13 Februari 2025 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

2.464 Peserta Lolos Seleksi Administrasi PPPK Tahap II di Lingkup Pemprov Kalsel

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II.

Sebanyak 2.464 peserta dinyatakan lulus administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap berikutnya, yakni Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mashudi, mengungkapkan bahwa dari 2.910 pelamar, sebanyak 556 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi.

“Peserta yang dinyatakan lolos telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi sesuai ketentuan. Mereka selanjutnya akan mengikuti SKD sebagai tahap penentuan kelulusan akhir, pada 17 April hingga 16 Mei 2025 jika tidak ada perubahan,” ujar Mashudi, Kamis (13/2).

Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian, BKD Kalsel, Mashudi saat diwawancara

Mashudi merinci bahwa jumlah peserta yang lolos terbagi dalam beberapa formasi, yaitu sebanyak 2.086 tenaga teknis, 53 tenaga kesehatan, dan 215 tenaga guru.

Peserta yang tidak lolos seleksi administrasi masih memiliki kesempatan untuk mengajukan sanggahan terhadap hasil seleksi. Masa sanggah dibuka mulai 19-21 Februari 2025 melalui akun masing-masing peserta pada portal resmi seleksi.

“Peserta yang merasa ada kekeliruan dalam hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan. Tim seleksi akan meninjau kembali dokumen yang disanggah sebelum hasil final diumumkan,” jelas Mashudi.

Dalam seleksi PPPK tahap II ini, peserta yang memenuhi syarat adalah tenaga non-ASN yang saat ini aktif bekerja di instansi pemerintah serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru.

“PPPK tahap II ini juga merupakan kesempatan bagi tenaga honorer yang belum ikut serta dalam seleksi tahap I. Dengan demikian, mereka memiliki peluang untuk memperoleh status sebagai PPPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Mashudi.

Mashudi mengingatkan para peserta yang lolos untuk segera mempersiapkan diri menghadapi SKD, karena tahap ini akan menjadi penentu utama dalam kelulusan.

“Seleksi Kompetensi Dasar akan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) guna menjamin transparansi dan akurasi dalam proses seleksi. Kami mengimbau peserta untuk belajar dan memahami materi ujian agar dapat memperoleh hasil terbaik,” pungkasnya.

Diketahui, Formasi PPPK Pemprov Kalsel yang dibuka pada tahap ke II ini merupakan Formasi yang sama pada tahap I yakni sebanyak 1.493 Formasi. (BDR/RDM/APR)

Pemko Banjarmasin Dukung Pekan Panutan SPT

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan dukungan terhadap Pelaksanaan Pekan Panutan Pajak Surat Pajak Tahunan (SPT) Tahun 2024, dii Aula Kayuh Baimbai, Kamis (13/2).

Pekan Panutan Pajak tersebut ditandai dengan pengisian SPT Pajak Pribadi Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, didampingi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin Devyanus.

“Pada Pekan SPT ini seluruh ASN lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin telah melaporkan SPT Tahunan mereka,” ungkap Ibnu.

*Walikota Banjarmasin Ibnu Sina (Sasirangan Biru) didampingi Kepala KPP Pratama Banjarmasin Devyanus*

Dikatakan Ibnu, Pemerintah Kota Banjarmasin memberikan apresiasi kepada pihak pajak yang setiap tahun selalu berkoordinasi. Mengenai, Pekan Panutan Pajak SPT Tahunan ini.

“Kami berharap, dengan adanya Pekan Panutan Pajak SPT Tahunan ini, kesadaran masyarakat di Kota Banjarmasin dalam melaporkan pajak mereka semakin meningkat, khususnya dikalangan ASN,” ucap Ibnu.

Sementara itu , Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin Devyanus menyampaikan, pihaknya melihat antusias warga untuk melaporkan SPT tahunan mereka ke kantor pajak sangat banyak.

“Karena itu, membuka 23 table pelayanan, kepada warga yang memerlukan pelayanan di Kantor KPP Pratama Banjarmasin,” ungkapnya.

Selain itu pihaknya juga membuka pelayanan pajak diluar kantor, untuk memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak di Kota Banjarmasin.

“Kami tentu berharap, kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan SPT pajak tahunan ini, semakin meningkat,” ucapnya. (SRI/RDM/APR)

Desa Mandiri, Dinas PMD Kalsel Gelar Rapat Koordiansi dan Forum Perangkat Daerah

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan Rapat Koordinasi dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 di Banjarbaru, Kamis (13/2).

