BANJARBARU – Museum Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan program Museum Masuk Sekolah sebagai salah satu program unggulan ditahun 2024.
Program itu bertujuan untuk mengajak siswa mengenal kebudayaan dengan suasana belajar yang menyenangkan.
Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar kepada Abdi Persada FM saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, Museum Masuk Sekolah tahun 2024 mengangkat tema tentang Permuseuman.
Kepala Museum Lambung Mangkurat Kalsel, Muhammad Taufik Akbar
“Alhamdulillah beberapa hari lalu kita sudah melaksanakannya di SMA Negeri 2 Tanjung menggunakan APBD,” ucap Akbar, Selasa (20/2).
Kegiatan Museum Keliling di SMA Negeri 2 Tanjung
Menurut Akbar, antusias ratusan siswa serta tenaga pendidik SMA Negeri 2 Tanjung tidak pernah surut selama kegiatan berlangsung. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya siswa yang menanyakan tentang koleksi museum.
“Kita saat itu memperkenalkan 10 koleksi di Museum Lambung Mangkurat Kalsel, banyak dari mereka antusias untuk bertanya dan melihat koleksi tersebut,” ujarnya.
Akbar berharap Museum Masuk Sekolah bisa membuat generasi muda khususnya pelajar untuk semakin mencintai sejarah dan kebudayaan Kalimantan Selatan.
“Kita berharap program ini bisa berjalan dengan baik untuk mensosialisasikan kebudayaan banjar dan Tahun ini ada beberapa sekolah lagi di Kalsel yang menjadi lokasi kegiatan Museum Masuk Sekolah,” tutup Akbar. (BDR/RDM/RH)
KALTENG – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi pembangunan dan infrastruktur melaksanakan studi komparasi ke Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk menggali informasi terkait persoalan angkutan Over Dimension dan Over Load (ODOL).
Suasana Pertemuan Komisi III DPRD Kalsel dengan Dishub Kapuas
Mengingat bahwa angkutan ODOL memiliki andil besar dalam permasalahan kerusakan permukaan, struktur dan pondasi jalan karena memberikan tekanan yang berlebihan sehingga mengakibatkan kerusakan jalan yang dapat mengurangi kenyamanan, keselamatan dan efisiensi pengguna jalan, sehingga dianggap sangat merugikan.
“Alhamdulillah, kami sudah melihat beberapa hal yang positif dari pertemuan ini yang bisa diambil. Pertama tentang permasalahan angkutan ODOL yang melintas di Kapuas Kalteng ini yang bermuara dari Kalsel yaitu Pelabuhan Trisakti, ada beberapa hal yang kita perlu menitik beratkan dari persoalan ini, mungkin akan kita sampaikan ke Kementerian Perhubungan,” jelasnya, baru-baru tadi.
Abidinsyah mengungkapkan pihaknya juga akan menyampaikan beberapa hal ke Kementerian Perhubungan dalam waktu dekat. Salah satunya adalah berkenaan dengan angkutan karoseri dan relaksasi (toleransi) dari Pemerintah Pusat yang menargetkan angkutan Zero ODOL sudah terealisasi pada tahun 2025 nanti, padahal semula akan diterapkan pada tahun 2023 lalu.
Komisi III DPRD Kalsel akan menekankan bahwa agar tidak lagi ada relaksasi angkutan ODOL karena akan merugikan pemerintah daerah, salah satunya berdampak pada persoalan jalan.
“Oleh karena itu kami mengupayakan nantinya mudah-mudahan hal ini bisa kita bawa ke Kementerian Perhubungan, dan kita akan menekankan angkutan ODOL yang ada di Kalsel khususnya ke Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel,” tambahnya.
Berkenaan dengan angkutan ODOL ini, sebenarnya pemerintahan sudah melakukan sosialisasi kepada dinas-dinas terkait. Namun, lanjut Abidinsyah, mungkin karena pengusaha-pengusaha karoseri yang belum siap makanya ditunda Zero ODOL ini selama dua tahun.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas, Vitrianson Rangin mengucapkan terima kasih atas kedatangan rombongan Komisi III DPRD Kalsel. Ia mengaku banyak mendapatkan masukan dari DPRD Kalsel terkait permasalahan angkutan ODOL.
