BALI – Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tergabung dalam Panitia Khusus atau Pansus Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM mengharapkan, Raperda yang mereka bahas kelak menjadi Perda, dapat terlaksana (aplikatif).
Hal itu disampaikan Ketua Pansus Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM, Noor Fajri kepada wartawan, Senin (29/8).
Menurutnya, agar Raperda tersebut menjadi aplikatif maka Pansus memerlukan banyak masukan sebagai pengayaan materi dalam pembahasannya.
“Sebagai salah satu upaya pengayaan materi untuk kesempurnaan Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM tersebut, kami melakukan studi komparasi ke Provinsi Bali,” jelasnya.
Dalam studi komparasi ke “Pulau Dewata” tersebut, lanjut Fajri, Pansus bertemu dengan Dinas Koperasi dan UMKM Bali untuk menggali informasi sebanyak mungkin tentang kegiatan mereka sebagai bahan perbandingan dalam membahas Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM.
“Dengan Perda itu nanti, kita berharap peran koperasi dan UMKM Kalsel lebih meningkat dalam menggerakkan roda perekonomian daerah atau ekonomi kerakyatan kita,” tambahnya.
Kunjungan kerja (Kunker) Pansus Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan UMKM di Kalsel yang dilaksanakan pada 28-30 Agustus 2022 tersebut diikuti Anggota Pansus Raperda tersebut diantaranya Muhammad Yani Helmi, Muhammad Iqbal Yudiannoor, Habib Musa Assegaff dan Aris Gunawan. (DPRDKALSEL-NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Gowes bersama komunitas sepeda wong edan, yang bertujuan untuk memperkenalkan tempat tempat wisata di Banua ini.
Plt Kabid Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Budiono mengatakan, pelaksanaan gowes bersama komunitas sepeda wong edan ini, akan digelar pada Minggu 4 September 2022, di Kiram Park, yang rencananya akan dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.
“Dispora Kalsel kembali menggelar gowes sepeda, namun kali ini bersama dengan komunitas sepeda wong edan,” ungkapnya kepada Abdi Persada FM, Senin (29/8).
Menurut Budiono, pada Gowes Komunitas Wong Edan ini, akan menempuh jalur ekstrem atau sulit. Sehingga, peserta diminta untuk menjaga stamina mereka, serta menggunakan sepeda yang memang, untuk menempuh jalur jalur ekstrem.
“Pada pelaksanaan Gowes Sepeda Wong Edan ini, pihaknya menyediakan door prize untuk para peserta,” ucapnya.
Selain itu, lanjut Budiono, olahraga gowes sepeda digelar untuk memperkenalkan tempat tempat wisata di Kalsel.
“Olahraga bersepeda atau gowes yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, selain untuk berolahraga tetapi juga memperkenalkan tempat tempat wisata di Provinsi Kalimantan Selatan,” tutur Budiono.
Sehingga, lanjutnya, para peserta gowes dapat menikmati keindahan alam yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Selatan ini, sambil bersepeda.
Budiono berharap, dengan seringnya dilaksanakan gowes maka pariwisata di provinsi ini, semakin dikenal lagi ke depannya. (SRI/RDM/RH)
BANJARBARU – Harga telur ayam di pasar tradisional Kalimantan Selatan kini kembali merangkak naik dikisaran Rp31.000 – Rp32.000 per kilogramnya. Melonjaknya komoditi tersebut disinyalir mahalnya pakan ternak.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kalsel, Fathurrahman mengungkapkan, kenaikan tersebut memang dipicu mahalnya bahan pakan ternak yang saat ini dialami sejumlah peternak.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov Kalsel, Fathurrahman saat menjelaskan soal kenaikan harga telur
“Sebut saja jagung sebagai bahan utama pakan ini dan bahkan kulit padi yang digiling (dedak/gabuk) karena belum musim panen,” ungkapnya kepada Abdi Persada FM, Senin (29/8) siang.
Secara data yang disajikan dari kabupaten/kota di Kalsel, dirinya menuturkan, rata-rata harga komoditi telur ayam ras di pasaran saat ini memang telah berkisar antara Rp29.000 – Rp30.000.
“Tapi yang harganya 26.500 rupiah ada itu di Kotabaru. Tetapi, kalau rata-rata daerah lainnya sudah menyentuh tiga puluh ribuan,” jelasnya.
