Wujud Peduli Sesama, DPW PPLIPI Kalsel Berikan Bantuan Kepada Warga Terdampak Banjir di Kabupaten Banjar

BANJAR – Wujud kepedulian terhadap sesama, ditunjukkan keluarga besar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Perhimpunan Perempuan Lintas Profesi Indonesia (PPLIPI) Kalsel melalui pemberian bantuan kepada warga di Kabupaten Banjar yang sampai saat ini masih terdampak banjir.

Bersama DPC PPLIPI dari Kabupaten/Kota, Ketua DPW PPLIPI Kalsel Nawang Wijayati memberikan bantuan puluhan paket sembako ke sejumlah lokasi, salah satunya di Desa Bincau Muara, Kecamatan Martapura.

Ketua DPW PPLIPI Kalsel Nawang Wijayati (topi) menyerahkan bantuan kepada warga

“Memang hanya beberapa lokasi yang bisa kami berikan bantuan, karena keterbatasan yang kami miliki. Tetapi semoga bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat,” ucap Nawang Wijayati di sela penyerahan bantuan, Rabu (5/2).

Keluarga besar DPW PPLIPI Kalsel melakukan foto bersama dengan para penerima bantuan di salah satu titik penyaluran

Dalam kegiatan tersebut, pihaknya di bantu langsung oleh Babinsa setempat, untuk memastikan titik lokasi yang masih terendam cukup parah.

“Alhamdulillah kami bisa di sambut baik dan di bantu juga dalam menyalurkan bantuan ini. Hasilnya, bantuan yang kami berikan tepat sasaran dan masyarakat juga bisa antri lebih rapi,” ungkapnya.

Meski prihatin atas bencana yang melanda sejak beberapa bulan itu, Nawang mengimbau masyarakat dan perangkat desa setempat untuk lebih aktif dalam meminimalisir dampak banjir saat musim hujan tiba.

“Misalnya melalui gotong royong untuk membersihkan selokan agar tidak tersumbat. Yang lebih penting lagi yaitu kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai, karena akan meningkatkan luapan air saat musim hujan,” tuturnya.

Babinsa Desa Bincau Muara, Serda Suroto menyampaikan terima kasih kepada DPW PPLIPI Kalsel karena telah menunjukkan kepeduliannya kepada warga terdampak musibah banjir.

“Mudah-mudahan apa yang dilakukan DPW PPLIPI Kalsel ini bisa memotivasi organisasi lain untuk turut memberikan kepedulian kepada sesama,” harapnya.

Selain dari pihak TNI, dalam penyerahan bantuan DPW PPLIPI Kalsel juga melibatkan para generasi muda, yakni organisasi Lagi Mens, yang beranggotakan remaja perempuan di Kalsel.

Organisasi diketuai Nur Azelia Humani Santang itu, turut memberikan bantuan kepada warga, khususnya keperluan wanita saat mengalami menstruasi.

“Selain bahan pokok kami juga memberikan pembalut kelada warga. Karena selama ini bantuan pembalut jarang diberikan, padahal bagi perempuan itu salah satu keperluan wajib terutama pada saat masa menstruasi,” jelas Alma sapaan akrabnya. (SYA/RDM/RH)

Pembangunan Infrastruktur dan Pertanian, Jadi Topik Bahasan dalam Reses Legislator Kalsel Yudistira

HULU SUNGAI TENGAH – Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing pada 1-8 Februari 2025. Salah satu anggota dewan yang turun langsung ke lapangan adalah Yudistira Bayu Budjang.

Dalam reses ini, Yudistira menyerap aspirasi masyarakat di dapilnya yang mencakup Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ia mengunjungi sejumlah titik lokasi, termasuk Desa Panggang Marak, Desa Banua Kapayang, dan Desa Murung Ta’al.

Suasana reses Anggota DPRD Kalsel, Yudistira Bayu Budjang di beberapa desa di HST

Menurut Yudistira, masyarakat dari tiga desa tersebut mengajukan sejumlah usulan, terutama terkait pembangunan infrastruktur dan sektor pertanian.

