BANJARMASIN – Turnamen Gateball Kalsel-Teng Memperingati Hari Bakti PU Di Kota Banjarmasin berakhir, Rabu (1/12).
Berakhirnya gelaran Turnamen Gateball Kalsel-Teng ini, ditandai dengan pembagian hadiah untuk para pemenang.
Sekretaris Umum Pengurus Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) Provinsi Kalimantan Selatan Mutaal Badrun mengatakan, untuk pelaksanaan Turnamen Gateball Memperingati Hari Bakti PU yang digelar selama 6 hari ini, berjalan lancar serta meriah.
Sekretaris Umum PERGATSI Kalsel Mutaal Badrun
“Kami memberikan apresiasi kepada panitia yang telah sukses melaksanakan turnamen ini,” ucapnya.
Pada turnamen ini, lanjut Mutaal, juga menghasilkan juara juara yang diharapkan dapat membanggakan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Pada kejuaraan ini merupakan kejuaraan Gateball yang paling bersih dalam segala aturan pertandingan di Provinsi Kalimantan Selatan,” jelasnya.
Sehingga, juara yang didapatkan benar benar yang berkualitas handal.
Dalam kesempatan tersebut, Mutaal juga menjelaskan mengenai olahraga Gateball tersebut, yang merupakan cabang olahraga baru di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Olahraga Gateball ini merupakan cabang olahraga baru di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Menurut Mutaal, olahraga Gateball merupakan olahraga perpaduan antara catur, billiar, serta golf, dimana olahraga ini juga memerlukan pemikiran yang tepat, untuk dapat meraih kemenangan.
“Permainan olahraga Gateball ini, tidak dapat dipastikan permainan bagus diawal dapat memenangi pertandingan. Pada Detik terakhir pun bisa memenangkan pertandingan,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Turnamen Tenis Open Piala Paman Birin Cup 2021 resmi digelar di Kota Banjarmasin, ditandai dengan dibukanya kejuaraan tersebut, di Lapangan Tenis Darma Praja, Rabu (1/12).
Ketua Umum Pelti Kalimantan Selatan Hasbullah mengatakan, digelarnya Kejuaraan Tenis Open Piala Paman Birin Cup ini, untuk uji coba bertanding atlet atlet tenis.
“Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap atlet tenis lapangan di Provinsi Kalsel ini, maka digelar Kejuaraan Tenis Open Piala Paman Birin Cup,” ujar Hasbullah.
Menurutnya, pembinaan dilakukan dengan digelarnya turnamen, untuk mengetahui kemampuan para atlet tenis tersebut.
“Dengan adanya kejuaraan tersebut maka kemampuan atlet akan diketahui,” ujar Hasbullah.
Ia mengatakan, pada Kejuaraan Tenis Open Piala Paman Birin Cup ini, diikuti oleh sebanyak kurang lebih 100 peserta putra dan putri.
Sementara itu, Kabag Peningkatan Prestasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan Fitri Hernandi mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentunya memberikan apresiasi atas diselenggarakannya Kejuaraan Tenis Open Piala Paman Birin Cup kerjasama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan dan PELTI Kalimantan Selatan.
“Pemerintah Provinsi Kalsel berharap pada Kejuaraan Tenis Open Piala Paman Birin Cup ini, dapat menghasilkan atlet tenis handal untuk Provinsi Kalimantan Selatan,” ucapnya.
Sehingga, lanjut Fitri, atlet atlet tersebut dapat membanggakan Provinsi Kalimantan Selatan kedepannya. (SRI/RDM/RH)
HULU SUNGAI TENGAH – Wakapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono bersama Jajaran, langsung melakukan peninjuan dan pengecekan lokasi banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), pada Selasa (30/11) sore.
Dalam kesempatan itu turut hadir Irwasda, Karo Log, Kabid Propam, Kabid Dokkes, serta Dansat Brimob Polda Kalsel, Bupati HST, Wakil Bupati HST, Kapolres HST beserta Pejabat Utama Polres HST.
Selain mengecek kondisi banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Wakapolda Kalsel dan rombongan juga memastikan kondisi warga yang menjadi korban banjir.
“Kami melakukan pengecekan disejumlah titik yang terkena dampak banjir akibat tingginya curah hujan beberapa hari terakhir, dan memastikan apakah ada korban jiwa,” ujar Wakapolda.
Dia juga menjelaskan, saat ini pihaknya terus melakukan monitoring dan melaporkan setiap perkembangan yang terjadi berkaitan dengan daerah-daerah rawan banjir.
