LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARMASIN – Gelaran Pamor Borneo 2025 yang berlangsung pada 21–24 Agustus 2025 di Duta Mal Banjarmasin, kembali menorehkan capaian membanggakan. Acara tahunan yang diprakarsai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini, membuktikan diri sebagai ajang strategis yang mampu menghubungkan pelaku UMKM, investor, dan sektor pariwisata dalam satu ekosistem penggerak ekonomi Kalimantan.

Puncak perhatian tertuju pada Borneo Business and Investment Forum (BBIF) 2025, yang berhasil melahirkan 15 Letter of Interest (LoI) dengan total nilai Rp55,37 triliun. Jumlah ini melonjak tajam dibanding tahun 2024 yang hanya mencatat Rp3,02 triliun.

Penandatanganan LoI dilakukan langsung para delegasi investor dari 10 negara sahabat, meliputi Jepang, Luxemburg, Korea Selatan, Malaysia, Spanyol, Denmark, Rusia, Georgia, Bulgaria, dan Belarus. Tercatat 14 orang delegasi dari 11 perusahaan dan lembaga internasional hadir secara langsung, mewakili duta besar, lembaga keuangan internasional, asosiasi perdagangan, hingga perusahaan multinasional.

Minat investor pada BBIF 2025 terbagi ke berbagai proyek strategis. Optimalisasi Fasilitas Cold Storage dan Rumah Potong Unggas Modern di Kalimantan Selatan, mendapat perhatian terbesar dengan empat LoI senilai Rp54 miliar. Menyusul kemudian, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kusan mencatat dua LoI dengan nilai Rp2,6 triliun, diikuti Sistem Pengolahan Limbah Balikpapan yang juga memperoleh dua LoI senilai Rp526,4 miliar.

Sementara itu, sejumlah proyek besar lainnya masing-masing berhasil menarik satu LoI, seperti Kawasan Industri Ketapang untuk Hilirisasi Bauksit senilai Rp37,18 triliun, Komoditas Turunan Kelapa Sawit di KEK Maloy senilai Rp8,6 triliun, Industri Hilirisasi Minyak Kelapa Sawit Fatty Acid senilai Rp3,74 triliun, Pembangunan Pelabuhan Margasari Baru di Tapin senilai Rp1,69 triliun, Pusat Budidaya Udang Vannamei di Kalimantan Tengah senilai Rp141,6 miliar, Pengelolaan Limbah B3 Medis Banjarbaru senilai Rp30 miliar, serta Rumah Sakit Tipe B di Tanjung Selor dengan nilai Rp810 miliar.

Selain menekankan aspek investasi, Pamor Borneo 2025 juga memperkuat peran UMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Produk-produk unggulan lokal kembali mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Pada tahun ini, nilai transaksi UMKM mencapai Rp1,35 miliar, meningkat 16,47% dibanding capaian tahun 2024 sebesar Rp1,16 miliar.

Dukungan dari sektor perbankan turut memperkuat kinerja UMKM melalui komitmen pembiayaan senilai Rp10,83 miliar, sehingga mendorong peningkatan daya saing dan membuka peluang UMKM untuk menembus pasar yang lebih luas, termasuk pasar internasional.

Dari sisi pariwisata, Pamor Borneo 2025 menghadirkan pengalaman berkesan bagi para delegasi internasional. Mereka diajak langsung menyaksikan keindahan Geopark Meratus, yang pada April 2025 resmi ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Status bergengsi ini menempatkan Kalimantan Selatan dalam peta pariwisata dunia.

Panorama pegunungan yang megah, hutan tropis yang asri, serta keragaman hayati khas Kalimantan memberikan kesan mendalam bagi para tamu. Kunjungan tersebut membuka percakapan baru mengenai peluang investasi di sektor ekowisata dan infrastruktur pariwisata berkelanjutan.