“Beberapa aspirasi yang disampaikan warga antara lain permohonan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), perbaikan jalan utama desa, serta perbaikan jembatan desa,” jelasnya kepada wartawan, Rabu (5/2).

Selain infrastruktur, sektor pertanian juga menjadi perhatian utama warga. Yudistira mengungkapkan bahwa masyarakat meminta pengadaan traktor untuk mendukung kegiatan pertanian, bantuan bibit padi bagi petani, serta pengadaan hewan ternak.

Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Yudistira berkomitmen untuk mengupayakan tindak lanjut dengan berkoordinasi bersama pemerintah provinsi maupun kabupaten.

“Kami akan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat masuk dalam program pembangunan daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan pertanian,” ujarnya.

Yudistira juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan berharap agar usulan tersebut dapat terealisasi guna meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian warga.

“Kami akan terus mengawal aspirasi ini agar bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

Peserta Wartawan Baca Puisi HPN 2025 Kalsel Antusias

JAKARTA – Peserta wartawan baca puisi HPN 2025 Kalsel, semakin meningkat menjelang hari penyelenggaraan pada 7 Februari 2025, dua hari sebelum acara puncak HPN pada 9 Februari.

Para peserta yang sudah mendaftar untuk mengikuti acara baca puisi berhadiah itu, di antaranya berasal dari Sumatera Utara, Jakarta dan tuan rumah Kalimantan Selatan, dengan jumlah peserta sementara mencapai 25 penyair.

Di antara nama-nama para peserta baca puisi itu terdapat Rita Sri Hastuti, Umi Sjarifah, Heryanto Aseng dari Jakarta, Hery Farmansyah dari Jambi, Idris Pasaribu dari Sumatera Utara dan penyair tuan rumah Ratna Sari, Rini Muliana, Rahmi Indah Wati, Raudah Anisya, Mariana, Salmah Nina Megasari, Rini Dwi Masmuda, Suroto, dan lainnya.

Acara wartawan baca puisi berhadiah total Rp15 juta ini, kata Sekretaris PWI Kalsel, Toto Fachrudin, akan dilangsungkan malam hari mulai pukul 19.50 waktu setempat di Wetland Square, Jalan Ahmad Yani Km 3,5, Banjarmasin.

Wartawan baca puisi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wartawan peserta dari satu HPN ke HPN lainnya, karena banyak wartawan yang mahir menulis dan membaca puisi (poetry reading). Pada HPN 2024 di Ancol, Jakarta, diadakan juga acara baca puisi di tepi Pantai.

“Pembacaan puisi di HPN merupakan acara khusus. Ini sebagai pemberi warna dalam HPN yang berisi agenda seminar, bakti sosial, diskusi dan pemberian tanda penghargaan. Acara ini bernuansa curhat, mengekspresikan apa yang ada dalam dada dan pikiran sesuai kandungan puisi yang dibaca,” kata Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun, Rabu (5/2)

Selain itu, tambah Hendry, yang juga penulis puisi dan memiliki beberapa kumpulan puisinya, sesi baca puisi itu juga sebagai kancah pertemuan sesama teman dari berbagai daerah, jadi sifatnya silaturahim.

Ketua Panpel HPN 2025 Kalsel, Raja Parlindungan Pane, mengutarakan kegembiraannya dengan adanya lomba baca puisi wartawan berhadiah itu.

“Ini acara gembira yang ditunggu-tunggu. Wartawan tidak bisa lepas dari puisi dan ini merupakan kelanjutan baca puisi HPN 2024 di Pantai Ancol yang berlangsung meriah. Semoga lewat acara ini lahir wartawan penyair yang muda-muda,” kata Raja.

Salah seorang juri lomba, A.R. Loebis, menuturkan, lomba baca puisi dengan tema tentang kepahlawanan dan pembangunan bangsa ini, pesertanya boleh membacakan puisi karya sendiri atau penyair lain.