“Kami tetap melaksanakan pengecekan serta patroli daerah-daerah rawan banjir. Sehingga setiap perkembangan mengenai situasi banjir dapat dengan segera mengambil langkah-langkah, guna mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan,” pungkasnya.
Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Mohamad Agung Budijono mengimbau masyarakat tetap waspada di tengah kondisi cuaca saat ini.
“Kami turut prihatin atas musibah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Anggota telah dikerahkan ke lapangan untuk memastikan bantuan logistik siap untuk disalurkan kepada korban bencana,” katanya. (POLDA.KALSEL-RIW/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Total keseluruhan luas lahan kritis di Kalsel teridentifikasi berjumlah 4.700 hektare lebih. Data ini didapatkan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito.
Kabid Pengelolaan Ruang Laut Dislautkan Provinsi Kalsel, Ariyadi Noor menyampaikan, apabila diakumulasikan secara pengelolaan kelautan khusus percepatan penanganan rehabilitasi ekosistem mangrove tercatat ada sekitar 100 tahun atau 2122.
“Sebagai langkah sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dengan adanya perbaikan. Melalui gerakan nyata Presiden RI, Joko Widodo, dari 4.700 lahan kritis di Kalsel sedikitnya 3.000 hektare dijadikan target realisasi dalam percepatan penanganan rehabilitasi mangrove secara berkelanjutan ini diakui sangat baik sebagai tindaklanjut program padat karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” paparnya usai meninjau lokasi hutan mangrove di Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Selasa (30/11).
Kendati Kalsel masih melakukan rehabilitasi ekosistem hutan mangrove seluas 3.000 hektare secara berkelanjutan. Namun, lahan kritis yang harus kembali diperbaiki menyisakan sekitar 1.700 hektare.
“Kami pun mendukung apabila ada pembinaan kelompok pelestari dan Pokdarwis dan Dislautkan Kalsel akan melukan demontrasi plot (Demplot) program yang serupa nantinya, tentu dengan adanya program rehabilitasi ini setidaknya terus bersinergi untuk bekerjasama agar terbangun secara baik dan maksimal,” bebernya.
Menanggapi itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, selain sudah mengidentifikasi luas lahan untuk pemulihan ekosistem mangrove yang ditetapkan sebesar empat ribu hektar lebih itu. Maka, anggaran yang diperlukan juga harus benar-benar disiapkan pemerintah.
Yani Helmi saat menanggapi kondisi ekosistem hutan mangrove di Desa Segumbang, Batulicin, Tanah Bumbu.
“Makanya harus ada kolaborasi disini dan Alhamdulillah anggarannya tersedia tinggal pemerintah pusat melakukan apa, dan Pemprov hingga Pemkab Tanbu juga menyesuaikan dengan program sinergi,” ucapnya.
Bahkan, Wakil Ketua Fraksi dari Partai Golkar di DPRD Kalsel yang akrab disapa Paman Yani membidangi ekonomi dan keuangan ini menegaskan, agar pemerintah bisa segera melaksanakan program ini secepatnya sebagai langkah dalam percepatan pemulihan ekosistem mangrove khusudnya Tanah Bumbu.
“Saya minta tahun depan program ini sudah harus berjalan karena selain dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar, pemerintah pusat juga bisa tetap bersinergi baik pemerintah pusat ataupun daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Segumbang, Mustafinal, mengaku, bersyukur dengan adanya program rehabilitasi hutan mangrove yang diakui cukup luas hingga 4.700 hektare itu meskipun diketahui masih banyak terdapat kekuarangan dalam merealisasikannya.
Kades Segumbang, Mustafinal, saat menjelaskan potensi eko wisata hutan mangrove.
“Dengan adanya program ini kami menyambut baik, terutama ada tiga desa yakni Sepunggur, Segumbang dan Kresik Putih yang mendapatkan perbaikan ekosistem mangrove yang tersebar di Kecamatan Kusan Hilir dan Batulicin serta untuk target luas lahan sekitar 600 hektar yang harus dipulihkan di Tanbu,” ungkapnya.
Apabila rehabilitasi ini berhasil, maka, eko wisata mangrove menjadi perencanaan dalam sektor Pendapatan Asli Desa (PADes). Terlebih, selain mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, dampak dari pasang air laut ke permukiman tempat tinggal hingga persawahan dapat diminimalisir.
“Selain membuatkan jalan untuk akses menuju laut dari 8 hingga 10 meter yang telah dihibahkan oleh sejumlah masyarakat nanti tinggal dari pusat, pemprov dan Pemkab untuk membantu dalam pengelolaan asetnnya nantinya,” tutup Kades Segumbang, Mustafinal. (RHS/RDM/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Daerah harus memastikan berjalannya tiga hal agar agenda politik kepala daerah berjalan, yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Aplikasi Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes).
Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rudy Mahani Harahap, ketika menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (1/12).
“SPIP akan membantu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah dan juga mengatasi korupsi di Pemerintah Daerah yang marak di Kalimantan Selatan. Karenanya, harus ada terkait strategi implementasi SPIP di Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Menurut Rudy, yang juga alumni Harvard Kennedy School, strategi implementasi SPIP mencakup penguatan internal dan penguatan eksternal. Ditekankannya, BPKP akan mendorong SPIP di Pemerintah Daerah tidak sekadar sebagai kewajiban (mandatory), tetapi benar-benar untuk dimiliki (ownership) dan menjadi kebutuhan Pemerintah Daerah.
Sementara itu, Siswaskeudes sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam mengawasi keuangan desa. Sebab, Pemerintah Daerah wajib mengawasi keuangan desa dengan anggaran desa yang semakin besar dan korupsi yang marak di desa.
Diungkapkan oleh Rudy, APIP daerah dengan SDM yang terbatas kemampuan dan jumlahnya, akan terbantu ketika mengaudit keuangan desa dengan Siswaskeudes.
Disisi lain, SAKIP adalah salah satu bagian penting dari SPIP yang perlu ditingkatkan kualitas implementasinya agar kinerja Pemerintah Daerah meningkat.
“Langkah-langkah meningkatkan kualitas SAKIP adalah, peningkatan kualitas pengorganisasian, perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, review, dan evaluasi kinerja,” tegas Rudy yang merupakan Doctor of Philosophy (PhD) dari Auckland University of Technology (AUT), New Zealand.
Audiensi yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Inspektur, Kepala Bagian Organisasi, dan Kepala Bapelitbang Kabupaten Barito Kuala ke Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakah perintah langsung Bupati Barito Kuala Noormiliyani AS, untuk memperbaiki kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (BPKP.KALSEL-RIW/RDM/RH)
BANJAR – Forum Wartawan Dewan Kota (Forwadek) Banjarmasin, melakukan study komparatif ke DPRD Kabupaten Banjar, Selasa (30/11).
Kasubbag Protokol dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Fahriansyah, kepada wartawan menyampaikan, selama ini jalinan kemitraan dengan media, khususnya di DPRD setempat berjalan sangat baik. Namun untuk lingkup Kabupaten, kemitraan menjadi satu dengan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Kasubbag Protokol dan Kehumasan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Fahriansyah, (ditengah), saat memberikan komentarnya
“Jalinan sinergitas jadi satu dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik),” ucapnya.
Disampaikan Fahri, pola kemitraan selalu merangkul kebersamaan dengan media, baik cetak, elektronik, dan online, agar tetap terjaga dengan baik, kemitraan itu dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama. Kemudian mekanismenya relatif sama dengan yang dilaksanakan di DPRD Banjarmasin.
“Kami menyesuaikan anggaran dan tetap ada kesamaan persepsi,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Dewan Kota (Forwadek) Banjarmasin Bambang Santoso mengatakan, dari hasil study komparatif ini, sangat banyak informasi yang didapatkan, terutama terkait kerjasama dan kebijakan lembaga dalam menjaga kemitraan dengan media, supaya tetap terus berjalan dengan baik.
“Kita akan selalu menjaga hubungan kemitraan ini, untuk saling bersama-sama membangun kemajuan khususnya di kota seribu sungai,” tutupnya.
Foto bersama Forum Wartawan Dewan Kota Banjarmasin dengan Ketua DPRD Kabupaten Banjar dan media DPRD Kabupaten Banjar
Untuk diketahui, study komparatif Forum Wartawan Dewan Kota (Forwadek) Banjarmasin, diikuti sebanyak 17 media baik media cetak, elektronik, maupun online. (NHF/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menegaskan kepada pemerintah untuk tetap melibatkan warganya yang rata-rata tinggal di wilayah pesisir agar diikutsertakan dalam program rehabilitasi mangrove.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, M. Yani Helmi saat disambut oleh BPDASHL Barito di Balai Desa Segumbang, Batulicin, Tanah Bumbu saat diskusi sosialisasi percepatan rehabilitasi mangrove di Kalsel.
“Masyarakat itu sebenarnya sangat memahami dengan penyampaian yang telah diberikan. Tetapi, sebagai pemerhati pastinya tidak ada pekerjaan itu sia-sia. Apa yang harus kita tanam tentu harus berhasil, selain pengawasan juga harus ada pembinaan kembali agar program tersebut berjalan baik,” tegasnya dalam penyampaian kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan di Balai Desa Segumbang, Batulicin, Kotabaru, Selasa (30/11).
