Tahun: 2022

KOTABARU – Festival Budaya Saijaan (FBS) 2022 di Kabupaten Kotabaru resmi dibuka, Rabu (1/6) malam. Kegiatan yang sekaligus juga sebagai tanda Hari Jadi kabupaten ke 72 ini mendapat perhatian lebih dari ribuan warga yang menonton pertunjukan tersebut meski sempat dilanda hujan deras.

Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutannya yang dibacakan Staff Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Setdaprov Kalsel Sulkan mengharapkan, kegiatan yang berlangsung hingga 10 Juni 2022 selain bakal membuka peluang ekonomi di Kalsel juga sebagai kebangkitan sektor pariwisata berskala nasional.

“Ini harus kita jadikan makna sebagai energi positif dalam mendorong, mewujudkan serta kemakmuran hingga kesejahteraan rakyat di Kalsel khususnya yang ada di Kotabaru ini,” ujarnya.

Dihadapan ribuan warga, Gubernur juga mengapresiasi terlaksananya kegiatan itu mengingat lebih dari dua tahun pertujukan tersebut baru bisa digelar seiring terkendalinya COVID-19.

“Kami menyambut baik komitmen Pemkab Kotabaru untuk memprioritaskan sektor pariwisata sebagai salah satu unggulan dan potensi daerah,” ucapnya.

Diakuinya, Kotabaru merupakan daerah yang memiliki kekayaan besar terhadap pemulihan perekonomian kerakyatan dengan memanfaatkan segudang keindahan alam.

“Secara administratif Kotabaru berbatasan langsung dengan Kaltim. Oleh karenanya, daerah ini memiliki potensi besar dalam membangun perekonomian baru, terlebih, seiring prediksi Bappenas RI dengan berpindahnya IKN maka salah satu daya tariknya adalah berbagai macam pilihan wisata disetiap lokasi,” paparnya.

Sementara itu Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alaydrus mengungkapkan, sejalan dengan rangkaian pemulihan ekonomi, kegiatan tersebut menjadi kebanggaan tersendiri. Yang mana, penyelenggaraannya masuk dalam deretan program dari pemerintah secara nasional.

“FBS ini akan terus kami dengungkan dalam kharisma event nusantara yang telah disusun. Bahkan, Pemkab Kotabaru patut berbangga dengan masuknya penyelenggaraan ini ke tingkat nasional,” ucapnya di atas panggung.

Didampingi Wakil Bupati Kotabaru Andy Rudi Latif, dirinya menyebut, pagelaran yang menghadirkan artis nasional dan sejumlah penggiat seni Kalimantan Selatan itu turut mendukung penuh agar wisata dapat kembali bangkit.

“Ini sangat luar biasa dan kami sangat berterima kasih atas semuanya termasuk kementerian serta seluruh warga yang turut mendukung dalam memajukan ekonomi di Kotabaru,” jelasnya.

Di lokasi stand UMKM, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi berpendapat dengan adanya Festival Budaya Saijaan (FBS) 2022 dipastikan dapat mendorong kebangkitan ekonomi menyusul banyaknya pilihan wisata di Kotabaru.

“Ini adalah suatu bentuk kebangkitan ekonomi. Selain itu, efektivitas pariwisatanya pun mampu terdorong positif dan ini salah satu keinginan bersama,” ungkapnya. (RHS/RDM/RH)

HULU SUNGAI SELATAN – Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) diresmikan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Selasa (31/5). Diharapkan kehadiran MPP ini dapat mempercepat pelayanan bagi masyarakat sekitar. Dengan adanya pelayanan terpadu melalui MPP, masyarakat tidak perlu menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk mengurus perizinan maupun administrasi.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengingatkan para jajarannya, untuk terus melakukan inovasi dan terobosan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Menurutnya pembangunan MPP kabupaten HSS dapat dijadikan momentum, untuk memotivasi penyelenggara layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik, mudah, cepat, aman, transparan, dan akuntabel. Disamping itu kami terus mendorong dan mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik kabupaten dan kota di wilayah Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga berkomitmen untuk terus memacu kabupaten dan kota untuk segera membangun MPP.

