BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia, Gabungan Istri Wakil Rakyat DPRD Banjarmasin, menggelar sosialisasi pencegahan sejak dini kanker serviks.
Foto bersama
Hal itu disampaikan, Wakil Ketua Gatriwara DPRD Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, kepada sejumlah wartawan, pada Selasa (7/2) usai menggelar acara di ruang Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin,
Ia menjelaskan, setiap bulan selalu digelar pertemuan rutin, biasanya ada pengajian dengan mengundang Ustadzah. Namun pada tanggal 4 Februari diperingati hari kanker sedunia, maka pihaknya mengisi dengan kegiatan sosialisasi mengenai pencegahan sejak dini kanker serviks.
“Melalui edukasi ini, para wanita sejak dini mengetahui gejala awal, agar segera mengobati,” katanya
Hal senada disampaikan, istri Sekretaris Dewan Banjarmasin Rita Mahanani, ia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, terkait kanker serviks, supaya dapat menyebarluaskan informasi yang diperoleh kepada masyarakat.
“Kami harapkan vaksin kanker serviks bisa segera terealisasi, terutama bagi anak sekolah berusia 9 – 14 tahun,” pintanya
Sementara itu, Narasumber dari Yayasan Kanker Indonesia Cabang Banjarmasin, Sintia Damayanti, menyampaikan, berdasarkan data tahun 2020, Negara Indonesia nomor 2 terbanyak dari kasus yang terserang penyakit kanker serviks, yaitu 89 kasus baru dan 57 wanita meninggal setiap harinya. Beberapa faktor resiko kanker serviks diantaranya, menikah dibawah dua puluh tahun, berganti pasangan seksual, memiliki riwayat infeksi di daerah kelamin, dan perempuan perokok aktif berisiko dua koma lima lebih besar dari perokok pasip satu koma empat.
BANJARBARU – Sukseskan program NIK sebagai NPWP, Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) hadir dalam sosialisasi pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang digelar secara tatap muka di Aula Aberani Sulaiman, Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Senin (6/2). Kegiatan yang dipimpin Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar dan Kepala Bakeuda Kalimantan Selatan Subhan Nor Yaumil ini, dihadiri seluruh kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai narasumber dalam kegiatan ini, Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Kalselteng, Lena Hayati.
Suasana sosialisasi pemadanan NIK-NPWP bagi ASN pemprov Kalsel
Lena mengatakan, bahwa DJP akan secara efektif dan menyeluruh menerapkan implementasi NIK menjadi NPWP mulai 1 Januari 2024.
“Seluruh wajib pajak diimbau untuk melakukan pemadanan NIK-NPWP melalui laman pajak.go.id, sehingga kedepannya wajib pajak dapat melakukan administrasi perpajakan hanya dengan menggunakan NIK,” ujar Lena.
Pada hari yang sama, dilakukan juga sosialisasi pemadanan NIK-NPWP dan pelaporan SPT Tahunan secara daring melalui Ruang Command Center Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diikuti oleh seratus Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam sosialisasi ini, Fungsional Penyuluh Pajak Kanwil DJP Kalselteng menjelaskan, bahwa integrasi NIK dan NPWP ini guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak, dalam menerima dan mengakses layanan perpajakan, memberikan kesetaraan, serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.
Dijelaskan pula bahwa dengan berlakunya kebijakan ini, tidak menjadikan seluruh masyarakat secara otomatis sebagai wajib pajak. Kewajiban perpajakan dikenakan kepada masyarakat yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Melalui sosialisasi ini, Kanwil DJP Kalselteng berharap para wajib pajak memahami dan melakukan pemadanan NIK-NPWP sebagai dukungan terhadap peraturan pajak terbaru ini.Pemadanan NIK-NPWP dan pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak secara mudah, cepat, tanpa harus ke kantor pajak. Yaitu dengan mengakses laman pajak.go.id. Apabila wajib pajak memiliki pertanyaan atau ingin berkonsultasi terkait perpajakan, dapat menghubungi layanan berbasis digital Kanwil DJP Kalselteng melalui Whatsapp pada nomor 081-1500-240 (Kantania). (DJPKalselteng-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan, memerlukan langkah konkret dalam wujud rencana aksi agar pelaksanaannya lebih terencana, terukur, dan tepat sasaran. Kesimpulan ini mengemuka pada High Level Meeting (HLM) atau pertemuan tingkat tinggi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se provinsi Kalimantan Selatan, disalah satu hotel berbintang di Banjatmasin, pada Selasa (7/2). Pertemuan ini dibuka langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.
