Hari: 19 Mei 2025

Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin, menyampaikan penjelasan terhadap dua buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel, Senin, (19/5) siang.

Rapat paripurna yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK dan dihadiri Gubernur Kalsel, Muhidin, Wakil Gubernurz Hasnuryadi Sulaiman, para anggota dewan, pejabat instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2025–2029 sebagai dokumen arah pembangunan lima tahun ke depan.

“RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah,” ujar Gubernur Muhidin dalam pidatonya.

Ia menegaskan bahwa RPJMD juga memuat program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan, serta berpedomankan pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

Lebih lanjut, Ia menyampaikan bahwa RPJMD periode 2025–2029 merupakan tahap pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang mengimplementasikan tema “penguatan pondasi transformasi”.

Gubernur berharap agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat menjadikan dokumen ini sebagai pedoman bersama, guna membangun sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

“Visi yang ingin kita capai bersama adalah ‘KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan’,” tegasnya di hadapan peserta rapat paripurna.

Selain RPJMD, Gubernur juga menyampaikan penjelasan terhadap Raperda tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menjadi usulan Pemerintah Provinsi Kalsel untuk direvisi.

Raperda ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan terbaru.

“Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Perpres tersebut memberi kewenangan kepada gubernur dalam pengelolaan pertambangan mineral bukan logam, jenis tertentu, dan batuan, termasuk pemberian izin, pembinaan, dan pengawasan.

Gubernur juga menyampaikan bahwa regulasi ini mengakomodasi amanat Pasal 3 Perpres 55/2022 yang memberikan kewenangan penetapan wilayah izin, harga patokan, dan rekomendasi pertambangan di wilayah provinsi.

“Dengan demikian, raperda ini diharapkan dapat menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa raperda ini juga akan mampu mendorong kemampuan daerah agar lebih bersaing di tingkat nasional, meningkatkan pendapatan, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertambangan.

Setelah penyampaian gubernur, rapat dilanjutkan dengan agenda penjelasan dua raperda prakarsa DPRD yang berasal dari Komisi I dan Komisi II, yaitu Pemberdayaan Ormas dan Penyelenggaraan Pangan di Kalsel.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat menjelaskan, bahwa raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan disusun untuk menghadirkan payung hukum dan sistem pembinaan yang jelas bagi ormas di daerah.

Ia menyebut bahwa ormas memiliki peran penting sebagai mitra pembangunan daerah, namun selama ini belum memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik pemberdayaan dan perlindungan terhadap mereka di tingkat provinsi.

Sementara itu, Komisi II diwakili oleh anggota Sadam Husin Naparin, yang menjelaskan bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Pangan disusun untuk mengatasi masalah ketahanan pangan dan ketimpangan distribusi di Banua.

Seluruh raperda yang telah disampaikan dalam rapat paripurna ini akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme DPRD, dengan harapan dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Dalam rangka lebih mengenalkan senjata tradisional kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Lomba Sumpit.

Lomba dipusatkan di Panggung Ruang Terbuka Hijau (RTH) samping Museum Waja Sampai Kaputing (Wasaka), pada Minggu 18 Mei 2025.

Kepada sejumlah wartawan, akhir pekan tadi, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, diwakili Sekretaris Disdikbud Hadeli Rosyaidi mengatakan, lomba ini bertujuan untuk mengenalkan kembali senjata tradisional masyarakat pedalaman Kalimantan yang penuh nilai budaya. khususnya kalangan generasi muda.

Sumpit bagi suku asli Kalimantan, bukan hanya sebagai alat berburu, tetapi juga simbol kearifan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan.

“Gelaran lomba sumpit ini baru pertama kali dilaksanakan di Museum Wasaka,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Arry Risfansyah menyampaikan, pihaknya mengapresiasi tingginya antusiasme peserta untuk mengikuti lomba sumpit, baik putra dan putri, yang berjumlah total 75 orang. Bahkan para peserta ini, tidak hanya dari kabupaten dan kota, juga lintas provinsi tetangga Kalimantan Tengah

“Insha Allah tahun depan akan kita gelar lagi lomba sumpit,” ungkapnya

Arry menambahkan, untuk juri lomba sumpit ini dari komunitas Itah Ulu Bakumpai Marabahan Kabupaten Barito Kuala. Dimana, teknis pertandingan putra jaraknya 20 meter dan putri 15 meter, untuk meniup sumpit tersebut.

