Bulan: Desember 2024

BANJARBARU – Berbagai Program, bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, rampung dilaksanakan pada tahun 2024 ini. Seperti, pemberian dana hibah kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), Bimbingan Teknis bagi pengurus BUMDesa, serta Expo BUMDesa sukses digelar ditahun 2024 ini.

Kepala Dinas PMD Kalsel Faried Fakhmansyah, melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa, Indah Novita Purnamasari, menyampaikan, dengan terlaksananya seluruh program bidang Pengembangan Ekonomi Desa, Dinas PMD Kalsel, seluruhnya bertujuan untuk meningkatkan perkembangan Desa yang ada di Kalimantan Selatan. Apalagi ditahun 2024 ini, pihaknya berkomitmen, untuk meningkatkan sektor ketahanan pangan desa, untuk masyarakat desa.

“Berbagai program sukses terlaksana, yang semua tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan diseluruh desa di Kalimantan Selatan,” ungkap Novi, kepada Abdi Persada FM, baru – baru tadi.

Dilanjutkan Novi, Setiap tahunnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalsel bekerja sama dengan tenaga pendamping berupaya untuk melakukan peningkatan jumlah BUMdesa maju, baik melalui pembinaan lapangan, peningkatan kapasitas SDM BUMDesa maupun pemberian bantuan permodalan.

“Banyak potensi – potensi desa yang belum dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu, Dinas PMD Kalsel terus mengupayakan pengembangan ekonomi di desa,” tutup Novi. (MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan studi banding dari Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (27/12).

Kegiatan ini menjadi tindak lanjut atas implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Kepala DPPPA-KB Provinsi Kalsel, Sri Mawarni, menyampaikan rasa syukur dan menyambut baik atas kunjungan yang dilakukan, sehingga diharapkan kerjasama antarprovinsi ini tidak hanya mempererat hubungan, tetapi juga menciptakan dampak nyata bagi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan kesejahteraan keluarga.

“Kami merasa senang menerima TPPS Kaltim yang ingin mempelajari upaya penurunan stunting yang telah dilakukan di Kalimantan Selatan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk kunjungan ke UPTD PPA Kalsel terkait pemberdayaan dan perlindungan anak,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPPA-KB Kalsel, Musyridyansyah, mengapresiasi atas kolaborasi ini. Menurutnya, kerjasama seperti ini dapat berdampak positif bagi keberhasilan upaya penurunan stunting di kedua provinsi tersebut.

“Kegiatan bersama seperti ini membuka peluang untuk saling belajar dan mengembangkan praktik terbaik. Hal-hal positif bisa dikembangkan, dan jika ada kekurangan, dapat kita perbaiki, baik dalam program TPPS maupun urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,” ujarnya.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kaltim, Noryani Sorayalita, menyebutkan bahwa fokus kunjungan ini adalah bertukar pengalaman dan mencari solusi inovatif dalam menurunkan angka stunting.

“Praktik terbaik yang kami dapatkan dari Kalsel akan menjadi inspirasi untuk diterapkan di Kaltim, begitu juga sebaliknya. Dengan kolaborasi ini, kami berharap ada sinergi positif yang dapat meningkatkan kesejahteraan anak dan mempercepat target penurunan stunting,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pelaksanaan Ibadah Natal di Provinsi Kalimantan Selatan berjalan lancar dan aman, hal ini berdasarkan pantauan Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Kalimantan Selatan yang terjun langsung melakukan pemantauan gereja gereja pada malam tersebut.

Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyampaikan, selama pelaksanaan natal di Provinsi Kalimantan Selatan berjalan aman dan kondusif.

“Polda bersama Forkopimda Kalsel pada malam peringatan Natal tersebut melakukan peninjauan terhadap gereja gereja yang ada di Kota Banjarmasin,” ungkapnya, belum lama tadi.

Kapolda menjelaskan, tidak hanya di Kota Banjarmasin, pengamanan perayaan Natal juga dilakukan di 255 gereja dari 279 gereja yang melaksanakan perayaan Natal di wilayah Kalimantan Selatan.

“Pada saat pelaksanaan ibadah Natal tersebut, hal pertama untuk mendukung kelancaran ibadah tersebut, yaitu kemacetan lalu lintas, serta pengamanan tempat ibadah yang dilakukan personel Polri dan TNI,” ujarnya.

