Hari: 3 Desember 2024

BANJARBARU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalsel menerima penghargaan sebagai peringkat I SKPD lingkup Pemprov Kalsel yang telah berhasil menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Sekdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan kepada Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim pada kegiatan Soisalisasi Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, di salah satu hotel di Banjarbaru, Selasa (3/12).

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Dispersip Kalsel selama periode 2024 Diskominfo Kalsel mencatatkan sebanyak 2.189 jumlah naskah keluar yang diproses melalui aplikasi SRIKANDI.

Jumlah tersebut berhasil mengungguli Dinkes Provinsi Kalsel, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel dengan masing-masing jumlah naskah keluar yakni 1.254 dan 1.075 naskah pada kategori penerapan aplikasi SRIKANDI.

Muslim mengatakan, penghargaan ini menjadi motivasi bagi pihaknya untuk melakukan transformasi digital khususnya terkair dengan kearsipan.

“Sesuai dengan arahan pimpinan yang meminta agar semua kearsipan dioptimalkan dan didigitalisasi,” jelas Muslim.

Muslim pun meminta seluruh jajarannya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja khususnya dalam pengelolaan kearsipan di lingkungan Diskominfo Kalsel.

“Ini menjadi sebuah kinerja yang dipertahankan dan di tingkatkan” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memberikan apresiasi atas langkah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Selatan dalam meningkatkan pelayanan publik melalui pembangunan dua kantor pelayanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) di Kabupaten Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Tengah.

Hal ini disampaikan Muhidin saat membuka Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yang berlangsung di salah satu Hotel berbintang di Kota Banjarbaru, Selasa (3/12).

Muhidin menyampaikan, Bapenda Kalsel telah mengambil langkah strategis yang patut diapresiasi. Pembangunan kantor BPKB di Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Tengah menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan ini tidak hanya memberikan efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen kendaraan, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pendekatan pelayanan berbasis wilayah seperti ini adalah langkah yang sangat strategis untuk mendukung visi kita meningkatkan PAD, khususnya melalui pajak kendaraan bermotor yang lebih terintegrasi. Kami bersyukur, target pendapatan pajak kendaraan bermotor tahun ini telah tercapai, yaitu sebesar 860 miliar rupiah,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan. Ia mendorong agar Tim Pembina Samsat terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kepolisian dan Jasa Raharja, untuk menciptakan sistem yang semakin modern dan efisien.

“Kehadiran kantor pelayanan ini bukan sekadar fasilitas fisik, tetapi simbol kolaborasi yang kuat dan dedikasi kita untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Mari kita jadikan ini langkah awal untuk menghadirkan layanan yang lebih inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” lanjut Muhidin.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Noor Yaumil, juga mengucapkan terima kasih terhadap dukungan penuh dari Plt Gubernur Kalsel dan seluruh pihak terkait. Ia menegaskan bahwa koordinasi yang baik antarinstansi menjadi fondasi utama dalam optimalisasi pelayanan Samsat di seluruh Kalimantan Selatan.

“Dengan capaian penerimaan pajak yang telah mencapai 100 persen dari target, kami akan terus mendorong inovasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan koordinasi lintas sektor. Harapan kami, masyarakat semakin mudah mengakses layanan, sehingga tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak terus meningkat,” ucap Subhan. (BIRO.ADPIM/MRF/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2024, bertempat di Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dan Fisik (PRSPDNF) Fajar Harapan, Martapura, Kabupaten Banjar, Selasa (3/12).

Peringatan yang mengangkat tema “Memperkuat Kepemimpinan Penyandang Disabilitas untuk Masa Depan yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini dihadiri Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin, diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul Hatimah.

Pada kegiatan ini juga dirangkai dengan berbagai penampilan seni, karya dan budaya oleh penyandang disabilitas serta pemberian bantuan berupa 32 Kursi Roda, 17 Kaki Palsu
dan Kartu khusus naik bus BRT dari Pemerintah Provinsi sebagai bentuk kepedulian kepada penyandang disabilitas.

Muhidin menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas.

“Hari Disabilitas Internasional bukan hanya momen perayaan, tetapi juga refleksi bagi kita semua untuk memastikan inklusi dan aksesibilitas yang lebih baik bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” katanya.

Diungkapkan Husnul, Pemprov Kalsel sendiri, akan memberikan perhatian yang lebih serius, terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik hak penyandang disabilitas disektor pendidikan, kesehatan maupun dunia kerja.

“Kami akan mendorong program rehabilitasi sosial dan kesempatan bagi disabilitas, untuk menempati posisi kepemimpinan, sesuai dengan tema HDI tahun ini,” ucapnya.

