BANJAR – Selaku tuan rumah kegiatan Kemah Bela Negara (KBN) tahun 2023, Kwarda Kalsel dan seluruh panitia menyelenggarakan Sholat Hajat berjamaah, di Kebun Pramuka Desa Kiram, Kabupaten Banjar, Jumat (7/7) malam.
Suasana sholat hajat berjamaah Kwarda Kalsel dan Panitia KBN 2023 di Kebun Pramuka, Desa Kiram Kabupaten Banjar
Ketua Harian Kwarda Kalsel Agus Salim mengatakan, sholat berjamaah ini dilakukan agar seluruh agenda KBN 2023 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
“Kita boleh berencana, tetapi semua kan Allah yang mengatur. Jadi kita laksanakan sholat ini dengan harapan mudah-mudahan semua kegiatan berjalan lancar,” ujarnya.
Usai sholat berjamaah, Agus Salim melakukan briefing kepada seluruh panitia. Ia ingin memastikan seluruh tamu maupun peserta KBN nanti terlayani dengan baik.
“Kita juga akan lakukan rapat evaluasi setiap hari. Kita akan bahas rencana kegiatan besok harinya, dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan,” ungkapnya.
Sebagai permulaan, pihak panitia akan melakukan simulasi kepada peserta dari Kwarcab Kalsel. Mereka diagendakan datang lebih dahulu dari peserta luar daerah.
“Dari cabang datang besok (8 Juli 2023). Kita simulasikan semua. Mulai proses penjemputan hingga pelayanan lainnya. Kita akan minta masukan dari mereka, terkait pelayanan yang kami berikan,” terangnya.
Seperti diketahui KBN 2023 di Kalsel dijadwalkan mulai pada 10 Juli 2023. Pembukaan akan berlangsung di Kiram Park, Kabupaten Banjar, pada malam harinya, dengan dipimpin oleh Ketua Kwarnas Kak Komjen Pol (Purn) Budi Wasesa. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Tenaga kesehatan (nakes) seperti dokter, perawat hingga bidan di Kalimantan Selatan (Kalsel) dibekali ilmu dalam menekan angka kematian saat kelahiran bayi, atau stabilisasi neonatus.
Hal ini terlihat dari kegiatan Pelatihan Stabilisasi Neonatus yang dihelat di RSD Idaman Banjarbaru, dari 7 – 8 Juli 2023.
“Perlu disadari bahwa keberhasilan dalam menurunkan angka kematian (kelahiran bayi) itu perlu ada kerja sama yang baik dan benar antara perawat, bidan dan juga dokter,” ujar Ketua Umum Perkumpulan Perinatologi Indonesia (Perinasia), dr. Setya Dewi Lusyati di Aula Lantai 4 RSD Idaman Banjarbaru, Jumat (7/7) pagi.
Diakui olehnya, dalam penerapan sehari-hari, instruksi penanganan yang dikeluarkan dokter masih belum dipahami oleh perawat. Imbasnya, dalam mempersepsikan instruksi dokter dalam penanganan bayi menjadi kurang tepat yang berdampak pada hasil penanganan.
“Jadi inilah mengapa Perinasia lebih banyak berkiprah dalam menguatkan kompetensi dari nakes yang non dokter, baik perawat dan bidan,” sambung dr. Setya.
Sementara itu, Ketua Perinasia Kalsel, dr. Pudji Andayani, menambahkan, RSD Idaman Banjarbaru ditunjuk langsung sebagai pusat pelatihan stabilisasi neonatus oleh Pengurus Pusat Perinasia. Di mana, perwakilan nakes dari berbagai daerah di Kalsel yang kasus kematian bayi tinggu didatangkan untuk mengikuti pelatihan ini.
“Tujuannya tak lain untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan bagi bayi. Mudah-mudahan nantinya penerapan ilmu dari fadilitator diterapkan di lapangan,” beber dr. Pudji.
Selain itu, Ketua Pelaksana Pelatihan Stabilisasi Neonatus, dr. Indra Widjaja Himawan menjelaskan, sebagian besar perwakilan nakes yang ikut serta pelatihan ini didominasi dari kabupaten di Banua Anam. Disusul dari Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Barito Kuala, dan rumah sakit swasta di Banjarbaru.
“Harapannya, wakil nakes yang ikut pelatihan ini memberikan ilmunya kepada teman-temannya,” lugasnya.
Terkait pelatihan ini, Direktur RSD Idaman Banjarbaru dr. Danny Indrawardhana mengaku bangga karena rumah sakit milik pemerintah kota Banjarbaru ini, mendapat kepercayaan dari pihak luar.