“Silahkan pilih dan bawa sendiri puisi yang akan dibaca,” tutur Loebis dengan menambahkan, beberapa peserta sudah memberi tahu judul puisi yang akan dibaca. Di antaranya karya Chairil Anwar, Taufik Ismail, Toto Sudarto Bachtiar, Sutardji Calzoum Bahri dan lainnya.

“Para peserta amat antusias. Banyak yang bertanya tentang macam-macam hal,” tambah Loebis.

Juri lomba akan menilai para peserta lomba dari sisi teknik vokal seperti intonasi, artikulasi, volume, ekspresi dan tempo. Juga dari sisi penampilan (performance) dan penghayatan dalam menyampaikan pesan puisi.

Calon peserta lain diharapkan bergegas mendaftarkan diri untuk mengikuti lomba baca puisi yang rencananya akan dibuka Menteri Pendidikan Fadli Zon ini. Sila hubungi (WA) Benny Benke (0878-8071-6040 ), A.R. Loebis (0821-2320-2053) dan Wina Setiyani (0812-8207-896).(ADV/RDM/RH)

DPPPA KB Kalsel Berikan Dukungan Psikologis bagi Penyintas Banjir

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA KB) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya memberikan pendampingan psikologis bagi para penyintas banjir di wilayah Kalsel yang terdampak.

Pendampingan dilakukan melalui layanan Psychological First Aid (PFA) atau dukungan psikologis awal, terutama bagi anak-anak yang rentan mengalami trauma akibat bencana.

Kepala DPPPA KB Kalsel, Sri Mawarni, menjelaskan bahwa dalam proses pendampingan, tim psikolog mengajak anak-anak bermain, bernyanyi, menggambar, dan bercerita. Aktivitas ini bertujuan untuk mengidentifikasi gejala awal gangguan psikologis yang mungkin dialami oleh penyintas banjir.

“Berdasarkan penilaian kami di lapangan, hingga saat ini belum ditemukan kasus stres berat atau depresi pada penyintas banjir,” ujarnya, Selasa (4/5).

Meskipun demikian, DPPPA KB Kalsel akan terus melakukan pemantauan dan pendampingan secara berkelanjutan. Jika ditemukan gejala gangguan psikologis yang lebih serius, tim akan segera merujuk korban ke layanan kesehatan yang lebih kompeten.

Sri Mawarni juga mengapresiasi para psikolog muda yang turun langsung menjadi relawan dalam penanganan dampak psikologis bencana. Menurutnya, kehadiran mereka sangat membantu pemulihan kondisi mental para penyintas, baik anak-anak maupun orang dewasa.

“Kolaborasi antara pemerintah dan relawan sangat penting agar para penyintas banjir dapat pulih, tidak hanya secara fisik tetapi juga mental,” tambahnya.

Sri Mawarni juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pendampingan psikologis selama masih ada potensi dampak trauma yang dirasakan oleh masyarakat terdampak banjir.

“Kami ingin memastikan bahwa mereka yang terdampak tidak hanya mendapatkan bantuan secara fisik, tetapi juga secara mental. Harapan kami, pendampingan ini bisa membantu mereka,” tutupnya. (BDR/NRH/RH)

Stok Beras CPP di Kalimantan Selatan Dipastikan Aman

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memastikan stok beras Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam kondisi aman.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Saptono, dalam keterangannya kepada wartawan, baru-baru ini.

Saptono menjelaskan, saat ini stok yang tersedia sekitar 390 ton beras CPP. Angka ini melebihi perhitungan stok beras CPP minimal yang dibutuhkan sekitar 166 ton.

“Atas arahan pimpinan, stok CPP diupayakan untuk ditingkatkan hingga minimal 400 ton,” ujarnya.

Kabid Ketahanan Pangan, Saptono

Untuk mengantisipasi kemungkinan bencana banjir dalam enam bulan ke depan, Saptono mengungkapkan pihaknya berencana mengupayakan penambahan stok sekitar 100 ton beras CPP melalui perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

“Kami akan mengusulkan tambahan beras CPP melalui anggaran perubahan APBD 2025,” tambahnya.

