkenan membuka kegiatan secara resmi. Turut hadir perwakilan OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Andika Prassetia dan Hanum Novega Sari; Plt. Kepala Cabang Bank Kalsel Barabai, Rabiatur Fahmi serta perwakilan dari Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel.

Peserta kegiatan adalah para tenaga pendidik, mulai dari guru hingga kepala sekolah se-Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Materi literasi yang disampaikan antara lain mencakup pengenalan OJK, peran dan fungsi OJK dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, serta edukasi tentang bahaya aktivitas keuangan illegal, kemudian dilanjutkan dengan informasi Produk dan Layanan Bank kalsel seperti AKSEL by Bank Kalsel dan Kredit Multiguna untuk para ASN.

Kegiatan ini berlangsung dengan antusias, terutama pada segmen pembahasan mengenai pinjaman online ilegal (pinjol), judi slot terselubung, hingga modus penipuan seperti social engineering dan investasi bodong yang marak di media sosial, khususnya penyampaian informasi untuk Produk dan layanan Bank Kalsel, baik dari simpanan hingga pinjaman.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten HST, Muhammad Anhar menyatakan, bahwa edukasi ini sangat penting untuk membentengi tenaga pendidik dari jebakan keuangan ilegal.

“Tenaga pendidik adalah garda terdepan dalam menciptakan masyarakat yang melek finansial. Literasi keuangan harus dimulai dari para guru, agar dapat diturunkan kepada siswa dan lingkungan sekolah,” ujar Anhar.

Senada disampaikan Perwakilan OJK Kalsel, Andika Prassetia. Ia menekankan urgensi literasi finansial di era digital yang penuh risiko.

“Kasus penipuan keuangan digital terus meningkat. Melalui kegiatan seperti ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat—terutama tenaga pendidik—memiliki pemahaman dan kewaspadaan tinggi terhadap tawaran keuangan yang tidak masuk akal,” jelas Andika.

Sementara itu, Plt. Kepala Cabang Bank Kalsel Barabai, Rabiatur Fahmi menyampaikan komitmen Bank Kalsel dalam mendukung literasi dan edukasi keuangan.

“Kami berharap para guru yang hadir hari ini menjadi agen literasi keuangan di lingkungan sekolah dan masyarakat, sejalan dengan semangat inklusi keuangan yang merata dan berkelanjutan,” ungkap Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi juga memperkenalkan berbagai produk dan layanan Bank Kalsel yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pendidik di Kabupaten HST antara lain, Aksel by Bank Kalsel, aplikasi digital yang memudahkan transaksi perbankan secara cepat, mudan, aman dan nyaman hanya dengan satu genggaman. Produk pinjaman/kredit, seperti Kredit Multiguna untuk ASN yang masih aktif hingga pensiun dengan proses pengajuan yang mudah dan bunga yang kompetitif, Tabungan Simpel dan TabunganKu, edukasi kepada siswa-siswi di sekolah agar menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini, dan layanan konsultasi keuangan, guna membantu nasabah memahami produk perbankan dan mengelola keuangan secara bijak.

“Bank Kalsel berkomitmen untuk terus hadir mendukung penguatan literasi keuangan, khususnya bagi tenaga pendidik sebagai pilar utama dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak secara finansial,” pungkas Fahmi. (ADV-RIW/RH)

BANJARMASIN – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan, menggelar Diseminasi Perkembangan Terkini Perekonomian, Fiskal, dan Sektor Keuangan Kalimantan Selatan, pada Kamis (22/5), di kantor BI Kalsel.

Kegiatan ini sebagai forum penyampaian dan diskusi mengenai kondisi dan prospek perekonomian daerah secara komprehensif.

Dalam kegiatan ini, Bank Indonesia mendiseminasikan informasi terkait perkembangan ekonomi, sektor strategis, serta kondisi inflasi di Kalimantan Selatan.

Pada saat yang sama, DJPb melakukan diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), serta OJK Kalsel menyampaikan informasi terkini tentang stabilitas sektor jasa keuangan. Hal ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antar lembaga dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah di Kalimantan Selatan.

Informasi yang disampaikan dalam diseminasi diharapkan dapat memberikan perspektif kepada perbankan dan para pelaku usaha dalam proses perencaan dan pengembangan bisnis.

Diseminasi ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang dapat semakin mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi menyampaikan, bahwa pada triwulan I 2025, perekonomian Kalimantan Selatan tetap tumbuh solid sebesar 4,81% (yoy), ditopang konsumsi rumah tangga yang tetap kuat.

