Hari: 14 Juni 2024

DIY – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP-Perda) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan studi banding ke DPRD Derah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam rangka memperdalam perannya sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan (AKD), pada Jum’at (14/06).

Selaku pimpinan rombongan, Ketua BP-Perda DPRD Provinsi Kalsel, Hormansyah, mengatakan kegiatan tersebut didasari oleh Peraturan DPRD Provinsi Kalsel Nomor 1 Tahun 2023 yang mengamanatkan bahwa BP-Perda untuk melakukan kajian terhadap perda.

Hormansyah mengaku pihaknya mendapatkan banyak masukan dari studi banding ke DPRD DIY yang dapat diterapkan dan diadaptasi di Banua guna untuk mengoptimalkan perda itu sendiri demi kesejahteraan rakyat dan pesatnya pembangunan.

*Tentu di sini baik sekali ya, setelah perda itu disahkan, kemudian dibuatkan juga peraturan gubernur (pergub), sehingga penerapan perda tersebut bisa optimal di masyarakat. Inilah tentunya kita akan perbaiki dan memikirkan apa yang harus kita lakukan di Kalsel,” katanya.

Hormansyah mengungkapkan program pembentukan perda (propemperda) dilakukan dengan sangat sistematis di DPRD DIY karena SOP rencana prompemperda lima tahunan, tiga tahunan dan tahunan sudah disiapkan terlebih dahulu sehingga ketika propemperda disepakati maka naskah akademik sudah siap.

“Apabila ada dinamika dalam perjalan pemerintahan daerah maka propemperda dapat diubah dengan kesepakatan antar Gubernur dan Pimpinan DPRD dan anggota DPRD. Misal pada tahun 2024 ini di DPRD DIY ada dua kali perubahan Propemperda yang dilakukan,” tambahnya.

Dari pertemuan tersebut diungkapkan beberapa kendala yang dialami dalam implementasi Perda, salah satu disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan di level pusat, seperti UU tentang Cipta Kerja. Menyikapi hal ini maka yang dilakukan adalah mengevaluasi dan kajian untuk melihat seluruh Perda yang ada di DIY mana yang harus disesuaikan atau bahkan dilakukan pencabutan.

Secara koordinatif DIY mengikut sertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk mengatasi persoalan dinamika perundang-undangan dalam pembentukan produk hukum daerah. Menurut Hormansyah, langkah konkret dan sistematis ini tentunya perlu juga untuk diterapkan.

Kunjungan dari BP-Perda DPRD Provinsi Kalsel ini diterima oleh perwakilan DPRD DIY, Marlina Handayani. Ia menyatakan secara prinsip, DPRD DIY akan selalu siap dan terbuka menerima kunjungan dari siapapun guna sama-sama meningkatkan wawasan dan sharing keadaan serta kondisi masing-masing.

“Tentunya dengan kunjungan ini kami sangat mengapresiasi dan sangat berbahagia karena DPRD Kalsel sudah memilih DIY sebagai tujuan dari studi banding ini. Dan apa yang diperoleh dalam diskusi pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi Provinsi Kalsel,” pungkas kabag humas protokol ini. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – LPPL Radio Abdi Persada FM kembali mendapat kunjungan dari LPPL lain di Kalimantan Selatan, kunjungan kali ini dilakukan oleh LPPL Radio Suara Tabalong yang rombongannya dipimpin oleh Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong Rina Rapita Sari, dan disambut langsung Oleh Dewan Pengawas beserta Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM Syarifah Norhani dan jajarannya, Jum’at (14/6).

Kepala Stasiun Radio Suara Tabalong Rina Rapita Sari menyampaikan, kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan studi tiru, sehubungan dengan semakin berkembang dan bervariatifnya program, serta banyaknya prestasi yang didapat serta sistem manajemen yang baik pada LPPL Radio Abdi Persada.

