Hari: 30 Oktober 2024

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, Menggelar Sosialisasi dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin pada Rabu (30/10).

Acara dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, diwakili Kabid Ekraf Kelembagaan dan SDM Pariwisata Dispar Kalsel Faisal Amir, didampingi Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Dispar Kalsel Faturrahman dan jajaran Dispar Kalsel.

Dalam sambutannya Faisal mengatakan, HKI sangat penting untuk memberi perlindungan secara hukum sesuai peraturan perundang undangan, maka pihaknya memberikan sosialisasi dan fasilitasi, agar para pelaku ekonomi kreatif di Banua terlindungi baik diantaranya dari hak paten, merek, desain industri dan cipta karya.

“Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat meningkatkan sumber penghasilan bagi para pelaku ekonomi kreatif di seluruh Kabupaten dan Kota,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Faturrahman menyampaikan, saat ini ada sebanyak 17 sub Sektor yang pihaknya berikan fasilitasi untuk HKI diantaranya Arsitektur, Desain Interior, Musik, Seni Rupa Desain Produk, Fesyen, Kuliner, Film, Animasi dan Video Fotografi. Fatur berharap, para pelaku Ekraf dapat semakin banyak mendaftarkan produk, merek, atau idenya.

“Kami menilai ada banyak talenta melalui konten kreatif terutama di bidang industri, maka manfaatkan kesempatan ini,” pintanya

Lebih lanjut Fatur menambahkan, Sosialisasi dan Fasilitasi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diantaranya Ketua Bidang Hukum Firma Hukum dan Kekayaan Intelektual Muhammad Erfani, Owner Borneou Muhammad Ideris Fahmi dan Dahlia Hardie Brand Identity Design, memberi materi tentang Membangun Kesadaran Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual di Era Kolaborasi dan HAKI”, diikuti peserta UMKM yang sebelumnya sudah mendapatkan hasil Kurasi.

‘Setelah kegiatan sosialisasi ini, kami berikan konsultasi dan fasilitasi kekayaan Intelektual,” tutupnya. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Sejumlah persoalan dibahas dalam Rapat Kerja (Raker) antara Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Selasa (29/10).

Anggota Komisi III DPRD Kalsel, Habib Farhan Husein mengatakan, dalam Raker tersebut, pihaknya membahas persoalan banjir yang kerap terjadi pada sejumlah titik di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU).

“Salah satu penyebabnya kondisi geografis dari Kabupaten HSU. Ada sejumlah titik cekungan yang menyebabkan sejumlah wilayah sering dilanda banjir,” jelasnya.

Habib Farhan menjelaskan terkait teknis mengatasi persoalan banjir di Kabupaten HSU ini akan ada rapat-rapat berikutnya.

Selain itu, Habib Farhan meminta agar sarana dan prasarana di Kebun Raya Banua (KRB) yang ada di Banjarbaru bisa lebih ditingkatkan.

“Seperti pengadaan Buggy Car, jalan aspal yang mendukung dan penambahan playground yang sesuai dengan perkembangan zaman,” sebutnya.

Karena, menurut dia, jika sejumlah sarana dan prasarana di KRB dapat ditingkatkan maka akan meningkatkan jumlah kunjungan dari masyarakat yang berwisata.

“Tentu ini juga akan mendongkrak terhadap peningkatan PAD dan roda ekonomi bagi warga sekitar juga akan meningkat,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus meningkatkan sinergi dalam pelayanan publik guna mendukung Transformasi Digital di wilayah Kalimantan Selatan.

Komitmen ini diwujudkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, yang melibatkan Diskominfo dari 13 kabupaten/kota di Kalsel yang dilaksanakan bertempat salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Selasa (29/10).

Pada hari pertama, Rakerda menghadirkan sejumlah narasumber dari tingkat provinsi untuk membahas upaya peningkatan pelayanan publik. Hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, Martin Wibisono, Kepala Ombudsman Kalsel, Hadi Rahman, serta Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra.

Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim menjelaskan pentingnya sinergi untuk memperkuat pengawasan terhadap layanan publik.

“Kami terus mendorong agar semua tingkatan, termasuk di level provinsi, dapat memberikan respon lebih cepat dalam menanggapi aspirasi masyarakat,” ungkapnya.

Diskusi pada hari pertama juga meliputi peningkatan kualitas layanan di daerah-daerah yang telah meraih nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tinggi, seperti Pemerintah Kota Banjarmasin yang mencapai Indeks SPBE 4.0. Selain itu, solusi penanganan area blank spot di wilayah Tabalong menjadi contoh yang bisa diikuti oleh kabupaten/kota lainnya.

Kemudian, evaluasi terkait penggunaan aplikasi SPAN Lapor yang berfungsi sebagai kanal aduan masyarakat turut menjadi agenda pembahasan.

“Evaluasi ini untuk memastikan respons pemerintah terhadap apa yang disampaikan masyarakat bisa lebih cepat, dengan beberapa indikator kami upayakan peningkatan respon melalui platform SPAN Lapor,” lanjut Muslim.

Diskusi lainnya berfokus pada penyederhanaan aplikasi pemerintah. Muslim menjelaskan bahwa sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait aplikasi pelayanan akan di moratorium mengingat banyaknya aplikasi yang jumlahnya mencapai puluhan ribu agar lebih efisien dan terintegrasi dalam satu pintu pelayanan.

“Jika ada aplikasi baru yang menambah fitur atau meningkatkan pelayanan, akan tetap diperbolehkan, namun aplikasi yang serupa akan dimoratorium guna mengurangi duplikasi,” tuturnya.

Upaya penyederhanaan ini bertujuan agar berbagai layanan dapat diakses melalui satu aplikasi terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kerja pemerintah.

“Melalui Rakerda Diskominfo 2024 ini, kita optimis dapat mewujudkan transformasi digital yang semakin maju, sehingga pelayanan publik di wilayah Kalimantan Selatan dapat terus berkembang dan lebih optimal,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)