Gubernur Kalsel dan KPw BI Kalsel menyaksikan penandatanganan MoU
Pertemuan TPID kali ini, mengangkat tema “Rencana Aksi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam kerangka Peta Jalan Pengendalian Inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan”. Fokus utama rapat koordinasi tingkat tinggi TPID kali ini, adalah mengesahkan rencana aksi pengendalian inflasi di Kalsel, dengan strategi 4K.
Gubernur Kalsel dan KPw BI Kalsel menyaksikan penandatanganan MoU
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, dalam sambutannya menegaskan, inflasi perlu dikendalikan guna menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat Kalsel. Apalagi akhir tahun lalu, Kotabaru, salah satu kota yang melakukan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), menjadi daerah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia, hingga di atas 8 persen.
“Oleh karena itu, pada hari ini, TPID Provinsi Kalsel bersama TPID kabupaten/kota se-Kalsel menyepakati Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Tahun 2023, supaya menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam upaya pengendalian inflasi di Kalsel,” sebut Gubernur yang biasa disapa Paman Birin tersebut.
Secara khusus, Paman Birin juga mengapresiasi upaya Bank Indonesia yang telah menyumbangkan pemikiran dan menginisiasi seluruh rangkaian proses penyusunan rencana aksi.
Sementara itu, dalam paparannya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu Pratomo menyampaikan, rencana aksi ini sejalan dengan kebutuhan dan kesimpulan yang mengemuka dari rangkaian rapat koordinasi TPID yang telah dilaksanakan sepanjang Januari 2023.
“Tentunya, rencana aksi ini dilandasi dengan kerangka 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif, serta menjadi bagian dari Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang telah bergulir sejak 2022,” tutur Wahyu.
Wahyu juga menyebut sinergi TPID yang terus diperkuat mulai membuahkan hasil. Berdasarkan data BPS, tingkat inflasi Kalsel pada Januari 2023 tercatat sebesar 0,15 persen, lebih rendah dibanding Desember 2022 maupun rata-rata historis tiga tahun terakhir.
“Dengan upaya ekstra dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, Bank Indonesia memperkirakan inflasi Kalsel pada tahun 2023 dan 2024 akan mengalami perlambatan dan berada pada kisaran sasaran yang ditetapkan,” tutup Wahyu.
Sebagai tanda sepakat dan kesiapan implementasi, rencana aksi tersebut kemudian ditandatangani 8 SKPD lingkup pemerintah provinsi Kalsel. Yakni Biro Perekonomian, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Prosesi penandatanganan kesepakatan rencana aksi tersebut disaksikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, serta dihadiri TPID dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Ke depannya, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dan sinergi degan pemerintah daerah dalam kerangka TPID dan GNPIP, untuk memastikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1 persen pada semester II 2023. (RIW/RDM/RH)
BANJARBARU – Untuk peningkatan optimalisasi pendapatan pajak daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) membuka ‘Warung PBB’ (Wadah Orang Bayar PBB) yang buka sejak Senin, (6/2) malam, berlokasi di halaman kantor BPPRD, di jalan Panglima Batur Nomor 3, Kota Banjarbaru.
Kepala BPPRD Kota Banjarbaru, Kemas Akhmad Rudi Indrajaya menyampaikan, pihaknya sengaja menyediakan ‘Warung PBB’ ini, untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan PBB nya, ketika tak memiliki waktu disiang hari.
Kepala BPPRD Banjarbaru, K. A. Rudi Indrajaya (kaos biru) bersama wajib pajak (memegang kertas)
“Keberadaan Warung PBB ini salah satu langkah kami untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Sehingga bagi mereka yang tidak bisa melakukan pembayaran PBB pada siang hari, malam kami juga buka pelayanan,” jelas Rudi, kepada Abdi Persada FM, Selasa (7/2).
Disampaikannya pula, Warung PBB yang khusus melayani pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini buka setiap hari, kecuali tanggal merah/hari libur.