“Tujuan kami berkunjung ke LPPL Abdi Persada FM Kalsel yakni yang paling utama untuk silaturahmi, serta ingin belajar banyak tentang pengelolaan radio penyiaran publik, khususnya LPPL Abdi Persada FM Kalsel,” ungkap Rina.

Pihaknya merasa LPPL Radio Abdi Persada FM, pantas dikunjungi dikarenakan memiliki sumber daya manusia (SDM) dan sarana prasarana yang sangat luar biasa, bahkan dapat dibilang bahwa Radio Abdi Persada FM adalah salah satu Radio terbaik di Kalimantan Selatan.

Sementara itu, Direktur LPPL Radio Abdi Persada FM Syarifah Norhani mengapresiasi atas kunjungan yang dilakukan LPPL Radio Suara Tabalong, yang menjadikan LPPL Abdi Persada sebagai referensi untuk memperbaiki pusat informasi.

“Kami terbuka menerima segala bentuk koordinasi, yang artinya kegiatan seperti ini kegiatan silaturahmi antara sesama radio untuk berbagi informasi terkait keorganisasian maupun administrasi,” ungkap Syarifah.

Untuk diketahui, pada kunjungan LPPL Radio Suara Tabalong di LPPL Radio Abdi Persada, tim Radio Suara Tabalong berkesempatan melihat-lihat kegiatan di studio Abdi persada FM, dan juga melakukan siaran singkat di radio milik pemerintah provinsi Kalimantan Selatan ini. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Kayu Meranti menjadi primadona untuk kejahatan ilegal logging di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabid Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Pantja Satata menjelaskan, untuk Hutan Kalimantan Selatan saat ini masih didominasi oleh kayu Meranti, dan rimba campuran.

“Karena harga kayu Meranti cukup mahal di pasaran kayu saat ini. Membuat kayu tersebut sering diselundupkan oleh para pelaku ilegal logging,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan, Kamis (13/6).

Untuk diketahui, harga di pasaran untuk kayu Meranti berkisar 4 sampai 5 juta per kubik.

“Harga kayu Meranti jika sudah sampai di Pulau Jawa cukup mahal bekisar 4 sampai 5 juta per kubik,” ujarnya.

Sedangkan, untuk dapat melakukan penebangan pohon Meranti diperlukan surat izin.

“Begitu juga untuk perdagangan Kayu Meranti harus dilengkapi dengan surat izin,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Pantja juga mengatakan, Dinas Kehutanan Kalsel memperketat pengawasan jalur masuk dari ilegal logging tersebut.

“Dengan adanya pengungkapan kegiatan ilegal logging yang masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan, maka Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan akan meningkatkan pengawasan pada jalur jalan masuknya kayu kayu ilegal tersebut,” tutur Pantja lebih lanjut.

Untuk di Provinsi Kalimantan Selatan jalan masuk kayu ilegal tersebut melalui jalur sungai dan darat.

“Untuk jalur perairan kami bekerjasama dengan Polairud Polda Kalsel, sedangkan pada jalur darat bekerjasama dengan Polsek dan Polres yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Pantja. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Kalsel dan Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Provinsi Kalsel, di Gedung B DPRD Kalsel, pada Kamis (13/06).

Rombongan organisasi buruh yang menyampaikan aspirasi terkait penolakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tersebut diterima oleh Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel, Irfan Sayuti dan Sekretaris DPRD Kalsel, Muhammad Jaini beserta jajaran masing-masing.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas menyampaikan bahwa pihaknya juga memiliki sudut pandang yang sama berkenaan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera yang dianggap membebani para pekerja di Banua secara khusus, dan Indonesia secara umum.

“Kami dari perwakilan rakyat yang mewakili suara-suara masyarakat Kalsel tentunya di sini memiliki sudut pandang yang sama berkenaan dengan hal ini. Kami juga menganggap bahwa ini merupakan hal yang membebani para pekerja, sehingga kami sepakat dengan isi tuntutan dari rekan-rekan serikat pekerja dan serikat buruh,” jelasnya,

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD KSPSI Kalsel, Sadin Sasau menyambut baik kesamaan pandangan dari Wakil Rakyat “Rumah Banjar” itu dan mengucapkan terima kasih atas sikap penolakan yang disuarakan.