“Saya bangga dengan kegiatan ini. Karena tidak mudah mendapatkan kepercayaan dari organisasi profesional seperti Perinasia. Mereka sangat selektif, apalagi ini dari perinasia pusat,” ucapnya.
Ia juga berharap, dengan kegiatan ini, dapat membantu RSDI untuk terus maju dan menjadi pilihan utama masyarakat. (RILIS-RDM/RH)
BANJARBARU – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direkorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) kembali melakukan gerakan “Pembagian 10 juta Bendera Merah Putih” untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-78 pada 17 Agustus 2023.
Dirjen Polpum Kemendagri Bahtiar mengatakan, gerakan ini dapat menggalang partisipasi serta swadaya masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok, organisasi kemasyarakatan, partai politik, unsur pemerintahan dan swasta, dalam memperingati HUT Kemerdekaan Indonesia.
Gerakan ini mendapat dukungan penuh dari Pemprov Kalsel. Kepala Badan Kesbangpol Kalsel Heriansyah mengatakan, pihaknya sudah melakukan gerakan ini sejak 1 Juni 2023. Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila.
“Atas arahan pimpinan kita, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, kita sudah melakukan gerakan ini. Beliau (Gubernur) sangat komitmen terhadap wawasan kebangsaan, generasi muda dan merah putih,” papar Heriansyah saat menghadiri rakor virtual bersama Dirjen Polpum Kemendagri secara virtual, di Command Center Setdaprov Kalsel, Jumat (7/7).
Sebagian wilayah Kalsel, lanjut Heriansyah, sudah mulai melakukan gerakan pembagian bendera ini. Kota Banjarmasin sejak 1 Juni lalu bahkan sudah mencanangkan setiap kelurahan wajib memiliki satu “Kampung Merah Putih”.
“Mereka (Pemko Banjarmasin) juga sudah membagikan lebih dari sepuluh ribu bendera di wilayah mereka,” ungkapnya.
Sementara di Kabupaten Tanah Bumbu, gerakan akan dilakukan mulai 1 Agustus 2023 dengan memasang 5.000 bendera di sepanjang median jalan.
“Kurang lebih 5 kilometer jalan nanti akan dipasangi bendera disana,” terangnya.
Heriansyah juga memastikan seluruh lembaga pemerintahan maupun swasta akan turut melakukan gerakan ini.
“Ini wujud komitmen kita untuk meningkatakn semangat nasionalisme di Kalsel,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menggelar Rapat Paripurna, Perihal Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Suasana Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin
Kepada sejumlah wartawan, Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, mengatakan, Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Banjarmasin ini sangat penting disampaikan kembali, untuk mengetahui dan pengawasan para anggota Dewan dalam realisasi serta evaluasi pembangunan di kota seribu sungai.
Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali
” Kita mengingatkan dan mengkritisi PAD kota, sedangkankan anggaran belanja tinggi yaitu 90 persen,” ucapnya.
Disampaikan Matnor, melalui Rapat Paripurna ini, masing-masing delapan fraksi sepakat menyetujui dan menyampaikan pendapat terhadap Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022. Ia berharap ke depan dapat terpenuhi lagi optimalisasi untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ada beberapa catatan yang perlu disempurnakan oleh Pemko nantinya,” ucap politisi Golkar DPRD Banjarmasin.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor, mengatakan, dengan adanya berbagai saran dan masukan pemasukan kas daerah, seperti retribusi yang hanya terealisasi rata-rata 66 persen, kemudian evaluasi terhadap temuan BPK diantaranya pendataan aset serta tagihan pasar, akan diperbaiki ke depannya, agar tercipta pembangunan di kota ini yang lebih baik lagi.
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Arifin Noor
“Kita saling bersinergi dalam membangun kota,” tutupnya
Untuk diketahui, rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor didampingi Wakilnya Tugiatno. Dihadiri Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor, Sekdako Ikhsan Budiman, beserta kalangan legislatif dan eksekutif, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin, pada Kamis (7/7). (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kementerian Pemuda dan Olahraga memberikan bantuan, kepada Pemerintah Daerah termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan untuk upaya peningkatan Indek Pembangunan Pemuda (IPP).
Kepala Bidang Kemitraan Dalam Negeri Aset Kemitraan Pemuda Kemenpora Yustia Elita, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Rokhyatin Efendi, menjelaskan, salah satu dukungan dari Kemenpora, yaitu, adanya pelaksanaan Program Pertukaran Pemuda Antar Provinsi (PPAP) yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“PPAP ini dilaksanakan bertujuan untuk peningkatan IPP di daerah,” ungkap Yustia, di Banjarmasin, kepada sejumlah wartawan, baru baru tadi.
