Hari: 24 Februari 2025

BANJARBARU – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar pelatihan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalsel.

Pelatihan berlangsung mulai 24-28 Februari 2025, dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dari berbagai SKPD.

Saat mewakili Plt Kepala BPSDMD Kalsel Sulkan, memimpin upacara pembukaan, Ketua Asosiasi Widyaiswara Kalsel Tina Purnamawati, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada peserta.

Keikutsertaan mereka dalam mengikuti pelatihan itu, menurutnya menunjukkan komitmen perhatian terhadap upaya Pemrpov Kalsel untuk terus berbenah membangun budaya kinerja yang baik, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan memberikan pelayanan publik terbaik.

“SAKIP merupakan salah satu asas penyelenggaraan pemerintah yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dan benar,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Tina Purnamawati menilai, keberhasilan dalam pencapaian instansi pemerintah harus terukur dan terarah tujuannya. Mulai dari pengelolaan sistem yang tepat sampai kepada pencapaian target sasaran dan capaian hasil kinerja SKPD yang berdampak positif bagi provinsi Kalimantan Selatan.

“Sistem akuntabilitas kinerja yang disusun dan dikelola oleh SKPD harus sinkron dengan visi misi dan prioritas pembangunan daerah provinsi Kalimantan Selatan yang tercantum dalam RPJMD dan tersusun dalam dukungan SAKIP,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Tina, tiap SKPD harus memiliki ukuran terstandardisasi dengan baik serta memiliki indikator yang jelas dan tajam. Atau tepat sasaran yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi misi dan program prioritas SKPD dan pembangunan daerah.

“Dengan kata lain penguatan SAKIP menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh instansi pemerintah yang tertuang dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP,” jelasnya.

Tina menambahkan, dengan akuntabilitas kinerja yang berjalan dengan baik dan bersinergi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan program pemerintah dapat digunakan untuk menunjang kinerja pelayanan publik dan pembangunan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Petugas Pemutakhiran Data Fakir Miskin Tahun 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Plt Kepala Dinsos Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifa’i, pada Senin (24/2).

Sebanyak 60 peserta mengikuti Bimtek ini, terdiri dari supervisor data kabupaten/kota se Kalsel, petugas data kabupaten/kota se Kalsel, petugas pemutakhiran data tingkat kecamatan yang diwakili oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta perwakilan dari Dinsos Kalsel.

Dalam sambutannya, Gusti Yanuar Noor Rifa’i menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Data Terpadu Sosial Banua (Datu Soban), yang digunakan untuk mengelola data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Pemanfaatan aplikasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Dinsos Kalsel, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam proses digitalisasi data,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kualitas, kapasitas, dan pengetahuan supervisor serta petugas data, guna memastikan pemutakhiran data fakir miskin 2025 berjalan profesional dan akuntabel.

Menurutnya, penggunaan dua basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi (DATASEN) milik Kementerian Sosial RI, serta Datu Soban yang dikelola Dinsos Kalsel, akan saling melengkapi dalam pengelolaan data kesejahteraan sosial di daerah.

“Pengelolaan Datu Soban telah sesuai dengan Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Permensos Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,” jelasnya.

Gusti Yanuar berharap Datu Soban dapat terus menyediakan data kesejahteraan sosial yang akurat dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi terkait. Ke depan, Datu Soban diharapkan menjadi Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam proses penyaluran bantuan sosial di Kalimantan Selatan serta sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan akademisi.

Ia juga menekankan pentingnya Bimtek ini sebagai momentum bagi para supervisor, petugas data, dan petugas pemutakhiran data untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melakukan pendataan, verifikasi, serta validasi data fakir miskin 2025.

