Hari: 10 Februari 2025

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalsel mengikuti rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi secara virtual, yang dilaksanakan serentak se – Indonesia, Senin (10/2). Pada rakor tersebut, meskipun Kalsel mengalami deflasi, namun Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel Sutikno, menyampaikan bahwa kondisi Inflasi di Kalsel masih terkendali menjelang Ramadhan atau bulan puasa.

Sutikno menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalsel telah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Harga beberapa komoditas sudah mulai mengalami kenaikan di atas Indeks Harga yang diterima (IT) atau indeks harga produsen (IHP), baik untuk harga acuan penjualan maupun harga acuan tertinggi.

“Mengawali tahun 2025 ini inflasi di Kalimantan Selatan tetap cukup terkendali, dimana harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan bahan pangan lainnya masih dalam batas normal meskipun mengalami kenaikan,” ungkap Sutikno, di Command Center Setdaprov Kalsel.

Pada Januari lalu, meurutnya kondisi ekonomi Kalsel cukup baik, dengan hampir semua daerah mengalami deflasi. Selama ini, Kalsel selalu berada di posisi tertinggi dalam hal deflasi. Untuk year-on-year, Kalsel berada di angka -0,76 persen. Namun, jika melihat month-to-month, deflasi kita mencapai -0,76 persen.

“Kenaikan harga menjelang Ramadhan dan Idul Fitri adalah sesuatu yang wajar,” tutup Sutikno. (MRF/RDM/APR)

BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin secara resmi mengukuhkan 259 Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bertempat di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (10/2).

Pada kesempatan tersebut, pengukuhan juga disaksikan dan dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin dan Kepala SKPD di lingkup Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menyampaikan bahwa pengukuhan ini merupakan bagian dari penataan kelembagaan perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan tertib administrasi dan mendukung kepentingan dinas.

“Dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka perlu dilakukan penyesuaian demi tertib administrasi dan kepentingan dinas. Pemenuhan kedudukan kelembagaan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) ini dilakukan melalui proses formal, yakni pengukuhan,” ujarnya

Muhidin juga mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dikukuhkan, serta memberikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja mereka selama ini. Menurutnya, penguatan organisasi pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang menjadi prioritas utama Pemprov Kalsel.

“Penyusunan dan penguatan organisasi pemerintahan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kita berharap ini mampu memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Muhidin pun berpesan kepada seluruh pejabat yang baru dikukuhkan untuk terus meningkatkan koordinasi dan sinergi antar unit kerja. Mengingat tantangan yang semakin kompleks, kolaborasi yang kuat sangat diperlukan guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

“Semoga amanah yang saudara-saudara emban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Mari kita wujudkan komitmen bersama untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalsel, Dinansyah, menjelaskan bahwa pengukuhan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.

“Sehubungan dengan adanya penataan kelembagaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, serta diterbitkannya beberapa peraturan gubernur tahun 2024 tentang pembentukan, organisasi, dan tata kerja UPTD, maka dalam rangka tertib administrasi dan kepentingan dinas perlu dilakukan pengukuhan,” jelasnya.

Dinansyah juga menyebutkan pada pengukuhan ini, tercatat sebanyak 18 pejabat Administrator dan 241 pejabat Pengawas yang dikukuhkan, dengan total keseluruhan sebanyak 259 pejabat.

“Diharapkan, dengan penyesuaian ini, kinerja pemerintah daerah semakin optimal dalam melayani masyarakat dan mendorong pembangunan di Kalimantan Selatan,” pukasnya.

Untuk diketahui, adapun beberapa penyesuaian kelembagaan yang dilakukan antara lain Perubahan SKPD Induk yakni, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) yang sebelumnya berada di bawah Badan Keuangan Daerah, kini berada di bawah Badan Pendapatan Daerah, UPTD Kebun Raya Banua yang sebelumnya di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kini berada di bawah Badan Riset dan Inovasi Daerah, Kemudian UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang sebelumnya di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kini menjadi bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.

