Hari: 11 Maret 2025

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan akan mengikuti arahan pemerintah pusat terkait penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun Anggaran 2024.

Hal ini berdasarkan setelah terbitnya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 per tanggal 8 Maret tentang penyesuaian jadwal.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalsel, Dinansyah melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mashudi menegaskan bahwa seluruh instansi di lingkungan Pemprov Kalsel akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat tersebut.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentu akan mengikuti arahan pusat terkait jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK. Semua instansi di daerah diharapkan segera menyesuaikan diri dengan kebijakan ini agar tidak ada kendala dalam proses administrasi kepegawaian,” ujar Mashudi, Senin (11/3).

Mashudi menjelaskan bahwa pengangkatan CPNS dan PPPK hasil seleksi tahun 2024 yang belum ditetapkan Nomor Induknya akan tetap dilanjutkan hingga diterbitkan keputusan pengangkatan.

Namun, dalam proses penetapan NIP, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan atau pengunduran Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap jadwal pengangkatan.

“Peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lulus akan diangkat menjadi CPNS dengan TMT 1 Oktober 2025, sementara Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) akan diterbitkan pada tanggal yang sama. Sedangkan usul penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS harus disampaikan paling lambat 30 Juni 2025, dan keputusan pengangkatan CPNS diserahkan maksimal pada 1 September 2025,” jelasnya.

Untuk peserta seleksi PPPK yang mengisi formasi, mereka akan diangkat menjadi PPPK dan melaksanakan perjanjian kerja dengan TMT 1 Maret 2026. Usul penetapan Nomor Induk PPPK harus diajukan paling lambat 30 November 2025 dan penandatanganan perjanjian kerja serta keputusan pengangkatan PPPK dilakukan paling lambat 1 Februari 2026.

Mashudi menegaskan bahwa BKD Kalsel akan memastikan seluruh instansi di provinsi ini mengikuti arahan pusat. Jika ada instansi yang sudah menetapkan keputusan pengangkatan CPNS selain 1 Oktober 2025 atau PPPK selain 1 Maret 2026, mereka wajib melakukan penyesuaian berdasarkan pertimbangan teknis dari BKN.

“Kami mengimbau agar seluruh instansi memperhatikan jadwal yang telah ditentukan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Hal ini demi kelancaran administrasi kepegawaian dan kepastian bagi para calon ASN,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga memberikan solusi bagi pelamar PPPK yang pada 1 Maret 2026 telah melampaui batas usia pengangkatan. Jika mereka masih memenuhi syarat usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, mereka tetap bisa diangkat sebagai PPPK dengan masa perjanjian kerja selama satu tahun.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi dan daerah juga diminta untuk tetap menganggarkan gaji bagi pegawai Non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga mereka resmi diangkat menjadi ASN. Kebijakan ini mengacu pada Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024.

Mashudi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar seluruh proses pengangkatan ASN berjalan sesuai dengan ketentuan.

“Kami berharap bagi calon ASN untuk tidak mengundurkan diri dari bekerja dan mengimbau untuk tetap mengikuti perkembangan informasi resmi agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait jadwal dan proses pengangkatan,” pungkasnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pasca-penyusunan kepengurusan yang baru, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalsel Hj Fathul Jannah Muhidin dan jajaran, melakukan penyelarasan program antar SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel dan pihak terkait lain melalui rapat koordinasi lintas sektor yang digelar, Senin (10/03).

Rakor dipimpin langsung Ketua TP PKK Kalsel, Hj Fathul Jannah didampingi Wakil Ketua TP PKK Kalsel, drg Ellyana Trisya Hasnuryadi dan Sekretaris TP PKK Kalsel, Rachmah Norlias di Taman Nurul Muhibbin, kompleks kediamannya di Banjarmasin.

Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah Kepala SKPD terkait, di antaranya Diskominfo Kalsel, Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Koperasi dan UMK, Kesbangpol, Dinas PMD, DPKP, Disbunnak, Disperkim, Dishut, DPPPA-KB, Dinas PUPR, Disdik, Bappeda, Biro Kesra, dan BKKBN.