Menurut Yustia, ada lima domain strategi yang menjadi tugas peserta untuk meningkatkan Indek Pembangunan Pemuda tersebut, yaitu, Pendidikan, Kesejahteraan Kesehatan, Kesempatan Lapangan Kerja, Kepemimpinan, gender dan diskriminasi.
“Kementerian Pemuda dan Olahraga sampai saat ini, terus mendorong Pemerintah di daerah dalam hal peningkatan Indek Pembangunan Pemuda,” ucapnya.
Seperti di Provinsi Kalimantan Selatan ini, salah satu indikator masih rendahnya IPP, masih adanya pernikahan dini.
“Oleh karena itu, dengan adanya program PPAP dapat memberikan motivasi kepada generasi muda di daerah, untuk tidak melakukan pernikahan dini tersebut,” ujarnya.
Seperti diketahui, Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan program Pertukaran Pemuda Antar Povinsi (PPAP). Kegiatan akan berlangsung selama satu bulan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau yang diikuti oleh 70 orang peserta dari seluruh provinsi di Indonesia. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Guna memastikan penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pencipta arsip di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) berjalan dengan baik, tim Arsip Nasional Indonesia (ANRI) melakukan pengawasan pengelolaan kearsipan dilingkup pemerintah daerah di Kalsel.
Ketua Tim Pengawasan Kearsipan Daerah ANRI, Hastuti mengatakan, dalam pengawasan ini ada beberapa hal yang menjadi perhatian pihaknya diantaranya, aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip in-aktif dengan retensi minimal 10 tahun, pengelolaan arsip statis, dan sumber daya kearsipan yang meliputi SDM, pendanaan, pengorganisasian, dan sarana prasarana.
Suasana Kegiatan Tim ANRI di Depo Arsip Dispersip Kalsel di Banjarbaru
“Untuk lingkup Pemprov Kalsel sudah kami lakukan verifikasi kemarin. Verifikasi ini kita lakukan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Nilai OPD sangat membantu meningkatkan nilai pengelolaan kearsipan Pemprov Kalsel sebanyak 40 persen, dan 60 persennya nilai dari Dispersip Kalsel,” kata Hastuti, Kamis (6/7).
Dari hasil verifikasi yang dilakukan pihaknya kemarin terhadap Dispersip Kalsel dan sejumlah OPD, Hastuti mengungkapkan, secara keseluruhan terjadi peningkatan meskipun ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan.
“Alhamdulillah ada peningkatan, namun ada instrumen baru dari Kemen PAN-RB yang harus ditindak lanjuti, diantaranya harus mendaftarkan arsip yang memiliki memori politik bangsa ke ANRI yang nantinya bisa menjadi kolektif memori bangsa, kemudian harus ada wawancara lisan kepada tokoh atau sejarawan tertentu yang memiliki keterkaitan dengan kearsipan,” tutur Hastuti.
Dia pun berharap pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya lebih meningkat, mengingat saat ini tuntutan tentang penyelenggaraan kearsipan juga lebih banyak.
“Berdasarkan Peraturan ANRI, ada dua hal yang perlu diperhatikan yakni tentang administrasi dan pidana, untuk saat ini kita masih konsen di administrasi, jadi harus lengkap penyelenggaraan kearsipannya,” ujar Hastuti.
Lebih jauh dia menilai, Pemprov Kalsel saat ini sudah melaksanakan dengan baik apa yang diamanahkan dalam penyelenggaraan kearsipan yang baik.
“Pemprov Kalsel sudah menjalankan amanah penyelenggaraan kearsipan dengan baik, cuman ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan seperti indeks digitalisasi arsip yang berkaitan dengan implementasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI). Kita harapkan semuanya menggunakan aplikasi SRIKANDI dalam penyelenggaraan kearsipannya,” jelas Hastuti.
Sementara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Nurliani Dardie diwakili Kepala Bidang Pengelolaan Arsip, Depo Arsip Dispersip Kalsel, Riza Fahlevi mengatakan, kondisi kearsipan di Depo Arsip Kalsel sudah cukup baik.
“Sarana prasarana sudah kita lengkapi, kita juga sudah membangun gedung baru sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh ANRI. Selain itu kita juga mendapatkan tambahan SDM pejabat fungsional Arsiparis sebanyak 7 orang pada tahun lalu,” ujar Riza.
Dia pun berharap, hasil dari verifikasi pengawasan oleh ANRI ini dapat meningkatkan peringkat pengelolaan kearsipan di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Untuk saat ini kita berada di peringkat 10 dari seluruh provinsi di Indonesia. Kita juga sudah menyiapkan semua bahan yang menjadi indikator verifikasi ini. Melalui verifikasi ini, pengelolaan kearsipan Provinsi Kalsel kita targetkan bisa naik ke peringkat 7,” tukas Riza. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)
