5 Juli 2022 – LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Puncak Hari Bhayangkara Ke-76, Polda Kalsel Ikuti Upacara Secara Virtual

Banjarbaru – Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-76 digelar melalui upacara di Akpol Semarang, yang diikuti seluruh Polda dan unsur Forkopimda seluruh Indonesia secara virtual, termasuk Polda Kalsel dari Gedung Wajra Cyena Sat Brimob Polda Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (5/7).

Upacara peringatan HUT Bhayangkara tersebut, dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo, didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Tema Hari Bhayangkara tahun ini adalah “Polri Yang Presisi Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Untuk Mewujudkan Indonesia Tangguh – Indonesia Tumbuh”.

Pada kegiatan di Sat Brimob Polda Kalsel, turut hadir Gubernur Kalsel, Ketua DPRD Kalsel, Kapolda Kalsel, Danlanal Banjarmasin, Kajati Kalsel, Wakapolda Kalsel, Kepala Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Kabinda Kalsel, Kepala BNN Kalsel, Kasrem Korem 101/Antasari, Kadispers Lanud Syamsuddin Noor, Ketua Bhayangkari Daerah Kalsel beserta Pengurus, dan Pejabat Utama Polda Kalsel maupun para tamu undangan lainnya.

Presiden RI Joko Widodo dalam amanatnya mengungkapkan, bahwa Polri harus tetap waspada dalam pengedalian virus COVID-19 yang masih perlu untuk dilakukan penanggulangan.

“Polri harus lebih maju dari pada para pelaku kejahatan. Keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat, jadikan penindakan hukum sebagai upaya terakhir,” pesan Presiden dalam arahannya.

Terkait pemindahan Ibukota Negara, Kegiatan KTT G20 di Bali, serta agenda besar Pemilu Serentak 2024, Presiden meminta peran aktif Polri untuk terus berinovasi dalam hal pemeliharaan Kamtibmas.

Usai pelaksanaan Upacara, kegiatan peringatan Hari Bhayangkara ke-76 yang digelar Polda Kalsel berlanjut dengan acara Syukuran Hari Bhayangkara ke-76 tahun 2022. Syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Kapolda dan Ketua Bhayangkari Polda Kalsel. Potongan tumpeng pertama dan kedua, diserahkan kepada personil paling senior dan paling muda. (RIW/RDM/APR)

Jadi Satu-satunya Rujukan Kalimantan, RSUD Ulin Banjarmasin Bakal Terima DAK dari Pusat

TANAH BUMBU – RSUD Ulin Banjarmasin dinobatkan satu-satunya sebagai rumah sakit rujukan di Kalimantan. Seiring itu, fasilitas layanan kesehatan terlengkap ini juga bakal mendapat bantuan Dana Alokasi khusus (DAK).

Kepala Bidang Medik RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Aini mengungkapkan sebagai bentuk komitmen peningkatan kapasitas layanan berbasis profesional tentu ini merupakan apresiasi lebih dari pemerintah pusat kepada daerah.

“Tentu ini merupakan percepatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sebagai gerbang IKN,” ujarnya, usai menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pola Tarif Layanan RSUD Ulin Banjarmasin, Senin (4/7) sore.

*Kabid Pelayanan Media RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Aini (tengah) saat menjelaskan penerimaan DAK dari pusat*

Sebagai rumah sakit Ibu Kota penyangga Nusantara, Aini menyebut, pada 2023 hingga 2024 RSUD Ulin Banjarmasin akan menjadi pusat layanam ginjal, stroke dan kanker.

“Tahun 2022 kami merealisasikan layanan jantung dan nantinya juga ada Urologi,” ungkapnya

Dari alokasi yang diusulkan, RSUD Ulin Banjarmasin mengajukan Rp200 miliar sebagai peningkatan fasilitas dan mutu kapasitas pelayanan agar mampu mencakup lebih luas lagi sebagai rumah sakit terbaik di Kalimantan.

Menanggapi itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengungkapkan meski RSUD Ulin Banjarmasin terus berupaya keras memberikan pelayanan. Namun, untuk meningkatkan mutu agar lebih luas dalam membantu masyarakat perlu materi yang cukup untuk merealisasi hal tersebut.

“Bicara keuntungan tetapi harus juga seimbang dalam memberikan pelayanan secara lebih luas lagi kepada masyarakat. Terlebih, kesanggupan pemerintah daerah dalam hal membantu agar sekiranya dapat memperluas lagi fasilitas yang ada di rumah sakit di Kalsel ini,” paparnya.