Ketua TP PKK Kalsel, Fathul Jannah mengatakan, rakor lintas SKPD lingkup Pemprov ini, bertujuan untuk menyamakan persepsi dan mengkomunikasikan hal-hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan program TP PKK, dan program prioritas dari Pemerintah Pusat, antara lain masalah penanganan sampah dan penurunan angka stunting di 13 kabupaten/kota se Kalsel.

“Oleh karena itu, pertemuan kita hari ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan membahas program-program PKK yang berkaitan dengan program di SKPD,” kata Fathul Jannah.

Lebih lanjut, Ia menyatakan bahwa Tim Penggerak PKK memiliki jaringan yang hingga mencapai akar rumput, yang memungkinkan mereka untuk menjangkau masyarakat dengan lebih efektif.

Dengan demikian, program-program PKK yang mencakup bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, serta pemberdayaan ekonomi, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat.

“Program-program PKK ini diharapkan bisa menyentuh kebutuhan langsung masyarakat,” ungkapnya.

Selama bulan Ramadan ini, TP PKK Kalsel berkolaborasi dengan berbagai instansi untuk mengadakan sejumlah kegiatan sosial. Beberapa kegiatan tersebut antara lain pasar murah yang bekerjasama dengan Dinas Perdagangan, DPKP, Disbunnak dan Dislutkan, serta kegiatan sunatan massal yang diselenggarakan bersama Dinas Kesehatan Kalsel. Selain itu, Dinas Sosial dan TP PKK Kalsel juga turut berperan dalam pembagian sembako untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Dengan adanya sinergi antara TP PKK dan berbagai SKPD, diharapkan program-program yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan menganjurkan masyarakat di Banua dapat berolahraga ringan meski sedang berpuasa.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Fitri Hernandi melalui Kasi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga Asfia Urrahman menjelaskan, salah satu cara yang dapat dilakukan dalam menjaga kebugaran tubuh selama menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadhan, yaitu dengan berolahraga.

“Meski sedang berpuasa berolahraga tetap dilakukan,” ujarnya, kepada sejumlah wartawan, Senin (10/3).

Olahraga yang dapat dilakukan pada saat sedang berpuasa, yaitu, olahraga ringan. Misalnya, jalan kaki, jogging, serta lainnya.

“Olahraga ringan dapat dilakukan pada saat berpuasa,” ucapnya.

Sedangkan, lanjut Asfia, waktu yang dianjurkan untuk berolahraga tersebut, menjelang berbuka puasa atau jam 5 sore.

“Mengingat, waktu tersebut merupakan saatnya tubuh membakar kalori,” ucapnya.

Sehingga, untuk masyarakat yang ingin menjaga kebugaran tubuh meski sedang berpuasa, dapat berolahraga ringan tersebut.

“Olahraga ringan tersebut dapat dilakukan dimana saja, saat ini untuk fasilitas umum yang bisa digunakan berolahraga sudah banyak,” ujarnya. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin didampingi Wakil Gubernur,. Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekretaris Daerah Provinsi, Muhammad Syarifuddin, membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2025, di Ruang Sasangga Banua eks Kantor Gubernur di Banjarmasin, pada Senin (10/3) sore. High Level Meeting dengan tema “Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan” ini, turut dihadiri kepala daerah se-Kalimantan atau yang mewakili, serta stakeholder terkait.
Diantaranya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, OJK Kalsel, Bulog Kalsel dan Pertamina Patra Niaga.

Dalam laporannya, Pj Sekretaris Daerah Provinsi sekaligus Ketua Harian TPID dan TP2DD Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menekankan pentingnya evaluasi kembali peran dan tugas anggota TP2DD, demi memperkuat efektivitas digitalisasi transaksi pemerintah daerah.

“Penyusunan dan penyesuaian SK TP2DD tingkat Provinsi, Kota, dan Kabupaten terus dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola,” paparnya.

Selain itu, menurut Syarifuddin, saat ini Roadmap TP2DD 2025 – 2029 tengah disusun agar sejalan dengan kebijakan nasional, memastikan kesinambungan transformasi digital di daerah.