“Saya berpesan kepada seluruh peserta agar terus meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam melakukan pendataan. Semua ilmu yang diperoleh dalam Bimtek ini harus dikembangkan dan diterapkan untuk menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan secara optimal,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pengelolaan Data Dinsos Kalsel, Sugiyono, dalam laporannya, menyampaikan kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Plt Kepala Dinas Sosial Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifa’i, Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Nor, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kalsel, Gusnanda Effendi, perwakilan Diskominfo Kalsel, serta Poliban Banjarmasin. (NRH/RDM/RH)

YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel Periode 2024-2027 bekerja maksimal dalam melakukan pemilihan komisioner yang baru melalui koordinasi dengan KPID Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Rapat koordinasi diikuti oleh seluruh Tim Seleksi, seluruh anggota KPID DIY, serta perwakilan dari LPPL TVRI DIY guna membahas tahapan seleksi dan meningkatkan pengetahuan terkait penyiaran.

“Koordinasi ini sangat penting untuk pembekalan Tim Seleksi dalam bekerja nantinya, agar mampu memilih komisioner yang berkualitas, sehingga penyiaran di Banua bisa lebih baik,” ujar Ketua Tim Seleksi Muhammad Amin di Yogyakarta, Sabtu (22/2).

Salah satu narasumber dari KPI Pusat, Evri Rizqi Monarshi menegaskan bahwa regulasi untuk seleksi KPID sudah sangat jelas diatur dalam Peraturan KPI Nomor 1/2014 dan Nomor 1/2024, serta Keputusan KPI Nomor 3/2024.

“Regulasinya sudah jelas, sehingga tugas Tim Seleksi memastikan seluruh rangkaian proses sesuai aturan, agar tidak terjadi tuntutan secara hukum,” tegas Evri.

Pada kesempatan tersebut, Tim Seleksi juga berdiskusi dengan komisioner KPID DIY untuk berbagi pengalaman tentang pelaksanaan seleksi dan pengawasan isi siaran di Yogyakarta.

“Kolaborasi KPID dengan pemerintah daerah sangat harmonis, dimana KPID telah diberikan wewenang yang jelas melalui Perda Penyiaran yang dibuat oleh Pemprov DIY, sehingga komisioner mampu menjalankan tugas secara lebih optimal,” terang Ketua KPID DIY Hazwan Iskandar Jaya.

Penyiaran di kota budaya dan pendidikan tersebut, sangat menjaga kearifan lokal minimal 10% program siaran lembaga penyiaran berbahasa jawa.

Perwakilan TVRI DIY Mediana menguraikan bagaimana lembaga penyiaran harus mampu berinovasi mengikuti perkembangan teknologi digital.

“Tim Seleksi harus memilih komisioner KPID yang mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, termasuk Artificial Intelligence atau AI dalam penyelenggaraan penyiaran daerah,” imbau Mediana.

Proses pemilihan KPID Kalsel saat ini sedang dalam tahapan seleksi administrasi hingga 25 Februari mendatang. Selanjutnya adalah tahapan uji kompetensi (CAT, Psikotest, wawancara), uji publik, uji kelayakan dan kepatutan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. (DISKOMINFO.KALSEL-BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pemuda di Kota Banjarmasin.

Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Kalsel Rokhyatin Effendi menjelaskan, pada Tahun 2025 ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja pemuda di daerah. Salah satunya di Kota Banjarmasin.

“Dukungan terhadap peningkatan kualitas pemuda di Kota Banjarmasin ini, difokuskan di kawasan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Peningkatan kualitas pemuda yang diharapkan tentunya, pemuda dapat lebih kreativitas, inovatif, memiliki kemandirian, sehingga para pemuda tersebut dapat memiliki daya saing dalam peningkatan kualitas diri.

Dalam kesempatan tersebut, saat ini pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan saat ini dinilai menghadapi tantangan yang cukup berat.

“Menjadi pemuda saat ini cukup berat serta memiliki tantangan yang harus dihadapi,’ ujarnya.

Tantangan tersebut seperti tingginya angka kemiskinan, tingginya angka pengangguran, rendahnya daya saing dan kurangnya publik speaking serta berorganisasi oleh pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan ini.

