Hari: 24 Desember 2024

BANJARBARU – Sebanyak 114 Pejabat Fungsional terdiri dari Pejabat Fungsional Ahli Utama dan Pejabat Fungsional lainnya di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel resmi dilantik oleh Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (23/12).

Pada upacara pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji jabatan ini juga dihadiri dan disaksikan langsung oleh sejumlah Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Kalsel.

Dalam sambutannya, Roy yang diwakili Adi mengatakan, jabatan fungsional merupakan salah satu instrumen penting dari profesionalisme ASN. Peningkatan jumlah dan kualitas pejabat fungsional merupakan langkah penting yang harus diupayakan pemerintah demi mewujudkan tata kelola pemerintah berfokus pelayanan publik sebagaimana visi dan misi Kalsel Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan.

“Saya mendorong Pejabat Fungsional yang di lantik hari ini untuk terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan publik yang baik. Saya juga mendorong agar Pejabat Fungsional terus aktif dalam mengembangkan kemampuan teknis yang dimiliki,” kata Adi.

Ia mengungkapkan bahwa jabatan fungsional memiliki peran strategis bagi tata kelola pemerintahan. Untuk itu, Adi pun mengimbau agar setiap SKPD menciptakan ekosistem kerja yang sportif terhadap kiprah pejabat fungsional.

“Saya ingatkan dalam menjalankan tugas jabatan fungsional harus sejalan dengan korps value BerAKHLAK yang mana ini menjadi sebuah konsep panduan dasar bagi seorang ASN,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah mengatakan, pelantikan 114 Pejabat Fungsional kali ini terdiri 1 orang Widyaiswara Utama, 102 kenaikan jenjang, dan 11 orang jabatan fungsional lainnya.

“Sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah, maka saya meminta agar Pejabat Fungsional yang dilantik hari ini meningkatkan kinerja dan melayani masyarakat secara profesional, serta tingkatkan integritas demi kemajuan Banua,” kata Dinansyah.

Untuk itu, Dinansyah mengimbau agar setiap SKPD/UPTD menyiapkan alokasi anggaran peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional minimal 20 JP per tahun dalam bentuk klasikal maupun non klasikal, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM Jabatan Fungsional.

“Dan juga selalu berkoordinasi bagi pengelola Jabatan Fungsional dari SKPD/UPTD, Biro Organisasi dan BKD agar pengembangan SDM Pejabat Fungsional semakin baik dan profesional,” tutupnya.

Diketahui, Pejabat Fungsional yang dilantik terdiri dari beberapa kategori yaitu Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional, Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional, dan Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Fungsional Keterampilan ke dalam Jabatan Fungsional Keahlian serta Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional. (BKD.KALSEL-BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemprov Kalsel melaksanakan pelepasan purna tugas kepada 159 anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kalsel, di Gedung Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (24/12).

Dalam sambutan tertulis, Gubernur Kalsel Muhidin, mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada anggota purna yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Korpri.

“Kontribusi bapak dan ibu selama bertugas, sangat berarti bagi pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan,” katanya.

Acara pelepasan tersebut, menurutnya, menjadi momen untuk mengenang perjalanan yang penuh perjuangan dan semangat, dalam menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Muhidin berharap para anggota Korpri yang telah purna dapat terus menjadi teladan bagi generasi muda Korpri, dalam menjaga integritas, disiplin, dan semangat pengabdian.

Meski sudah tidak lagi aktif sebagai anggota Korpri, Muhidin mengajak anggota purna untuk tetap menjalin silaturahmi dan komunikasi, serta berbagi pengalaman dan memberikan saran.

“Pengalaman dan saran-saran yang berharga dari bapak dan ibu, tetap menjadi sumber inspirasi bagi kami semua,” ungkapnya.

Di samping itu, Sekretaris Daerah Kalsel sekaligus Ketua Dewan Pengurus Korpi Kalsel Roy Rizali Anwar, meminta agar Korpri Kalsel terus melakukan pendataan kepada ASN yang belum terdaftar sebagai anggota Korpri Kalsel.

“Terutama para guru yang awalnya bertugas di kabupaten kota dan pindah ke provinsi,” tegasnya.

Roy juga berpesan agar Korpri Kalsel bisa membentuk suatu usaha yang bisa bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan organisasi.

“Misalnya membangun SPBU dan minimarket. Jika terhalang dana, kita bisa pakai iuran,” jelasnya.(SYA/RDM/RH)

BANJARBARU – Anggota Komisi VIII DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan Sandi Fitrian Noor menyatakan siap memfasilitasi bantuan peralatan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi setempat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI. Sandi meninjau kondisi sarana dan prasarana BPBD Provinsi Kalsel saat kunjungan kerja pada agenda reses di Banjarbaru, Senin (23/12) sore.