Sejumlah prestasi membanggakan juga diraih dalam Championship TP2DD 2024, di mana Kalimantan Selatan berhasil meraih penghargaan sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi, serta Rookie of The Year. Kota Banjarmasin juga turut menorehkan prestasi sebagai TP2DD Terbaik Tingkat Kota.

“Dalam hal pengendalian inflasi, TPID Kalimantan Selatan berhasil menjaga tingkat inflasi tahun 2024 di angka 1,95% tetap terkendali dalam rentang sasaran nasional,” urainya.

Pada Februari 2025, Kalimantan Selatan mencatatkan deflasi sebesar 0,39%, lebih baik dibanding deflasi nasional sebesar 0,48%. Prestasi ini semakin diperkuat dengan perolehan penghargaan TPID Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Kalimantan dan TPID Terbaik Tingkat Kota Wilayah Kalimantan, yang diraih Kota Banjarmasin.

“Atas pencapaian ini, pemerintah provinsi memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID dan TP2DD, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mewujudkan pengelolaan ekonomi daerah yang lebih baik,” harap Syarifuddin.

Lebih lanjut, Syarifuddin berharap, penghargaan yang telah diraih menjadi motivasi untuk terus meningkatkan inovasi dan kolaborasi guna mencapai target pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, selaku Wakil Ketua TPID dan TP2DD, menekankan pentingnya akselerasi ekonomi digital dan pengendalian inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah.

“Upaya perluasan implementasi QRIS terus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi transaksi digital, bersamaan dengan penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna meningkatkan transparansi keuangan daerah,” paparnya.

Literasi keuangan digital juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan akseptasi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

Dalam aspek pengendalian inflasi, Fadjar menyampaikan strategi yang diambil berfokus pada mitigasi volatilitas harga pangan strategis, seperti beras, daging ayam, telur, cabai, dan minyak goreng. Kerja sama antar daerah terus diperluas guna menjamin kelancaran pasokan komoditas pangan. Sementara program operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah, diperkuat untuk menjaga stabilitas harga, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Dalam arahannya, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menegaskan pentingnya langkah konkret dalam pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah. Salah satunya dengan percepatan penyusunan Roadmap TP2DD 2025 – 2029.

“Saya minta seluruh kepala daerah aktif memantau kebijakan Opsen dan implementasi KKI sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi belanja daerah,” tegasnya.

Terkait pengendalian inflasi, Gubernur menekankan pentingnya mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat dan meningkatkan produktivitas berbagai komoditas pangan strategis lainnya melalui optimalisasi mekanisasi pertanian dan penerapan teknologi IoT.

“Budidaya padi dan cabai apung, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan hasil panen secara berkelanjutan. Termasuk pemanfaatan pupuk batubara, sebagai strategi efisiensi pertanian,” tambah Gubernur.

Selain itu, kerja sama antar daerah terus diperluas dengan wilayah sentra produksi nasional guna mengantisipasi potensi kekurangan pasokan bahan pangan, memastikan kelancaran distribusi, serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

“BUMD Pangan harus diperkuat, sebagai offtaker dan distributor komoditas pangan. Ini menjadi langkah penting mengendalikan harga, yang juga didukung optimalisasi peran Jukung Pangan dalam rantai distribusi di sisi hilir,” tambahnya lagi.

Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk segera menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi 2025-2027 dengan pendekatan integratif dari hulu ke hilir, yang diselaraskan dengan program pengendalian inflasi pemerintah pusat.

“Untuk menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), langkah-langkah pengendalian harga akan diperkuat dengan memastikan kelancaran distribusi, mengoptimalkan operasi pasar dan pasar murah, serta mendorong kesadaran masyarakat melalui kampanye belanja bijak,” tutupnya.

Gubernur juga menegaskan, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan ekonomi yang stabil dan inklusif. Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan, diharapkan Kalimantan Selatan dapat terus memperkuat daya tahan ekonominya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banua. (RIW/RDM/RH)