Wali Kota Banjarbaru Resmikan Kantor Kas Bank Kalsel Pasar Bauntung

BANJARBARU – Untuk mempermudah para pedagang, Pasar Bauntung Kota Banjarbaru memiliki sejumlah pelayanan hasil kerjasama dengan berbagai instansi, salah satunya adalah Kantor Kas Bank Kalsel yang terletak di sisi kanan jalur pintu masuk kedalam pasar Bauntung. Kantor kas Bank Kalsel diharapkan dapat mempermudah Bank Kalsel dalam memberikan kredit usaha rakyat (KUR) kepada para pedagang di pasar Bauntung dengan jumlah lebih dari 1.200 pedagang.

Kantor Kas Bank Kalsel tersebut diresmikan langsung oleh Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin pada senin (26/9), didampingi oleh Direktur bisnis Bank Kalsel Fahruddin, Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru Abdul Basid, beserta sejumlah para pedagang di pasar Bauntung Kota Banjarbaru.

Dalam sambutannya Wali Kota Banjarbaru Aditya menyampaikan, dengan adanya kantor Kas Bank Kalsel Pasar Bauntung diharapkan akan mempermudah dalam memberikan pelayanan yang lebih refresentatif, sehingga dapat mengoptimalkan operasional dan akan menambah kenyamanan nasabah serta dapat meningkatkan pelayanan.

“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Banjarbaru mengucapkan selamat kepada Bank Kalsel, atas dibuka dan diresmikannya kantor Kas Pasar Bauntung Bank Kalsel pada hari ini,” Ucap Aditya.

Aditya menambah kan, pihaknya mengharapkan dengan di bukanya kantor Kas Bank Kalsel Pasar Bauntung ini, akan semakin mempermudah dan semakin memperdekat akses masyarakat, khususnya pedagang untuk mendapatkan pelayanan perbankan oleh Bank Kalsel. Khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk para pedagang di pasar ini.

“Jumlah pedagang di pasar Bauntung Kota Banjarbaru ini berjumlah kurang lebih 1.200 pedagang, dari jumlah itu baru 200 pedagang yang mempunyai rekening bank Kalsel, dan hanya 50 pedagang saja yang aktif melakukan transaksi,” lanjut Aditya.

Sementara itu, Direktur bisnis Bank Kalsel Fahruddin menyampaikan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Banjarbaru, dikarenakan telah mengizinkan Bank Kalsel untuk membuka kantor kas di Pasar Bauntung, dan memberikan lokasi yang sangat strategis di area pintu masuk pasar Bauntung.

“Dengan adanya kantor kas bank Kalsel di pasar Bauntung, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang lebih optimal, Kantor Kas Pasar Bauntung Bank Kalsel Cabang Banjarbaru ini juga akan menyediakan layanan pemasaran, sehingga para pedagang di pasar Bauntung bisa melakukan pinjaman,” tutup Fahruddin. (MRF/RDM/RH)

Pertama Kali di Indonesia, Geospasial Banua Award 2022 Sukses Digelar

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) sukses menggelar penghargaan Geospasial Banua Award 2022 yang acara puncaknya berlangsung, pada Jumat (23/9), di hotel berbintang di kota Banjarmasin.

Geospasial Banua Award ini merupakan adopsi dari Bhumandala Award oleh Badan Informasi Geospasial (BIG), dan satu-satunya penghargaan di tingkat daerah se Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Geospasial Banua Award terbagi menjadi dua kategori, yakni SKPD lingkup Pemprov Kalsel dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan data simpul jaringan terbaik.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap usaha SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung jaringan informasi geospasial daerah.

“Serta mewujudkan sistem satu data pembangunan Kalsel yang berkualitas dan terintegrasi,” terangnya.

Adanya penghargaan ini diharapkannya juga dapat memberikan dorongan yang lebih masif dari SKPD dan Pemkab/ko dalam meningkatkan kinerja simpul jaringan informasi geospasial dan mendukung percepatan Satu Data Banua.

“Saya mewakili Gubernur Kalsel, mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas partisipasi peserta dalam penghargaan Geospasial Banua Award 2022 ini,” ucapnya.

Ketua Pelaksana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor mengungkapkan, tujuan utama pemberian penghargaan ini agar meningkatkan kesadaran Pemkab/ko terhadap pentingnya informasi geospasial dalam mewujudkan pembangunan efektif dan efisien.