“Kedepan kami akan lebih mengkaji aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh Kalsel, dalam hal pengelolaan angkutan ODOL. Kami akan tindak lanjuti dengan melakukan kunjungan ke sana untuk mengadopsi itu sehingga kami pun lebih siap dengan aturan-aturan kebijakan yang ada,” tutupnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, terus mensosialisasikan destinasi wisata yang ramah anak. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dispar Kalsel, Musrefinah Lediya, kepada wartawan baru-baru.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dispar Kalsel, Musrefinah Lediya
Musrefinah mengatakan, selama ini pihaknya selalu memberikan sosialisasi objek atau destinasi wisata yang ramah terhadap anak, mulai dari sarana dan prasarana, bahkan dapat memberikan edukasi seperti tanaman asli dari kalsel serta kegunaannya. Ia berharap, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan pengelola destinasi, akan fokus nantinya mengembangkan fasilitas yang ramah untuk anak-anak.
“Beberapa wilayah sudah ada yang mulai fokus mengembangkan destinasi wisata ramah anak,” ucapnya
Disampaikan Musrefinah, selama ini Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan, sudah memberikan bantuan fisik kepada sejumlah destinasi wisata, seperti mini outbond dan gazebo khusus untuk anak. Mengingat biasanya pada hari libur, yang sering mengajak untuk berwisata adalah anak-anak.
“Kita memberikan fasilitas sesuai permintaan keperluan destinasi wisata di Kabupaten dan Kota,” jelas Musrefinah
Sementara itu, Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Andrian Anwary, menambahkan, destinasi ramah anak salah satunya mencakup wisata edukasi. Dimana, suatu program yang menggabungkan unsur kegiatan berwisata dengan muatan pendidikan didalamnya, baik pengenalan sejarah, seni hingga budaya. Ia meminta, peran masyarakat sangat penting, untuk memberikan edukasi di tempat wisata saat mereka kunjungi.
Kabid Pemenuhan Hak Anak, DPPPA-KB Kalsel, Andrian Anwary
“Tingginya wawasan dan pengetahuan bagi anak-anak ke tempat wisata, tentu tidak akan membuat bosan setelah berkunjung,” tutup Andrian. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan diselamatkan oleh struktur tanah rawa yang terdapat didaerah ini, ternyata dapat meredam gempa. Seperti yang disampaikan Akademisi Geofisika ULM Sri Cahyo Wahyono, Selasa (20/2).
Akademi Geofisika ULM Sri Cahyo Wahyono
“Provinsi Kalimantan Selatan diuntungkan dengan daerah rawa yang dapat meredam getaran, ketika gempa terjadi,” ungkapnya.
Sehingga, lanjut Cahyo, gempa tidak begitu terasa akibat redaman dari daerah rawa tersebut.
“Seharusnya gempa yang terjadi pada saat gempa berkekuatan 4,7 magnitudo tersebut, dapat menyebabkan isi rumah dan bangunan berguncang,” ucapnya.
Selain itu, tambahnya, bunyi pintu berderit juga bisa terjadi, akibat guncangan gempa.
“Daratan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan dataran yang terdapat lempeng dan patahan Meratus,” jelasnya.
Lempeng tersebut melintasi hingga ke Kotabaru. Yang menyebabkan gempa di daratan.
Tentunya, gempa di daratan tersebut berbeda dengan gempa di lautan. Jika gempa di lautan bisa menyebabkan tsunami.
“Gempa daratan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan ini masih rendah atau kecil,” ucap Cahyo. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar forum konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kalsel Tahun 2025.
Suasana Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Kalsel Tahun 2025
Forum yang berlangsung di Aula Lantai III Kantor Bappeda Kalsel, Rabu (21/2), dihadiri oleh seluruh pemangku kebijakan dan dibuka oleh Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar.
Dalam sambutannya Roy menyampaikan gambaran pencapaian pembangunan daerah di berbagai sektor hingga tahun ini. Diantaranya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Presentase Penduduk Miskin, hingga Tingkat Penganggun Terbuka.
“Tren positif lain yang perlu dipertahankan dan terus diupayakan peningkatannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yaitu di angka 73,5 pada tahun 2023. Meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya di angka 71,97,” kata Roy.
Tidak kalah penting, tantangan kedepan yang perlu menjadi catatan bersama, adalah pertumbuhan ekonomi.
