BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) penanggulangan kemiskinan tahun 2024, di RR Syahrir Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Rabu (18/12).
Kegiatan dibuka Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Nurul Fajar Desira, dan dihadiri oleh Kepala Bappeda Kalsel, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) provinsi dan kabupaten/kota, para camat, kepala desa se-Kalsel.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan kondisi kemiskinan Kalsel yang secara umum menunjukkan pencapaian dari tahun ke tahun.
“Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kalsel berada pada angka 4,11 persen, dan menjadikan Kalsel sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah kedua di Indonesia setelah Bali,” katanya.
Meski begitu, menurutnya, perlu disadari pula bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi. Terutama terkait dengan perlambatan laju penurunan kemiskinan belakangan ini, sementara Kalsel memiliki target menuju nol persen kemiskinan pada tahun 2045.
Salah satu tantangan yang dihadapi yakni terkait keberadaan data yang belum terintegrasi.
Muhidin menyebut persoalan itu menjadi tantangan besar dalam perencanaan dan implementasi program penanggulangan kemiskinan. Ketidaksesuaian antar data, dinilainya, bahkan dapat menghambat efektivitas intervensi yang dilakukan.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat untuk mengintegrasikan ketiga sumber data utama Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi satu data kemiskinan daerah.
“Data ini harus mencakup informasi terbaru dan telah diverifikasi serta divalidasi dengan baik, sehingga dapat menjadi acuan tunggal yang akurat untuk perencanaan yang lebih terarah dan pelaksanaan program yang lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Tantangan lainnya, lanjut Gubernur, adalah sebagian besar data terkait kemiskinan yang hingga saat ini masih belum seluruhnya diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menyebabkan data yang digunakan belum sepenuhnya akurat dan dapat diandalkan untuk perencanaan program.
“Mari kita jadikan momentum ini untuk bersama-sama melangkah lebih jauh, lebih cepat, dan lebih kuat dalam menanggulangi kemiskinan di Kalimantan Selatan,” imbaunya.
Dalam kegiatan tersebut juga diberikan penghargaan dan apresiasi kepada daerah yang berhasil menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dalam pelaporan, serta menunjukkan komitmen kuat dalam pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan kemiskinan dalam tiga tahun terakhir.
Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor mengatakan, penyerahan penghargaan itu merupakan upaya Pemprov Kalsel guna memotivasi kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan kinerja penanggulangan kemiskinan.
“Semoga kedepannya kami bisa memberikan penghargaan yang lebih baik lagi kepada pemda terbaik dalam hal penurunan angka kemiskinan di Kalsel,” ucapnya. (SYA/RDM/RH)