“Perkembangan ke depan akan tetap positif dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sepanjang 2025, yang diperkirakan mencapai kisaran 4,5%-5,3%,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, bahwa inflasi daerah terkendali dan berada dalam kisaran sasaran nasional 2,5%±1%, sehingga dapat turut menopang daya beli masyarakat.

Dari sisi digitalisasi, transaksi ekonomi dan keuangan digital terus meningkat, seiring semakin luasnya penggunaan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS.

“Pertumbuhan volume dan nilai transaksi QRIS menunjukkan bahwa masyarakat makin percaya dan nyaman bertransaksi secara digital. Namun di sisi lain, kami tetap mendorong inklusi tunai agar seluruh lapisan masyarakat terlayani,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi menjelaskan, bahwa hingga Maret 2025, realisasi belanja negara di Kalimantan Selatan mencapai Rp8,54 triliun atau 22,57% dari total pagu anggaran.

Rinciannya, Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp1,53 triliun, sedangkan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat Rp7,01 triliun.

Di tengah upaya efisiensi dan ketatnya ruang fiskal nasional, realisasi ini mencerminkan kinerja anggaran yang baik. Pemerintah terus memastikan bahwa dana yang tersedia dapat segera digunakan untuk program prioritas sejak awal tahun, seperti pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan dukungan sosial.

“APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah. Meskipun tekanan ekonomi global masih berlangsung, kita tetap optimis dan adaptif,” ujarnya.

Kepala OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, turut menyampaikan bahwa stabilitas sektor jasa keuangan (SJK) di Kalimantan Selatan tetap terjaga meskipun volatilitas pasar global masih berlangsung.

Perbankan di daerah mencatatkan kinerja positif: aset tumbuh 5,87%, kredit naik 11,38%, dan dana pihak ketiga meningkat 6,89% (yoy), dengan rasio Non – Performing Loan (NPL) terjaga di angka 2,21%.

Selain itu, sektor Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro juga tumbuh positif dengan profil risiko yang sehat. Dari sisi perlindungan konsumen, OJK terus memperkuat literasi keuangan.

Hingga April 2025, edukasi keuangan telah menjangkau lebih dari 3.290 orang, dengan penyediaan 5.138 layanan SLIK dan 1.400 layanan APPK (Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen).

OJK menekankan pentingnya proaktivitas lembaga jasa keuangan dalam melakukan asesmen risiko, guna memastikan ketahanan dan kontribusi sektor keuangan terhadap ekonomi daerah tetap optimal.

Kegiatan ini menegaskan komitmen kuat dari Bank Indonesia, DJPb, dan OJK untuk memperkuat koordinasi dan menyelaraskan kebijakan lintas sektor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat menghasilkan asesmen yang lebih komprehensif dan lebih tajam serta dapat merekomendasikan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok daerah. (BIKalsel-RIW/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menghadiri Wisuda Lulusan Program Diploma, Sarjana, Profesi, Magister, Spesialis, dan Doktor ke-124 Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Tahun 2025, yang berlangsung di Auditorium ULM Banjarbaru, pada Kamis (22/5).

Sebanyak 890 wisudawan wisudawati dari berbagai jurusan resmi dikukuhkan dalam momen penuh khidmat tersebut. Acara wisuda turut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, jajaran Forkopimda, serta sejumlah kepala daerah di Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan apresiasi atas capaian ULM yang berhasil meraih kembali predikat Akreditasi Unggul. Ia juga berpesan kepada para lulusan untuk terus belajar dan mengembangkan diri dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Banua.

“Alhamdulillah, hari ini saya bisa bertemu adik-adik di sini. Dan orangtua juga bangga kepada seluruh mahasiswa ULM yang sudah mendapat predikat Akreditasi Unggul. Luar biasa, berkat jajaran senat dan pak rektor memperjuangkan ini semua,” ucap Gubernur Muhidin.

Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan, sebagai pondasi dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global.

“Peningkatan kualitas pendidikan adalah kunci mencetak generasi yang unggul, berkarakter, dan siap bersaing. Kita ingin generasi Banua tak hanya cerdas intelektual, tapi juga punya kepedulian sosial dan semangat membangun daerah,” jelasnya.

Menurut Gubernur, sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan perlu terus ditingkatkan guna menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik di masa depan.

“Bekerja bersama, merangkul semua merupakan tagline dari pemerintah kita. Itu benar, kita bekerja untuk membantu semua orang,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung ULM meraih kembali predikat akreditasi unggul, khususnya jajaran Forkopimda Kalsel.