Dengan capaian luar biasa di sektor investasi, UMKM, dan pariwisata, Pamor Borneo 2025 membuktikan dirinya sebagai lebih dari sekadar pameran: ia menjadi katalisator nyata transformasi ekonomi Kalimantan. Lonjakan nilai investasi hingga puluhan triliun rupiah, meningkatnya kinerja UMKM, serta promosi pariwisata yang melibatkan langsung delegasi internasional, menjadi bukti nyata kepercayaan dunia terhadap Kalimantan.

Capaian ini sekaligus sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam Asta Cita Presiden, khususnya dalam mendorong kemandirian ekonomi, penguatan hilirisasi industri, ketahanan pangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, pelaku usaha, dan mitra global, Kalimantan siap mengambil peran strategis sebagai motor pertumbuhan baru Indonesia yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan. (BIKalsel-RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI, melaksanakan penilaian tingkat kematangan keamanan informasi serentak untuk 13 kabupaten dan kota se-Kalimantan Selatan, di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Jumat (29/8).

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, diwakili Plt. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim. Turut hadir Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, serta perwakilan Diskominfo kabupaten/kota se-Kalsel.

Dalam sambutannya, Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim, menegaskan pentingnya penilaian ini dalam memperkuat tata kelola keamanan informasi pemerintah daerah.

“Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memberikan manfaat besar dalam mendukung tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun pembangunan daerah. Namun, di balik peluang tersebut terdapat tantangan besar berupa ancaman keamanan siber yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Muslim.

Ia menambahkan, kegiatan penilaian ini tidak hanya sebatas evaluasi administratif, tetapi juga menjadi pijakan penting dalam merumuskan rencana tindak lanjut yang berbasis data dan risiko.

“Dengan begitu, kesiapan infrastruktur, kebijakan internal, serta kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dapat terus ditingkatkan,” ujarnya.

Lanjut Muslim, Pemerintah Provinsi Kalsel telah menjadi pilot project penilaian serentak indeks keamanan informasi di Indonesia.

“Dengan ini, mari seluruh perangkat daerah untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga keamanan informasi, baik di lingkungan kerja maupun dalam pelayanan publik,” ajaknya.

Sementara itu, Manggala Informatika Ahli Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemda BSSN RI, Melita Irmasari, memberikan apresiasi kepada Pemprov Kalsel, atas terlaksananya kegiatan ini.

“Kami mengapresiasi langkah Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mendukung penuh pelaksanaan penilaian ini dan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melakukannya secara serentak,” ujar Melita.

Melita menambahkan, hasil penilaian yang diumumkan masih bersifat sementara. Kabupaten/kota masih memiliki kesempatan untuk melengkapi dokumen penilaian hingga batas waktu 4 September 2025.

“Dengan adanya penilaian indeks keamanan informasi ini, diharapkan seluruh kabupaten kota di Kalimantan Selatan dapat lebih siap menghadapi tantangan keamanan siber sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan adaptif,” tutupnya.

Dalam kesempatan ini, juga diumumkan hasil peringkat sementara penilaian kematangan informasi yang telah berlangsung selama dua hari, diantaranya Kota Banjarmasin meraih 351 poin, Kabupaten Tanah Bumbu 413 poin, sedangkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan memperoleh nilai tertinggi dengan 598 poin. (BDR/RIW/RH)

BALANGAN – Demi mengangkat pesona destinasi lokal, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kembali melanjutkan Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, ke Kabupaten Balangan, Jumat (29/8)

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, dalam sambutan yang dibacakan Kepala Seksi Pembedayaan Masyarakat Wisata Dispar Kalsel, Musrefinah Lediya, menyampaikan, saat ini pariwisata telah menjadi salah satu sektor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Namun, di era persaingan yang semakin ketat, wisatawan tidak lagi hanya mencari destinasi yang indah atau terkenal, tetapi mencari pengalaman, makna, dan cerita.

“Kegiatan ini supaya wisatawan yang berkunjung, dapat semakin mengenal sejarah, budaya, tradisi, dan kehidupan
masyarakat setempat,” ucapnya

Disampaikan Lediya, peran storytelling menjadi sangat penting, karena dengan kemampuan bercerita yang baik, maka tidak hanya menjual destinasi sebagai tempat, tetapi juga pengalaman yang mengesankan. Cerita disampaikan dengan baik mampu menghidupkan kembali nilai-nilai lokal, meningkatkan daya tarik destinasi, dan menciptakan ikatan emosional dengan wisatawan.