Selain itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel juga memiliki cadangan gabah yang disimpan di beberapa lumbung di kabupaten/kota dengan total sekitar 283 ton. Jika dikonversi, jumlah tersebut setara dengan 150 ton beras.

“Pada tahun 2025, juga akan dialokasikan anggaran untuk penitipan gabah sebagai cadangan beras pemerintah daerah,” jelas Saptono.

Pihaknya meminta agar setiap kabupaten/kota di Kalsel dapat memiliki cadangan beras sebagai langkah antisipasi terhadap musibah, seperti banjir.

“Untuk penyaluran bantuan beras kepada masyarakat yang terdampak, pemerintah daerah harus mengajukan permintaan resmi, minimal melalui kepala desa setempat,” tutup Saptono. (MRF/NRH/RH)

Disdikbud Kalsel Belum Dapat Laporan Terkait Kendala Penginputan PDSS

BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) belum mendapat laporan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Kalsel, mengenai kendala dalam penginputan Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS).

PDSS merupakan basis data yang berisikan rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang memenuhi syarat untuk mendaftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).

Masa pengisian PDSS ini telah dimulai sejak 6-31 Januari 2025. Ironisnya, sejumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di bawah naungan Kemenag Kalsel mengalami kendalam dalam penginputan PDSS, dan berimbas pada terancamnya siswa tidak bisa mengikuti UTBK SNBT.

Lantas bagaimana dengan SMA dan SMK di Kalsel ?

Kepala Disdikbud Kalsel Muhammadun, melalui Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan, Masrani menyebut, hingga Selasa (4/2), pihaknya belum mendapat laporan mengenai kendala penginputan PDSS dari sekitar 200 sekolah setara SMA di Kalsel.

Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan Disdikbud Kalsel, Masrani

“Alhamdulillah sejauh ini belum ada laporan terkait kendala,” katanya.

Meski terbilang aman, Masrani mengaku akan terus memastikan sekolah-sekolah memanfaatkan kuota yang disediakan, untuk mendaftarkan siswa mereka ke universitas negeri melalui jalur prestasi.

“Kita terus berkoordinasi ke pihak sekolah. Kalau memang ada kendala kami siap membantu ke pusat,” ungkapnya.

Selain PDSS, salah satu persyaratan untuk mengikuti SNPB yaitu siswa harus membuat akun Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) yang dibuka sejak 13 Januari hingga 18 Februari nanti.

“Kami berharap siswa yang memenuhi kriteria SNBP sudah membuat akun di SNPMB agar bisa mengikuti tes mulai April nanti,” harapnya. (SYA/NRH/RH)

DPRD Banjarmasin Gelar RDP Dengan Mitra Kerja dan Pengelola Cafe

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah mitra kerja dan salah satu pengelola kafe di kawasan Banjarmasin Utara, Selasa (4/2).

Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Aliansyah, menyampaikan bahwa rapat ini dilakukan menindaklanjuti pemberitaan di media serta laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) oleh sebuah kafe di Jalan Hasan Basri, Kayu Tangi, Banjarmasin Utara. Sebagai hasil dari RDP, Pengelola Cafe tersebut akan melaksanakan aturan sesuai Peraturan Daerah.

Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin Aliansyah, saat memberikan komentarnya

“Hasil pertemuan tadi pengelola Cafe bersedia mentaati aturan,” ucapnya kepada wartawan, usai rapat.

Aliansyah menyatakan, selama ini pihaknya tidak melarang investor untuk berinvestasi di daerah, tetapi pelaku usaha harus menjalankan bisnisnya sesuai regulasi yang berlaku. Aturan tersebut, lanjutnya, mencakup pembatasan operasional kafe, seperti larangan penjualan minuman beralkohol, pembatasan penggunaan lampu berkedip, serta pengaturan tingkat kebisingan musik di tempat usaha.

