Safari Ramadan di Banjarmasin, Wagub Hasnuryadi Ajak Masyarakat Bekerja Bersama Merangkul Semua

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman didampingi istri Ellyana Trisya Hasnuryadi dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel, kembali melaksana Safari Ramadan 1446 Hijriah, bertempat di Masjid Nurul Jannah, Jl. A. Yani Km. 5,5 Kota Banjarmasin, pada Selasa (11/3).

Safari Ramadan ini merupakan titik kedua setelah sebelumnya digelar di Kabupaten Banjar, Kehadiran rombongan Wakil Gubernur Kalsel disambut oleh Walikota Banjarmasin, Muhammad Yamin HM beserta jajaran Pemkot Banjarmasin dan dilanjutkan dengan buka puasa bersama tokoh masyarakat, ulama, dan warga setempat.

Dalam kegiatan ini, Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman menyerahkan hibah sebesar Rp50 juta untuk Masjid Nurul Jannah. Bantuan tersebut berasal dari Pemerintah Kota Banjarmasin dan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur didampingi Wali Kota Banjarmasin.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan harapannya agar masyarakat terus menjaga solidaritas dan kebersamaan, sebagaimana semangat tagline “Bekerja Bersama, Merangkul Semua”.

“Pemerintah Provinsi Kalsel menyampaikan salam hormat serta pesan dari Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin dan berharap dapat terus menjalin kerja sama yang baik dalam membangun Kota Banjarmasin bersama Walikota dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin,” kata Hasnuryadi.

Lebih lanjut, Hasnuryadi juga mengapresiasi pelaksanaan Safari Ramadan yang sudah memasuki agenda kedua di bulan Ramadan ini.

“Kemarin kami sudah melaksanakan Safari Ramadan di Kabupaten Banjar. Safari ini akan terus berlanjut ke 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi juga mengajak umat Muslim untuk memaknai bulan Ramadan dengan meningkatkan ukhuwah dan keimanan.

“Di bulan yang penuh berkah ini, mari kita tingkatkan ukhuwah dan iman kita dalam menjalankan ibadah puasa 1446 H,” ujarnya.

Selain itu, Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Walikota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, atas kesigapannya dalam menangani permasalahan sampah di kota Banjarmasin.

“Kami juga sangat mengapresiasi kinerja Walikota Banjarmasin dalam penanganan sampah yang telah menunjukkan hasil positif, semoga ini terus menjadi perhatian bersama demi kenyamanan warga kota,” tuturnya.

Hasnuryadi menutup sambutannya dengan berharap Banjarmasin dapat lebih mengembangkan sektor pariwisata, khususnya dengan memanfaatkan potensi sungai yang ada di kota tersebut.

“Kami berharap Banjarmasin dapat memanfaatkan keindahan sungai sebagai salah satu daya tarik wisata, guna mendongkrak pariwisata di Banua,” harapnya.

Diketahui, kegiatan Safari Ramadan ini ditutup dengan Ceramah Agama yang disampaikan oleh Ustaz Muslimin Kadri, yang memberikan tausiyah kepada jemaah mengenai pentingnya menjaga hati dan meningkatkan keimanan di bulan suci Ramadan. (BDR/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Gelar Pasar Murah Ramadan

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Perdagangan Kalsel menggelar Pasar Murah, dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menghadapi Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1446 H.

Kegiatan dibuka secara resmi Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah, didampingi Wakil Ketua TP PKK Kalsel Ellyana Trisya, Pj Ketua Dharma Wanita Persatuan Kalsel Masrupah Syarifuddin, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan dan Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Neli Listriani, serta tamu undangan lainnya, Rabu (12/3).

Kepada sejumlah wartawan, Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah mengatakan, gelaran pasar murah ini sangat penting untuk memenuhi keperluan bahan pokok bagi masyarakat, apalagi bulan Ramadhan tingginya minat pembeli. Oleh karena itu, tentu harus diantisipasi dalam upaya pengendalian inflasi.

Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah (ditengah)

“Warga dapat memanfataan berbelanja di Pasar Murah,” pintanya

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan menjelaskan, untuk pasar murah di halaman kantor Dinas Perdagangan Kalsel Jalan S Parman Banjarmasin ini, telah diikuti beberapa SKPD dilingkup Pemprov Kalsel diantaranya Dinas Kelautan dan Perikananan Kalsel, 60 distributor dan Usaha Kecil Mikro. Ia menilai, sejak pagi hingga menjelang siang, antusias pembeli sangat ramai dalam berbelanja.

Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, saat diwancara

“Pasmur ini merupakan agenda rutin tahunan,” jelasnya

Selain di Banjarmasin, Sulkan menambahkan, Pasar Murah juga digelar di Kabupaten dan kota lainnya sebanyak 14 titik, terhitung sejak 25 Februari hingga 25 Maret 2025. Terkait hasil evaluasi sementara, gelaran ini ramai dikunjungi oleh masyarakat sekitar, dalam memenuhi berbagai keperluan bahan pokok terutama beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, ikan, bawang merah dan putih, serta makanan dan minuman kesehatan lainnya.

“Kami imbau warga jangan melakukan aksi timbun dan memborong bapok,” tutupnya

Untuk diketahui, Pasar Murah ini merupakan kerjasama TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan dengan Dinas Perdagangan Kalsel, dengan rangkaian kegiatan diantaranya Bekerjasama Dinas Kesehatan Kalsel dalam bentuk Sunatan Massal dan juga Pembagian Sembako. (NHF/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Gelar Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025-2030 dan RKPD 2026

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2026.

Suasana forum konsultasi publik penyusun RPJMD 2025-2023 dan RKPD Kalsel tahun 2026

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Ruang Rapat Khalid Maksum, Kantor Bappeda Kalsel, mulai Rabu (12/3).

Acara dibuka oleh Pj Sekda Kalsel Syarifuddin yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Isharwanto. Forum ini melibatkan berbagai pihak, termasuk legislatif, akademisi, organisasi masyarakat, hingga dunia usaha.

Dalam sambutannya, Isharwanto menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan ini.

“Forum ini merupakan bagian dari proses perencanaan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Peran serta publik sangat diperlukan agar strategi pembangunan dapat mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebijakan pemerintah pusat, kebutuhan daerah, serta masukan dari akademisi dan dunia usaha,” ujarnya.

Dokumen RPJMD akan menjadi panduan utama dalam mencapai visi “Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan.”

Sementara itu, RKPD 2026 akan menjadi strategi operasional dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia serta mengembangkan sektor unggulan daerah.

Isharwanto juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi Kalsel yang selaras dengan visi pembangunan nasional.

“Presiden menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029. Ini menjadi tantangan besar bagi kita, mengingat pertumbuhan ekonomi daerah kita masih di angka 5,05 persen tahun lalu,” jelasnya.

Selain itu, indikator pembangunan lainnya seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran juga menjadi perhatian.

“Kita harus mampu menurunkan angka kemiskinan hingga 1,64 sampai 2,62 persen pada 2029, dari yang saat ini masih 4,02 persen. Begitu juga dengan tingkat pengangguran yang ditargetkan turun ke kisaran 3,27 sampai 3,97 persen,” tambahnya.

Forum ini diharapkan dapat menghasilkan masukan strategis dari berbagai pihak untuk memastikan kebijakan pembangunan Kalsel yang efektif dan berkelanjutan. (SYA/RDM/RH)

Dislutkan Kalsel Bagikan Paket Ikan Segar Gratis di Pasar Murah Ramadan

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Selatan membagikan paket ikan segar gratis di Pasar Murah Ramadan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perdagangannya, di Halaman Kantor Disperindag Kalsel di Banjarmasin, Rabu (12/3).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel Rusdi Hartono melalui Kasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Martiah Akhdianti menjelaskan, pada puasa ke 12 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pasar Murah Ramadhan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianti

“Pasar Murah Ramadhan ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan membagikan Paket Ikan Laut yaitu ikan peda atau kembung,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Paket ikan segar yang dibagikan pada kegiatan Pasar Murah Ramadhan ini sebanyak 100 paket atau 100 kilogram.

