Hari: 7 September 2022

BANJARBARU – Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Kalsel, Rahmaddin menyebut, 97 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah melakukan transaksi di instansinya. Angka ini tercatat pada 7 September 2022.

“Posisi untuk update hari ini,” ungkapnya kepada awak media, usai mensosialisasikan penyelesaian permasalahan barang/jasa pemerintah melalui RUMAH TEMAN dan SILAPRAJA BERGERAK yang digelar di KH Idham Chalid Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (7/9) siang.

Dari pendapatan transaksi Pengadaan Barang dan Jasa, dijelaskannya, telah menyentuh dikisaran Rp44,4 miliar. Sedangkan, melalui e-Katalog lokal yang sebelumnya hanya terealisasi Rp38,5 juta kini menerima pendapatan Rp1,2 miliar.

“Sebelumnya melalui transaksi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp18,3 miliar. Sementara e-katalog lokal tadi untuk pembelian kain sasirangan. Semua indikator ini akan kami laporkan nanti ke Kemendagri, BPK, BPKP,” bebernya.

Selain itu, Rahmaddin, mengatakan selain transaksi yang dilakukan SKPD dan UPT. Usaha UMKM yang sebelumnya hanya bisa menanyangkan satu produk kini sudah mencapai ribuan.

“Tahun lalu kan baru satu yang tayang di e-Katalog lokal. Sekarang berada diangka 1.003 produk, artinya, target seribu sudah tercapai khusus di Kalimantan Selatan,” paparnya.

Dari capaian ini, ia menyampaikan, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen untuk percepatan peningkatan produk dalam negeri yang sekaligus menyukseskan gerakan nasional bangga buatan Indoensia.

“Maka, mulai Pemkab, Pemkot dan Pemprov minimal harus menanggarkan 40 persen untuk memenuhi produk UMKM dan koperasi,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)

BANJARBARU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mendampingi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam menerapkan kebijakan atau strategi pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Tujuannya, agar para kepala daerah dan desa di Kalimantan Selatan tidak ragu lagi mengalokasikan dan menggunakan anggaran untuk kepentingan mendesak akibat krisis energi dan pangan dunia saat ini.

Hal tersebut diungkapkan Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M. Harahap, dalam rangkaian rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kotabaru dan di Tabalong, 7 – 9 September 2022.

“Kepala daerah dan desa di Kalimantan Selatan jangan ragu menggunakan instrumen anggaran di daerah dan desa. Ini juga untuk membantu masyarakat yang rentan, seperti pengemudi ojek dan nelayan”, ujar Rudy.

Hal itu juga sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah pada Senin (5/9) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnivan. Yaitu pemerintah daerah dan desa harus mengimplementasikan kebijakan pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM secara bersama.

Agar inflasi terkendali dan dampak sosial pengalihan subsidi BBM dapat ditangani di Kalimantan Selatan, Rudy juga menyampaikan pentingnya kebijakan atau strategi kolaboratif dan integratif.

Hal tersebut ditegaskan oleh Rudy dalam atensi yang disampaikan secara khusus pada Rabu (7/9) sore, ke Gubernur dan para Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan.

“Pemerintah daerah dan desa harus mengalokasikan anggaran pengendalian inflasi daerah dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan 2 persen Dana Transfer Umum (DTU) atau sumber lain, seperti bantuan korporasi,” jelasnya.

Para kepala daerah dan desa juga harus mempercepat realisasi anggaran yang masih rendah di Kalimantan Selatan, termasuk penyerapan anggaran untuk Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Untuk mengendalikan inflasi daerah dan menanganani dampak sosial pengalihan subsidi BBM, pemerintah daerah dan desa harus segera memetakan kesiapan daerah dan desa, termasuk pemutakhiran data penerima Bantuan Sosial,” urainya.

Rudy menambahkan, untuk pemutakhiran data tersebut, para kepala daerah dan desa harus membangun komunikasi efektif kepada masyarakat dengan memanfaatkan Aplikasi “Cek Bansos” dan mengoptimalkan tenaga pendamping setempat.