“Kami minta Satpol PP Banjarmasin terus berikan pengawasan ektra lagi di lapangan agar regulasi ini dapat ditegakkan secara optimal,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin, Hendra, menyatakan pihaknya siap memperketat pengawasan kepatuhan terhadap Perda di sektor usaha cafe. Jika ditemukan pelanggaran, Satpol PP akan memberikan teguran, sanksi administratif, hingga tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kota Banjarmasin, Hendra, saat memberikan komentarnya

“Kami akan mengerahkan personel untuk memantau seluruh kafe di Banjarmasin guna memastikan kepatuhan terhadap Perda,” ujarnya.

Sebagai informasi, rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin, Aliansyah, didampingi Wakil Ketua Komisi I, Deddy Sophian, serta anggota lainnya, turut dihadiri perwakilan Satpol PP, Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin. (NFH/NRH/RH)

Reses DPRD Kalsel, Warga Kuin Selatan Minta Perbaikan Jalan dan Drainase

BANJARMASIN – Warga Kelurahan Kuin Selatan RT. 14 Kecamatan Banjarmasin Barat menyambut hangat dan antusias kedatangan Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rais Ruhayat dalam kegiatan reses pada Minggu (2/2).

Kegiatan ini merupakan titik keempat dari total 14 titik yang dijadwalkan dalam rangkaian reses selama delapan hari ke depan mulai dari 1-8 Februari 2025, yang bertujuan menyerap langsung aspirasi masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut, Rais Ruhayat menegaskan komitmennya untuk mendengarkan dan menampung setiap masukan, saran, serta keluhan warga. Ia menjelaskan bahwa semua aspirasi akan dipilah sesuai kewenangannya, baik di tingkat kota maupun provinsi.

“Kami akan memilah mana yang menjadi kewenangan kota dan mana yang menjadi kewenangan provinsi. Untuk yang menjadi wewenang kota, akan kami koordinasikan dengan pihak terkait, begitu pula sebaliknya,” ujarnya.

Rais Ruhayat mengungkapkan beragam persoalan disampaikan oleh warga dalam diskusi yang berlangsung interaktif dan penuh keakraban. Permasalahan utama yang diangkat meliputi kondisi infrastruktur jalan yang perlu perbaikan serta sistem drainase yang kurang optimal. Menurutnya, warga berharap ada solusi konkret dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas fasilitas umum demi kesejahteraan mereka.

Menanggapi aspirasi tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal dan memperjuangkan berbagai kebutuhan warga sesuai dengan kapasitasnya di DPRD. Rais Ruhayat juga mengajak masyarakat agar terus berperan aktif dalam menyampaikan keluhan serta masukan, sehingga setiap permasalahan dapat dicarikan solusi yang tepat dan cepat.

Dengan adanya reses ini, diharapkan suara masyarakat dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan di berbagai titik guna memastikan seluruh aspirasi warga didengar dan diperjuangkan di tingkat legislatif. (ADV-NRH/RH)

Dislautkan Kalsel Dorong Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

BANJARBARU – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Peluang Potensi Ekspor Perikanan, di Aula Kantor Dislutkan Kalsel, Senin (3/2).

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono mengatakan, kegiatan ini diadakan untuk menyamakan persepsi antara pelaku usaha Unit Pengolah Ikan (UPI) dengan pemangku kepentingan terkait, tentang persyaratan standar mutu produk dan karantina ikan tujuan negara ekspor.

“Selain itu, acara ini juga bertujuan menggali masukan dan menambah wawasan tentang akses pasar ekspor, sebagai alternatif tujuan negara ekspor produk perikanan bagi pelaku usaha,” ungkapnya.

Pertemuan ini, lanjut Rusdi, juga berfungsi sebagai sarana penyusunan rencana pengembangan ekspor produk kelautan dan perikanan di Kalsel.

“Kebijakan pembangunan ekonomi biru untuk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dengan melindungi laut dan sumber daya bersangkutan,” ucapnya.

Dislutkan Kalsel memastikan aktivitas perikanan berkelanjutan melalui penangkapan ikan secara terukur dan berbasis kuota, serta pengembangan perikanan budi daya yang melaksanakan cara budi daya ikan yang baik dan ramah lingkungan.