“Kami menyediakan paket ikan segar tersebut, dari Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Dislutkan Kalsel,” ucapnya.

Sedang, tambah Martiah, tujuan dari pembagian ikan segar ini, untuk mengajak masyarakat di Kota Banjarmasin agar gemar mengkonsumsi ikan.

Untuk mendapatkan paket ikan tersebut, melalui kupon yang dibagikan oleh pihak penyelenggara Pasar Murah Ramadhan Provinsi Kalimantan Selatan. (SRI/RDM/RH)

TP PKK Kalsel Gelar Sunatan Massal di Banjarmasin

BANJARMASIN – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar, sunatan massal dalam Rangka Bulan Bakti Safari Ramadhan 1446 Hijriah, di Ruang Rapat Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (12/3). Dibuka TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan Fathul Jannah.

Ketua TP PKK Kalsel Fathul Jannah

“Alhamdulillah pada saat ini, TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Dharma Wanita Persatuan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, serta Dinas Perdagangan Kalsel,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.

Kegiatan sunatan massal ini, lanjutnya, dilaksanakan dalam rangka, Peringatan Hari Gerak Gerak PKK di Provinsi Kalimantan Selatan.

“Selain itu sunatan massal ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh TP PKK Kalsel,” ucapnya.

Dengan tujuan membantu keluarga kurang mampu, untuk dapat menyunat anaknya secara gratis.

“Karena itu, sunatan massal ini dilaksanakan pada Bulan Suci Ramadhan,” ucap Fathul Jannah.

Ketua TP PKK ini berharap, pelaksanaan sunatan massal ini dapat bermanfaat bagi warga Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Muslim mengatakan, sunatan massal ini merupakan gagasan dari TP PKK Provinsi Kalsel.

“Kami melihat warga antusias mengikuti sunatan massal ini,” ungkapnya.

Untuk peserta yang mengikuti sunatan massal di Kota Banjarmasin ini lebih dari 50 anak.

“Sebelumnya kami menargetkan hanya 50 anak namun jika dilihat saat ini melebihi dari target tersebut,” ucapnya.

Sehingga, tambah Muslim, warga kurang mampu mendapatkan pelayanan sunat gratis tersebut.

“Sedang untuk kegiatan sunatan massal ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Barito Kuala, Tabalong, nantinya juga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ujar Muslim.

Pada pelaksanaan sunatan massal ini juga diserahkan bingkisan kepada peserta, juga bantuan MPASI untuk ibu dan balita. (SRI/RDM/RH)

Pelaporan SPT Masih Rendah, Gubernur Muhidin Ajak Wajib Pajak Lapor Lebih Awal

BANJARMASIN – Memasuki batas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) mencatat realisasi penyampaian SPT Tahunan hingga Selasa (11/3), sebanyak 273.062 dari target 511.287 dengan capaian sebesar 53,40 persen.

Jika dirinci, jumlah SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) yang telah dilaporkan sebanyak 265.625, dan SPT Tahunan PPh Badan sebanyak 7.437 SPT.

Terkait hal ini, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk segera melaporkan SPT Tahunannya secara daring, melalui djponline.pajak.go.id sebelum batas waktu, pada 31 Maret 2025 untuk OP, dan 30 April 2025 untuk Badan.

“Saya Gubernur Kalimatan Selatan sudah lapor SPT Tahunan. Sebagai warga negara yang baik, mari kita lakukan kewajiban perpajakan kita sebelum batas waktu,” imbaunya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan sebagai bentuk komitmen dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak, Kanwil DJP Kalselteng beserta seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di wilayahnya, telah melakukan berbagai upaya peningkatan layanan. Antara lain, sosialisasi dan asistensi pembuatan bukti potong PPh Pasal 21, pelaporan SPT Tahunan dan edukasi coretax, publikasi melalui beragam media, hingga penambahan loket pelayanan dan jam pelayanan di hari Sabtu dan Minggu.

