BANJARBARU – Menyambut implementasi jaringan terintegrasi di wilayah tiga Banjar, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga IT dari Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar.
Pelatihan MiktoTIK dan MTCRE 2024
Kegiatan ini mencakup pelatihan Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA) dan MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE) yang berlangsung mulai 4-7 November bertempat di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Senin (4/11).
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, melalui Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika, Ahmad Dadang Sugian Noor, menyatakan bahwa pengintegrasian jaringan ini merupakan amanat Undang-Undang, yang menginstruksikan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota untuk saling terkoneksi. Sebagai langkah awal di Provinsi Kalimantan Selatan proses ini akan dimulai di tiga Banjar.
“Pelatihan ini adalah upaya kita untuk memperkuat kompetensi tenaga IT di tiga Banjar sebagai bagian dari persiapan penerapan jaringan terintegrasi, yang dijadwalkan akan diimplementasikan pada 8 November mendatang,” ujar Dadang.
Ia menambahkan bahwa selain meningkatkan kompetensi, pelatihan ini juga membuka peluang untuk memperbarui sertifikasi jaringan bagi tenaga IT di Diskominfo tiga daerah tersebut, sekaligus diharapkan bisa berkontribusi pada peningkatan Indeks Profesionalisme (IP) ASN.
“Pelatihan ini juga memberikan kesempatan kepada rekan-rekan IT di Diskominfo Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar untuk memperbarui sertifikasi mereka,” lanjutnya.
Foto bersama usai pembukaan pelatihan MicroTik dan MTCRE 2024
Dadang berharap agar implementasi jaringan terintegrasi ini dapat memperlancar koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat, sehingga pelayanan publik semakin efektif.
“Semoga konektivitas tiga Banjar ini dapat memperlancar koordinasi antar pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kalsel berhasil meraih Bhumandala Kanaka (Medali Emas) untuk Kategori Kabupaten Bhumandala Informasi Geospasial Batas Desa/Kelurahan dalam ajang bergengsi Bhumandala Award 2024 yang diselenggarakan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Penganugerahan penghargaan Bhumandala Award 2024 ini dilaksanakan di Grand Studio Metro TV Citra Media Nusa Purnama PT. Jalan Pilar Mas Utama No.17 Jakarta, Senin (4/11) malam. Penyerahan penghargaan langsung diserahkan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfsi kepada Gubernur Kalsel diwakili oleh Kepala Dinas PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah.
Kadis PMD Kalsel, Faried Fakhmansyah mengatakan, pihaknya sangat bersyukur atas pencapaian penghargaan Bhumandala Kanaka Award kategori Informasi Geospasial Batas Desa dan Kelurahan yang merupakan satu-satunya Pemprov di Pulau Kalimantan yang meraih penghargaan ini.
“Penghargaan Bhumandala Award yang diterima ini telah membuktikan bahwa Dinas PMD Provinsi Kalsel memiliki komitmen yang kuat disertai dukungan dari seluruh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelesaian batas desa,” ucap Faried di Banjarbaru, Selasa (5/11).
Faried menambahkan, penyelesaian batas desa dapat mewujudkan kepastian administratif untuk mengurangi potensi konflik dan sengketa yang terjadi pada masyarakat desa.
“Penanganan batas wilayah merupakan bagian dari informasi geospasial dasar, khususnya penegasan batas wilayah desa. Dengan informasi yang jelas dan akurat mengenai batas desa tersebut tentunya dapat mewujudkan kepastian administratif untuk menjawab beragam kebutuhan masyarakat desanya,” tutup Faried.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho menambahkan Provinsi Kalsel telah berhasil menyelesaikan verifikasi batas desa/kelurahan sebanyak 1626 dari total 2016 desa dan kelurahan yang ada, mencapai persentase sekitar 80,6%.
Kepala Bidang Pembinaan Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho
“Kita sudah menyelesaikan hampir 80,6 persen pada tahun 2024 ini untuk penyelesaian batas desa. Diharapkan pada akhir tahun 2024 dapat selesai semua,” ucap Wahyu.
Menurutnya, penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan merupakan kewajiban pemerintah provinsi untuk memastikan ketertiban dan kejelasan wilayah administratif di tingkat desa.
“Hal ini tidak hanya berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan di desa, tetapi juga berdampak pada peningkatan perekonomian desa. Dengan batas desa yang jelas, potensi-potensi di desa diharapkan dapat lebih menarik investasi dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai aspek pembangunan,” lanjut Wahyu.
Oleh karena itu, proses penetapan dan penegasan batas desa dimulai dari kesepakatan teknis antara desa-desa yang berbatasan. Kesepakatan ini diwujudkan dalam bentuk berita acara yang dibantu oleh tim penetapan dan penegasan batas desa di tingkat kabupaten.
“Hasil verifikasi dari Badan Informasi Geopasial menjadi dasar penetapan batas desa melalui peraturan bupati dan peraturan walikota,” jelasnya.