Ia pun megajak kepada semua pihak untuk dapat memenuhi hak penyandang disabilitas, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Sementara itu, Kepala PRSPDNF Fajar Harapan Jumri menyebutkan pada peringatan HDI ini pihaknya ingin menunjukan bahwa keterbatasan fisik tidak akan membatasi kreativitas dan menunjukkan para penyandang disabilitas juga mampu berkarya serta berkontribusi positif bagi masyarakat

“Pada momentum HDI ini kami berharap dapat menjadi perhatian untuk semua pihak, dalam bentuk perlindungan berkelanjutan. Kita ingin HDI bukan hanya seremonial saja, namun dapat mengajak semua pihak, yakni dunia usaha, pemerintah daerah, agar bergotong royong memenuhi dan melindungi hak disabilitas,” tukasnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik, dengan mengundang DPMPTSP seluruh Kabupaten-Kota se Kalsel.

Forum dibuka Kepala DPMPTSP Kalsel Endri, melalui Plh Fitridani, di Aula DPMPTSP Kalsel, Banjarbaru, Selasa (3/12), dengan mengusung tema evaluasi standar pelayanan perizinan dan nonperizinan guna mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel.

Dalam arahannya, Fitridani menyampaikan, hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kalsel saat ini sudah sangat memuaskan. Bahkan hasilnya berdampak pada Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 93, atau predikat sangat baik.

Meski puas dengan capaian tersebut, menurut Fitridani standar konsultasi publik harus terus dimaksimalkan.

Beberapa hal yang bisa dilakukan, lanjutnya, dengan melibatkan peran tokoh masyarakat serta mengoptimalkan penyampaian informasi melalui media digital.

Dani menambahkan, dalam meningkatkan kepuasan kepada masyarakat, juga diperlukan update informasi terkini terkait pelayanan melalui media sosial dan website, dengan berbagai desain grafis yang menarik.

“Jadi kami setiap bulan, setiap triwulan kami pelajari website melalui rapat, agar menarik,” jelasnya.

Selain itu, menurutnya, diperlukan pula beberapa hal lain seperti pembaruan terhadap frequently ask question (FAQ) pada website, membentuk tim penanganan pengaduan dan menambah fitur live chat untuk sarana konsultasi, mereviu pelaksanaan SKM, mempublikasi hasil SKM, serta mempublikasi rencana tindak lanjut hasilnya.

“Selanjutnya kita perlu mengadakan matchmaking UMKM dan membuat nota kesepahaman antar instansi dengan perusahaan terkait kemitraan dengan UMKM, serta pemanfaatan Sistem informasi peluang dan potensi investasi Kalimantan Selatan (Bekantan) untuk penyampaian potensi investasi di Kalimantan Selatan untuk disebarluaskan,” pungkasnya. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Puluhan anggota Forum Komunikasi Putra dan Putri Purnawirawan dan Putri Putri TNI Polri Provinsi Kalimantan Selatan dilatih Digital Kreatif Marketing, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (2/12).

Ketua GM KB FKPPI Kalimantan Selatan Ricky Teguh menyampaikan, pelatihan yang mereka laksanakan ini bekerjasama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan.

“Pelatihan ini sebagai bentuk kepedulian FKPPI Kalimantan Selatan terhadap peningkatan industri kreatif dikalangan pemuda,” ungkapnya.

Karena itu, FKPPI mengajak seluruh anggotanya untuk dapat menfaatkan industri digital ini, sebagai tempat pemasaran usaha tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Wirausaha muda di Kalsel diharapkan memiliki mental yang kuat dalam menjalankan usaha.

“Kepada para wirausaha muda kami menyarankan pentingnya untuk memiliki mental yang kuat sebagai pemuda dalam menjalankan usaha,” ungkapnya.

Mengingat, dengan mental yang kuat sebagai kunci dan modal yang penting untuk menjalankan usaha yang penuh rintangan.

“Diharapkan, dengan mental yang kuat tersebut meski mengalami maka wirausaha tersebut dapat bangkit lagi, hingga dapat mencapai keberhasilan,” ucap Ricky. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora)nya melaksanakan Festival E-sport Tahun 2024, di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanuddin HM, Selasa (3/12). Dibuka Plt Gubernur Kalsel Muhidin diwakili Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Rusdi Hartono.

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Rusdi menyampaikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraganya, tentu memberikan dukungan terhadap perkembangan olahraga untuk talenta talenta muda di Banua.

“Bentuk dukungan salah satunya, dengan dilaksanakannya Festival E-sport tersebut,” ungkap Gubernur.

Sehingga diharapkan, talenta muda tersebut dapat bersaing ditingkat nasional maupun internasional.

“Dengan adanya Festival E-sport ini sebagai bentuk dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terhadap olahraga modern di Banua,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Kadispora Kalsel Diauddin mengatakan, festival ini diramaikan 200 pemuda dari perwakilan 13 Kabupaten dan Kota di Banua.

“Antusiasme para pemuda di Banua untuk mengikuti Festival E-sport ini sangat luar biasa,” ungkapnya.