“Hal ini dimaksudkan untuk memproduksi hasil perikanan yang bersertifikasi, memenuhi persyaratan standar mutu dan keamanan, dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Pada tiga tahun terakhir, volume dan nilai ekspor produk perikanan mengalami fluktuatif 2022 ke 2023 turun tetapi 2023 ke 2024 mengakami kenaikan. Hal ini tegas Rusdi disebabkan antara lain karena permintaan ekspor udang dan produk ikan lainnya menurun akibat resesi ekonomi global. Sehingga menurutnya, diperlukan akses pasar ekspor, sebagai alternatif peluang peningkatan ekspor produk perikanan.

“Salah satu upaya Dislautkan Kalsel untuk mendukung penguatan volume dan nilai ekspor, yakni dengan dilaksanakannya kegiatan FGD ini,” imbuh Rusdi.

Ia berharap kepada seluruh peserta yang hadir dapat berpartisipasi aktif.

“Sehingga dari hasil pertemuan ini dapat memberikan manfaat, dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk perikanan, terutama dari Provinsi Kalimantan Selatan di pasar internasional,” ucap Rusdi. (DISLUTKAN.KALSEL/SRI/NRH/RH)

PWI Kalsel Siapkan LO, Pendamping Peserta HPN 2025 dari Seluruh Indonesia

BANJARMASIN – Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan (PWI Kalsel) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel siap menyelenggarakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025, dalam hal ini dengan mematangkan SDM yang akan bertugas sebagai pendamping atau Liaison Officer (LO).

Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie menyebutkan, pertemuan bersama rekan-rekan LO untuk mematangkan layanan bagi peserta HPN 2025 yang akan dihadiri oleh ribuan tamu dari seluruh daerah se-Indonesia, baik itu wartawan, tokoh pers nasional, sejumlah menteri, dan direncanakan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kegiatan ini bukan hanya menjadi ajang pertemuan wartawan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kapasitas dan wawasan melalui seminar-seminar serta sesi berbagi pengalaman dari tokoh-tokoh pers nasional, kami juga akan mengadakan klinik olahraga yang akan menghadirkan pemain dari tim nasional, Bambang Pamungkas dan Chiristian Gonzales,” kata Ketua PWI Kalsel di gedung PWI Kalsel, Selasa (4/2).

Ia menyampaikan bahwa berbagai kegiatan akan digelar dalam rangka HPN 2025, termasuk seminar-seminar, klinik sepak bola dan tenis, yang akan berlangsung di Banjarmasin pada 7-8 Februari, kegiatan puncak HPN sendiri akan diselenggarakan di Banjarbaru, tepatnya di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, pada 9 Februari.

Untuk memastikan kelancaran acara, PWI Kalsel telah menyiapkan tim pendamping bagi delegasi dari setiap provinsi yang hadir, sebanyak 30 provinsi telah menyatakan kehadiran mereka, dan tim pendamping akan bertugas mendata kedatangan, mengatur transportasi, serta memastikan akomodasi bagi para peserta.

“Setiap provinsi akan difasilitasi untuk lima orang peserta yang mendapatkan tiga kamar hotel, transportasi, serta konsumsi, jika ada peserta tambahan, mereka dapat berkoordinasi dengan panitia untuk mencari akomodasi sendiri,” tambahnya.

Panitia juga menekankan pentingnya menjaga sikap profesionalisme selama kegiatan berlangsung, selain menghadiri seminar dan agenda resmi, peserta juga dapat mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kalsel, seperti Martapura dan Sekumpul, untuk mengenal lebih jauh budaya dan keunikan daerah setempat.

“Kami juga mengingatkan kepada semua LO untuk belajar sabar dan senyum dalam mendampingi tamu, sebab rekan-rekan LO ini tidak hanya sebagai perwakilan dari PWI Kalsel, namun juga sebagai representasi Provinsi Kalsel, bahwa orang Banjar itu murah senyum, suka menolong, dan melayani dengan hati,” tutupnya. (ADV/RDM/RH)

Exit mobile version