“Capaian semua itu tidak terlepas dari bantuan bapak Gubernur serta seluruh jajaran Forkopimda Kalsel. Berkat motivasi para beliau, sehingga hal ini dapat terwujud,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), akan mengumumkan hasil penilaian Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Terbaik Tahun 2025, pada event BUMDesa Expo 2025, yang akan dilaksanakan di mal terbesar di Kota Banjarmasin mendatang.

Kepala Dinas PMD Kalsel, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari, mengungkapkan, bahwa setelah selesainya penilaian terhadap BUMDesa di 11 kabupaten se – Kalsel, tim penilai yang terdiri dari Dinas PMD Kalsel bersama tenaga ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) akan melakukan rapat bersama untuk menentukan BUMDesa terbaik.

“Penilaian didasarkan pada indikator yang sudah ditetapkan, baik dari segi administrasinya, maupun dari segi presentasi direktur BUMDesa nya,” ucap Indah, baru – baru tadi.

Penilaian ini bukan sekadar lomba, namun menjadi upaya pemerintah provinsi mendorong semangat dan inovasi desa dalam mengelola potensi secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemenang akan dinobatkan sebagai BUMDesa Terbaik Tingkat Provinsi Kalsel tahun 2025. BUMDesa terbaik I mendapatkan hadiah uang Rp 35 juta, terbaik II Rp 30 juta dan terbaik III Rp 25 juta.

“Pemenang akan diumumkan pada Expo BUMDesa 2025, yang merupakan ajang puncak yang menjadi wadah promosi, apresiasi, dan inspirasi bagi seluruh pelaku BUMDesa se-Kalsel,” tutup Novi.

BUMDesa Expo 2025, akan dilaksanakan pada Agustus mendatang di mal terbesar di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini juga berbarengan dengan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel. (MRF/RIW/RH)

BATOLA – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, menyerahkan bantuan bibit sapi unggul, kepada kelompok tani di Desa Danda Jaya, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kamis (22/5).

Bantuan diserahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Irfan Sayuti, mewakili Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman.

“Gubernur Muhidin dan Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman berharap, bantuan 7 ekor sapi bibit unggul Ini dapat dimanfaatkan kelompok tani tersebut,” ungkapnya,

Kelompok tani Desa Danda Jaya diharapkan dapat memelihara sapi bantuan untuk dikembangkan lebih lanjut.

‘Tentunya kepada kelompok tani penerima bantuan ini dapat mengembangkan bantuan ini, agar terus meningkat,” ucap Irfan.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Batola mengapresiasi bantuan bibit sapi unggul, dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Apresiasi ini disampaikan Wakil Bupati Batola, Herman Susilo, pada saat menerima bantuan bibit sapi unggul.

“Pekab Batola sangat bersyukur atas bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk kelompok tani di Desa Danda Jaya, Kabupaten Batola ini,” ungkapnya.

Dimana diharapkan, lanjut Herman, bantuan ini dapat terus berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat kepada para petani di desa tersebut.

“Bantuan bibit sapi unggul ini, adalah yang kedua kalinya diterima Desa Danda Jaya, Kabupaten Batola,” ucapnya. Bantuan sapi unggul pertama dipastikan telah dikembangkan dengan baik. Sehingga Pemprov Kalsel memberikan bantuan kembali. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel mengadakan rapat persiapan gelaran event promosi pariwisata tahun 2025.

Ada dua event yang menjadi fokus pembahasan pada rapat persiapan tersebut. Yakni Sport Tourism Tour de Loksado dan Festival Budaya Wisata Pasar Terapung, yang masing-masing di jadwalkan pada Juli dan Agustus mendatang.

Kegiatan inipun diikuti sejumlah stakeholder terkait baik dari Dinas Pariwisata, pihak kepolisian, Dishub, Pengurus Provinsi Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Kalsel dan Pengkab ISSI Hulu Sungai Selatan, dan stakeholder lainnya dari 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Kepala Dinas Pariwisata Kalsel, Muhammad Syarifuddin mengatakan, dua event tersebut merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan Dispar Kalsel dalam rangka mempromosikan pariwisata Kalsel, baik secara nasional maupun internasional.

Melalui event tersebut pihaknya juga ingin mempromosikan Geopark Meratus, yang pada 2025 ini telah mendapatkan pengakuan dan masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark.