Kepala Bappeda Kalsel, Ariadi Noor

Demikian pula SKPD Pemprov Kalsel. Menurut Ariadi, keterlibatan SKPD dalam melalukan integrasi holistik, integratif dan tematik spasial.

“Jadi dengan informasi geospasial yang akurat, tidak ada lagi tumpang tindih lahan dan akurasi pembangunan juga lebih terjamin,” jelasnya.

Meski belum dapat dikatakan maksimal, melalui penghargaan ini, Ariadi menilai adanya peningkatan informasi geospasial yang terjadi, baik di tingkat daerah maupun SKPD.

“Karena mereka kan juga masih dalam tahap pemula. Tapi ini awal yang baik untuk memotivasi mereka untuk mencapai level yang lebih optimal,” ucapnya.

Dalam penghargaan Geospasial Banua Award 2022, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kalsel berhasil meraih juara dalam kategori SKPD Pemprov Kalsel terbaik, sedangkan dalam kategori Pemkab/kota terbaik dimenangkan oleh Kabupaten Tabalong. (SYA/RDM/RH)

Serapan Kas Daerah di Tanbu Hanya Terealisasi 11 Persen, PAP Jadi Andalan

TANAH BUMBU – Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar menyebut, dana bagi hasil pusat lebih besar ketimbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata kontribusi serapannya di Bumi Bersujud hanya mampu terealisasi 10-11 persen.

Oleh sebab itu, dana bagi dari hasil dari Pemprov Kalsel cukup memberikan andil besar terhadap kas daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

“Tentu bisa lebih berkontribusi terhadap PAD di Tanbu,” ujarnya, di ruang rapat Bersujud I Setdakab Tanbu, Jumat (24/9) sore.

Sehingga, menurutnya, perlu ada suntikan baru untuk penerimaan kas daerah. Selain itu, potensi seperti Bagi Hasil (PBH) dari Pajak Air Permukaan (PAP) diakui cukup menjanjikan bagi pemda.

“Ini kan sudah diatur ke dalam peraturan Gubernur Kalsel. Semoga lancar, apabila terealisasi potensinya besar,” harapnya.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menjelaskan, dengan adanya dukungan dari Bupati dan Pemkab Tanbu secara penuh dapat memberikan kontribusi tambahan terhadap kas daerah.

“Kami juga sangat berterima kasih atas dukungan penuh Bupati, Sekdakab beserta Bapenda. Semoga kerjasama ini dapat mendorong lebih baik lagi soal PAD di Tanbu,” papar politisi Golkar itu.

Sebagai perwujudannya, Komisi II DPRD Kalsel dan Pemerintah Provinsi akan terus bersinergi serta berkolaborasi seiring kebangkitan perekonomian di provinsi ini mulai berangsur pulih.

“Tentu dukungan turut mengalir. Kita akan terus optimalkan PAP, tak hanya bagi Pemprov saja Pemkab pun diuntungkan,” tuntasnya. (RHS/RDM/RH)

PAP Terus Digenjot, Perusahaan di Tanbu Dikumpulkan

TANAH BUMBU – Dari sekian banyak jenis pajak daerah, Air Permukaan (PAP) terus digenjot. Kali ini, legislatif dan eksekutif di tingkat Provinsi Kalsel dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) turut berkolaborasi untuk mengoptimalkan penerimaan itu.

“Menindaklanjuti hasil kegiatan sebelumnya pada 28 hingga 29 Oktober 2021 lalu dan telah disetujui Badan Keuangan Daerah Kalsel, terbukti kali ini bisa terlaksana dan diharapkan dapat memaksimalkan PAD melalui PAP atas inisiasi yang saya usulkan,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, kepada awak media, usai menjadi narasumber dalam koordinasi perpajakan daerah terkait Pajak Air Permukaan (PAP), di ruang rapat Bersujud I Setdakab Tanbu, Jumat (23/9) sore.

Wakil Ketua Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan ini, membeberkan, dari inisiasinya tersebut, Tanbu menjadi pilot project penyelenggaraan rakoor perpajakan daerah terkait PAP antara legislatif, Pemprov dan Pemkab beserta seluruh perusahaan di Kabupaten Tanbu.

“Karenanya tentu apabila keinginan dari
Pemerintah daerah sudah tersampaikan dengan baik tentunya optimis akan ada respon positif dari pelaku usaha tersebut,” ucapnya.

Dari terbentuknya tim teknis, ia berharap, penerimaan PAP di Kalsel terkhusus Tanbu dapat lebih optimal. Bahkan, mampu memberikan dampak positif kepada penerimaan.