“Pelayanan kami buka dari jam 20.00 hingga 22.00 WITA setiap malamnya. Selain dilayani oleh petugas dengan menggunakan mobil keliling, masyarakat sebagai wajib pajak juga kami suguhi minum gratis di warung ini,” tambah Rudi.
Ia berharap, dengan adanya layanan ‘Warung PBB’ ini, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk menjadi wajib pajak yang taat membayar pajaknya. Karena dengan taat bayar pajak, maka masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan kota ini. (RDM/RH)
BANJARMASIN – Tingginya harga daging ayam sampai saat di Kota Banjarmasin. Disebabkan, mahalnya harga pakan ternak ayam.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom Mustezar mengatakan, tingginya harga daging ayam saat ini di Kota Banjarmasin, disebabkan mahalnya harga pakan ternak ayam.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Ichrom Mustezar
“Karena harga pakan ternak ayam yang mahal tersebut, berimbas kepada tingginya harga daging ayam potong, sampai saat ini, di pasaran,” ungkap Tezar, kepada sejumlah wartawan, Selasa (7/2).
Oleh karena itu, lanjutnya, warga diminta untuk dapat mengkonsumsi makanan lain, selain daging ayam.
“Kami menghimbau, warga Kota Banjarmasin dapat beralih untuk mengkonsumsi dari daging ayam ke komoditas pangan lainnya,” ucap Tezar.
Tezar mengatakan, di Kota Banjarmasin tersedia beragam jenis lauk yang bisa dikonsumsi, oleh warga.
Sehingga, lanjutnya, warga memiliki banyak alternatif pilihan pangan mereka. Tidak tergantung pada daging ayam saja.
“Di pasar tradisional di Kota Banjarmasin, tersedia berbagai macam jenis ikan, yang bisa menjadi pilihan atau alternatif lain dari warga. Untuk memenuhi kebutuhan protein mereka,” ujar Tezar. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan berbagai inovasi layanan kesehatan pada tahun 2023.
Hal tersebut dilakukan selain untuk memberikan layanan prima bagi pelanggan, juga dalam rangka mencapai target pendapatan daerah sebesar Rp10 Miliar pada tahun 2023 ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Labkesda Kalsel sekaligus Kepala Seksi Mikrobiologi, Zainal Firdausy mengatakan ada beberapa inovasi yang dilaksanakan, seperti melakukan sistem jemput bola pengambilan sampel medik dan lingkungan.
“Layanan Labkes tidak terbatas pada on site saja, namun masyarakat yang tidak bisa langsung datang tetap akan dilayani dengan sistem jemput bola ini,” katanya kepada wartawan, Selasa (7/2).
Selain itu, lanjut Zainal, Labkesda Kalsel juga memiliki Layanan One Stop Health Centre, dimana layanan terpadu ini akan mempermudah masyarakat, mulai dari konsultasi gratis dokter, jenis pemeriksaan yang semakin lengkap yaitu pemeriksaan medik dan Medical Check Up (MCU) serta konsultasi hasil gratis.
“Kedepan, juga resep obat dari dokter spesialis, serta layanan apotik,” terangnya.
Di tahun 2023 ini, pihaknya juga melakukan optimalisasi Labkesda sebagai Laboratorium Rujukan TB Regional Kalimantan serta memaksimalkan layanan Mobil Analisis Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat (Monalisa).
Zainal menambahkan pihaknya juga menerima program Praktik Kerja Lapang (PKL), Magang, Penelitian untuk mahasiswa/mahasiswi yang ingin menerapkan apa yang mereka dapatkan di kampus secara langsung.
“Hal ini mengingat sarana dan prasana di Labkes cukup memadai,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rachmah Norlias kembali melaksanakan reses pada di Mesjid Muhammadiyah Sungai Miai Dalam, Senin (6/2).
Reses kali ini diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an dan ceramah agama. Peserta yang hadir didominasi oleh ibu-ibu warga Sungai Miai Dalam serta jamaah Majelis Muhammadiyah.
Suasana Reses Anggota DPRD Kalsel, Rachmah Norlias di Kawasan Sungai Miai Dalam Kecamatan Banjarmasin Utara
Dalam kegiatan tersebut, Rachmah menerima berbagai aspirasi dari masyarakat setempat, antara lain program bedah rumah untuk warga yang kurang mampu dan kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu, warga juga meminta adanya pelatihan untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Mereka minta adanya pelatihan-pelatihan untuk UMKM dalam rangka meningkatkan produk produk rumah tangga,” ungkapnya.