“Karena itu angka indeks pembangunan pemuda di Provinsi Kalimantan Selatan tidak begitu tinggi,” ucap Rokhyatin Effendi. (SRI/RDM/RH)

JAWA TENGAH – Mengenakan baju hijau loreng, Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin mengikuti kegiatan Retret Kepala Daerah bersama 505 peserta di Magelang, Jawa Tengah pada Jum’at (21/2) siang.

Mengikuti agenda ini, Gubernur Muhidin menjalani kegiatan sehari – harinya hingga Jumat (28/2) bersama para kepala daerah mengenakan kostum seperti tentara. Dengan sepatu boot, celana, baju, dan topi loreng. Mereka menjalani tradisi semi militer.

Sesaat menuju lokasi penyambutan retreat, Gubernur Muhidin tampak gagah dan menyampaikan bahwa dirinya siap mengikuti rangkaian kegiatan Retret Kepala Daerah se-Indonesia.

“Hari ini kita sudah berpakaian lengkap dalam rangka mengikuti pembukaan orientasi atau Retreat Kepala Daerah di Akmil Magelang. Mari kita ikuti di hari pertama ini,” sampai Gubernur Kalsel, Muhidin tersenyum dan berjalan keluar pintu.

Gubernur Muhidin menilai, bahwa kegiatan retreat ini sangat penting dan baik diikuti bagi kepala daerah dalam melatih kepemimpinan, sehingga mampu mengambil keputusan serta kebijakan yang pro rakyat.

“Retreat ini penting. Kita yakin dapat membangkitkan disiplin, jiwa korsa, cepat dan strategis dalam tindakan serta mengambil keputusan,” tegas Muhidin.

Di barisan keempat, Gubernur, Muhidin terlihat disamping Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa beserta jajaran kepala daerah lainnya. Sejak awal, suami Fathul Jannah ini terlihat bersemangat bergabung di kawah Candradimuka Gunung Tidar.

Penyambutan kepala daerah diiringi sejumlah anggota drum band dari Taruna (Genderang Seruling Canka Lokananta) begitu meriah, Gubernur, Muhidin melambaikan tangan kepada masyarakat sekitar.

Tidak lama pada peserta memasuki kawasan pintu gerbang Lapangan Rindam IV/Diponegoro, Gubernur, Muhidin bersama sejumlah kepala daerah mengikuti pembinaan berupa peningkatan kapasitas dan orientasi selama 8 hari untuk kepala daerah baru.

Kemudian dari Rindam, para kepala daerah dibawa menggunakan 14 bus menuju Wisma Sumbing persis di depan Gerbang Akademi Militer (Akmil) Magelang. Lalu, peserta dibagi per pleton.

Di Mess Sumbing, Gubernur, Muhidin bersama kepala daerah lainnya diberikan arahan, dan diajarkan yel-yel untuk membangkitkan semangat.

Setelah itu semua peserta memasuki lokasi Akmil dan di sana disambut secara resmi oleh Gubernur Akmil, Mayjen TNI Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw dan Mendagri, Tito Karnavian.

Selama sepekan, Gubernur, Muhidin bersama gubernur, bupati dan wali kota se-Nusantara, dibekali teori dan praktik kepemimpinan selaras visi dan misi kenegaraan, serta program Asta Cita.

Dari keterangan resmi Wakil Menteri Mendagri Bima Arya, sebanyak 488 kepala daerah menyatakan hadir.

Dari 488 kepala daerah tersebut, 19 orang diberi tanda gelang warna merah, dinyatakan yang bersangkutan perlu atensi khusus dalam hal kondisi kesehatan.

Dari 488 kepala daerah, lanjut Bima Arya, 55 orang tidak hadir, 6 diantaranya telah melayangkan surat izin sakit 5 orang, 1 orang izin acara keluarga, dan 49 orang tidak ada kabar. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)