“Kalau memungkinkan satu bulan, dua kabupaten sehingga pekerjaan ini cepat selesai. Karena sosialisasi tanpa kita dorong nanti lamban lagi. Terlebih, tadi Bupati Zairullah bersama jajarannya seperti Sekdakab dan Bapenda juga sangat mengapresiasi sekali. Terlebih, mendukung akan adanya hal tersebut,” jelasnya.

Idealnya, menurut politisi partai Golkar ini, pengumpulan awak perusahaan dapat dilakukan satu kali dalam sebulan supaya capaian penerimaan PAP berjalan maksimal.

“Waktu terakhir rapat bersama tim teknis dan berdasarkan usulan saya di DPRD Komisi II Kalsel tentu tak hanya di Tanbu saja melainkan juga akan melakukan ini di setiap kabupaten/kota,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Tanah Bumbu, Zairullah Azhar, mengatakan, potensi Pajak Air Permukaan di wilayahnya memang cukup menjanjikan. Apalagi sebagai penerimaan kas daerah.

“Kita ketahui perusahaan tambang dan perkebunan cukup banyak apalagi sudah ada peraturan resmi terkait penerimaan ini,” bebernya.

Namun, menurut dia, pendapatan kas daerah seharusnya dapat lebih berkontribusi dibandingkan bagi hasil dana transfer dari pusat.

“Kontribusi daerah harus ditingkatkan. Kalau PAP ini masuk, tentu sangat luar biasa lagi menjadi penerimaan kas daerah,” tuturnya.

Dari hasil pembagian, Zairullah, mengganggap penerimaan ini cukup memberikan dampak positif terhadap Kabupaten Tanah Bumbu.

“Kan 50-50, apabila 100 persen maka pembagiannya sama,” tutupnya. (RHS/RDM/RH)

PPN Pekalongan Gelar Sosialisasi Penerbitan SKKP di UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin

BANJARMASIN – Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Pekalongan memberikan Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikan (SKKP) di Provinsi Kalimantan Selatan. Sosialisasi dilaksanakan di Balai Pertemuan Nelayan UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin, Jumat (23/9).

Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Kartono mengatakan, pihaknya dari PPN Pekalongan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan, Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.

Kepala PNN Pekalongan Ditjen Kementerian Kelautan dan Perikanan Kartono

“Tujuan dari sosialisasi ini, agar pengusaha perikanan, para pemilik kapal mengetahui dengan jelas mengenai persyaratan penerbitan sertifikat kelaikan kapal perikanan,” ungkapnya.

Agar, lanjut Kartono, pada pengajuan permohonan tidak mengalami hambatan serta kendala.

“Dengan lengkap persyaratan oleh pemohon, akan sertifikat tersebut semakin cepat diterbitkan,” jelasnya.

Pengajuan permohonan sertifikat kelaikan kapal perikanan dapat melalui, petugas pelabuhan perikanan setempat, seperti UPTD, UPT Pusat terutama di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

Sementara itu, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel Fajar Priyo Pramono mengatakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan tentunya menyambut gembira, adanya kerjasama dengan Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan.

“Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan ini merupakan pembina pelabuhan perikanan yang ada di provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Fajar.

Dengan adanya sosialisasi penerbitan sertifikat kelaikan kapal ini, menurutnya maka pengetahuan para nelayan dan pemilik kapal akan semakin teredukasi dalam pengurusan sertifikat kelaikan kapal nelayan tersebut.

“Kami berharap dengan tertib administrasi tersebut, maka para nelayan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berusaha dengan nyaman, serta tenang dalam bekerja,” ujar Fajar.

Pada acara Sosialisasi Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan ini, Kepala UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Nurbani Yusuf, Kasi Tata Operasional UPT Pelabuhan Perikanan Banjarmasin Akhmad Jaki, perwakilan UPT Pelabuhan Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan, pengusaha perikanan, pemilik kapal nelayan, serta lainnya. (SRI/RDM/RH)

Masyarakat Kalsel Diharapkan Dukung UMKM Banua

BANJARBARU – Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang sangat penting dalam sektor pembangunan perekonomian, dikarenakan meskipun Kalsel dilanda Pandemi COVID-19 hampir 2 tahun lama, produk UMKM terus berkembang di era globalisasi. Bahkan, produk UMKM dapat bersaing dengan produk-produk kelas atas dikarenakan banyaknya peminat.

Hal ini disampaikan, Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno, saat membuka Pameran/Bazaar UMKM dalam rangka memperingati Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) tahun 2022, di Gedung Arsip Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Kalsel, pada Jum’at (23/9) sore.