Rachmah menjelaskan berbagai aspirasi dalam kegiatan reses ini akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.
“Kalau memang masuk dalam ranah kota, pasti akan kami sampaikan ke Pemko Banjarmasin dan juga ke rekan-rekan kami yang ada di DPRD Kota Banjarmasin. Kalau aspirasi ini masuk wilayah provinsi, akan disampaikan melalui pokir di DPRD Kalsel,” jelasnya.
Rachmah berharap reses yang akan dilakukan selama sepekan kedepan di 16 titik ini bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya yakni Banjarmasin.
“Harapan saya semoga adanya reses ini disini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perekonomian supaya lebih maju, dan keamanan ketertiban lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
BANJAR – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Banjar tengah menjadi sorotan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar mencatat, sejak 1 Januari – 7 Februari 2023 DBD di Kabupaten Banjar sebanyak 43 kasus.
Di tahun 2022 lalu, Kabupaten Banjar bahkan menjadi wilayah tertinggi kasus DBD di Kalimantan Selatan dengan 228 kasus, disusul kota Banjabaru 140 kasus dan kabupaten Kotabaru dengan 139 kasus.
Meski belum ada pasien DBD yang meninggal di tahun 2023 ini, Kepala Dinkes Kabupaten Banjar, Yasna Khairina melalui Kepala Seksi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular (P2M), Mariana mengatakan, penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi ini justru malah terjadi di wilayah perkotaan.
Kasi P2M Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Mariana
“Seperti di kecamatan Martapura, Gambut dan Karang Intan,” ucapnya, Selasa (7/2).
Mariana menepis penyebab tingginya kasus DBD akibat banjir. Menurutnya, DBD disebabkan oleh munculnya sarang nyamuk di genangan air di lingkungan.
“Biasanya terbentuk di talang air, ban bekas, kaleng atau botol bekas, pelepah daun, hingga lubang pohon,” paparnya.
Fogging (pengasapan) sarang nyamuk disalah satu perumahan di Kabupaten Banjar
Pentingnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan munculnya jentik nyamuk di genangan air itu, menurut Mariana, sangat diperlukan. Sebab itu sosialisasi ke Puskesmas, Kelurahan hingga ke tingkat RT pun sudah dilakukannya.
“Untuk jadwalnya sendiri memang setiap bulan bahkan setiap pekan dan itu juga dikontrol terus oleh Puskesmas setempat,” bebernya.
Sekolah juga menjadi sasaran utama sosialisasi pencegahan jentik nyamuk. Apalagi, DBD umumnya menyerang anak berusia kurang dari 15 tahun.
“Kebetulan nanti kita juga akan ada program kecacingan Februari ini, jadi akan kita sosialisasikan sekalian tentang DBD ini,” tutupnya. (SYA/RDM/RH)
BANJARBARU – Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Kapolda Kalsel) Irjen Pol Andi Rian Djajadi, memimpin upacara pembukaan Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2023 di Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Polda Kalsel, Banjarbaru, Selasa (7/2).
Membacakan amanat Kalemdiklat Polri Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, Kapolda Kalsel mengucapkan selamat atas keberhasilan para peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan ditetapkan menjadi peserta didik pada program pendidikan pembentukan Bintara Polri gelombang I T.A 2023
“Selamat datang di lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, tempat para siswa sekalian akan dididik, ditempa dan dilatih untuk menjadi insan Tribrata yang profesional, bermoral serta memiliki mental dan integritas yang baik,” ucapnya.
Diktuk Bintara Polri tahun 2023 akan dilaksanakan sebanyak 2 gelombang yang masing-masing gelombang menjalani pendidikan selama 5 bulan.
Gelombang pertama yang dibuka pada hari ini diselenggarakan secara serentak di Sepolwan, Pusdik Brimob, dan Pusdik Polair Lemdiklat Polri, serta 31 sekolah polisi negara Polda dengan jumlah peserta didik sebanyak 9.112 orang. Di SPN Polda Kalsel, jumlah peserta yang mengikuti Diktuk sebanyak 268 orang Bintara tugas umum.