Seiring dengan peraturan pemerintah, pemetaan dan penegasan batas desa juga menjadi pedoman dalam pengembangan wilayah. Dengan adanya peta yang jelas, informasi terkait jumlah penduduk, sarana pendidikan, layanan kesehatan, hingga kondisi lingkungan di desa dapat dikumpulkan dan dianalisis.
“Data geopasial ini memberikan dasar yang kuat bagi perencanaan pembangunan di tingkat desa maupun kabupaten/kota. Untuk itu Data geopasial menjadi instrumen penting dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan,” lanjut Wahyu.
Ia berharap kepada Dinas PMD di setiap kabupaten dapat memanfaatkan informasi yang ada untuk menyusun rencana pembangunan yang lebih tepat sasaran.Mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur, data geopasial memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi suatu wilayah dan menjadi dasar pertimbangan dalam mengarahkan pembangunan ke arah yang lebih baik.
“Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pembangunan di tingkat desa dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat setempat serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan,” tutup Wahyu. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Usai dilantik akhir Oktober 2024 lalu, Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas dengan sejumlah program yang menjadi visi dan misinya saat Pilpres lalu. Salah satunya adalah Swasembada Pangan. Untuk mendukung program Swasembada Pangan ini, dicanangkanlah gerakan Cetak Sawah Rakyat di kawasan lumbung pangan nasional.
Gebrakan ini dimulai dari cetak sawah rakyat seluas 1 juta hektar di Merauke Papua Selatan, yang dikunjungi langsung Presiden, Prabowo pada akhir pekan lalu. Selain Papua Selatan, ada 4 provinsi lainnya yang menjadi prioritas program ini. Yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan juga Kalimantan Selatan.
Dalam rangka Cetak Sawah Rakyat di Kalimantan Selatan ini, maka Kementrian Pertanian dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Koordinasi pada Senin (4/11) sore, di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru. Hadir langsung pada rakor ini, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, yang disambut Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, dan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi, serta kepala daerah dari 13 kabupaten kota.
Dalam sambutannya, Roy mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman yang menunjukkan perhatian besar terhadap pengembangan lahan pertanian di Kalsel. Terbukti, meski dalam kondisi lelah pasca kunjungan kerja ke Papua Selatan, Mentan RI bersedia hadir pada rakor tersebut.
“Kalimantan Selatan diketahui menjadi salah satu kawasan prioritas pengembangan sawah baru. Perluasan ini dilakukan melalui pengolahan lahan-lahan yang tidak produktif, yang merupakan sebuah kehormatan sekaligus peluang besar bagi kami,” ungkapnya.
Menurut Roy, program Cetak Sawah Rakyat sangat penting untuk meningkatkan produksi pangan di Kalsel, sekaligus memberikan peluang kesejahteraan bagi masyarakat setempat.
Dirinya juga melaporkan bahwa realisasi target optimasi lahan rawa seluas 46.340 hektar telah mencapai 41.829 hektar, sementara target kegiatan pompanisasi seluas 23.433 hektar, bahkan telah melampaui target dengan capaian 27.894 hektar atau 119,03 persen.
Selain itu, progres program cetak sawah di Kalimantan Selatan ditargetkan selama empat tahun dengan luas 500.000 hektar dan memiliki potensi cetak sawah hingga 530.000 hektar.
“Perluasan lahan melalui program Cetak Sawah ini saya yakini akan mendorong peningkatan produksi pertanian di Kalimantan Selatan. Sekali lagi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan siap mendukung pelaksanaan program ini, dan kami juga mengajak seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan untuk berkoordinasi dan menyelaraskan langkah demi suksesnya program ini,” tutup Roy.
Sementara itu, dalam arahannya, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan, bahwa pemerintah telah meluncurkan program Cetak Sawah untuk mewujudkan swasembada pangan yang berfokus pada daerah strategis, salah satunya Kalimantan Selatan.
Mentan RI saat memberikan arahan saat Rakor Cetak Sawah Rakyat di Banjarbaru
Amran juga menyampaikan bahwa Cetak Sawah baru ini bertujuan untuk mengatasi alih fungsi lahan dan menjaga ketahanan pangan nasional.
“Program Cetak Sawah ini diperlukan untuk mencapai cita-cita kedaulatan pangan Indonesia,” pungkasnya.
Perlu diketahui, Kalimantan Selatan ditargetkan dapat mencetak 500 ribu hektar sawah baru mulai tahun 2025. Dimana untuk tahap pertama, kedua dan ketiga ditargetkan seluas masing – masing 150 ribu hektar, dan tahap keempat 50 ribu hektar.
Untuk tahap pertama, Cetak Sawah Rakyat akan dimulai di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan target seluas 58.987 hektar, Hulu Sungai Tengah 23.611 hektar, Hulu Sungai Utara target seluas 40.252 hektar, Tanah Laut dengan 36.274 hektar, dan Tapin dengan target seluas 41.995 hektar.
Para kepala daerah berfoto bersama Mentan RI pasca penandatanganan kesepakatan Cetak Sawah Rakyat
Program ini akan melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya, dengan syarat lahan minimal 5 hektar dan memiliki sumber air. Selain itu, lahan yang diusulkan harus berada di luar kawasan hutan dan tidak dalam status sengketa (clean and clear).