Meski ketersedian telur dipastikan mencukupi, namun, dibeberkannya, selain pakan yang mempengaruhi kenaikan. Ternyata pemicu lainnya juga disebabkan karena mahalnya obat-obatan serta vitamin bagi ternak ayam.
“Itu juga menyebabkan harga telur ikut mengalami kenaikan,” beber mantan Kadis Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Kalsel.
Di lokasi berbeda, pedagang telur ayam ras di Banjarbaru, Lia, mengakui adanya kenaikan tersebut. Bahkan, sering mengalami pasang surut kenaikan harga komoditi ini.
“Mau tak mau seperti ini lah keadaan harganya. Kadang naik kadang turun,” ucapnya.
Ia menyebut, saat ini harga telur ayam ras sudah menembus Rp31.000 per kilogramnya. Sedangkan sebelumnya, hanya Rp24.000 – Rp25.000.
“Kami ini hanya menjualkan saja, meski kadang-kadang ada pembeli mengeluhkan soal harga telur ayam ras ini yang katanya mahal ya,” ujarnya sambil melayani pembeli.
Sementara itu, salah satu peternak ayam di Kabupaten Banjar, Andri, mengatakan, untuk satu kilogram pakan ternak ayam petelur premium dapat menembus hingga Rp9.000. Artinya, setiap satu sak pakan ternak seberat 50 Kilogram dapat menyentuh dikisaran Rp450.000.
“Sekarang harga pakannya segitu. Makanya mahal,” ucapnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Ketua Panitia Khusus Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Awan Subarkah, dihadapan wartawan pada Senin (29/8) mengatakan, pihaknya akan mengkaji usukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp26 miliar ke Bank Kalsel, secara terperinci dilakukan kajian investasi tersebut.
“Kita agendakan pembahasan rapat selanjutnya pada Rabu (31/8) untuk mengetahui hasil kajian investasi terhadap rencana ini,” katanya
Disampaikan Awan, dalam draf Raperda ini, Pemerintah Kota Banjarmasin mengajukan penyertaan modal sebanyak tiga tahap, pertama Rp8 miliar pada APBD perubahan 2022, kemudian Rp8 miliar pada APBD 2023 dan Rp10 miliar lebih pada APBD 2024 mendatang, sehingga totalnya Rp26 miliar.
Ketua Pansus Raperda Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banjarmasin, Kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, Awan Subarkah
“Saat ini, Pemko Banjarmasin sudah menyertakan modal sebesar Rp140 miliar kepada Bank Kalsel, pembagian deviden sebesar 12 persen atau sekitar Rp16 miliar per tahun,” ucapnya.
Sementara itu, Direktur Bisnis Bank Kalsel Fachrudin mengatakan, untuk usulan penambahan dan penyertaan modal ini, bertujuan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Modal Inti Minimum bank umum termasuk Bank Kalsel yaitu minimal Rp3 triliun hingga akhir Tahun 2024 mendatang.
Direktur Bisnis Bank Kalsel, Fachruddin
“Dengan penambahan penyertaan modal dari Pemko Banjarmasin, Bank Kalsel mampu memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan OJK,” tutupnya
Untuk diketahui, rapat pembahasan Panitia Khusus ini digelar di ruang Komisi II DPRD Banjarmasin, dipimpin Ketua Pansus Awan Subarkah, didampingi Wakilnya Zainal Hakim, beserta seluruh anggota Pansus baik Legislatif dan Eksekutif, serta dihadiri Direktur Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Fachrudin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalsel menerima Tim Asesor yang melakukan asesmen dalam rangka surveilan ke 2 akreditasi, Senin (29/8).
Kepala Labkesda Kalsel, Riko Ijami menjelaskan ada dua agenda utama dalam pelaksanaan asesmen ini yaitu penambahan pada ruang lingkup sampling ISO/IEC 17025:2017 dan asesmen laboratorium lingkungan.
Suasana Assessment Surveilan ke 2 Akreditasi Labkesda Kalsel
“Penambahan pada ruang lingkup sampling meliputi kompetensi petugas, peralatan yang digunakan, serta proses pengambilan sampling apakah sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau belum,” katanya.