Lebih lanjut, Ia meminta, untuk menjaga ketersediaan pasokan dan harga sembilan bahan pokok di Kalimantan Selatan, pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) harus dilibatkan.

“Pengendalian inflasi dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM harus diperkuat dengan kolaborasi bersama TNI/Polri, kejaksaan, instansi vertikal, dan korporasi,” imbuhnya.

Rudy menyampaikan, kegiatan pengendalian inflasi daerah dan penanganan dampak sosial pengalihan subsidi BBM akan dikawal oleh BPKP. Hal ini sesuai dengan arahan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh.

“BPKP akan mendampingi pemerintah daerah dan desa di Kalimantan Selatan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawabannya,” jelasnya.

Pemerintah daerah dan desa yang membutuhkan bantuan konsultasi secara cepat dan cuma-cuma agar mengontak Helpdesk Whatshapp BPKP Kalsel: 0811-3555-545. (BPKPKalsel-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), agar melakukan pematangan persiapan jelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di kabupaten tersebut.

“Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tentunya, memfasilitasi dan medukung KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk penyelenggaraan Porprov yang akan diselenggarakan pada Nopember 2022,” ungkap Kepala Bagian Fitri Hernandi, kepada sejumlah wartawan, di ruang kerjanya, Rabu (7/9).

Fitri mengatakan, mengingat waktu pelaksanaan dua bulan lagi, maka pihaknya meminta, segala sesuatu mengenai pelaksanaan Porprov segera dikerjakan.

“Waktu pelaksanaan Porprov tinggal kurang lebih dua bulan lagi, tentu segala persiapan segera diselesaikan,” ujarnya.

Seperti pekerjaan perencanaan dua tahun, menurutnya kini dikerjakan hanya dalam waktu dua bulan saja.

“Tentu untuk mensukseskan pelaksanaan Porprov ini, diperlukan kerja keras oleh semua pihak, antara KONI Kalsel, KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Fitri.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta pelaksanaan Porprov ini tetap dilaksanakan di Tahun 2022 ini.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga meminta ketegasan, dari KONI Provinsi Kalimantan Selatan serta KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk kepastian pelaksanaan Porprov tersebut,” ucapnya.

Menurut Fitri, dalam pekan ini pihaknya harus sudah menerima kepastian dari KONI Provinsi Kalimantan Selatan serta KONI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

“Kami berharap untuk pelaksanaan Porprov di Provinsi Kalimantan Selatan ini, tetap diselenggarakannya di Tahun 2022,” ucap Fitri. (SRI/RDM/RH)

HSS – Bertekad mempertahankan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tertinggi di Indonesia untuk ketiga kalinya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan menggelar roadshow sosialisasi minat baca di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).

Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Perpustakaan Dispersip Kalsel, Wildan Akhyar menyampaikan pihaknya bekerjasama dengan Dispersip Kabupaten HSS menyelenggarakan kegiatan ini.

“Ada sekitar 100 orang dari pengelola perpustakaan sekolah di HSS yang mengikuti sosialisasi ini dengan harapan minat baca di HSS ini yang saat ini sudah baik bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” katanya kepada wartawan, Selasa (6/9).

Wildan menambahkan selain sosialisasi minat baca, Dispersip Kalsel juga akan melakukan pembinaan terhadap perpustakaan agar bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan terakreditasi dengan nilai maksimal.

“Rencananya kita akan melakukan pembinaan terhadap pengelola perpustakaan yang ujungnya diharapkan bisa lebih baik lagi dan terakreditasi dengan nilai maksimal,” jelasnya.

Terkait keinginan pengelola perpustakaan di HSS untuk berkunjung ke perpustakaan palnam Banjarmasin, Wildan menyambut baik hal tersebut. Ia menyatakan Dispersip Kalsel siap menerima kunjungan mereka.

“Kami siap menerima kunjungan dari siapapun. Dengan kunjungan tersebut, suasana perpustakaan palnam akan ramai dan meriah. Hal itu bisa menunjukkan minat baca semakin meningkat,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/RH)