“Para peserta bisa terus mempertahankan dan mengenalkan olahraga senjata tradisional masyarakat pedalaman Kalimantan,” pungkasnya

Untuk diketahui, Juara 1 lomba sumpit putra Julainsyah Roy, putri Siti Raudhah, Juara 2 putra Sindu, putri Reti Astri Novita. Kemudian Juara 3 putra Anto, putri Wika Trisila, Harapan 1 putra Jimmy Agustin putri Anita, Harapan 2 putra Muhammad Maulana Putri Dewi dan Harapan 3 putra Bambang, putri Mastika Murni. (NHF/RIWA/APR)

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berkomitmen memperkuat peran organisasi kemasyarakatan (ormas) di Banua dengan merancang payung hukum yang jelas melalui Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya lembaga legislatif untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap keberadaan ormas yang selama ini turut berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Raperda tersebut merupakan usulan dari Komisi I DPRD Kalsel, bersama satu raperda lainnya. Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Pangan yang merupakan usulan dari Komisi II. Keduanya telah disepakati menjadi Raperda prakarsa DPRD dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung “Rumah Banjar”, Senin, (19/05).

Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman ini, memutuskan menjadikan kedua raperda sebagai prakarsa DPRD, guna memperkuat aspek kelembagaan dan legitimasi pembentukan peraturan daerah tersebut.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Syaripuddin, dalam penyampaiannya menegaskan, bahwa raperda ini penting untuk mengatur dan mengarahkan peran ormas agar lebih terstruktur dan sinergis dengan arah pembangunan daerah.

“Raperda ini diharapkan dapat menjadi instrumen percepatan pembangunan daerah melalui peran strategis organisasi kemasyarakatan, yang selama ini turut menopang berbagai aspek pembangunan,” ujarnya.

Sementara itu, Komisi II DPRD Kalsel mengusulkan Raperda tentang Penyelenggaraan Pangan guna menjawab tantangan ketahanan pangan di Banua. Hal ini disampaikan anggota Komisi II, Umar Sadik yang menekankan pentingnya regulasi untuk menjamin keberlanjutan dan ketersediaan pangan lokal.

“Dengan adanya raperda ini, diharapkan tata kelola pangan di daerah bisa lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Ini penting untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.

Usai pemaparan dari kedua komisi pengusul, seluruh fraksi di DPRD Kalsel menyampaikan pandangan umum mereka. Secara garis besar, seluruh fraksi menyambut baik dan menyatakan dukungan terhadap dua usulan raperda tersebut, karena dinilai relevan dan dibutuhkan untuk menjawab tantangan sosial serta ekonomi di tengah masyarakat saat ini.

Selanjutnya, kedua raperda tersebut akan masuk dalam tahap pembahasan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPRD Kalsel, sebelum nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (ADV-NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sukses menggelar Lomba Drama Petilan Perjuangan selama dua hari.

Lomba dipusatkan di panggung Ruang Terbuka Hijau (RTH) samping Museum Waja Sampai Kaputing (Wasaka), sejak 16 hingga 17 Mei 2025.

Kepada sejumlah wartawan, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, diwakili Sekretaris Disdikbud Hadeli Rosyaidi, mengatakan, lomba ini untuk mengenalkan kepada masyarakat secara luas, tentang sejarah daerahnya sendiri, dan menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta penghargaan terhadap jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan khususnya di Bumi Lambung Mangkurat.

“Kami berharap, lomba ini menjadi momen penting Revolusi Fisik Kalsel dan menjadi bagian dari program publik dalam rangka mempromosikan Museum Wasaka milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan Arry Risfansyah menambahkan, even tahunan ini ramai diikuti peserta lomba baik sanggar, komunitas dan sekolah menengah atas. Dimana, tahun lalu hanya 11 grup, sedangkan tahun 2025 ini menjadi 14 grup yang berasal dari kabupaten dan kota. Arry berupaya, agar tahun depan lomba dapat kembali dilaksanakan.