Sedangkan asesmen laboratorium lingkungan berkaitan dengan kegiatan sampling pada udara, tanah dan air. Untuk pemeriksaan air ada dua yaitu air permukaan dan air limbah.
Ditambahkan Riko, tim asesor terdiri dari tiga orang yaitu PT Envilab Indonesia Toto Wiradisastra (Kepala Asesor), Balai Besar Pulp dan Kertas, Henggar Hardiani (Asesor) dan Balai Uji Standar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Nurlaila (Asesor).
“Kegiatan yang dilakukan selama dua hari yaitu 29 dan 30 Agustus 2022, tim assesor melakukan pengumpulan data sementara dan keliling laboratorium untuk pengecekan peralatan,” jelasnya.
Hasil asesmen, lanjut Riko, diharapkan tidak ada temuan yang terkategori berat. Sehingga bisa dipenuhi dalam waktu sesingkat-singkatnya karena waktu yang diperlukan untuk perbaikan hasil temuan itu kurang lebih dua bulan.
“Kalau bisa tidak ada temuan. Artinya punya kita sudah sesuai standar, regulasi dan ketentuan yang berlaku. Itu harapannya,” pungkasnya. (NRH/RDM/RH)
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur.
Hal ini disampaikan langsung Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, di hadapan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jakarta, akhir pekan lalu.
Gubernur Kalsel saat menemui Menteri LHK
“Pada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalsel tahun 2020 – 2035, Pemprov Kalsel mengajukan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur,” kata Paman Birin.
Menurut Paman Birin, usulan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur terdiri dari eksisting jalan, eksisting fasum dan fasos, eksisting permukiman, pengembangan wilayah dan sentra energi dan penyangga pangan.
Disampaikan Paman Birin, pentingnya usulan ini untuk percepatan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dengan pengembangan infrastruktur eksisting jalan yang berada pada kawasan hutan.
Kemudian, kepentingan investasi, mengingat lokasi Provinsi Kalsel berada pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II sehingga dapat dikembangkan sebagai gerbang utama berbasis kemaritiman.
Selain itu, untuk memacu peluang investasi guna pembangunan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengedepankan upaya pelestarian dengan menjaga kawasan Geopark Pegunungan Meratus sebagai integral dari pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Menurut Paman Birin, secara umum konsep pengembangan RTRWP Kalsel 2020-2035 meliputi, Mekar putih sebagai Maritim Gate posisinya yang dilewati oleh jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan adanya rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) akan menjadikan wilayah ini berpotensi sebagai pusat kegiatan skala besar yang berbasis kemaritiman.
Kemudian, Kandangan sebagai pusat transit regional. Kandangan berpotensi menjadi titik pusat baru karena daerahnya yang dilewati oleh jalur-jalur pergerakan distribusi barang dan perdagangan regional, serta menjadi titik kumpul tengah wisata sungai dan geopark.
Selanjutnya, Interkonektivitas multi-moda dengan adanya pusat baru di Kandangan-Batulicin, maka Kalimantan akan memiliki ruas jaringan jalan berbentuk kupu- kupu yang akan menyambungkan setiap lokasi kegiatan dan titik kantong-kantong produksi agar saling terhubung dan melewati wilayah barat-selatan-timur Kalimantan Selatan.
Ditambahkannya, Jejaring Destinasi Wisata, dengan memanfaatkan wisata sungai dan geopark sebagai pemicu pengembangan yang terhubungkan dengan destinasi wisata lainnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, menyambut baik usulan yang di lakukan Pemprov Kalsel.
Menurutnya, dasar-dasar yang diusulkan Pemprov Kalsel merupakan priotas pembangunan seperti infrastruktur, permukiman dan lainnya.
Dikatakan Siti Nurbaya, pihaknya mendukung dan siap membantu untuk mempercepat pembangunan Kalimantan Selatan.
“Untuk itu, saya minta Pak Dirjen Kehutanan nggak boleh pelit-pelit yang terpenting seimbang antara lingkungannya dan ekonominya, kalau bisa jangan sampai lebih dari satu bulan bisa selesai,” katanya.
Menteri LHK, menilai usulan Pemprov Kalsel tidak sulit untuk dilaksanakan jika dibandingkan dengan daerah lainya.
“Kalsel kesulitannya tidak lebih dari 20 persen, kalau daerah lain bisa mencapai 70 persen,” katanya.