Dan juga Seluruh UPTD di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang sebelumnya berada di bawah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Serta perubahan nama UPTD TPA Sampah Regional Banjarbakula berubah menjadi UPTD Pengelolaan TPA Sampah dan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) Banjarbakula, kemudian UPTD Terminal Tipe B berubah nama menjadi UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan.

Serta Jabatan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah kini berubah menjadi Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekolah. (BDR/RDM/APR)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan adanya keselarasan antara Pemprov Kalsel dan Pemkab/Pemko dalam penyusunan rencana strategis (renstra) khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil).

Keinginan tersebut menyusul penetapan Kepala Daerah secara serentak di Indonesia tahun 2025 pada akhir Februari nanti, yang mengharuskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terutama bidang dukcapil harus segera terlaksana.

“Turunan dari RPJMD itu adalah renstra dari masing-masing daerah sesuai dengan bidang kewenangannya untuk 2025-2029,” ujar Plt Kepala Disdukcapil Kalsel, Galuh Tantri Narindra, di sela Forum Perangkat Daerah di ruang Aberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (10/2).

Forum tersebut melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari perangkat daerah, Disdukcapil se-Kalsel, LSM, akademisi, sektor swasta hingga media massa.

Tujuannya untuk mendiskusikan, mencari akar permasalahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Terutama mengenai peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan (adminduk) seperti perekaman KTP, akta perceraian, akta kematian, KIA dan sebagainya.

“Dari kondisi yang kita elaboriasi sebelumnya, akan dijadikan sebagai indikator kinerja utama, untuk dirincikan menjadi program prioritas. Sehingga target pemerintah pusat, Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto, RPJMD Kalsel, renstra Disdukcapil Kalsel juga selaras dengan renstra Disdukcapil Kabupaten-Kota,” jelasnya.

Galuh Tantri mengakui sejauh ini masih ada beberapa daerah yang mengalami permasalahan dalam pencapaian perekaman KTP.

Hal itu menurutnya, dikarenakan ketidakhadiran yang bersangkutan saat proses perekaman.

Di sisi lain, kondisi geografis dan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data kependudukan, menjadi penyebab sulitnya perekaman KTP.

“Ini yang kita jadi kebingungan apakah sudah pindah, orangnya sudah meninggal atau apa, jadi perlu ada pembaharuan dalam layanan kependudukan di Kalsel,” tuturnya.

Galuh Tantri berujar, Disdukcapil Kalsel selama ini sudah menyiasati permasalahan tersebut melalui inovasi jemput bola.

Di beberapa kabupaten/kota sudah dilaksanakan oleh Disdukcapil setempat, sembari terus di dorong dan di monitor langsung oleh Disdukcapil Kalsel.

“Dan disitulah kita intervensi beberapa inovasi agar target nasional maupun provinsi bisa dicapai,” pungkasnya. (SYA/RDM/APR)

BANJARBARU – Pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Kalimantan Selatan mengaku terbantu dengan, adanya pameran hasil kerajinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

PJ Bupati Tabalong Hamida Munawarah menyampaikan, harapan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus dapat membantu Pemerintah Daerah dalam pemasaran produk UKM.

“Untuk produk Kopi khas Kabupaten Tabalong saat ini pemasarannya sudah sampai luar negeri,” ungkapnya, pada saat kunjungan ke Pameran UKM HPN 2025 di Kalsel, dikawasan Perkantoran Setdaprov Kalsel, Minggu (9/2).

Hamida mengatakan, pada pameran ini pihaknya menampilkan produk unggulan, seperti kopi khas Tabalong, yang saat ini untuk pemasaran sudah sampai keluar negeri.

Karena itu, pihaknya terus melakukan pembinaan kepada para pelaku UKM di Kabupaten mereka. Agar dapat terus meningkat.

“Kami berharap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut membantu dalam pemasaran produk UKM yang ada di Kabupaten Tabalong,” ucap Hamida.

Sementara itu, Ketua Perkumpulan Perempuan Wirausaha Indonesia (Perwira) Provinsi Kalimantan Selatan Wahidah Onie mengatakan, pihaknya bersyukur dengan adanya Pameran UKM HPN ini, produk UKM anggotanya dapat diperkenalkan kepada masyarakat.