“Saya harap seluruh peserta menjalani Diktuk dengan maksimal, sebab kemampuan dan perilaku para Bintara di lapangan akan menentukan wajah Polri dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada polisinya,” tuturnya. (SYA/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Sebanyak 75 persen penduduk di Desa Api-Api, Kusan Tengah, Tanah Bumbu, berprofesi sebagai petani. Sayang, puluhan hektare lahan persawahan saat ini tak tergarap dengan baik (tidur). Apabila dibiarkan, maka inflasi beras lokal bakal meluas.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, saat menyerap aspirasi sejumlah warga di Kecamatan Kusan Hilir dan Tengah, Minggu (5/2) sore, menyebutkan, dari hasil rilis resmi data Badan Pusat Statistik (BPS) daerah Kalsel yang mengalami inflasi beras selain Tanjung (Tabalong) adalah Kotabaru.
“Di Banjarmasin saja, saya sebutkan mayang itu tembus Rp16 ribu. Bahkan, pedagang berani menaikan harga hingga Rp18 ribu. Sehingga, perlu keseriusan Dinas Pertanian untuk melakukan pengendalian ini,” ungkap legislatif dari Dapil VI Tanbu dan Kotabaru.
Ia juga mendorong agar sektor pertanian di Tanah Bumbu terutama wilayah penghasil beras yakni Kecamatan Kusan Hilir dan Tengah, dapat terus mempertahankan. Mengingat, saat ini harga beras dibeberapa daerah mengalami kenaikan secara drastis.
“Maka dari itu, beras lokal harus tetap menjadi yang utama. Agar impor beras tidak terjadi, karena bagaimana pun beras Banjar (lokal) tetap nomor satu serta enak dikonsumsi,” papar Paman Yani (sapaan akrab) yang juga membidangi ekonomi dan keuangan di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Selian itu, wilayah yang sektor mata pencaharian utamanya dari hasil bertani di Tanah Bumbu juga terdapat di Desa Pakatellu.
“Apabila ada yang menginginkan adanya jalan usaha tani dan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sesuai dengan keuangan daerah. Tentu, ini harus didukung karena kita telah dipilih dari rakyat untuk rakyat,” beber politisi dari partai berlambang, beringin (Golkar) itu.
Tercatat desa seperti Api-Api dan Pakatellu diketahui memang mayoritas petani. Akan tetapi, 25 persen masih memilih untuk berkebun dan 5 persennya lagi adalah nelayan.
Warga Pakatellu saat mengikuti kegiatan reses bersama Paman Yani
“Makanya, apabila akan ada lagi Musrenbang. Saya harap bisa dilibatkan agar aspirasi yang disampaikan bisa terealisasi. Karena, sektor pertanian seperti beras itu sangat penting. Tentu ini juga merupakan langkah agar inflasi tidak terjadi serta harus bisa dikendalikan termasuk komoditi lainnya,” ucapnya.
Soal lahan tidur, dirinya berharap, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui dinas pertanian bisa memberikan perhatian atas dampak ini. Pasalnya, sektor pertanian sangat penting bagi keberlangsungan hidup.
“Harusnya diperhatikan, karena ini kewenangan Pemkab Tanbu. Maka dari itu Kades juga ikut menyuarakan dan tentu saya juga ikut mendorong agar lahan persawahan yang puluhan hektar tertidur bisa dibangkitkan lagi. Sebenarnya tidak untuk kita tetapi sebagai masa depan semuanya,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Desa Api-Api, Husnul Huluki, menuturkan, pihaknya terus berbenah dan mencari cara agar komoditi beras di wilayahnya tetap surplus.
“Malah berharap komoditi yang kami tanam ke depan tak hanya bisa dijual di pasar tradisional melainkan dapat diperdagangkan di retail modern. Jangan hanya beras luar saja tetapi khas lokal diutamakan,” harapnya.
M Yani Helmi (tengah) saat befoto bersama warga didampingi Kades Api-Api, Husnul Huluki (kiri-batik) di depan balai desa.
Namun, ia menuturkan, saat ini aliran drainase persawahan mulai tertata dengan baik. Hanya saja harus dilakukan pelaksanaan yang baik agar tak terjadi kesalahan. Termasuk mengalami kerusakan dan serangan tungro.
“Apabila berhasil perekonomian warga berjalan baik dan padi kami pun dapat meningkatkan kesejahteraan,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