Sementara, Kepala Disnakertrans Kalsel, Irfan Sayuti menyampaikan pihaknya akan menindaklanjuti sesuai dengan arahan pimpinan untuk memfasilitasi suara dan aspirasi masyarakat banua, khususnya dari Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang telah disampaikan.

Dalam kesempatan tersebut, disepakati akan dijadwalkan keberangkatan pihak-pihak terkait untuk menyampaikan hasil tuntutan dan kajian mengenai permasalahan ini ke tingkat yang lebih tinggi di pusat.

Selain permasalahan Tapera, turut disepakati penolakan terhadap Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT) pada Perguruan Tinggi Negeri atau PTN di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Selatan akan menggelar Job Fair (bursa kerja) 2024 selama tiga hari yaitu 25 – 27 Juni 2024 mendatang di Gedung Sultan Suriansyah.

Kepala Disnakertrans Kalimantan Selatan, Irfan Sayuti mengatakan Job Fair 2024 dengan tema “Bergerak Raih Masa Depan Gemilang Untuk Wujudkan Kalsel Maju Sebagai Gerbang IKN” ini dilaksanakan dari pukul 08.00-16.00 wita. Kegiatan ini ini menghadirkan puluhan perusahaan yang siap menerima para pencari kerja dengan berbagai latar belakang dan keahlian.

“Pelaksanaan Job Fair ini merupakan salah satu langkah Pemprov Kalsel untuk menekan angka pengangguran,” ucapnya, Jum’at (14/6).

Irfan mengungkapkan hingga saat ini kurang kebih 1.000 lapangan pekerjaan dalam, hingga luar negeri yang telah disiapkan perusahaan untuk penduduk yang sudah berusia kerja.

“Melalui pameran bursa kerja ini, masyarakat bisa langsung datang nantinya untuk melihat langsung perusahaan – perusahaan yang menjadi fasilitator dari berbagai sektor yang ada di Kalimantan Selatan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja (P4TK) Disnakertrans Kalsel, Indah Fajarwati menambahkan untuk tahun ini pihaknya juga menyediakan lowongan pekerjaan untuk para disabilitas.

“Karena sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 peran perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja,” tuturnya.

Untuk itu, Indah mengajak para pencari kerja yang ingin mengikuti pelaksanaan Job Fair 2024 bisa langsung mendaftar di laman situs https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5nsnGMV5U2asWHTSBCzSPV0k3wwzm5EOsK2QD2RsmlJrIpg/viewform?pli=1

Selain itu, pihaknya juga membuka Bazar UMKM, pagelaran seni budaya serta pagelaran musik yang memeriahkan pelaksanaan Job Fair 2024 selama kegiatan berlangsung.

“UMKM yang nantinya dipamerkan merupakan kerjasama dengan SKPD lain juga ada beberapa umkm hasil dari pelatihan yang telah kami laksanakan sebelumnya,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman, menerima penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award Tahun 2023 yang diserahkan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Jumat (14/6).

TPID Award 2023 yang diterima Paman Birin ini adalah kali kedua secara beruntun, yang sebelumnya diterima pada tahun 2023 untuk TPID Award 2022.

Anugerah TPID Award 2023 ini diserahkan Presiden Jokowi pada Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2024, di istana negara Jakarta.

Keberhasilan Paman Birin menerima TPID Award 2023 ini, atas raihan Provinsi Kalimantan Selatan dalam kategori sebagai “Provinsi Berkinerja Terbaik 2023” di wilayah Kalimantan, dengan menyisihkan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang menjadi nominasi penerima penghargaan ini.