“Ini merupakan momen yang baik untuk mempromosikan Geopark Meratus. Kita ingin orang-orang tahu bahwa Geopark Meratus layak untuk dikunjungi wisatawan maupun peneliti,” kata Syarifuddin saat ditemui usai membuka rapat tersebut di salah satu hotel di Banjarmasin, Selasa (20/5)

Terkait event Tour de Loksado sendiri, Syarifuddin menuturkan, bahwa pada 2025 ini merupakan yang ke-10 kalinya dilaksanakan. Dimana pada tahun ini, Dispar Kalsel memilih titik start dari titik O Kilometer Kota Banjarmasin, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

“Titik O Kilometer Kota Banjarmasin sengaja kita pilih, karena di sana merupakan salah satu tempat wisata favorit di Banjarmasin, dan juga dekat dengan Sungai Martapura. Ini merupakan upaya kita juga untuk mengenalkan Kota Banjarmasin sebagai kota seribu sungai, dan tentunya saya yakin ini akan menjadi daya tarik bagi peserta nanti,” tutur Syarifuddin.

Syarifuddin berharap, pelaksanaan event Tour de Loksado tahun 2025 ini bisa diikuti lebih banyak atlet nasional, sehingga upaya promosi pariwisata Kalsel juga lebih optimal.

“Kami juga telah mencari waktu yang tepat, dan kami lihat di bulan Juli itu tidak ada event nasional yang serupa, sehingga kami harapkan atlet-atlet nasional nanti bisa lebih fokus untuk mengikuti event di Kalsel,” jelasnya.

Sedangkan terkait Festival Budaya Pasar Terapung sendiri Syarifuddin menuturkan, bahwa event ini merupakan salah satu event tahunan Dispar Kalsel yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan peringatan hari jadi Provinsi Kalsel.

Dia pun berharap event ini berjalan dengan lancar, dan dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.

“Festival ini kami rencanakan akan dipusatkan di titik O Kilometer Kota Banjarmasin. Semoga lewat event ini dapat menarik minat kunjungan wisatawan baik nasional maupun internasional,” tukasnya. (DISPAR.KALSEL- NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Panitia khusus (Pansus) III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pembahas ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel 2025 – 2029, melaksanakan rapat perdana bersama mitra kerja eksekutif pada Selasa (20/5) sore.

Dalam rapat tersebut, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dari fraksi Golkar didapuk menjadi ketua pansus, sementara wakil ketua pansus diduduki Habib Farhan Husein BSA dari fraksi PKB.

Diketahui sebelumnya, bahwa ranperda ini merupakan inisiatif dari eksekutif, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel. Untuk itu, kepala Bappeda, Ariadi Noor, memaparkan ringkasan dari konsep RPJMD.

Ringkasan tersebut mencakup rencana pembangunan berbagai aspek di Banua. Mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pangan. Paparan tersebut mendapat apresiasi dan berbagai masukan dari para anggota pansus III.

“Ke depan kita akan kembali melakukan rapat dengan seluruh SKPD yang berkaitan dengan konsep RPJMD ini, karena RPJMD ini sangat penting untuk menentukan arah kebijakan pembangunan Kalsel dalam lima tahun ke depan,” ujar Gusti Iskandar. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Aktivitas pertambangan Galian C di Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan dalam pembahasan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) oleh Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).

Rapat tersebut digelar pada Selasa (20/5) siang di ruang Komisi IV DPRD Kalsel, usai pelaksanaan Rapat Paripurna, dengan menghadirkan Biro Hukum Setda Provinsi Kalsel serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel.

Diketahui, Kalsel termasuk dalam provinsi yang memperoleh kewenangan dari pemerintah pusat terkait perizinan pertambangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perpres tersebut memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan izin usaha pertambangan, melakukan pembinaan, pengawasan, serta menyampaikan pelaporan terhadap pelaksanaan izin yang telah didelegasikan.

Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Athaillah Hasbi, menegaskan pentingnya penyusunan regulasi daerah yang tegas dan terstruktur dalam mengatur Galian C, mengingat banyaknya keluhan masyarakat terhadap dampak negatif yang ditimbulkan.

“Kita tidak bisa lagi membiarkan ini terus berlangsung tanpa pengawasan yang kuat. Kerusakan jalan, pencemaran sungai, hingga konflik lahan terus terjadi akibat lemahnya kontrol,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus IV, Aulia Azizah, menyampaikan bahwa raperda ini tidak bertujuan membatasi investasi, melainkan untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Ini bukan untuk menghambat investasi, tetapi menata agar tambang berjalan selaras dengan tata ruang dan perlindungan lingkungan,” ujarnya.

Pansus IV menargetkan raperda ini dapat menjadi payung hukum yang memberi kepastian bagi para pelaku usaha yang taat aturan, sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/RH)