Sampai saat ini Kalimantan Selatan telah memiliki tiga MPP yaitu di Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo hadir secara virtual pada peresmian MPP Kabupaten HSS, Provinsi Kalimantan Selatan.

“Hari ini Deputi bidang Pelayanan Publik bersama jajaran Kementerian PANRB hadir untuk menyaksikan sekaligus meresmikan. Saya yakin Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya,” ucap Tjahjo Kumolo.

Gagasan utama MPP adalah memadukan berbagai layanan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, daerah, BUMN/D, dan swasta. Hadirnya MPP merupakan sebuah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berdampak pada percepatan dan pengintegrasian seluruh pelayanan, baik ditingkat provinsi Kalimantan Selatan maupun Kabupaten HSS.

Pembangunan MPP di daerah merupakan bagian dari tindak lanjut visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI dalam fokus reformasi birokrasi. Lahirnya MPP memberikan kecepatan proses perizinan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan perekonomian yang ada di daerah.

“Saya atas nama pemerintah pusat menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas lahirnya MPP Hulu Sungai Selatan. Jaga dan berikan layanan yang terbaik untuk masyarakat dengan ramah dan senyum, yang penting kecepatan sehingga masyarakat puas dengan kinerja aparatur sipil negara,” tambah Tjahjo.
.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Hulu Sungai Selatan Achmad Fikry menyampaikan, MPP HSS menjadi sebuah terobosan baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan MPP memberikan kecepatan pelayanan sekaligus untuk mengubah pola pikir ego antar-perangkat daerah.

“Pada era digitalisasi saat ini, memberikan pengaruh besar untuk menyinergikan program pemerintah, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” pungkasnya. (MenpanRB-RIW/RDM/RH)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperjuangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun 2022. Upaya ini diwujudkan dengan mendatangi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbud), Senin (30/5)

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Muhammad Lutfi Saipuddin mengatakan kedatangan pihaknya ke Kemdikbud RI untuk memperjuangkan DAK untuk SMA dan SMK di Kalsel. Selain itu, juga membicarakan isu yang berkembang pada saat dalam rapat terkait kondisi latar belakang pendidikan tenaga kerja di Kalsel yang masih sangat rendah.

“Tenaga kerja di Kalsel yang berlatar pendidikan Diploma dan S1 hanya 12 persen. Sedangkan sisanya sebesar 88 persen di tingkat pendidikan SD dan SMP. Hal ini tentu yang harus kita perjuangkan bahkan mungkin bisa menjadi sebuah revolusi pendidikan,” kata Lutfi.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel, Ariadi Noor berharap dalam bidang pendidikan ini, ada politik anggaran yang berpihak ke Kalsel untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru agar bisa lebih sukses lagi.

“Karena mau tidak mau suka tidak suka, Kalsel menjadi bagian dari pembangunan ibu kota baru itu. KAlau tidak dilakukan mulai sekarang saya rasa nanti masyarakat Kalsel hanya sebagai penonton saja bukan sebagai pelaku, karena memang daya saing pekerja kita lulusan kita masih rendah. sehingga kami berharap bagaimana pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan kalsel agar pembangunan IKN bisa lebih sukses lagi,” harapnya. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggali informasi terkait pengelolaan sarana dan prasarana air limbah pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Hasanuddin Murad menyampaikan kegiatan tersebut untuk memperbanyak materi terkait pengelolaan sarana dan prasarana air limbah sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Air Limbah di wilayah Kalsel.

“Pertama menyangkut masalah regulasi, kedua terkait substansi apa saja yang menjadi materi dalam rangka upaya kami memenuhi substansi yang akan dibuat dalam Peraturan Daerah,” katanya kepada wartawan, Selasa (31/5).

Hasanudin berharap ke depan, dengan adanya Perda tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat di Kalimantan Selatan terkait pentingnya upaya bersama dalam rangka menjaga lingkungan.

Untuk diketahui, rombongan Komisi III DPRD Kalsel yang didampingi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel diterima oleh Wakil Kepala Dinas PUP ESDM Kusno Wibowo beserta jajarannya, Senin (30/5). (NRH/RDM/RH)

JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan kerja ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk melakukan persiapan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2024 mendatang, Senin (30/5).