Rumah sakit berklasifikasi kelas A ini, menurut politisi Partai Golkar, apabila bantuan dari pemerintah pusat terealisasi maka harapannya adalah kemajuan layanan terbaik yang harus menjadi utama bagi masyarakat.

“Tetapi tidak juga harus berharap terus dari APBD atau pun APBN karena mereka sudah berstatus BLUD. Namun tetap didukung dan terus diberikan dorongan secara positif,” tutupnya. (RHS/RDM/APR)

Yani Helmi Optimis RSUD Ulin Banjarmasin Mampu Tingkatkan PAD

TANAH BUMBU – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi optimis melalui Perda Nomor 3 Tahun 2011 terkait pola tarif layanan RSUD Ulin Banjarmasin yang disosialisasikan dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Selain mendorong pendapatan tentang keberadaan perda ini, tentu, pelayanan juga harus ditingkatkan,” ujarnya usai melaksanakan sosialisasi perda Provinsi Kalsel Pola Tarif Layanan RSUD Ulin Banjarmasin, Senin (4/7) sore.

Dengan adanya perda ini, menurut paman Yani (sapaan akrab), dapat secara penuh menjamin kesehatan bagi masyarakat agar mendapatkan pelayanan optimal seiring telah disahkannya aturan rumah sakit umum daerah.

*Yani Helmi saat memaparkan perda terkait pola tarif layanan kesehatan RSUD Ulin Banjarmasin*

“Bagaimana kami dapat mendorong agar terpenuhinya masyarakat soal layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tentu, harapannya adalah BLUD ini bisa besar,” ungkap politisi dari Partai Golkar ini.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Ulin Banjarmasin Muhammad Aini menyambut positif sosialisasi yang digelar oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi terkait pola tarif yang dirasa sangat diperlukan pihaknya ke masyarakat.

*Peserta kegiatan sosper pola tarif layanan RSUD Ulin Banjarmasin*

“Kami sangat mengapresiasi dengan kegiatan yang diselenggarakan legislatif dan tentu sangat diperlukan di kalangan masyarakat,” ungkapnya.

Dirinya juga menyampaikan ketika memberikan layanan sesuai tarif yang diberlakukan setidaknya telah dilindungi payung hukum.

“Ketika kami menerapkan tarif layanan jasa kepada masyarakat yang ditetapkan dari aspek hukum telah terlindungi,” pungkasnya. (RHS/RDM/APR)

DPRD Kalsel Fasilitasi Training Legislatif DPM ULM

Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sekretariat Dewan memfasilitasi Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk melaksanakan Training Legislatif DPM Periode 2022.

Kegiatan yang mengangkat tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Aktif, Kontributif serta Unggul dalam Nilai-nilai Legislatif” bertempat di ruang rapat lantai 4 gedung B DPRD Kalsel, Selasa (5/7).

Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Suripno Sumas menyampaikan bahwa dalam kegiatan tersebut dipaparkan terkait tugas pokok dan fungsi anggota Dewan. Diharapkan para aktivis mahasiswa dapat mengimplementasikan apa yang didapatkan dalam kegiatan ini dalam berorganisasi di kampus dan menjadi bekal untuk berkiprah di dunia politik ketika mereka lulus kuliah nanti.

“Karena yang hadir adalah anggota legislatif mahasiswa sehingga kita memberikan pembelajaran bagaimana tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif di DPRD yang diimplementasikan dalam tupoksi DPM di tingkat universitas. Diharapkan mereka memiliki bekal jika ingin berkiprah menjadi anggota dewan ketika lulus nanti,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, juga menghadirkan narasumber lain yaitu Plt. Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini. (NRH/RDM/APR)

Provinsi Kalsel Jalankan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Banjar – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI saat ini tengah mendorong gerakan literasi, dengan terus menggencarkan kegiatan transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial sejak 2018 lalu, untuk memperbaiki kesejahteraan warga. Pada tahun 2022 ini, Perpustakaan Nasional memperluas program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di 96 Perpustakaan Desa, yang berada di 136 kabupaten/kota, di 34 Provinsi, termasuk di Kalimantan Selatan. Salah satu tindak lanjut kegiatan tersebut, di Provinsi Kalsel dilakukan pembekalan Peer Learning Meeting (PLM) yang mempertemukan pihakntetkait, di salah satu hotel di Kabupaten Banjar.