Saat ini untuk olahraga E-sport sudah memberikan prestasi untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya, telah menyumbangkan satu medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024 lalu.

“Dispora Kalsel berharap, dengan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, prestasi atlet E-sport di Banua semakin meningkat lagi hingga tingkat nasional maupun internasional,” ucap Diauddin. (SRI/RDM/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Administrasi kependudukan yang modern kini menjadi prioritas untuk mendukung kemudahan layanan publik dan perencanaan pembangunan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, seperti aplikasi identitas digital, dinilai mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengelola dokumen kependudukan secara lebih efisien.

Untuk mendukung hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Desi Oktaviasari, aktif melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan. Salah satu kegiatan sosialisasi ini dilakukan di Desa Balanti, Kecamatan Kelumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Selasa (03/12).

Dalam kesempatan itu, Desi menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat.

“Masyarakat makin sadar penting memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat sehingga dapat meningkatkan prioritas hidup dan mempermudah sehingga terwujud administrasi kependudukan yang modern,” ungkapnya.

Desy juga mendorong implementasi teknologi dalam pengelolaan data kependudukan, seperti aplikasi identitas digital, yang memungkinkan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran dapat diakses kapan saja tanpa perlu membawa dokumen fisik. Ia berharap, sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan yang tertata dengan baik.

“Perda ini bukan hanya soal dokumen, tetapi tentang bagaimana kita membangun sistem yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tambahnya.

Sosialisasi ini mendapat sambutan positif dari masyarakat setempat yang mengakui bahwa kemudahan layanan digital akan sangat membantu aktivitas sehari-hari. Pemerintah daerah bersama DPRD diharapkan terus berkolaborasi untuk memastikan Perda ini diterapkan secara maksimal di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja dibawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan, kembali melakukan Re-akreditasi, guna mempertahankan mutu layanan bagi perusahaan.

Kepada wartawan, Kepala Lab K3 Disnakertrans Kalsel Noorlianisyah pada Senin (2/12) sore ditemui di ruang kerjanya menyampaikan, Re-akreditasi ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali, guna memberikan pelayanan yang bermutu bagi perusahaan, diantaranya pengujian faktor fisik dan kimia lingkungan kerja, udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak, serta kesehatan kerja meliputi Audiometri, kelelahan kerja, sphirometri, ergonomi juga hiegiene dan sanitasi.

“Re-akreditasi digelar selama tiga hari sejak tanggal 28-30 November 2024,” katanya

Ia menjelaskan, kegiatan Akreditasi sangat penting dalam permintaan pelayanan lingkungan dan kesehatan kerja, agar Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kalimantan Selatan mampu menghasilkan pengujian yang tepat dan akurat. Apalagi Lab K3 Kalsel ini merupakan Laboratorium Keselamatan kerja satu – satunya di Kalimantan Selatan.

“Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang melakukan langsung Re-akreditasi, bertempat di kantor Lab K3 Jalan Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin,” ucapnya

Lebih lanjut Noorlianisyah menambahkan, untuk hasil sementara setelah dilakukan assesmen oleh assesor, ada beberapa perbaikan yang dilakukan proses oleh pihaknya dengan batas waktu 2 bulan. Ia optimis, penilaian pelayanan Lab K3 Kalsel, sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025.

“Kami yakin akan Lulus Akreditasi oleh KAN, agar perusahaan yang dilayani dapat lebih banyak,” tutup Lily. (NHF/RDM/RH)

BANJARBARU – Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur membuka secara resmi Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2024 di Grand Qin Hotel, Banjarbaru pada Senin (2/12) siang.

Rapat koordinasi yang diikuti oleh 81 peserta dari berbagai instansi terkait, seperti Kanwil BPN Kalsel, SKPD anggota (GTRA), Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalsel, hingga perangkat desa, menjadi forum yang strategis untuk berbagi informasi, pengalaman, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Kalsel.

Dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur, Plt. Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan harapannya agar tim GTRA Kalsel semakin proaktif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial-ekonomi.

“Saya berharap tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalsel mampu mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan melalui transformasi struktural dalam pengelolaan sumber daya lahan,” ucap Muhidin.

Selain itu, ia juga mengajak seluruh anggota Gugus Tugas Reforma Agraria Kalsel untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan dedikasi dalam mewujudkan reforma agraria.

“Mari kita tidak berhenti pada capaian yang telah ada, namun terus mendorong perubahan yang lebih baik lagi ke depan,” lanjutnya.

Muhidin juga menyampaikan optimismenya yang tinggi terhadap keberhasilan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalsel dalam mewujudkan keadilan agraria di Kalsel.

“Dengan semangat kebersamaan, komitmen yang kuat, dan visi yang jelas, saya yakin GTRA Provinsi Kalimantan Selatan akan mampu menjalankan misinya dalam mewujudkan keadilan agraria,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)