“Kunjungan kali ini dalam rangka silaturahmi sekaligus konsultasi terkait pelaksanaan pemilu serentak, yang rencananya akan dilaksanakan pada Februari tahun 2024 mendatang,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel Rachmah Norlias.

Politisi Partai Amanat Nasional tersebut juga mengungkapkan rasa optimisnya bahwa jumlah partisipasi pemilih di Pemilu nanti bisa meningkat, bahkan menyamai persentase pemilih nasional. Hal ini tentunya harus didukung dan kolaborasi semua stakeholder terkait.

“Pada pemilu yang lalu, persentase pemilih di Kalsel sudah mencapai 64 persen dari target yang di tetapkan pemerintah pusat sebesar 79 persen. Dengan kolaborasi semua stakeholder, kami optimis dapat meningkatkan jumlah partisipan untuk mendekati jumlah partisipasi pemilih nasional sekitar 81 persen,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPUD Kalsel Sarmuji disela-sela pertemuan mengatakan, ada kendala yang dihadapi KPU Kalsel saat ini, diantaranya perpindahan status Ibukota Provinsi Kalsel dari Banjarmasin ke Banjarbaru.

“Menurut aturan, kantor KPU Kalsel juga harus berada di ibukota provinsi, sementara saat ini kita tidak mempunyai kantor di Banjarbaru,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik menyatakan KPU RI siap membangun kantor KPU Kalsel, akan tetapi dalam hal ini akan lebih optimal apabila pemerintah daerah yang bersedia membangunkan gedung baru tersebut.

“Selain itu, menurut arahan Presiden, KPU diharapkan fokus pada elektoral proses, Kemendagri akan berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah untuk mensupport kebutuhan KPU di daerah, demi kelancaran gelaran pemilu di tahun 2024 mendatang, tambahnya.

Idham menambahkan Presiden RI juga berpesan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan cara melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat.

Selain DPRD Kalsel dan KPU Kalsel, pertemuan kali ini juga menghadirkan perwakilan Pemprov Kalsel yaitu Kepala Kesbangpol Kalsel, Heriansyah. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)

BANJARBARU – Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka antisipasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2022, di Ruang Iberani Sulaiman Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Selasa (31/5).

Gubernur Kalsel dalam sambutannya yang disampaikan Sekdaprov Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, BMKG telah memprediksi karhutla di Kalsel akan terjadi sepanjang pertengahan Mei hingga Agustus 2022.

Meski karhutla di tahun ini diprediksi tidak separah tahun-tahun sebelumnya, namun menurut Roy kewaspadaan dan kesiapsiagaan harus tetap dilakukan dengan menyiapkan personel serta peralatan fasilitas pendukung lainnya.

“Mari kita bergerak untuk mencegah karhutla, tingkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar hutan dan lahan,” ucapnya.

Ia juga meminta setiap perorangan maupun badan hukum yang terlibat dalam kegiatan pembakaran hutan dan lahan, agar di tindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Koordinir sebaik mungkin semua unsur yang terlibat dalam pengendalian hutan dan lahan,” lanjutnya.

Sementara itu Plt Kepala BPBD Kalsel, Mujiyat mengungkapkan, rakor yang diikuti oleh lintas SKPD dan TNI-Polri serta LSM ini, bertujuan untuk membangun harmonisasi dalam mencegah karhutla di Kalsel.

“Ini adalah upaya kita bersama, mudah-mudahan nanti saat kita menangani bencana karhutla, itu tidak ada yang saling menyalahkan,” ungkapnya.

Berdasarkan data Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) BPBD Kalsel, telah terjadi sebanyak 15 kali karhutla di Kalsel sejak Januari hingga 20 Mei lalu. Kendati demikian Mujiyat mengaku sampai saat ini masih belum menetapkan status siaga karhutla Kalsel.

“Langkahnya dari kabupaten kota dulu, kalau sudah ada minimal 2 kabupaten kota yang menetapkan siaga karhutla, baru level siaganya sudah ke tingkat provinsi,” jelas Mujiyat. (SYA/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bendahara Pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal itu ditegaskan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rudy Mahani Harahap, ketika menjadi salah satu narasumber workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (30/5).