Konsultan Program Transformasi Inklusi Sosial, Perpusnas RI, Syaechu Aziz mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas nasional 2020-2024, dengan tujuan untuk memperkuat peran perpustakaan umum dalam peningkatan kualitas SDM Indonesia yang unggul, melalui peningkatan kemampuan literasi untuk mewujudkan Indonesia Maju.

“Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan agar dalam memberikan layanan perpustakaan mampu memahami kebutuhan masyarakat,” katanya disela acara pembukaan, Selasa (5/7).

Selain itu, juga agar dapat memberikan inovasi layanan dengan melibatkan keterlibatan masyarakat dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk mewujudkan layanan perpustakaan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“Para peserta disini akan diminta untuk berdiskusi dalam mencari solusi dari kendala yang dialaminya dalam menjalankan tugas di lapangan. Karena ini merupakan forum belajar bersama bagi para peserta yang sebelumnya sudah mengikuti bimtek,” jelasnya.

Adapun peserta PLM di periode 2022 ini, tiga perpustakaan desa dari HSU yang menjadi peserta, yakni perpustakaan desa Tambak Sayu Panji, Tigarun dan Pematang Benteng.

Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan Nurliani Dardie, mengaku bahwa pihaknya terus berupaya menjalankan amanah perpustakaan inklusi sosial di Kalsel.

“Tujuannya agar masyarakat Kalsel bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru serta meningkatkan kesejahteraan,” paparnya, saat membuka kegiatan.

Menurutnya, kegiatan hari ini merupakan wujud nyata keterlibatan Dispersip Kalsel, dalam rangka mendukung RPJMN tahun 2020/2024, yang mengusung SDM Unggul dan Indonesia Maju.

“Ini juga sesuai dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel tahun 2021/2026, yakni Kalsel Maju, Makmur, Sejahtera dan berkelanjutan sebagai gerbang IKN,” pungkasnya. (DISPERSIPKALSEL-NRH/RDM/APR)

Infrastruktur Masih Jadi Keluhan Terbanyak Warga Banjarmasin

BANJARMASIN – Sebanyak 142 aduan masyarakat masuk ke Layanan Aspirasi Online Rakyat (Lapor) Baiman Kota Banjarmasin, selama semester pertama Tahun 2022. Hal ini disampaikan Pranata Humas, Sub Koordinator Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik Diskominfotik Kota Banjarmasin Novri Gitayanti.

“Pada semester pertama di Tahun 2022 ini, kami telah menerima 142 aduan,” ungkap Novri, kepada Abdi Persada FM, Selasa (5/7).

Menurut Novri, 6 SKPD terbanyak di laporkan oleh warga Kota Banjarmasin, yakni, Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Banjarmasin, Perumda Pengolahan Air Limbah, serta PT Air Air Minum Bandarmasih.

“Untuk Dinas PUPR Kota Banjarmasin terbanyak diadukan, terkait masalah jalan rusak, drainase, serta lainnya,” tutur Novri lebih lanjut.

Kemudian, lanjutnya, disusul oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terkait masalah lalulintas, penerangan jalan umum, serta lainnya. Sedangkan, untuk Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin terkait dengan keterlambatan pembayaran honor guru kontrak.

Begitu juga, Perum Pengolahan Air Limbah diadukan mengenai, adanya gangguan limbah ditempat pelanggan.

“Sedangkan PT Air Minum Bandarmasih diadukan masih mengenai, gangguan distribusi air bersih kepada pelanggan,” ujarnya.

Menurut Novri, semua aduan yang masuk ke tempat mereka tersebut, langsung ditindaklanjuti ke SKPD masing masing.

“Penyelesaian aduan dilakukan dalam waktu 3 sampai 5 hari kerja, dan semua aduan yang masuk telah terselesaikan oleh masing masing SKPD yang mendapat aduan,” pungkas Novri. (SRI/RDM/APR)

Terancam Tidak Tersalurkan, BPKP Ingatkan Soal Penyerapan DAK Fisik Kalsel

Banjarbaru – Realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 pada 14 Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Selatan sangat rendah, yaitu rata-rata hanya 9,50 persen sampai 1 Juli 2022.

Bahkan sebanyak 3 Pemerintah Daerah masih nihil realisasinya. Yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, dalam surat atensi yang disampaikan langsung ke Gubernur dan para Bupati/Walikota di Kalimantan Selatan awal pekan ini.