Pameran produk UMKM di Kanwil BPN Kalsel

Suparno menyampaikan, masyarakat Kalsel diharapkan dapat memandang produk-produk lokal, sehingga hasil produksi UMKM sebagai produk yang harus terus didukung perkembangannya. Dukungan terhadap UMKM yakni dengan cara melaksanakan kegiatan Bazaar/Pameran, agar masyarakat dapat mengetahui apa saja produk UMKM banua Kalsel.

“Bazaar/Pameran merupakan salah satu sarana yang sangat tepat untuk memperkenalkan produk UMKM kepada Masyarakat luas, ” ucap Suparno.

Ditambahkannya, pelaku UMKM diharapkan dapat memasarkan produk mereka dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, apalagi di Era Digitalisasi seperti sekarang ini, pemasaran produk UMKM dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif.

“Sektor UMKM adalah salah satu penopang utama perekonomian, sehingga sudah sewajarnya kita mendukung produk UMKM banua,” tutup Suparno.

Seperti diketahui, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalsel menggelar pameran/ Bazaar dalam rangka memperingati hari agraria dan tata ruang Nasional (Hantaru) tahun 2022, yang berlokasi di gedung Arsip BPN Kalsel di Kelurahan Komet Kota Banjarbaru. Bazaar ini akan berlangsung selama 2 hari, 23 – 24 September 2022. Pada Bazaar tersebut, banyak UMKM yang menampilkan produk-produk mereka, seperti kerajian produk tas dari anyaman purun, dan beragam kuliner olahan yang sering dijumpai seperti pentol kuah, sosis dan lainnya. (MRF/RDM/RH)

Pelayanan Samsat di Plaza Pelayanan Publik Gambut, Masih Dikoordinasikan dengan Pemkab Banjar

BANJAR – Pemerintah Kabupaten Banjar telah meresmikan Plaza Pelayanan Publik (PPP) Kecamatan Gambut pada Rabu (21/9), peresmian PPP Kecamatan Gambut dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Banjar Saidi Mansyur. Baru dua hari dibuka, PPP Kecamatan Gambut baru memiliki 2 Pelayanan, yakni Pelayanan Kependudukan dan Pelayanan Perizinan. Untuk meramaikan pelayanan yang ada di PPP Kecamatan Gambut, Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Martapura pun, berencana melakukan kerjasama bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar.

Kepada Abdi Persada FM Kepala UPPD Samsat Martapura Zulkifli, pada Jum’at (23/9) menyampaikan, terkait rencana pihaknya yang ingin membuka pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan dan Online, masih terus dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Banjar, karena pengelolaan Plaza Pelayanan Publik (PPP) Kecamatan Gambut, sepenuhnya berada pada Pemkab Banjar, oleh karena itu pihaknya akan menunggu kebijakan Pemkab Banjar, terkait kerjasama ini.

“Pengelolaan Plaza Pelayanan Publik Kecamatan Gambut, merupakan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Banjar, sehingga dengan dibukanya Pelayanan Publik tersebut, pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah Kabupaten Banjar, untuk ikut membuka pelayanan Pembayaran Kendaraan Bermotor tahunan dan Online, di tempat Pelayanan Publik,” ungkap Zulkifli.

Ditambahkannya, lebih dari 20 Kecamatan berada di wilayah kabupaten Banjar. Dan untuk meningkatkan capaian pendapatan, pihaknya akan terus memperbanyak Unit pelayanan, untuk dapat menjangkau semua Kecamatan di Kabupaten Banjar, Seperti menambah jadwal pelayanan Samsat Keliling (Samkel) dan Pelayanan di Plaza Pelayanan Publik (PPP).

“Saat ini kami mempunyai 4 pelayanan, yakni Samsat Keliling (Samkel), pelayanan yang terletak di Mall Pelayanan Publik (MPP) Barokah Martapura, serta Pelayanan di Plaza Pelayanan Publik (PPP) Kecamatan Simpang Empat, dan rencana pembukaan pelayanan di Plaza Pelayanan Publik (PPP) Kecamatan Gambut,” tutup Zulkifli. (MRF/RDM/RH)

Pemprov Kalsel Apresiasi Pameran/Bazaar UMKM Dalam Rangka HANTARU 2022

BANJARBARU – Kegiatan Bazaar yang dilaksanakan Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Regional Kalsel di Gedung Arsip BPN Kalsel, dilaksanakan pada Jum’at (23/9) sore. Selain diikuti oleh puluhan UMKM banua, Bazaar juga diikuti oleh perwakilan UPT – UPT Kanwil BPN se – Kalsel.