Menurut Roy, untuk mencapai tujuan utama pembangunan kedepannya masih sangat diperlukan transformasi ekonomi, dengan menggeser kontribusi sektor pertambangan (sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui) ke arah sektor sumber daya alam yang bisa diperbaharui.
“Antara lain sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hilirisasi industri dan perdagangan, dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan,” terang Roy.
Tema RKPD Kalsel Tahun 2025 yakni Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Untuk Mendukung Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.
Kepala Bappeda Kalsel Ariadi Noor, menilai tema tersebut cukup memberikan gambaran Kalsel kedepan sebagai gerbang logistik untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ini salah satu peluang untuk bagaimana berperan. Bukan hanya sekedar jadi tempat lalu lalang barang dan orang,” tegas Ariadi.
Sebab itu, Ariadi menekankan pentingnya penyediaan sarana prasarana infrastruktur memadai seperti pengembangan terus menerus terhadap bandara maupun pelabuhan.
“Supaya arus distribusi barang menjadi lebih lancar,” jelas Ariadi. (SYA/RDM/RH)
JAKARTA – Peran Badan Penghubung (Banhub) Provinsi Kalimantan Selatan yang ada di Daerah Khusus Istimewa (DKI) Jakarta sebagai wadah pelayanan publik dan paguyuban warga Kalsel didorong agar lebih optimal. Harapan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gina Mariati, saat melaksanakan kunjungan kerja ke Banhub Provinsi Kalsel, baru-baru tadi.
Gina menjelaskan kunjungan Komisi IV DPRD Kalsel yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syaripuddin ini terkait program kerja Banhub dalam hal pelayanan kepada masyarakat Kalsel, pejabat, dan pegawai daerah Pemprov Kalsel di Jakarta. Apalagi di tahun 2024, anggaran Banhub mengalami peningkatan sehingga harapannya hal ini dapat dioptimalkan untuk peningkatan pelayanan kepada publik termasuk fasilitasnya.
“Tadi memang dikatakan ada beberapa fasilitas yang akan diperbaiki, misalkan nanti ada beberapa fasilitas untuk disabilitas, dan melihat beberapa kondisi kamar mess itu memang sudah banyak yang direhab. Untuk selanjutnya kami harapkan kawan-kawan yang di Banggar bisa membackupnya,” jelasnya.
Suasana Pertemuan Komisi IV DPRD Kalsel di Badan Penghubung Kalsel di Jakarta
Gina berharap agar Banhub lebih memperhatikan para mahasiswa asal Kalsel yang merantau di Jakarta, misalnya memberikan ruang kepada mereka untuk berkumpul, bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi juga saling bertukar informasi dan ide yang berguna untuk membangun dan memajukan daerah Kalsel.
Terkait program kerja promosi pariwisata di Anjungan Kalsel di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi menilai perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi promosi pariwisata Kalsel.
“Setiap festival yang ada di Kalsel harus dipromosikan ke orang luar Kalsel, paling tidak 6 bulan sebelum tanggal festival, bahkan satu tahun sebelumnya untuk menggaet turis internasional. Promosi bukan lagi ke konten budayanya, tapi dalam bentuk sebuah festival, dengan isi-isi kegiatannya apa-apa saja,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kassubid Pelayanan dan Akomodasi Banhub Kalsel, Irisandy Winata Nasution, mengatakan saat ini perbaikan fasilitas yang sudah tidak layak masih dalam proses. Kemudian untuk event-event tahunan Kalsel saat ini memang sudah rutin dipromosikan di anjungan. Kedepannya, Banhub akan mengumpulkan bahan terkait festival-festival terbaru yang ada di Kalsel untuk dipromosikan.
“Dan terkait kerukanan mahasiswa Kalsel tadi, sementara ini kita sudah beberapa kali berkegiatan berkolaborasi dengan mahasiswa asal Kalsel, kita membungkusnya dalam kegiatan Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB),” tambahnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Hari Pers Nasional (HPN) diperingati setiap tanggal 9 Februari. Namun untuk tahun ini puncak peringatan dilaksanakan pada tanggal 20 Februari di Ecovention Hall, Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
Pada perayaan HPN 2024 kali ini, mengambil tema “Pers Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Merawat Keutuhan Bangsa”.