Beberapa DAK Fisik yang belum direalisasikan penyalurannya adalah DAK Fisik Bidang Pendidikan, Sub bidang SMA, SMK, SLB, SKB, kemudian Bidang Kesehatan dan KB, Sub bidang penurunan stunting, pengendalian penyakit,
penugasan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sub bidang Tematik Pengembangan Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pertanian, Perikanan, dan Hewan.

“BPKP telah menyampaikan atensi kepada seluruh Kepala Daerah di wilayah Kalimantan Selatan untuk mempercepat realisasi penyaluran DAK Fisik,” ungkap Rudy Mahani Harahap.

Ditambahkannya, seluruh Pemerintah Daerah di Kalimantan Selatan harus segera mengambil langkah percepatan penyerapan Dana DAK Fisik.

“Segera sampaikan dokumen persyaratan penyaluran dengan lengkap dan benar, dan pantau dengan ketat realisasi fisik dan keuangan,” tegasnya.

Rudy yang baru mengikuti pelatihan tingkat internasional Certified Risk Governance Professional (CRGP) mempertegas, bahwa dana DAK Fisik tidak akan disalurkan kepada Kepala Daerah yang tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran secara lengkap dan atau melampaui batas waktu.

Jika tidak disalurkan, maka pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik akan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BPKP akan terus memastikan Pemerintah Daerah proaktif melakukan pemantauan dan penyerapan atas dana DAK Fisik.

“Ini satu langkah strategis untuk memacu perekonomian di wilayah Kalimantan Selatan,” tutup Rudy. (HumasBPKPKalsel-RIW/APR)

Paman Birin Dukung Perlindungan Kekayaan Intelektual Di Banua

Banjarmasin – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor membuka secara resmi Sosialisasi Kekayaan Intelektual disalah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Senin (4/7).

Tema yang diangkat dalam kegiatan Sosialisasi Kekayaan Intelektual adalah “Bergerak Melindungi Kekayaan Intelektual Untuk Merawat Identitas dan Unggulan Masyarakat serta Ketangguhan Ekonomi Wilayah,”.

Hadir dalam pembukaan itu diantaranya Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham RI Iwan Kurniawan, dan Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi.

Dikatakan Paman Birin, (sapaan akrab Gubernur Kalsel) dengan diselenggarakannya sosialisasi kekayaan intelektual ini, akan memberikan wawasan bagi para pemangku kepentingan, dalam upaya memudahkan mendapatkan informasi serta pendampingan terkait pelindungan hak kekayaan intelektual.

Kegiatan ini dapat pula sebut Paman Birin, untuk menguatkan komitmen dalam memberikan perlindungan kepada pemilik hak kekayaan intelektual.

Suasana saat sosialisasi kekayaan intelektual di Banjarmasin

“Perlindungan kekayaan intelektual mengukur sejauh mana suatu daerah menghormati, mengakui, dan memproteksi hak kepemilikan intelektual dari inovasi yang dilakukan warga masyarakat,” sebut Paman Birin.

Lebih lanjut Paman Birin mengatakan, pentingnya pemahaman mengenai perlindungan hukum atas kepemilikan karya intelektual, baik yang bersifat personal maupun komunal, diharapkan akan memacu peningkatan inovasi di provinsi Kalimantan Selatan.

Diharapkan Paman Birin, dengan hadirnya klinik kekayaan intelektual, akan lebih mendekatkan dan memudahkan pemilik kekayaan intelektual, khususnya dari pelaku usaha untuk mencatatkan kekayaan intelektual yang dimiliki.

Kalimantan Selatan begitu banyak memiliki ekspresi budaya, keanekaragaman sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, serta berbagai indikasi geografis, seperti sasirangan, makanan khas, tari-tarian, yang wajib diberikan perlindungan.

“Sebagai bagian cerminan identitas daerah, kita tentu tidak ingin khasanah budaya kita diklaim sebagai budaya dari daerah lain, atau bahkan milik negara lain,” harapnya.

Dalam kegiatan ini, Paman Birin menerima sertifikat Surat Pencatatan Ciptaan hak cipta lagu Mars Bergerak yang diciptakan Gubernur Kalsel itu.

Pada kegiatan itu juga, Paman Birin meluncurkan Mobile Intellectual Property Clinic 2022 yang diselenggarakan Kanwil Kumham Kalsel. (BIROADPIM-RIW/RDM/SYA)