Dalam sambutan Gubernur Kalsel yang dibacakan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, mengapresiasi atas diadakannya Pameran/ Bazaar UMKM Hantaru tahun 2022. Kegiatan positif ini diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan usaha UMKM di Kalsel. UMKM memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, sehingga kegiatan positif ini harus terus dilestarikan.

“Sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), menjadi salah satu pilar utama, pembangunan ekonomi di Kalimantan Selatan. Sehingga masyarakat diharapkan, dapat memandang produk-produk lokal, untuk mendukung perkembangan produk UMKM, ” ungkap Suparno.

Melanjutkan Sambutan Gubernur Kalsel, Suparno menyampaikan, UMKM memegang peranan penting pertumbuhan ekonomi daerah di Kalsel, perkembangan UMKM merupakan penggerak utama sektor nyata yang memiliki pengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi suatu Daerah.

“Itu menjadi alasan kuat UMKM selalu bertahan dari tahun ke tahun,” tutupnya.

Untuk diketahui, selain dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel Suparno, Pameran/Bazaar Hantaru 2022 juga dihadiri seluruh petinggi Badan Pertanahan Nasional (BPN) se – Kalsel. (MRF/RDM/RH)

DPRD Banjarmasin Inginkan Budaya Literasi Terus Berkembang

BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banjarmasin, menginginkan budaya literasi akan terus berkembang, ditengah canggihnya kemajuan teknologi.

Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin, kepada wartawan, baru baru tadi menjelaskan, kalangan legislatif mengajukan Raperda Inisiatif salah satunya tentang Peningkatan Budaya Literasi dan telah disetujui Pemerintah Kota, dengan harapan regenerasi memiliki kegemaran membaca, menulis,dan menghitung, yaitu memanfaatkan fasilitas seperti perpustakaan.

“Mari semarakkan gemar baca, nulis, dan menghitung,” katanya

Yamin menyampaikan, kehadiran Raperda ini menjadi dasar untuk mewujudkan sarana perpustakaan yang lebih bagus lagi sebagai tempat membaca, menulis, dan menghitung
bagi anak-anak, karena masih minim, otomatis terjadi penurunan minat baca, dan menulis.

“Kami ingin anak-anak di kota ini, tidak disibukkan sehari-harinya permainan game online, maka penting dibuatkan aturan,” ucap Politisi Gerindra Kota Banjarmasin.

Lebih lanjut Yamin menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan, sebagai dasar untuk dibuat Perda tentang Peningkatan Budaya Literasi di Kota Banjarmasin. Dengan demikian Perda nomor 23 tahun 2014 tentang Perpustakaan Daerah Kota Banjarmasin, belum mengatur terkait akselarasi budaya literasi.

“Kita bentuk aturan khusus, agar indeks pembangunan literasi semakin lebih baik,” tutupnya.

Untuk diketahui, literasi adalah adalah istilah umum yang merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. (NHF/RDM/RH)

Kunjungi BUMDes Terbaik di Kalsel Tahun 2022, Komisi I DPRD Kalsel Sarankan Hal Ini

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka monitoring Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Kamis (22/9).

Suasana Kunjungan Komisi I DPRD Kalsel ke Taman Wisata Laburan

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rachmah Norlias menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk melihat langsung Taman Wisata Laburan yang dikelola oleh BUMDes Maju Jaya dan pengaruhnya bagi perekonomian warga.

“BUMDes Maju Jaya ini merupakan pemenang BUMDes terbaik se-Kalsel Tahun 2022. Kalau dilihat, tempat wisata ini masih bisa dikembangkan mengingat luasan wilayah area dan spot-spot yang bagus untuk foto-foto,” katanya kepada wartawan, Jum’at (23/9).

Rachmah menyarankan Taman Wisata Laburan jni juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk studi kearifan lokal, sehingga ia berharap tempat ini bisa dijadikan tempat praktik-praktik pendidikan, seperti arena memanah dan lain sebagainya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan sebelumnya Komisi I DPRD Kalsel juga mengunjungi sejumlah BUMDes di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu.

“Setiap BUMDes memiliki keistimewaannya masing-masing, kalau di sini dengan desa wisatanya, kalau di Tanah Bumbu dengan kerja samanya dengan perusahaan tambang, begitu pula di BUMDes lainnya,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)

Exit mobile version