Siti Nurbaya menyebut Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor adalah sahabatnya. Karena telah menggelorakan semangat menanam.
“Bapak gubernur ini sahabat saya. Kenapa? Karena menanam pohonnya banyak banget dan bisa jadi contoh daerah lain,” tutupnya.
Turut hadir pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, Kepala Dinas Kehutanan Fatimatuzzahra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana, Plt Kepala Dinas PUPR Ahmad Solhan serta sejumlah bupati se-Kalimantan Selatan. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
JAKARTA – Sejalan dengan program pemerintah dalam rangka aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), khususnya aspek sistem pembayaran dan sebagai bagian dari milestone digitalisasi sistem pembayaran Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKP Domestik), pada Senin (29/8) di Jakarta.
KKP Domestik diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan Himpunan Bank milik Negara (HIMBARA). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. KKP Domestik efektif diimplementasikan mulai 1 September 2022.
Pada kesempatan yang sama, Presiden RI juga meluncurkan QR Code Indonesian Standart (QRIS) Antarnegara. Kegiatan terdiri dari peluncuran Implementasi cross-border QR payment linkage antara Indonesia dengan Thailand, dan peluncuran dimulainya inisiasi kerja sama pembayaran berbasis kode QR lintas negara antara Indonesia dengan Singapura, masing – masing dengan Bank of Thailand (BoT) dan Monetary Authority of Singapore (MAS).
Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan HIMBARA (BNI, BRI dan Bank Mandiri) dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri. Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), antara lain Toko Daring.
KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.
Dalam peluncuran KKP Domestik, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa peluncuran KKP Domestik akan menaikkan kelas jutaan UMKM di Indonesia melalui digitalisasi pembayaran atas pembelian barang dan jasa pemerintah baik pusat maupun daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan UMKM tersebut.
“Pada akhirnya, wujud GBBI tidak hanya dari sisi pembelanjaan produk barang dan jasa saja, tapi juga dari aspek sistem pembayaran,” tegas Presiden.
Presiden juga mengapresiasi pengembangan KKP Domestik dan juga meminta seluruh Kementerian, Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang hadir untuk mengoptimalisasi dan mempercepat perluasan penggunaan KKP Domestik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut B. Pandjaitan pada launching KKP Domestik tersebut menyampaikan, bahwa inisiasi KKP Domestik merupakan bagian dari aksi afirmasi belanja produk dalam negeri dalam rangka Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang dicanangkan presiden pada 25 Maret 2022 di Bali. KKP domestik sejalan dengan misi bangga buatan Indonesia yakni menggunakan sistem pembayaran berbasis QRIS, milik negeri sendiri untuk belanja produk dalam negeri.
Penggunaan KKP di pemerintah pusat maupun daerah diharapkan juga akan membantu meningkatkan kelas UMKM menuju digital melalui pemanfaatan ekosistem QRIS.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam peluncuran KKP Domestik dan QRIS Antarnegara menyampaikan penyelenggaran kedua acara merupakan wujud nyata komitmen bersama untuk bersatu mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta penguatan kerjasama internasional khususnya di ASEAN sejalan dengan keketuaan Indonesia pada Presdiensi G20.
“Program KKP Domestik ini merupakan bagian dari skema pembayaran domestik berbasis kredit yang bertujuan untuk memperluas akseptansi transaksi non tunai lebih inklusif. Melalui ekosistem QRIS, K/L dan Pemda dapat menggunakan KKP Domestik di lebih dari 20 juta merchants QRIS se-Indonesia dan akan terus bertambah”, jelasnya.
Sehingga dengan potensi tersebut, KKP Domestik dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi nasional dalam jangka pendek dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan melalui peningkatan keuangan inklusif, kesehatan fiskal, dan efisiensi ekonomi.
HIMBARA berkomitmen mendukung pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi pemanfaatan APBN/APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara teknis, KKP Domestik ini akan menjadi sumber dana bagi satuan kerja saat melakukan belanja barang/jasa produk dalam negeri dengan QRIS pada aplikasi mobile banking tiga bank Himbara, yaitu BRImo, BNI Mobile Banking dan Livin’ by Mandiri. (BI.KALSEL-RIW/RDM/RH)