Lancarnya pelaksanaan Natal ini juga, adanya sinergi antara aparat keamanan, pengelola gereja, dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif selama perayaan Natal tersebut.

“Kami juga memastikan semua jemaat dapat melaksanakan ibadah Natal dengan tenang dan aman,” ucapnya.

Kapolda juga mengapresiasi kinerja aparat yang bertugas serta peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan selamat perayaan Natal tahun ini. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka mempersiapkan pembentukan tim seleksi (timsel) Calon Anggota Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan (Kalsel) Periode 2024 – 2027, Komisi I DPRD Kalsel melakukan rapat pembahasan secara mendalam dengan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi (Diskominfo) Provinsi Kalsel beserta jajaran, Selasa (24/12), di Gedung DPRD Provinsi Kalsel.

Rapat berlangsung dinamis dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, yang salah satunya membahas penjadwalan tahapan pelaksanaan pengusulan nama-nama calon timsel. Namun, sebelumnya Komisi I akan mengusulkan surat pencabutan surat keputusan (SK) Tim Seleksi terdahulu Nomor 7 Tahun 2024.

“Karena timsel terdahulu SK nya ditetapkan melalui rapat paripurna, maka Insya Allah akan kita masukan usul pencabutannya melalui rapat paripurna juga”, ujar Rais.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor. Ia mengatakan, Komisi I DPRD Kalsel sudah membuatkan time line yang dimulai dengan membuat surat kepada Ketua DPRD Kalsel terkait usulan pencabutan SK timsel terdahulu.

“Intinya setelah disetujui oleh Ketua DPRD nanti pencabutannya akan dilakukan didalam paripurna tanggal 31 Desember (2024). Selanjutnya Komisi I akan membentuk tim seleksi, tanggal 9 (Januari 2025) sudah selesai, sudah keluar SK Gubernurnya,” jelasnya.

Sementara, Anggota Komisi I DPRD Kalsel, M. Syarifuddin mengusulkan, masing-masing calon timsel hendaknya menyertakan CV (Curriculum Vitae) agar diketahui latar belakangnya.

“Kita ingin tahu latar belakangnya, apakah berpengalaman, cocok apa tidak jadi timsel, jangan sampai salah pilih,” tegas legislator yang akrab disapa Bang Dhin.

Sedangkan Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhamad Muslim menyatakan, menerima segala usulan dan arahan dari Komisi I dan berharap dapat berjalan sesuai harapan. (NRH/RDM/RH)

TANAH LAUT – Dalam rangka mendukung swasembada pangan, Kementerian Pertanian Melalui Direktorat Jenderal Perkebunan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut melaksanakan acara pencanangan penanaman tumpang sari padi gogo di lahan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kamis (26/12). Acara ini dihadiri Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto serta perwakilan dari jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Laut.

Acara ini bertujuan mengimplementasikan arahan Menteri Pertanian, yang menekankan pentingnya pengembangan padi lahan kering, termasuk di lahan perkebunan kelapa sawit, untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Heru Tri Widarto, menyampaikan pentingnya kolaborasi berbagai sektor dan instansi dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, termasuk pendampingan dan pengawalan oleh TNI untuk padi gogo dan Polri untuk jagung, sehingga pencapaian swasembada pangan tidak hanya bergantung di sektor pertanian saja.

“Penanaman tumpang sari padi gogo di lahan perkebunan kelapa sawit adalah langkah positif dalam upaya kita mencapai swasembada pangan. Kami mendukung penuh program ini karena tidak hanya membantu meningkatkan produksi pangan lokal, tetapi juga mendorong keberlanjutan dalam pengelolaan lahan,” ungkap Heru.

Heru menambahkan bahwa target padi gogo nasional seluas 890 ribu hektar yang secara efektif dapat ditanami (intercropping) seluas 535 ribu hektar, dan dengan produktivitas sekitar 2 ton, maka dapat diperoleh sekitar 640 ribu ton beras.

Dalam kesempatan ini Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Khatimah, menyampaikan kelapa sawit memegang peranan penting dalam perekonomian daerah dan nasional, namun juga harus sejalan dengan upaya keberlanjutan dan peningkatan ketahanan pangan.