Ia mengatakan misi utama bantuan untuk BPBD Provinsi Kalsel berupa pengadaan mobil operasional penanggulangan bencana dan armada komunikasi informasi keliling untuk mensosialisasikan mitigasi bencana.

“Meski masih bisa dioperasikan, kondisi fisik sudah kurang layak pakai dan sangat berisiko saat penanganan bencana,” ucap Sandi.

Beberapa armada yang kurang layak itu, antara lain mobil serba guna, mobil tangki air, dan mobil komunikasi informasi keliling. Mobil tersebut merupakan bantuan BNPB RI diserahterimakan pada 2012, sedangkan satu unit mobil tangki air bantuan BNPB periode 2016.

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPBD Provinsi Kalsel Fitri Hernadi, mengapresiasi kunjungan kerja Sandi Fitrian Noor dan berharap dapat memperjuangkan bantuan sarana serta prasarana operasional. Provinsi Kalsel mengalokasikan anggaran untuk peralatan kebencanaan, namun nilai kelengkapan cukup besar, sehingga membutuhkan bantuan dari BNPB RI.

“BPBD Provinsi Kalsel akan tetap bekerja keras membantu mitigasi dan penanggulangan bencana, meskipun terdapat keterbatasan sarana dan prasarana,” tutup Fitri. (BPBD.KALSEL/MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalimantan Selatan meminta Pemerintah Daerah yang di kawasannya banyak objek wisata pantai, untuk meningkatkan pengamanan arus angkutan selama libur Natal dan Tahun Baru. Permintaan ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Kota Provinsi Kalsel Fitri Hernandi

“Khususnya pada malam tahun baru, wisata pantai banyak dikunjungi warga yang ingin menghabiskan malam pergantian tahun,” ungkap Fitri, Selasa (24/12).

Karena itu, lanjutnya, Dishub Provinsi Kalimantan Selatan akan memberikan pelayanan terbaik, dalam pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan pada saat menuju kawasan wisata pantai tersebut.

“Pemerintah daerah diminta untuk terus melakukan kolaborasi dengan pihak terkait lainnya dalam menjaga keamanan di objek wisata pantai,” ucap Fitri.

Dalam kesempatan tersebut, Fitri juga mengimbau, agar selama berlangsungnya libur Natal dan Tahun Baru masyarakat memperhatikan faktor keselamatan pada angkutan.

Begitu juga pada saat meninggalkan rumah, diserta keselamatan pada diri sendiri, keluarga, serta orang lain.

“Seperti, tidak kebut kebutan di jalan raya, serta hal lainnya, jangan sampai niat berlibur malah mendapatkan kejadian yang tidak diinginkan,” ujar Fitri. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kalsel yang akan memberikan diskon pajak kendaraan bermotor sebesar 25 persen kepada wajib pajak di Banua.

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Provinsi Kalsel, Senin (23/12), yang membahas terkait penerapan opsen pajak kendaraan bermotor sebesar 66 persen oleh Pemerintah Pusat.

Wakil rakyat yang akrab disapa Paman Yani ini menilai pemberian diskon PKB oleh Pemprov Kalsel ini akan sangat membantu dan tentunya meringankan beban masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Namun, ia berharap pemberian diskon PKB sebesar 25 persen itu tidak hanya diberlakukan selama enam bulan, tetapi sebaiknya diterapkan sepanjang tahun 2025.

“Usulan kami di dewan, pemberian diskon PKB ini diterapkan setahun. Kalau memang memungkinkan bisa dilakukan selamanya, sampai menunggu opsen ini bisa ditinjau kembali,” harapnya.

Oleh karena itu, DPRD Kalsel mendorong agar Pemprov Kalsel dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang disampaikan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam audiensi ke DPRD Kalsel, agar Pemerintah Pusat meninjau ulang kebijakan opsen 66 persen. (NRH/RDM/RH)

BANJAR – Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, melakukan pengecekan lokasi program Ketahanan Pangan Polda Kalsel yang terletak di Jalan Gubernur Syarkawi KM 5, Kabupaten Banjar, pada Senin (23/12).

Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi mengatakan, pengecekan lahan seluas 120 hektare oleh Kapolda Kalsel ini dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjaga ketersediaan pangan, di wilayah Kalimantan Selatan. Terutama di tengah tantangan global yang mempengaruhi ketersediaan bahan pangan.