Begitu diumumkan menjadi provinsi terbaik regional Kalimantan, Gubernur Paman Birin yang mengenakan kemeja sasirangan dan peci hitam diapit kepala daerah penerima TPID Award 2023 pun menerima piala dari Presiden Jokowi.

Penghargaan yang sama diterima Provinsi Jawa Tengah untuk kawasan Jawa-Bali, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk kawasan Sulawesi, Provinsi Kepulauan Riau untuk kawasan Sumatera, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk kawasan Nusa Tenggara dan Papua.

Pada penyerahan penghargaan ini, Presiden Jokowi didampingi Ketua TPID Pusat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Keberhasilan menerima TPID Award dua kali berturut-turut pada 2022 dan 2023, Gubernur Paman Birin menyampaikan rasa syukur dan bahagia atas kepercayaan pemerintah pusat terkait kinerja pengendalian inflasi yang selama ini dilakukan Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Kita bersyukur dan berterimakasih atas kepercayaan dan penghargaan ini. Ini membuktikan kinerja kita untuk upaya pengendalian inflasi di Banua,” ujar Paman Birin yang didampingi Raudatul Jannah, Ketua TP PKK Kalsel, sekaligus Plt. Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel.

Tampak mendampingi Paman Birin juga Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Berkatullah.

Keberhasilan TPID Award 2024 ini, kata Paman Birin, saat itu, adalah bukti sinergitas dan kerjasama yang baik antara Pemprov Kalsel bersama seluruh stakeholders dalam upaya pengendalian inflasi di Banua.

Penghargaan ini, ungkap Paman Birin sebagai motivasi Pemprov Kalsel serta kabupaten/kota untuk terus fokus terhadap upaya pengendalian inflasi.

“Kita semua di Banua bergerak bersama-sama dalam upaya mengendalikan inflasi bersama TPID Kalsel. Semua stakeholder terlibat, baik pihak Pemprov, Pemkab/Pemkot, BUMD, BUMN, ASN hingga TP PKK Kalsel dan TP PKK Kabupaten/Kota,” ungkap Paman Birin.

Pemerintah pusat memberikan TPID Award 2024 atas dasar keberhasilan Paman Birin selaku Gubernur Kalsel diantaranya dalam upayanya melakukan sinergi pengembangan padi apung dan pemanfaatan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk operasi pasar dalam rangka pengendalian inflasi beras.

Sementara itu, pada pelaksanaan Rakornas TPID Tahun 2024 ini mengusung tema Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stablitas Harga.

Penganugerahan TPID Award 2024 diberikan kepada daerah yang berhasil mengendalikan inflasi.

Dalam sambutan dan arahannya, Jokowi menyebutkan inflasi saat ini dalam kondisi sangat baik atau segar. Jika melihat 10 tahun lalu ujarnya, inflasi masih berada di angka 9,6 persen dan sekarang ada di 2,84 persen.

Disebutkan Jokowi, setiap dirinya ke daerah, hal pokok yang selalu ditanyakan adalah berapa inflasinya dan bagaimana pertumbuhan ekonomi setempat. Tujuannya agar semuanya peduli terhadap hal yang sangat penting yakni soal inflasi.

“Begitu inflasi naik misalnya 9,6 persen , pertumbuhan ekonomi kita di angka 5 persen, ini berat. Yang merasakan adalah rakyat,” ujar Jokowi.

Namun begitu pemerintah daerah diingatkan, dengan peringatan dari Sekjen PBB, bahwa dunia menuju pada ‘neraka iklim’. Dimana suhu akan mencapai rekor tertinggi 5 tahun ke depan.

“Hati-hati dan satu tahun terakhir ini kita merasakan betul adanya gelombang panas,” ucapnya lagi.

Peringatan lainnya yang disampaikan yakni terkait peringatan dari WHO, bahwa pada 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat.

“Ini yang harus direncanakan, diantisipasi mulai sekarang,” pesan Jokowi. (Biroadpim-RIW/RDM/RH)