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Koperasinya, yang telah menfasilitasi keikutsertaan pada Pameran ini,” ungkap Wahidah.

Sehingga, lanjutnya, pengunjung pameran UKM ini dapat lebih mengenal lagi keberadaan produk produk mereka. Yang merupakan hasil kerajinan kuliner lokal.

“Produk lokal yang dihasilkan oleh anggota Perwira Kalsel ini, merupakan kearifan lokal yang ada di Banua,” ucapnya.

Wahidah berharap, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan memperbanyak kegiatan pameran, sebagai upaya pemasaran produk lokal hasil kerajinan UKM yang ada di Banua.

“Tentunya kami berharap kegiatan seperti ini semakin sering dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya. (SRI/RDM/APR)

BANJARBARU – Ribuan benda koleksi di Museum Lambung Mangkurat (Muslam) provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mendapat perhatian khusus dari Menteri Kebudayaan (Menbud) RI, Fadli Zon.

Saat berkunjung ke Museum Lambung Mangkurat Kalsel, bersama rombongan dari Kementerian Kebudayaan, Fadli Zon menilai museum di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel itu mempunyai koleksi yang sangat bagus dan menceritakan berbagai perjalanan peradaban Kalsel.

Hanya saja, menurutnya harus ada sedikit sentuhan agar lebih menarik pengunjung.

“Saya melihat potensi untuk menjadi tempat yang menjadi daya tarik sangat besar. Tinggal mungkin ada revitalisasi terkait dengan tata pamer, dan juga perbaikan di dalam desain untuk pameran, story line (alur cerita),” katanya, Sabtu (8/2).

Sebagaimana museum di daerah lainnya, Menbud berharap kedepannya Muslam Kalsel menjadi pusat budaya sekaligus pusat untuk mengenali sejarah perjalanan peradaban.

Melalui dukungan dari Pemprov, Kepala Dinas dan seluruh jajaran, Fadli Zon menginginkan agar museum, taman budaya dan ruang seni (art space) bisa diaktivasi, sehingga menjadi sentra berkumpulnya para seniman dan budayawan.

“Juga dikunjungi oleh siswa lebih banyak lagi,” tuturnya.

Di samping itu, Fadli Zon menyarankan adanya sentuhan teknologi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi.

Misalnya penggunaan barcode dan Artificial Intellegence (AI) atau kecerdasan buatan sebagai alat untuk menampilkan tulisan, arsip, dan sejarah lisan. Sehingga akan menyedot minat generasi milenial, gen Z dan gen Alpha untuk datang ke museum.

“Jadi museum ini bukan hanya tempat penyimpanan artefak lama, tetapi justru menjadi jembatan antara masa lalu, masa kini dan masa depan,” jelasnya.

Lewat seluruh upaya tersebut, menurutnya akan menjadikan museum sebagai tujuan pertama wisatawan saat berkunjung ke Kalsel, sebelum mengeksplorasi berbagai tempat sejarah dan wisata.

“Saya kira penting. Karena kalau di berbagai negara yang memiliki peradaban sudah maju, yang menjadi etalase terdepan mereka adalah museum, perpustakaan dan taman budaya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Muslam Kalsel Muhammad Taufik Akbar mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat pengunjung.

Setiap tahunnya, Muslam Kalsel diakuinya memiliki berbagai program yang bernilai sejarah dan budaya. Termasuk mendatangi langsung ke sekolah-sekolah untuk mengajak kerjasama, sekaligus mendatangkan benda koleksi museum sebagai bahan materi pembelajaran sejarah dan budaya di sekolah.

“Kita juga sudah menggunakan sistem kode barkode untuk registrasi pengunjung,” ungkapnya.

Muslam Kalsel sendiri sudah memiliki standar A dari Kementerian Kebudayaan RI.

Sejak diresmikan pada tahun 1979, Muslam Kalsel hingga saat ini memiliki 12.149 benda koleksi berupa geologika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, koleksi seni rupa, filologima, hingga keramologika. (SYA/RDM/APR)