“Sebagai daerah penghasil kelapa sawit, Kalimantan Selatan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap dapat mengoptimalkan lahan perkebunan untuk mendukung swasembada pangan, khususnya dalam tanaman pangan seperti padi gogo,” ujar Husnul.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 013 Tahun 2023, tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah juga mendorong kolaborasi antara petani sawit rakyat dan perusahaan perkebunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

“Program ini merupakan bagian dari upaya kami untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, dengan pemanfaatan lahan secara optimal dan berkelanjutan. Kami juga mendorong adanya kemitraan antara petani dan perusahaan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama,” tambah Husnul.

Acara pencanangan penanaman padi gogo ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk petani sawit dan masyarakat sekitar. Diharapkan, kegiatan ini dapat menjadi model bagi pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang lebih ramah lingkungan sekaligus berkontribusi pada pencapaian swasembada pangan di Kalimantan Selatan dan Indonesia pada umumnya. (DISBUNNAK.KALSEL-RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Sebanyak 114 Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Fungsional lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel resmi dilantik oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (23/12).

Pada upacara pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji jabatan ini juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Roy yang diwakili Adi mengatakan, jabatan fungsional merupakan salah satu instrumen penting dari profesionalisme ASN. Peningkatan jumlah dan kualitas pejabat fungsional merupakan langkah penting yang harus diupayakan pemerintah demi mewujudkan tata kelola pemerintah berfokus pelayanan publik sebagaimana visi dan misi Kalsel Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan.

“Saya mendorong Pejabat Fungsional yang di lantik hari ini untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan publik yang baik. Saya juga mendorong agar Pejabat Fungsional terus aktif dalam mengembangkan kemampuan teknis yang dimiliki,” kata Adi.

Ia mengungkapkan bahwa jabatan fungsional memiliki peran strategis bagi tata kelola pemerintahan. Untuk itu, Adi pun mengimbau agar setiap SKPD menciptakan ekosistem kerja yang sportif terhadap kiprah pejabat fungsional.

“Saya ingatkan dalam menjalankan tugas jabatan fungsional harus sejalan dengan korps value BerAKHLAK yang mana ini menjadi sebuah konsep panduan dasar bagi seorang ASN,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah mengatakan, pelantikan 114 Pejabat Fungsional kali ini terdiri 1 orang Widyaiswara Utama, 102 kenaikan jenjang, dan 11 orang jabatan fungsional lainnya.

“Sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah, maka saya meminta agar Pejabat Fungsional yang dilantik hari ini meningkatkan kinerja dan melayani masyarakat secara profesional, serta tingkatkan integritas demi kemajuan Banua,” kata Dinansyah.

Untuk itu, Dinansyah mengimbau agar setiap SKPD/UPTD menyiapkan alokasi anggaran peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional minimal 20 JP per tahun dalam bentuk klasikal maupun non klasikal, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Jabatan Fungsional.

“Dan juga selalu berkoordinasi bagi pengelola Jabatan Fungsional dari SKPD/UPTD, Biro Organisasi dan BKD agar pengembangan SDM Pejabat Fungsional semakin baik dan profesional,” tutupnya.

Diketahui, Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari beberapa kategori yaitu Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, dan Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Fungsional Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian serta Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional. (BKD.KALSEL-BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel melaksanakan pelepasan purna tugas kepada 159 anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kalsel, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (24/12).

Dalam sambutan tertulis, Gubernur Kalsel Muhidin, mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada anggota purna yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Korpri.

“Kontribusi bapak dan ibu selama bertugas, sangat berarti bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan,” katanya.

Acara pelepasan tersebut, menurutnya, menjadi momen untuk mengenang perjalanan yang penuh perjuangan dan semangat, dalam menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Muhidin berharap para anggota Korpri yang telah purna dapat terus menjadi teladan bagi generasi muda Korpri, dalam menjaga integritas, disiplin, dan semangat pengabdian.

Meski sudah tidak lagi aktif sebagai anggota Korpri, Muhidin mengajak anggota purna untuk tetap menjalin silaturahmi dan komunikasi, serta berbagi pengalaman dan memberikan saran.

“Pengalaman dan saran-saran yang berharga dari bapak dan ibu, tetap menjadi sumber inspirasi bagi kami semua,” ungkapnya.

Di samping itu, Sekretaris Daerah Kalsel sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpi Kalsel Roy Rizali Anwar, meminta agar Korpri Kalsel terus melakukan pendataan kepada ASN yang belum terdaftar sebagai anggota Korpri Kalsel.