“Kita ingin pokdarwis dapat belajar mengenai bagaimana merangkai
cerita yang menarik, menggali potensi dari setiap destinasi, hingga menyampaikan secara efektif kepada wisatawan, baik langsung maupun melalui media digital,” pintanya

Lebih lanjut Lediya menambahkan, seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadikan
sebagai wadah untuk berdiskusi, saling
berbagi ide, belajar dari para narasumber yang sudah berpengalaman, dan tentu saja, menjalin jejaring bermanfaat untuk kemajuan pariwisata di daerah masing-masing.

“Pertemuan ini hendaklah sebagai ajang berbagi cerita inspiratif, memperkenalkan potensi destinasi lokal kepada masyarakat luas,” ungkapnya

Sementara itu, Kepala Bidang Peningkatan Daya Tarik Destinasi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, Sigit Kondang Wibowo menambahkan, materi story telling di destinasi wisata yang ada di Balangan. Salah satunya, yaitu gunung Hauk, yang saat ini ramai dikunjungi wisatawan. Karena memiliki keunikan tersendiri menjadikan wisata tersebut, ramai dikunjungi setiap akhir pekan.

Kegiatan Bimtek Story Telling ini sangat cocok bagi para Pokdarwis. Dimana, sangat diperlukan pelatihan untuk SDM terkait.

“Kami berharap, para Pokdarwis dapat meningkatkan kualitas destinasi wisata yang ada di Kabupaten Balangan,” tutupnya. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Kabupaten Tabalong, merupakan daerah tertinggi konsumsi atau makan ikan, di Provinsi Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono diwakili Kabid Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dislutkan Kalsel Martiah Akhdianty menjelaskan, selain Tabalong, Kota Banjarbaru juga tercatat sebagai daerah tertinggi kedua konsumsi ikan di Banua, serta Kota Banjarmasin.

“Untuk konsumsi ikan tertinggi di Kalsel berada di Tabalong, kemudian Banjarbaru, serta Banjarmasin,” ungkap Martiah, belum lama tadi.

Sementara lanjutnya, untuk daerah lainnya di kawasan Hulu Sungai, saat ini juga mengalami peningkatan untuk makan ikan.

“Kami bersyukur daerah Hulu Sungai konsumsi ikan semakin meningkat,” ucapnya.

Namun untuk daerah yang masih rendah konsumsi ikan berada di Kabupaten Balangan.

“Namun Provinsi Kalimantan Selatan masih aman dalam nilai rata rata Nasional konsumsi ikan,” ujarnya.

Karena itu, lanjutnya, Dislutkan Provinsi Kalimantan Selatan mengajurkan, agar ikan selalu ada dalam menu sehari hari setiap keluarga di Banua.

“Masing masing rumah tangga atau keluarga, dapat menyesuaikan menu ikan yang disukai untuk dikonsumsi. Baik jenis ikan sungai ataupun ikan laut,” tuturnya.

Dengan konsumsi ikan, kecukupan gizi dalam keluarga akan terpenuhi.

“Dislutkan Kalsel mengajak seluruh keluarga di Banua, mendukung program pemerintah, gerakan gemar makan ikan, dan mengajak masyarakat untuk mencoba makan ikan,” ucap Martiah. (SRI/RIW/RH)

TANAH LAUT – Museum Lambung Mangkurat kembali menghadirkan program Museum Keliling, yang kali ini digelar di SMAN 1 Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, pada Kamis (28/8). Kegiatan ini disambut antusias siswa dan guru, sebagai upaya mengenalkan sejarah dan budaya bangsa secara lebih dekat.

