BAPEMPERDA DPRD BANJARMASIN, DUKUNG FINALISASI RAPERDA

BANJARMASIN – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin Darma Sri Handayani, pada Rabu (30/11) mengatakan, saat ini masih ada beberapa Rancangan Peraturan Daerah yang belum difinalisasi. PIhaknya tetap menjalin komunikasi dengan Ketua Pansus, agar segera menyelesaikan rancangan itu menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Kita upayakan tahun 2023 akan dibahas Raperda usulan baru,” katanya

Disampaikan Darma, hasil komunikasi dengan Ketua Pansus untuk Raperda Pajak Daerah, Pengembangan Ekonomi Kreatif, di bulan Desember ini akan finalisasi. Sedangkan untuk Raperda lain yang sudah selesai diantaranya Penanggulangan Bahaya Kebakaran, Perumahan Kawasan Pemukiman, Penanggulangan Kemiskinan, Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat.

“Kami berharap setelah difinalisasi, kemudian menunggu hasil evaluasi, dan nanti akan diusulkan ke pimpinan untuk disahkan melalui rapat paripurna,” ucap politisi Golongan Karya DPRD Banjarmasin.

Lebih lanjut Darma menambahkan, pihaknya mengapresiasi bahwa pada pekan lalu sudah disahkan dua Perda. Yakni Perda Retribusi Penyelenggaraan Tenaga Kerja Asing dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Saat ini yang masih dilakukan pembahasan, adalah Raperda Perlindungan Lanjut Usia, Penanganan Wabah Penyakit Menular dan Penyelenggaraan Reklame.

“Fasilitasi Pesantren, Peningkatan Budaya Literasi, dan Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga masih dibahas,” tutupnya. (NHF/RIW/APR)

Pendataan Tenaga Non-ASN, Bagaimana Kelanjutannya ?

Banjarmasin – Pendataan tenaga non Aparatur Sipil Negara (ASN), ternyata tidak otomatis membuat mereka diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rachmah Norlias kepada wartawan, usai melakukan konsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) terkait tindak lanjut pendataan tenaga non ASN, Senin (28/11).

“Pada prinsipnya Kemenpan RB sudah melakukan pendataan tenaga non ASN di daerah-daerah. Artinya bagi mereka yang didata itu bukan berarti otomatis diangkat PPPK. Jadi itu hanya pendataan untuk melihat sejauhmana dan seberapa banyak jumlah tenaga honorer secara nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Rachmah menjelaskan untuk perekrutan pegawai PPPK nantinya akan disesuaikan dengan keahlian dan kriteria yang ada di Kementerian.

Sementara, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra mengungkapkan, data tenaga non ASN untuk lingkup pemerintah provinsi Kalsel sebanyak 9.560 orang. Sedangkan data tenaga non ASN se Kalsel yang meliputi provinsi, kabupaten dan kota sekitar 38 ribu orang.

Mengenai kebijakan yang menyebutkan tidak ada lagi tenaga non ASN pada November 2023 mendatang, lanjut Galuh, dijelaskan pihak Kemenpan RB bahwa pemerintah pusat mengembalikan ke pemerintah daerah masing-masing untuk membuat kebijakan atau pengaturan selanjutnya.

Menurutnya persoalan ini menjadi tanggung jawab bersama dimana perlu adanya pembahasan khusus untuk menghasilkan kebijakan yang tidak merugikan siapapun. Sebab pemerintah sangat membutuhkan tenaga honorer yang selama ini sudah bekerja mendukung tugas pemprov Kalsel.

“Mudah-mudahan ada langkah konkrit berikutnya yang menyamankan, tidak juga membebani Pemprov Kalsel tetapi ada sebuah pencerahan khususnya bagi tenaga non ASN di Kalsel,” harapnya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua DPRD Kalsel, Muhammad Syarifuddin dan Karmila. (NRH/RIW/APR)

Komisi II DPRD Kalsel Dorong Peningkatan PAD Melalui Retribusi Perairan

Banjarmasin – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mendorong potensi pendapatan asli daerah (PAD) di Kalsel. Tidak terkecuali, salah satunya dari sektor perairan.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan, hal tersebut yang mendasari pihaknya dengan didampingi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel bertandang ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, pada Senin (28/11).

“Kedatangan kita ke sini sebetulnya untuk belajar mengenai retrebusi, jadi kita saling berbagi agar kedepannya semoga pendapatan asli daerah kita dari retribusi kelautan bisa meningkat,” kata Imam kepada wartawan, Rabu (30/11).

Pada kesempatan itu, lanjut Imam, pihaknya juga belajar tentang kepariwisataan yang ada di Bali, terutama terkait upaya mengekplorasi budaya dan masyarakat setempat. Diharapkan dari sharing tersebut, pihaknya mendapatkan masukan untuk dapat meningkatkan sektor kepariwisataan di Banua.

“Kita sedang berusaha meningkatkan Geopark Meratus dan mengekplorasi budaya dan adat masyarakat Dayak yang berada di daerah pegunungan seluas 600 kilometer tersebut,” jelasnya.

Untuk diketahui, kedatangan rombongan dewan yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel, Rusdi Hartono diterima oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, I Made Sudarsana beserta jajarannya. (NRH/RIW/APR)

9 PROVINSI RAMAIKAN SIRKUIT NASIONAL BOLA VOLI PASIR 3 PIALA GUBERNUR KALSEL

BANJARMASIN – Provinsi Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah Kejuaraan Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir 3 Tahun 2022 Piala Gubernur Kalsel, di lapangan Bola Voli Pasir Gatot Subroto, Banjarmasin, Rabu (30/11). Kejurnas ini dibuka Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalimantan Selatan Nurul Fajar Desira.

Saat membacakan sambutan Gubernur, Fajar mengucapkan selamat bertanding kepada para peserta dari seluruh tanah air, yang meramaikan Kejuaraan Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir seri 3 di Provinsi Kalimantan Selatan.

Asisten 1 Setdaprov Kalsel Fajar Desira mewakili Gubernur Kalsel

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kami mengucapkan selamat datang di Bumi Lambung Mangkurat ini, kepada semua peserta,” ucapnya.

Gubernur berharap, para atlet dapat memberikan prestasi terbaik dan berjiwa sportif selama pertandingan berlangsung.

“Atlet dan juri hendaknya dapat bersikap sportif selama pertandingan berlangsung,” ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, akan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional.

“Semoga cabang olahraga bola voli pasir di Provinsi Kalimantan Selatan, dapat berkembang serta dapat membanggakan Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.

Kadispor Kalsel Hermansyah

Sementara itu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Hermansyah mengatakan, ada 9 Provinsi di Indonesia yang mengikuti Kejuaraan Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir 3 Tahun 2022 Piala Gubernur Kalsel di Kota Banjarmasin.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya bangga, dengan terpilih Provinsi Kalimantan Selatan sebagai, tuan rumah Sirkuit Nasional Bola Voli Pasir Seri 3 ini,” ujarnya.

Mengingat, lanjut Hermansyah, peserta yang mengikuti 21 tim putra serta 14 tim putri dari 9 Provinsi di Tanah Air.

“9 provinsi tersebut diantaranya, Jatim, Kalteng, Bali, Sulawesi Selatan, Kalsel, Jabar, serta NTB. (SRI/RIW/APR)

Exit mobile version