“Terutama para guru yang awalnya bertugas di kabupaten kota dan pindah ke provinsi,” tegasnya.

Roy juga berpesan agar Korpri Kalsel bisa membentuk suatu usaha yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan organisasi.

“Misalnya membangun SPBU dan minimarket. Jika terhalang dana, kita bisa pakai iuran,” jelasnya.(SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan Sandi Fitrian Noor menyatakan siap memfasilitasi bantuan peralatan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi setempat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Sandi meninjau kondisi sarana dan prasarana BPBD Provinsi Kalsel saat kunjungan kerja pada agenda reses di Banjarbaru, Senin (23/12) sore.

Ia mengatakan misi utama bantuan untuk BPBD Provinsi Kalsel berupa pengadaan mobil operasional penanggulangan bencana dan armada komunikasi informasi keliling untuk mensosialisasikan mitigasi bencana.

“Meski masih bisa dioperasikan, kondisi fisik sudah kurang layak pakai dan sangat berisiko saat penanganan bencana,” ucap Sandi.

Beberapa armada yang kurang layak itu, antara lain mobil serba guna, mobil tangki air, dan mobil komunikasi informasi keliling. Mobil tersebut merupakan bantuan BNPB RI diserahterimakan pada 2012, sedangkan satu unit mobil tangki air bantuan BNPB periode 2016.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBD Provinsi Kalsel Fitri Hernadi, mengapresiasi kunjungan kerja Sandi Fitrian Noor dan berharap dapat memperjuangkan bantuan sarana serta prasarana operasional. Provinsi Kalsel mengalokasikan anggaran untuk peralatan kebencanaan, namun nilai kelengkapan cukup besar, sehingga membutuhkan bantuan dari BNPB RI.

“BPBD Provinsi Kalsel akan tetap bekerja keras membantu mitigasi dan penanggulangan bencana, meskipun terdapat keterbatasan sarana dan prasarana,” tutup Fitri. (BPBD.KALSEL/MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan meminta Pemerintah Daerah yang di kawasannya banyak objek wisata pantai, untuk meningkatkan pengamanan arus angkutan selama libur Natal dan Tahun Baru. Permintaan ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Provinsi Kalsel Fitri Hernandi

“Khususnya pada malam tahun baru, wisata pantai banyak dikunjungi warga yang ingin menghabiskan malam pergantian tahun,” ungkap Fitri, Selasa (24/12).

Karena itu, lanjutnya, Dishub Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan pelayanan terbaik, dalam pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan pada saat menuju kawasan wisata pantai tersebut.

“Pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan kolaborasi dengan pihak terkait lainnya dalam menjaga keamanan di objek wisata pantai,” ucap Fitri.

Dalam kesempatan tersebut, Fitri juga mengimbau, agar selama berlangsungnya libur Natal dan Tahun Baru masyarakat memperhatikan faktor keselamatan pada angkutan.

Begitu juga pada saat meninggalkan rumah, diserta keselamatan pada diri sendiri, keluarga, serta orang lain.

“Seperti, tidak kebut kebutan di jalan raya, serta hal lainnya, jangan sampai niat berlibur malah mendapatkan kejadian yang tidak diinginkan,” ujar Fitri. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalsel yang akan memberikan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 25 persen kepada wajib pajak di Banua.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Provinsi Kalsel, Senin (23/12), yang membahas terkait penerapan opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 66 persen oleh Pemerintah Pusat.

Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menilai pemberian diskon PKB oleh Pemprov Kalsel ini akan sangat membantu dan tentunya meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Namun, ia berharap pemberian diskon PKB sebesar 25 persen itu tidak hanya diberlakukan selama enam bulan, tetapi sebaiknya diterapkan sepanjang tahun 2025.

“Usulan kami di dewan, pemberian diskon PKB ini diterapkan setahun. Kalau memang memungkinkan bisa dilakukan selamanya, sampai menunggu opsen ini bisa ditinjau kembali,” harapnya.

Oleh karena itu, DPRD Kalsel mendorong agar Pemprov Kalsel dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam audiensi ke DPRD Kalsel, agar Pemerintah Pusat meninjau ulang kebijakan opsen 66 persen. (NRH/RDM/RH)