Kanwil DJP Kalselteng telah melaksanakan edukasi kepada beberapa asosiasi, antara lain Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di beberapa kabupaten, Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan perbankan.

Khusus edukasi dengan media, telah dilakukan kelas pajak pengisian dan pelaporan SPT tahunan kepada 14 awak media. Kepala Kanwil DJP Kalselteng juga telah melakukan kunjungan ke beberapa kantor media baik cetak, online, maupun radio dan televisi dalam bentuk media visit. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat kerja sama dan meningkatkan peran media dalam mewartakan berita perpajakan dan menumbuhkan kesadaran pajak di masyarakat.

Selain itu, guna meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan wajib pajak, dilakukan juga pelayanan di luar kantor dengan membuka Pojok Pajak di berbagai lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, kantor pemerintahan, dan lain sebagainya.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh wajib pajak, terutama yang memiliki keterbatasan akses ke Kantor Pajak, tetap dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lancar.

Sampai dengan Maret 2025, Kanwil DJP Kalselteng telah melakukan 15 kegiatan edukasi perpajakan yang melibatkan 1.206 wajib pajak di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar juga mengimbau seluruh wajib pajak untuk tidak menunda pelaporan SPT.

“Lapor lebih awal lebih nyaman, untuk menghindari kepadatan akses dan mempercepat proses administrasi,” ujarnya.

Untuk informasi lebih lanjut seputar perpajakan dan berbagai program dan layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak dapat dilihat pada www.pajak.go.id atau menghubungi Kring Pajak di 1500200. (DJPKalselteng-RIW/RDM/RH)

Pansus Raperda Pembiayaan Tahun Jamak Gelar RDP dengan Pemprov Kalsel

BANJARMASIN – Panitia Khusus (Pansus) III Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pedoman Pembiayaan Tahun Jamak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemerintah Provinsi Kalsel, di ruang rapat Komisi III DPRD Kalsel, pada Selasa (11/3).

Ketua Pansus III DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menjelaskan bahwa RDP ini bertujuan untuk membahas materi draf raperda yang merupakan usulan Pemprov Kalsel, serta menyandingkannya dengan hasil studi komparasi ke Pemprov Banten yang telah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Banten sudah memiliki dua perda, yaitu pada tahun 2012 dan 2018. Kami juga menanyakan dasar cantolan raperda ini, yang ternyata berasal dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Oleh karena itu, kami sepakat dengan Pemprov Kalsel dan eksekutif bahwa dasar cantolan ini akan dimasukkan sebagai sumber inspirasi dari ranperda itu sendiri,” ujar Iskandar.

Iskandar menambahkan, Raperda tentang Pedoman Pembiayaan Tahun Jamak ini bertujuan memberikan regulasi atau payung hukum bagi program pemerintah daerah yang membutuhkan pembiayaan lebih dari satu tahun anggaran.

“Raperda ini akan memberikan regulasi atau payung hukum terhadap program-program kegiatan pemerintah, khususnya program fisik dan konstruksi yang pembiayaannya lebih dari satu tahun anggaran,” jelasnya.

Terkait kapan raperda ini akan selesai, mantan Anggota DPR RI selama tiga periode ini menyatakan optimisme bahwa raperda tersebut akan segera diselesaikan setelah dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Raperda ini mungkin akan segera diselesaikan setelah kami berkonsultasi dengan Kemendagri. Karena dasar cantolannya sudah ada, yakni RPJPD, bukan RPJMD. Selain itu, pasal-pasal dalam raperda ini akan disesuaikan dengan perkembangan pembahasan di Pansus,” ungkap Iskandar.

Iskandar juga memastikan bahwa proyek-proyek yang nantinya dibiayai dengan anggaran tahun jamak harus melalui pembahasan KUA-PPAS antara Pemprov Kalsel dan DPRD Kalsel. (NRH/RDM/RH)

Exit mobile version