Kepala Museum Lambung Mangkurat, Muhammad Taufik Akbar, dalam sambutannya yang dibacakan Pamong Budaya Museum, Rusmiadi, menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah memberikan dukungan penuh terhadap terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Kegiatan Museum Keliling merupakan salah satu bentuk layanan publik dari museum untuk mendekatkan koleksi, pengetahuan, dan nilai sejarah kepada masyarakat, khususnya para generasi muda,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, pihak museum menghadirkan perwakilan koleksi dari sepuluh kategori yang tersimpan di Museum Lambung Mangkurat. Kehadiran koleksi tersebut diharapkan dapat memperluas wawasan siswa mengenai sejarah dan budaya, sekaligus menumbuhkan rasa bangga serta tanggung jawab untuk melestarikan warisan bangsa.

Rusmiady menambahkan, program Museum Keliling hanya dilaksanakan tiga kali dalam setahun dengan wilayah kunjungan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, dan Tanah Laut. Oleh karena itu, Ia berpesan agar para siswa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya.

“Jadikan kegiatan ini sebagai pengalaman belajar yang menyenangkan, menambah wawasan, dan memperkuat jati diri sebagai generasi penerus bangsa,” pesannya.

Kepala SMAN 1 Pelaihari, Ihsanul Imani, menyambut positif kegiatan ini. Ia menilai Museum Keliling menjadi sarana belajar yang bermanfaat bagi siswa.

“Kegiatan ini membuka cakrawala baru bagi siswa kami, karena mereka bisa melihat langsung koleksi museum sekaligus mendapatkan penjelasan tentang sejarah dan budaya yang mungkin belum pernah mereka ketahui sebelumnya,” ujarnya.

Ihsanul Imani juga berharap kerja sama antara Museum Lambung Mangkurat dan sekolah dapat terus berlanjut di masa mendatang.

“Kehadiran Museum Keliling memberikan pengalaman berbeda bagi siswa dalam mengenal sejarah dan kebudayaan tanpa harus berkunjung langsung ke museum. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus terlaksana, sehingga semakin memperkaya pengetahuan siswa-siswi kami tentang sejarah dan kebudayaan Banua,” pungkasnya. (MuslamKalsel-SYA/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Sosialisasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah dalam rangka Akselerasi Pembangunan serta Penerapan Manajemen Talenta se-Kalimantan Selatan, yang digelar di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, pada Kamis (28/8).

Penandatanganan komitmen bersama ini dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh, Deputi Pembinaan Pegawai Manajemen ASN, Herman, Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, Soni Sultana, serta seluruh kepala daerah se-Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menegaskan, bahwa penerapan manajemen talenta menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Ia menyebut, langkah ini sejalan dengan visi pembangunan Kalsel Bekerja.

“Penandatanganan komitmen bersama ini menjadi momentum menyatukan langkah pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Kita sudah memulainya dengan regulasi internal, penguatan organisasi, serta pemetaan jabatan kunci. Semua ini menjadi landasan agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih terarah dan berkesinambungan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Muhidin menargetkan penerapan manajemen talenta, dapat berjalan serentak di Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu dua bulan ke depan.

“Dengan penerapan sistem ini, kita ingin melahirkan aparatur yang profesional, adaptif, dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, bahwa manajemen talenta akan menghadirkan percepatan sekaligus efektivitas dalam pengelolaan ASN. Menurutnya, jika sebelumnya promosi maupun mutasi pegawai membutuhkan waktu lama, kini proses dapat diselesaikan dalam hitungan hari.

“Dengan manajemen talenta, di BKN maksimal lima hari sudah selesai. Ini bukan hanya soal percepatan administrasi, tetapi juga tentang pengembangan kompetensi pegawai yang lebih terarah,” jelas Zudan.

Ia menekankan, penerapan manajemen talenta menjadi kunci mencetak ASN yang profesional, berintegritas, inovatif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah maupun nasional.

“Tujuan akhirnya adalah mewujudkan birokrasi yang efektif sekaligus mendukung pencapaian Asta Cita Presiden dan visi kepala daerah,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menyerahkan Anugerah Kebudayaan Kalsel 2025, kepada puluhan seniman dan budayawan se Kalsel, pada Rabu (27/8) malam, di Banjarmasin.

Kepada wartawan, usai penyerahan penghargaan, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, Anugerah Kebudayaan Kalsel 2025 ini, merupakan bentuk penghargaan pemerintah provinsi, atas jasa dan kontribusi nyata para seniman dan budayawan, dalam melestarikan seni dan budaya khas daerah.