Dalam pertemuan ini, dibahas strategi untuk meningkatkan kemandirian dan kemajuan desa guna mendukung visi Presiden dan Gubernur Kalsel. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan kepada Kabupaten dengan penyaluran dana desa tercepat yaitu yaitu Kabupaten HSU, Banjar dan Batola.

Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah menyampaikan, penting untuk memperbanyak desa yang mandiri, mengingat status desa terbagi menjadi lima kategori yaitu tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, maju, dan mandiri.

*Rapat Koordinasi dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas PMD Kalsel*

“Saat ini, dari total 1.871 desa yang ada di Kalsel, 808 desa telah mencapai status mandiri, sementara 844 desa berstatus maju, dan sisanya masih dalam kategori berkembang. Dengan pencapaian 88 persen desa mandiri dan maju, fokus ke depan adalah mengangkat desa-desa yang masih berkembang,” ungkap Faried, usai acara.

Ia menekankan pentingnya ketahanan pangan, dengan alokasi minimal 20 persen dari dana desa untuk mendukung program tersebut.

“Kalsel diharapkan dapat berkontribusi dalam swasembada pangan nasional,” lanjut Faried.

Menurutnya perlu adanya pemantauan dan penyelesaian kendala yang ada di lapangan agar setiap desa dapat melaksanakan amanah yang diberikan dengan baik. Dinas PMD Kalsel berkomitmen akan memberikan pendanaan untuk membantu pengembangan desa serta mempercepat pembangunan fisik dan ketahanan bencana melalui Bidang pengembangan kawasan perdesaan.

“Dengan pendekatan ini, diharapkan status desa dapat meningkat secara akumulatif, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan,” tutup Faried. (MRF/RDM/APR)

Lahirkan Tenaga Kerja Kompeten, Pemprov Kalsel Gelar Sosialisasi PDN 2025

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan sosialisasi Pemagangan Dalam Negeri (PDN) Tahun 2025 dalam rangka melahirkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti menuturkan program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Melalui kegiatan ini, para peserta PDN memiliki daya saing dan dapat lebih mudah terserap di dunia kerja yang sesungguhnya.

“Kali ini kami mengundang jajaran stakeholder baik dari pemeintah daerah di Kabupaten/Kota maupun juga dari mitra kita yaitu perusahaan yang akan nantinya menarik peserta untuk dapat melakukan pemagangan di tempat mereka,” ucapnya, usai membuka acara di aula BLK Kalsel, Kamis (13/2).

Irfan menerangkan, selama dua tahun berturut-turut penyerapan peserta di tempat kerja maupun wirausaha pada program pemagangan dalam negeri di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, dari tahun 2023 sebanyak 63,89 persen dan di tahun 2024 lebih dari 70 persen.

“Jumlah tersebut tidak terlepas dari dukungan penyerapan perusahaan-perusahaan yang terlibat,” jelasnya.

Irfan mengungkapkan hal ini membuktikan bahwa kegiatan ini mampu menyerap tenaga kerja dengan mencocokan para tenaga kerja dengan mitra perusahaan sesuai keterampilan mereka masing – masing.

“Oleh karena itu, kami menekankan untuk peran serta pemerintah kabupaten/kota bisa mengintervensi kegiatan ini, sehingga mereka bisa mengkoordinir perusahaan yang nantinya bakal menjadi penempatan para peserta magang dan setelahnya bisa langsung bekerja di perusahaan tersebut,” terangnya.

Lebih lanjut, Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja (P4TK) Disnakertrans Kalsel, Indah Fajarwati menambahkan dalam sosialisasi ini, pihaknya mengajak perusahaan-perusahaan yang akan bergabung dari 13 kabupaten/kota untuk bekerja sama melahirkan tenaga kerja.

“Untuk tahun ini, Pemprov Kalsel kembali dipercaya oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan pemagangan dalam negeri dengan total peserta 96 dari dana APBN,” ungkapnya

Dalam pelaksanaannya program pemagangan dalam negeri akan diberikan pembelajaran dengan langsung diterjunkan ke dunia kerja selama 5 (lima) bulan. Untuk tahap pertama, para peserta akan diberikan pembekalan berapa teori di dalam kelas selama satu bulan dan empat bulan berikutnya melaksanakan praktik langsung atau On the Job Training (OJT).

“Diharapkan dari hasil sosialisasi ini banyak perusahaan dari berbagai sektor mau bekerjasama untuk menurukan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan,” harapnya. (DisnakertransKalsel-NRH/RDM/APR)

Darurat Sampah, DPRD Banjarmasin RDP dengan DLH dan BPKPAD

Banjarmasin – Komisi II dan Komisi III DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan Dinas Lingkungan Hidup Dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Banjarmasin, terkait Status Darurat Sampah di kota ini.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri, didampingi Wakilnya Harry Wijaya, Ketua Komisi II Faisal Heriyadi, Ketua Komisi III Muhammad Ridho Akbar, unsur pimpinan Komisi II dan Komisi III DPRD Banjarmasin beserta seluruh anggota, bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin.

Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Harry Wijaya, disela kegiatan Kamis (13/2) mengatakan, pasca ditutupnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Basirih, pihaknya ingin harus ada langkah kongkrit segera dilakukan khusus jangka pendek ini, tentang program kegiatan secara signifikan, agar tidak terjadi penumpukan di sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS)

“Kami ingin sampah dapat tertangani maksimal,” ucapnya

*Suasana RDP di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin*

Ia menyampaiakan, saat ini kondisi cuaca masih mengalami hujan dan terjadi genangan Rob. Sehingga, kalau sampah tidak mampu diatasi oleh Pemerintah kota, otomatis berdampak terjadi penumpukan dan membuat lingkungan tidak bersih serta sehat.

“Penanganan sampah tidak hanya mencari solusi jangka pendek tetapi juga jangka panjang,” pinta Harry

Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono menambahkan, untuk jangka pendek penanganan sampah dalam bentuk melakukan pergeseran anggaran di semua bidang ada sekitar 3,2 miliar. Pihaknya berupaya akan tertangani maksimal dalam waktu dekat ini, terlebih menjelang bulan suci Ramadhan.

“Kita juga terus jalin kolaborasi dengam Kecamatan, Kelurahan untuk bersama-sama menangani sampah,” tutupnya

Untuk diketahui, DPRD Banjarmasin menggelar Rapat Gabungan Komisi II dan Komisi III, dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Banjarmasin Edy Wibowo, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Banjarmasin Wahyu Hardi Cahyono, Direktur Perumda Pasar Baiman Banjarmasin Muhammad Abdan Syakura. (NHF/RDM/APR)

Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin, Sepakati Kolaborasi Pasar Wadai Ramadhan 1446 Hijriah

Banjarmasin – Tidak terasa, kedatangan bulan suci Ramadhan tinggal menghitung hari. Begitu pula dengan kehadiran Pasar Wadai Ramadhan, yang hanya muncul setahun sekali, selama bulan puasa.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Pasar Wadai Ramadhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, akan bergabung dengan Pemko Banjarmasin. Dimana lokasi yang dipilih, adalah di sepanjang Siring 0 Kilometer, dan juga di halaman kantor Gubernur di Banjarmasin.

Kolaborasi pasar wadai ini, dipastikan Gubernur, Muhidin, saat memimpin Rapat Koordinasi Persiapan Pasar Wadai Ramadhan 1446 Hijriah, di kantor Gubernur di Banjarmasin pada Kamis (13/2) siang.

Turut mendampingi Gubernur, Plh Sekdaprov, Muhammad Syarifuddin, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Fathul Jannah dan juga Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina. Hadir pada rakor ini, jajaran SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemko Banjarmasin, serta Bank Kalsel.

Usai meninjau lokasi pasar wadai, kepada wartawan, Muhidin menegaskan, kolaborasi ini merupakan upaya untuk menyatukan kekuatan dan sumber daya, agar Pasar Wadai Ramadan 2025 dapat berjalan lebih baik. Ini juga sesuai dengan tagline Bekerja Bersama Merangkul Semua.

“Karena lokasinya di depan kantor Gubernur, dan berada di kota Banjarmasin, maka tidak ada salahnya kita berkolaborasi untuk menampung 145 pedagang tahun ini,” ujar Gubernur.

Rencananya menurut Muhidin, para pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pasar Wadai Ramadhan, akan ditempatkan di stan sepanjang Siring 0 Kilometer Banjarmasin, tanpa dipungut biaya atau gratis. Sedangkan halaman kantor Gubernur, diperuntukan bagi pedagang mitra Tim Penggerak PKK dan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalsel.

“Di dalam halaman Gubernur ini, nanti kita siapkan tempat untuk makan. Jadi masyarakat bisa langsung berbuka di sini,” urai Muhidin.

Bahkan, menurut Muhidin, tahun ini Pasar Wadai Ramadhan akan buka sampai jam 2 dinihari, untuk melayani masyarakat yang mencari makanan untuk bersahur.

“Mereka juga bisa bersahur di sini,” tutup Gubernur.

Pasar Wadai Ramadhan, biasanya dimulai sejak hari pertama bulan puasa. Dimana tahun ini, diperkirakan 1 Ramadhan bertepatan dengan 1 Maret 2025. (RIW/RDM/APR)