Ketua PWI Pusat Hendri Ch. Bangun mengatakan, tema kali ini dipilih karena sesuai dengan hajatan besar yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu), yang sudah dilangsungkan dengan baik pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu.
Momen HPN kali ini juga menjadi kado terindah bagi insan Pers Indonesia, karena Perpres Publisher Rights yang diusulkan di Banjarmasin pada HPN 2020, saat ini sudah ditandatangani oleh Presiden RI
“Saya tadi bisik-bisik ke Bapak Presiden, apakah sudah ditandatangani Pak, beliau menjawab Sudah. Alhamdulillah, semoga Mitigasi Pers Indonesia semakin aktif sebagai pilar demokrasi Indonesia,” ungkap Hendry Bangun.
Sementara itu, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, juga mengapresiasi atas ditandatanganinya Keppres Publisher Right. Pihaknya berharap semoga nantinya bisa bermanfaat bagi industri media dan juga para wartawan.
Terkait dengan kebebasan Pers, Dewan Pers juga menyatakan telah meminta komitmen kepada pemimpin ke depan untuk menjamin kebebasan pers di masa kepemimpinan 5 tahun ke depan.
“Itu nanti akan memberi dukungan sistemik kepada Pers, sehingga Pers bisa menjadi pencerah bagi bangsa Indonesia,” ujarnya.
Dalam puncak HPN 2024 ini, Presiden RI, Joko Widodo mengucapkan selamat dan terima kasih kepada seluruh insan pers yang terus dan secara konsisten menemani masyatakat dalam berdemokrasi.
“Saya juga sering dikritik tajam, ada juga gambar muka saya yang unik-unik di sampul majalah, di media sosial, tapi tidak apa-apa. Tidak masalah buat saya,” terangnya.
Presiden Jokowi juga mengatakan, pemerintah terus berupaya mendukung ekosistem pers yang adaptif dengan tetap menghormati kebebasan pers. Selain itu, jurnalisme berkualitas dan keberlanjutan industri media konvensional, juga menjadi perhatian penting pemerintah.
Jokowi pun berpesan agar pers tetap menjadi salah satu pilar penjaga demokrasi, menjadi rumah bersama untuk informasi. Namun, ia menegaskan, informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta.
Tak hanya itu Presiden Jokowi juga berpesan agar perusahaan pers dapat memikirkan langkah konkret dan strategis serta terus melakukan inovasi agar ada pers dalam merespon perubahan zaman mampu berdiri tegak secara mandiri ditengah gempuran persaingan global.
Untuk itu, ia menegaskan telah menandatangani Perprea Publisher Right, yang mana peraturan tersebut lahir dari keinginan dan inisiatif insan pers untuk menciptakan jurnalisme yang berkualitas
Presiden menjelaskan Perpres Publisher Rights bukan bertujuan untuk mengurangi kebebasan pers di Tanah Air.
“Perpres ini juga bukan untuk mengatur konten pers. Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas,” jelasnya.
Ditemui disela rangkaian Puncak Peringatan HPN 2024, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie mengatakan, rangkaian HPN 2024 di Jakarta ini dilaksanakan sejak tanggal 16 Februari 2024 dengan berbagai agenda penting. Mulai dari Rakernas SIWO yang agendanya membahas berbagai teknis pelaksanaan Porwanas di Banjarmasin.
“Dilanjutkan Konferensi Kerja Nasional PWI, Konvensi Nasional Media Massa hingga berbagai seminar penting lainnya,” ungkap Helmie.
Dalam acara puncak hadir Presiden RI Joko Widodo dan sejumlah menteri kabinet, dan dilaksanakan penyerahan penghargaan terhadap salah satu kepala daerah di Kalsel, yakni Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin sebagai kepala daerah yang peduli dan mendorong UMKM
Ia pun mengucapkan terima kasih terhadap sejumlah pihak yang memberikan support kepada pihaknya dałam mengikuti kegiatan nasional ini, seperti PT Adaro Indonesia, Bank Kalsel, Hasnur Group dan Pemerintah Provinsi Kalsel.
Puncak HPN kali ini, PWI Pusat menyerahkan penghargaan terhadap salah satu kepala daerah di Kalsel, yakni Walikota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin sebagai kepala daerah yang peduli dan mendorong UMKM.(PWI.KALSEL/NHF/RDM/RH)