Rudy menegaskan, dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan harus menerapkan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi penggunaan belanja daerah, serta akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

“Komponen biaya perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD, diatur menggunakan metode pembayaran lumpsum untuk uang harian dan uang representative serta sesuai biaya riil (at cost) untuk transportasi dan penginapan,” ujarnya.

Dalam paparannya, Rudy menjelaskan, bahwa sistem lumpsum merupakan pembayaran untuk semua biaya, lumpsum uang harian terdiri dari uang saku, uang makan, dan transport lokal, sedangkan lumpsum uang representative merupakan pengganti biaya tips porter, tips pengemudi dan sebagainya.

“Sedangkan biaya riil (at cost) untuk transportasi dan penginapan dibayarkan sebesar nilai yang benar-benar diserahkan kepada penyedia jasa transportasi dan penginapan sesuai bukti yang diterima,” tambahnya.

Artinya, pelaku perjalanan dinas wajib menyampaikan semua kelengkapan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yang lengkap dan sah.

“Surat Tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya, daftar pengeluaran riil (jika bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel tidak diperoleh), bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota, serta bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya,” detail Rudy dalam paparannya.

Jika tidak menggunakan penginapan, maka dapat diberikan biaya penginapan 30 persen dari tarif hotel di kota tempat tujuan, sebagaimana diatur dalam Standar Harga Regional.

Kemudian, Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD juga harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) untuk selanjutnya dilakukan penerbitan SPM kepada Bendahara Umum Daerah.

“Artinya, PA/KPA Sekretariat DPRD melalui PPK-SKPD dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penerbitan SPM,” tegasnya.

Rudy mengingatkan pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian negara.

“Dalam melakukan audit, BPKP akan mencari dan mendapatkan seluruh bukti kemudian melakukan evaluasi dan analisis serta meminta konfimasi dan klarifikasi kepada pihak terkait untuk mendapatkan keterangan serta menyimpulkan adanya penyimpangan dan dugaan adanya kerugian keuangan negara,” ungkap Rudy.

Beberapa modus penyimpangan pelaksanaan perjalanan dinas yang sering ditemukan, berupa perjalanan dinas fiktif, pertanggungjawaban ganda, mark up biaya penginapan dan pengajuan biaya penginapan ganda berupa bukti penginapan/losmen dan pengajuan klaim biaya penginapan 30 persen dari tarif hotel. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – RSUD Ulin Banjarmasin tahun 2022 ini, kembali memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi calon jemaah haji khusus.

Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan, di aula Antasari Gedung Diagnostik RSUD Ulin Banjarmasin, Senin (30/5). Dibuka langsung Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Izzak Zoelkarnain Akbar.

“Setelah hampir 2 tahun tidak memberikan layanan tersebut, akibat pandemi COVID-19, dan saat ini pihaknya bersyukur pelaksanaan haji dapat kembali diselenggarakan tahun 2022 ini. Pada pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji khusus Provinsi Kalimantan Selatan ini, RSUD Ulin Banjarmasin tentunya memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.

Diharapkan, tambah Izzak, seluruh calon jemaah haji khusus Provinsi Kalimantan Selatan tersebut dalam keadaan sehat. Sehingga semua calon jemaah haji dapat berangkat untuk menjalankan haji ke Tanah Suci.

“Untuk calon jemaah haji khusus Provinsi Kalimantan Selatan, dari 11 travel sebanyak 298 calon jemaah haji khusus,” jelasnya.

Untuk calon jemaah haji khusus tersebut, diperiksa kesehatan serta kebugaran fisik mereka. Pemeriksaan yang dilakukan seperti, kesehatan secara umum atas pemeriksaan darah lengkap, urine, EKG Jantung, Rontgen Paru Paru, suntik vaksin meningitis.

“Nantinya pabila hasil EKG Jantung meragukan, maka akan dilanjutkan kepada pemeriksaan treadmill,” ucap Izzak. (SRI/RDM/RH)