Pada kesempatan rakor ini, Mentan RI juga menyaksikan penandatanganan kesepakatan Cetak Sawah Rakyat oleh kepala daerah dari 13 kabupaten kota. Kesepakatan juga ditandatangani perwakilan Kementrian Pertanian, Plh Gubernur Kalsel, Danrem 101 Antasari, Kapolda, Kajati Kalsel, serta PT Pupuk Indonesia. (RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banjarmasin mulai melakukan Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Suasana Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara Pilkada 2024
Hal itu disampaikan, Ketua KPU Banjarmasin, Rusnailah, kepada Abdi Persada FM, melalui sambungan telepon, pada Selasa (5/11) sore.
Ketua KPU Banjarmasin Rusnailah
Rusnailah mengatakan, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara, mulai dilaksanakan tanggal 4 – 7 November 2024. Jumlah surat suara yang dilipat untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalsel sebanyak 485.416, ditambah 2,5 persen, begitupun Walikota dan Wakilnya.
“Pelipatan ini sesuai jumlah daftar pemilih tetap (DPT),” ucapnya
Rusnailah menjelaskan, untuk jumlah pekerja terdiri dari unsur masyarakat, relawan dan mahasiswa ada sebanyak 150 orang, yang sebelumnya sudah berpengalaman dalam Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara pada Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pileg (Pemilihan Legislatif) Februari 2024 lalu.
“Para petugas pelipat suara dibagi menjadi beberapa kelompok, setiap jenis surat suara yang dilipat secara bertahap,” jelasnya
Lebih lanjut Rusnailah menambahkan, untuk aturan para petugas ini, dilarang membawa handphone, makan dan minum, karena lokasi pelipatan surat suara harus steril. Selain itu, mereka melakukan sortir terhadap surat suara yang layak dan tidak layak. Jika menemukan akan disisihkan terlebih dahulu, di gudang logistik KPU Banjarmasin.
“Kalau menemukan rusak atau ragu, disilahkan berkonsultasi dengan petugas,” tutupnya
Untuk diketahui, Penyortiran dan Pelipatan Surat Suara, dipusatkan Gudang Logistik KPU Banjarmasin, berlokasi di Jalan RK Ilir Kelurahan Pekauman Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, mendukung peningkatan wirausaha muda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).
Dukungan tersebut diberikan dengan pelaksanaan Pelatihan Penumbuhan Minat Kewirausahaan bagi pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin, Senin (4/11), yang dibuka Plt Kadispora Kalsel Diauddin.
Diauddin menjelaskan, kegiatan pelatihan ini dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Pemuda, yang dilaksanakan setiap tahunnya.
Plt Kadispora Kalsel Diauddin
“Dan, saat ini untuk Pemuda di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mendapatkan pelatihan Penumbuhan Minat Kewirausahaan Bagi Pemuda,” ungkapnya.
Tujuan dari kegiatan ini untuk peningkatan wirausaha Pemuda di kabupaten tersebut.
“Dengan harapan akan ada peningkatan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya oleh pelaku wirausaha pemuda,” ujar Diauddin.
Sementara itu, Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Anugrah menjelaskan, pelatihan ini diikuti sebanyak 50 pemuda dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
“Peserta ini semuanya memiliki usaha, dan saat ini diberikan pelatihan untuk pengembangan usaha yang telah dimiliki para pemuda tersebut,” ungkap Anugrah.
Dengan adanya pelatihan ini diharapkan, usaha para pemuda tersebut semakin meningkat lagi kedepannya. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (menggelar rapat kerja dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel dalam rangka mengevaluasi capaian program kerja tahun 2024, Senin (4/11).
Rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi dihadiri Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil beserta jajarannya.
Ditemui usai rapat, Kepala Bapenda Kalsel, Subhan Nor Yaumil, menyatakan untuk realisasi pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) telah mencapai 88 persen, atau sekitar Rp766 miliar, dari target Rp860 miliar. Capaian tersebut dari Januari hingga Oktober 2024.
“Kami optimis target ini akan tercapai hingga akhir Desember 2024,” sebutnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengapresiasi kinerja Bapenda yang dinilai sangat positif.
Menurutnya, capaian pendapatan PKB tersebut mencerminkan antusiasme masyarakat yang semakin meningkat dalam membayar pajak. Ia yakin bahwa target pajak tahun ini dapat tercapai dalam dua bulan ke depan.
Yani Helmi menilai bahwa capaian positif ini tidak lepas dari peran aktif DPRD dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak kepada masyarakat.
Mengingat, ungkapnya, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program pemutihan pajak kendaraan bermotor ini. Karena itu, dengan sosialisasi yang lebih intensif diharapkan pemahaman masyarakat semakin meningkat terhadap pemutihan dan diskon pajak.
“Dengan relaksasi ini, masyarakat jadi lebih mudah membayar pajak sekaligus berdampak positif terhadap capaian Bapenda,” jelasnya. (NRH/RDM/RH)