“Kami apresiasi lomba ini semakin diminati, begitupun tingginya antusiasme pengunjung yang menonton langsung,” jelas Arry

Sementara itu, salah satu juri Lomba Drama Petilan Perjuangan M Syahriel M Noor menambahkan, dari keseluruhan grup ini, para peserta telah mampu menyampaikan inti dari cerita yang dimainkan. Terlihat dari kategori penilaian yang dapat dipenuhi, diantaranya terkait penggalian sejarah, penyampaian informasi kepada masyarakat, kemampuan kasting dan kostum yang digunakan.

“Dengan mengangkat tema “Perjuangan Kemerdekaan Kalimantan”, para peserta sudah lebih baik dari penampilan tahun 2024 lalu,” tutupnya

Untuk diketahui, pemenang Lomba Drama Petilan Perjuangan 2025, penyaji terbaik 1 Sanggar Seni Tanaharum Kabupaten Hulu Sungai Utara, penyaji terbaik 2 Teater Perak dan penyaji terbaik 3 Kelompok Halilintar. Sementara Aktor Terbaik diraih Sanggar Seni Demokrat, Aktris Terbaik IB Production, Artistik Terbaik Kelompok Halilintar, Sutradara Terbaik Kelompok Halilintar, Naskah Terbaik Teater Perak, Musik Terbaik Kelompok Halilintar, dan Juara Favorit Sanggar Seni Langit dari Kabupaten Tabalong. (NHF/RIW/APR)

Banjarmasin – Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan berharap, Dekranasda Kota Banjarmasin dapat meningkatkan kualitas pengrajin di kota seribu sungai teraebut.

Permintaan tersebut disampaikan Ketua Dekranasda Provinsi Kalsel Fathul Jannah, diwakili Bendahara Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan Catherine Ambasari, saat menghadiri pengukuhan Ketua Dekranasda Kota serta Pelantikan Pengurus Dekranasda Kota Banjarmasin, di Aula Kayuh Baimbai, pada Senin (19/5).

Catherine menyampaikan, Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan sudah mendesak untuk kabupaten kota di Banua, agar secepatnya melakukan pelantikan pengurus Dekranasda mereka.

“Berdasarkan arahan dari Ketua Dekranasda Kalsel, agar Kabupaten dan Kota segera membentuk pengurusnya,” ungkap Catherine.

Karena itu, lanjutnya, Dekranasda Provinsi Kalsel memberikan apresiasi terhadap Dekranasda Kota Banjarmasin, yang telah melantik pengurusnya tersebut.

“Dimana harapannya dengan telah dilantiknya pengurus Dekranasda Kota Banjarmasin ini, maka dapat meningkatkan kualitas UMK di kota ini,” ucap Catherine.

Salah satunya, tambah Catherine, untuk motif Sasirangan, yang sudah diarahkan Gubernur Muhidin untuk lebih ditingkatkan.

“Gubernur juga meminta agar terus menggunakan produk Sasirangan,” ujar Catherine.

Sebelumya, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Banjarmasin Nelli Listriani, resmi dikukuhkan Walikota Muhammad Yamin, di aula Kayuh Baimbai. Usai dikukuhkan, Nelli langsung melantik pengurus Dekranasda Kota Banjarmasin.

Dalam sambutannya, Walikota Muhammad Yamin berharap, keberadaan Dekranasda Kota Banjarmasin dapat memberi manfaat bagi masyarakat di kota ini. Terutama dalam hal peningkatan kualitas kerajinan tradisional, dan memperkenalkan produk unggulan hingga tingkat internasional.

“Pemerintah kota mengapresiasi Dekranasda Kota Banjarmasin yang telah membantu peningkatan pelaku UMKM di Kota Banjarmasin,” ucap Yamin. (SRI/RIW/APR)

Banjarmasin – Sebagai bentuk apresiasi terhadap lembaga penyiaran yang sudah menghadirkan program Ramadan 1446 Hijriyah berkualitas, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menyelenggarakan Anugerah Syiar Ramadan (ASR) Tahun 2025, di Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Sabtu (17/5) malam.

Dengan mengusung tema “Merangkul Perbedaan, Membangun Kesatuan untuk Kemaslahatan Banua”, acara penghargaan ini turut dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Kepala Biro Kesra, Fatkhan, serta sejumlah kepala daerah, Forkopimda, dan pimpinan lembaga penyiaran baik televisi maupun radio di Kalsel.