“Budaya bukan hanya sebagai identitas daerah, tetapi menjadi media pemersatu masyarakat Kalsel, agar lebih dikenal,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Galuh Tantri Narindra menjelaskan, Anugerah Kebudayaan ini, merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel, bertujuan mengangkat kekayaan budaya lokal ke panggung Nasional dan Internasional.

Selain itu, pihaknya juga tengah mengusulkan Tari Kuda Gipang sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTb) Indonesia ke UNESCO. Hal ini dimaksudkan kesenian khas Kalsel, tidak diklaim negara lain.

“Disdikbud Kalsel juga berencana mengusulkan kesenian berpantun ke UNESCO,” ungkap Tantri.

Menanggapi pemberian anugerah ini, salah seorang budayawan Kalimantan Selatan, Helman Gellyrian mengaku sangat bersyukur, atas anugerah yang diterima. Anugerah ini juga menjadi penyemangat bagi seniman dan budayawan di Kalsel untuk terus melestarikan warisan budaya leluhur dan terus berkarya mengharumkan nama Banua.

“Kita berharap, Tarian Kuda Gipang segera mendapatkan pengakuan dari UNESCO, sebagai Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Kalimantan Selatan, seperti halnya Geopark Meratus,” tutupnya

Kehadiran Wagub Hasnuryadi Sulaiman didampingi isteri drg. Ellyana Trisya, disambut dengan pergelaran Tarian Kuda Gipang. Turut hadir pada malam Anugerah Kebudayaan ini, sejumlah pejabat tinggi pratama, tenaga ahli Gubernur dan jajaran perwakilan Forkopimda Kalsel. Kegiatan dipusatkan di area Tugu Nol Kilometer, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin. (NHF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan komitmennya dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai prioritas strategis daerah.

Hal ini disampaikan Gubernur Kalsel, Muhidin, melalui Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Miftahul Chair, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Perumahan Nasional di salah satu hotel berbintang Banjarbaru, Kamis (28/8).

Mengusung tema Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, kegiatan ini dirangkai pula dengan seminar internasional dan pameran bertema “Inclusive and Resilient Design and Planning for Future Housing Settlements on the Water”.

Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ketua Komisi III DPRD Kalsel, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, Bappeda dan Disperkim kabupaten/kota se-Kalsel, serta perwakilan akademisi, asosiasi profesi, pengembang, perbankan, BUMN dan BUMD.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin menilai, pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memiliki posisi strategis dalam mewujudkan visi RPJMN 2025–2029, menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus mendukung visi daerah Kalsel Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) menuju Gerbang Logistik Kalimantan.

“Perumahan adalah kebutuhan dasar masyarakat, berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup, serta pengentasan kemiskinan. Karena itu, pembangunan sektor ini menjadi salah satu prioritas strategis Pemprov Kalsel,” katanya.

Berdasarkan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek), masih terdapat 237.973 unit rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog kepemilikan rumah mencapai 310.634 unit di seluruh kabupaten/kota Kalsel.

“Selain itu, kawasan permukiman kumuh masih dijumpai di sejumlah daerah,” ungkapnya.

Di samping itu, lanjutnya, Pemprov Kalsel melalui APBD berhasil meningkatkan penanganan RTLH signifikan, dari 126 unit pada 2022, menjadi sekitar 1.000 unit pada 2025.

“Capaian ini merupakan kontribusi nyata Kalsel terhadap program nasional 3 juta rumah,” jelasnya.

Sejumlah inovasi juga dikembangkan, SI IMAH (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni) untuk monitoring penanganan RTLH dan SI NIKMAH (Sistem Informasi Klinik Perumahan) berupa platform digital yang memudahkan masyarakat melakukan konsultasi perumahan, akses informasi developer, pembiayaan perbankan, hingga harga bahan bangunan.

“Selain itu, Pemprov Kalsel telah menjalin kerja sama dengan BP Tapera, Bank Kalsel, dan DPD REI untuk penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya .

Muhidin memaparkan, Pemprov Kalsel juga mengusulkan sejumlah program strategis berbasis kolaborasi, seperti pembangunan rumah khusus ASN di Cempaka, pembangunan rumah untuk petugas kebersihan di Hulu Sungai Selatan, revitalisasi kawasan santri di Barabai, serta penanganan kawasan permukiman di Mantuil, Banjarmasin.

“Pembangunan sektor perumahan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Perlu gotong royong semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah, pengembang, perbankan, asosiasi profesi, maupun masyarakat itu sendiri,” pungkasnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Kalimantan Selatan, menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penilaian serentak tingkat kematangan keamanan informasi di 13 kabupaten/kota.

Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola informasi yang aman dan terpercaya. Penilaian berlangsung selama 2 hari, pada 27–28 Agustus 2025, dengan melibatkan seluruh Diskominfo kabupaten/kota di Kalsel. Proses asesmen didampingi tim asesor resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Mewakili Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim, Plt. Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar menyampaikan, bahwa langkah ini menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain.

“Saat ini tingkat keamanan informasi di Kalsel mengalami peningkatan sebesar 71 persen, di atas rata-rata nasional, setelah dilakukan penilaian sebelumnya oleh BSSN RI,” ucapnya.

Suci mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen tim dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah. Menurutnya, prestasi ini dapat memotivasi seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan standar keamanan data dan sistem informasi.

“Kita harus bekerja bersama, karena tantangan dunia siber tidak mengenal batas wilayah dan dapat berdampak luas apabila tidak diantisipasi dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Manggala Informatika Ahli Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemda BSSN RI, Melita Irmasari, menjelaskan bahwa penilaian serentak kali ini berfokus pada enam indikator. Yakni tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, teknologi, dan perlindungan data pribadi.

“Selama dua hari, kami akan memverifikasi hasil soft assessment yang telah dilaksanakan sebelumnya, bukti data dukung, serta melakukan tes wawancara,” jelasnya.

Melita menambahkan, berdasarkan hasil soft assessment, beberapa aspek seperti pengelolaan aset dan teknologi sudah cukup baik. Namun, aspek tata kelola dan pengelolaan risiko masih perlu dibenahi karena sangat bergantung pada dokumen kebijakan yang sebagian besar belum dimiliki.

“Melalui penilaian ini kebijakan-kebijakan yang diperlukan dapat segera disahkan,” harapnya.

Melita juga mengapresiasi Kalsel yang telah membentuk Computer Security Incident Response Team (Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer) di seluruh tingkatan pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

“Dengan adanya tim tersebut, penanganan insiden siber di Kalsel semakin baik, termasuk peningkatan kompetensi SDM,” tutupnya. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman, resmi menjadi Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), bersama Pengurus Periode 2025 – 2029, usai pelantikan di Gedung Mahligai Pancasila, Kamis (28/8).

Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan, dengan dilantiknya pengurus baru ini, FPTI Kalsel siap berkomitmen menyusun program kerja jangka panjang, yang tidak hanya berfokus pada prestasi, tetapi juga pembinaan atlet usia dini dan pengembangan fasilitas panjat tebing di berbagai kabupaten dan kota.

“Kami akan melakukan pembinaan kepada atlet atlet usia dini,” ungkap Hasnuryadi, kepada sejumlah wartawan.

Dengan dukungan semua pihak, lanjutnya, FPTI Kalsel berharap, dapat mencetak atlet atlet berprestasi, sekaligus menjadikan panjat tebing sebagai olahraga yang digemari dan membudaya di Kalimantan Selatan.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan dukungan terhadap kepengurusan FPTI Kalsel yang baru dilantik. Dukungan ini disampaikan Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat atas kepengurusan Federasi Panjat Tebing Indonesia Kalsel Periode 2025 sampai 2029,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menilai prestasi cabang olahraga panjat tebing mengalami peningkatan.

“Karena itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, dengan kepengurusan baru ini, prestasi atlet panjat tebing dapat lebih meningkat lagi kedepannya,” ucap Fitri. (SRI/RIW/RH)