“Polda Kalsel berkomitmen untuk berkontribusi dalam menjaga stabilitas pangan di wilayah Kalimantan Selatan. Program ini adalah wujud nyata dari langkah-langkah strategis yang kami ambil,” ujar Kabid Humas.

Kombes Pol Adam Erwindi menuturkan, lahan seluas 120 hektare tersebut rencananya akan ditanam Jagung.

“Program ini diharapkan mampu meningkatkan hasil pertanian lokal dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis Polda Kalsel dalam mendukung visi nasional mewujudkan program ketahanan pangan dan kemandirian pangan yang berkelanjutan di Indonesia sebagaimana program Asta Cita Presiden RI.

Dalam pengecekan tersebut, Kapolda Kalsel didampingi Kabinda Kalsel Brigjen Pol Nurullah, Karo SDM Polda Kalsel Dir Binmas Polda Kalsel, Kabid Humas Polda Kalsel, serta Wadansat Brimob Polda Kalsel. (POLDA.KALSEL/SRI/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, Muhidin, secara langsung memimpin Rapat Persiapan Pelantikan Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Walikota terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024 se-Kalsel.

Rapat persiapan tersebut digelar di Gedung Dr. KH. Idham Chalid, Banjarbaru, pada Senin (23/12) sore.

Tampak hadir semua Bupati/Wakil Bupati serta Walikota/Wakil Walikota terpilih hasil Pilkada 2024.

Dalam rapat koordinasi itu, Gubernur Kalsel, Muhidin didampingi Ketua KPU Andi Tenri Sompa dan Sekretaris Daerah Roy Rizali Anwar.

Dalam arahannya, Gubernur Kalsel, Muhidin menekankan pentingnya koordinasi yang solid antar semua pihak terkait untuk memastikan pelaksanaan sumpah jabatan kepala daerah terpilih tersebut berjalan lancar, tertib, dan berkesan.

“Persiapan harus dilakukan secara optimal, meski ada potensi perubahan waktu pelaksanaan akibat proses hukum yang sedang berjalan,” sampai Muhidin.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, Gubernur Kalsel, Muhidin mengusulkan pelantikan Bupati/ Walikota tahun ini dilaksanakan di depan Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru.

Menurut Muhidin, pelaksanaan pelantikan di depan Kantor Gubernur Kalsel akan lebih megah dan dapat mengakomodasi jumlah tamu undangan yang lebih banyak, termasuk masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung prosesi pelantikan tersebut.

Selain itu, Muhidin juga mengusulkan bahwa pelaksanaan pelantikan ini akan melibatkan kerjasama antar kabupaten/kota, dengan prinsip gotong royong dalam pembiayaan, agar tidak membebani APBD secara berlebihan.

“Saya berharap, dengan adanya kesepakatan ini, kita dapat melaksanakan pelantikan dengan sukses dan meriah, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan,” terang Muhidin.

Para kepala daerah terpilih menyambut positif usulan Gubernur Kalsel tersebut dan berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan pelantikan tersebut.

“Kita siap sesuai arahan Bapak Gubernur. Terlebih bagi kami yang baru dilantik untuk pertama kali,” sampai Sahrujani, pemenang Pilkada Bupati HSU.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Andi Tenri mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025 untuk Gubernur, dan pada 10 Februari 2025 untuk Bupati/ Walikota. Meskipun demikian, keputusan tersebut masih bergantung pada proses hukum yang sedang berjalan.

Menurut Ketua KPU Kalsel, terkait dengan pelaporan pengaduan hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Nomor 4 Tahun 2024 terkait jadwal pelaporan pengaduan.

Secara nasional, terdapat total 294 permohonan Perselisihan Hasil Pemilu (PHP), yang terdiri dari 17 gugatan untuk calon Gubernur dan 277 gugatan untuk calon Bupati/ Walikota.

Di Kalsel sendiri, terdapat 5 (lima) gugatan yang diajukan, empat di antaranya berasal dari Kota Banjarbaru dan satu dari Kabupaten Banjar.

“Mudah-mudahan, dari gugatan-gugatan tersebut, tidak menghalangi jadwal pelantikan Kepala Daerah,” harap Tenri.

Keputusan MK diharapkan dapat diumumkan pada 6 Januari 2025, dan penetapan calon terpilih oleh KPU dilakukan maksimal lima hari setelahnya.

Dengan harapan tidak ada hambatan yang terjadi, pelantikan Bupati dan Walikota terpilih di Kalsel dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)