Dalam sambutannya, Fatkhan menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel menyambut baik pelaksanaan ASR 2025 dan berkomitmen untuk terus mendukung terciptanya ekosistem penyiaran yang sehat, edukatif, serta berorientasi pada kepentingan publik.

“Ajang ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga momentum refleksi bagi kita semua, khususnya insan media, untuk terus meningkatkan kualitas karya dan menyadari bahwa setiap pesan yang disampaikan melalui media adalah bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat,” ujarnya.

Fatkhan juga menekankan pentingnya inovasi di tengah tren digital yang terus berkembang. Ia berharap lembaga penyiaran di Kalsel dapat terus menyuguhkan tayangan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan moralitas masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah, KPID, lembaga penyiaran, tokoh agama, dan masyarakat harus terus dipupuk agar ruang informasi kita bersih dari konten yang memecah belah atau merusak moral,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua KPID Kalsel, Muhammad Farid Soufian menyampaikan apresiasinya terhadap antusiasme lembaga penyiaran yang mendaftarkan 79 program Ramadan dari 78 lembaga penyiaran dalam ASR tahun ini.

“Ini merupakan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Semoga tahun depan semakin semarak,” kata Farid.

Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Gubernur Kalsel atas dukungan aktif dalam membina dunia penyiaran yang berkualitas dan bermartabat.

“Dukungan tersebut menjadi pondasi penting dalam menciptakan dunia penyiaran yang berkualitas dan bermartabat di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Diketahui, Anugerah Syiar Ramadan 2025 melombakan tujuh kategori program, baik untuk media televisi maupun radio. Kategori tersebut meliputi dakwah non-talkshow (ceramah), dakwah non-talkshow (kultum), dakwah talkshow (dialog), wisata budaya, ajang bakat, dokumenter/feature, dan liputan Ramadan.

Selain memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran, KPID Kalsel juga memberikan apresiasi kepada sejumlah pemerintah daerah atas peran aktifnya dalam mendukung dunia penyiaran.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Pemerintah Kabupaten Balangan. (BDR/RIW/APR)

Banjarmasin – Bank Kalsel kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan hasil pemeringkatan yang dirilis Majalah Infobank dalam ajang “10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Terbaik dalam Pelayanan Prima 2025”, Bank Kalsel berhasil naik dua peringkat ke posisi kedua nasional, dengan raihan skor 83,85%, meningkat dari skor sebelumnya yakni 81,43%.

Peningkatan ini menjadi bukti nyata konsistensi Bank Kalsel dalam memberikan layanan unggulan kepada nasabah, serta keberhasilan transformasi pelayanan berbasis digital dan human-touch (sentuhan manusia) yang seimbang.

Disela kegiatan, Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut.

“Alhamdulillah, kenaikan peringkat ini adalah hasil kerja keras seluruh insan Bank Kalsel yang terus mengedepankan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang komitmen Bank Kalsel dalam menjaga kepercayaan nasabah, khususnya dalam menghadapi tantangan dan kebutuhan layanan yang terus berkembang,” ujar Fachrudin.

Lebih lanjut, Fachrudin menambahkan bahwa pencapaian ini akan menjadi motivasi tambahan menjelang kompetisi Frontliner Championship (FLC) Nasional di tahun 2025 ini, di mana Bank Kalsel kembali mengirimkan duta-duta pelayanan terbaiknya untuk berkompetisi secara nasional.

“Bank Kalsel optimis, dengan kualitas SDM frontliner kami. Ajang ini akan menjadi panggung pembuktian bahwa pelayanan Bank Kalsel tidak hanya unggul di wilayah, tetapi juga di level nasional,” tegas Fachrudin.

Sebagai informasi, pencapaian ini semakin menegaskan posisi Bank Kalsel sebagai bank pembangunan daerah yang tangguh dan kompeten, tidak hanya dari aspek kinerja keuangan, tetapi juga dalam hal kualitas layanan yang diberikan. Dengan mengusung semangat Setia Melayani, Melaju Bersama, Bank Kalsel senantiasa berinovasi untuk menghadirkan pelayanan yang profesional, inklusif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan dan wilayah sekitarnya. (ADV-RIW//APR)