Demi berkelanjutan, anggota Dapil IV Kotabaru dan Tanah Bumbu di DPRD Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan ini menyatakan, sangat wajar harus dipersiapkan semaksimal mungkin oleh pemerintah.
“Tidak mungkin menginstruksikan hanya dengan ucapan saja kan harus ada bukti kerja nyata dengan gerakan,” cetusnya.
Tetapi, dia menyarankan pemerintah harus serius membuat konsep pengelolaan rehabilitasi ekosistem ini secara baik dengan tetap bersinergi agar program yang dicanangkan mampu terealisasi optimal.
“Tolong dipikirkan serta dikonsep benar-benar melalui anggaran dari BKSDA selain itu BPDASHL, BRGM yang kaitannya dengan Dishut, Dislautkan Kalsel hingga DLH dibicarakan baik-baik dan yang tidak hadir disampaikan juga ke masing-masing pimpinan diinstansinya,” ucapnya.
Bahkan, dirinya menyatakan siap membantu apabila sejumlah tim merasa kesulitan dalam menganggarkan program realisasi peningkatan rehabilitasi ekosistem mangrove di wilayah pesisir di Kalimantan Selatan.
“Baik itu insentifnya, tetapi, dari Kementerian juga tetap bisa bahu membahu. Kalau Bicara soal anggaran dana desa itu nanti, hubungannya ada ditingkat kabupaten. Saya akan diskusikan selanjutnya dengan Sekdaprov Kalsel agar program itu tidak terkesan sia-sia,” tutur anggota Komisi II DPRD Kalsel yang akrab disapa paman Yani.
Soal dipertaruhkannya kerugian, ia memaparkan, ada dua kemungkinan dampak negatif yang bakal didapatkan warga yang tinggal di sebagian wilayah pesisir yang mayoritas pekerjaannya juga masih terlihat sebagai petani, budidaya ikan dan nelayan.
“Saya tidak ingin seperti daerah Kurau di Kabupaten Tanah Laut yang sudah terkena dampak airnya. Tentu, ditegaskan daerah Kusan Hilir dan Batulicin tenggelam sehingga merugikan sektor pertanian mengalami dampak begitu besar,” paparnya.
Ia menyebutkan, ada sekitar tiga desa di Tanah Laut tenggelam akibat hutan mangrove tidak terawat secara optimal bahkan menurutnya sangat fatal apabila menjadi pembiaran.
“Meskipun itu bukan wewenang kewilayahan. Justru tidak mau terjadi di dapil saya. Maka dari itu, Kementerian, Pemprov dan Pemkab bisa duduk bersama untuk menyamakan persepsi agar masyarakat di Tanbu bisa memahami ini dan menangkap secara baik atas program tersebut,” pungkasnya. (RHS/RDM/RH)
TAPIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menghadiri puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 Kabupaten Tapin, di Pendopo Galuh Bastari, Rantau Baru, Selasa (30/11).
Wagub Muhidin atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengucapkan selamat Hari Jadi ke-56 pada Kabupaten Tapin.
“Semoga di usia ke-56 tahun ini, seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tapin semakin bersemangat untuk memajukan daerah, membangun sinergi dan kebersamaan dalam melanjutkan pembangunan,” ajaknya.
Diketahui, salah satu keunggulan Tapin terletak pada sektor pertaniannya.
Varietas lokal yang saat ini terus dikembangkan adalah cabai rawit hiyung. Cabai ini kemudian diolah menjadi berbagai macam produk, seperti sambal, cabai bubuk, hingga abon.
Pemprov kalsel pun mendukung dan memfasilitasi sektor pertanian di Tapin, dengan menyalurkan bantuan senilai 1,2 miliar rupiah pada Oktober 2021 lalu.
“Di usia ke-56 ini, telah banyak capaian pembangunan yang diraih oleh Kabupaten Tapin. Apalagi saat ini Tapin memegang peran sentral bagi kemajuan Kalimantan Selatan,” paparnya Muhidin.
Untuk mengoptimalkan pembangunan, kata Muhidin, perlu menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
“Saya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tapin, agar terus membangun semangat kebersamaan dan kerukunan, sehingga berbagai agenda pembangunan berjalan dengan baik,” ujar Muhidin.
Sementara itu, Bupati Tapin Arifin Arpan mengungkapkan, tantangan pembangunan ke depannya makin tinggi.
Kalimantan Selatan diproyeksikan sebagai jalur logistik dan penyangga pangan bagi ibukota baru.
“Kita, segenap warga Tapin, harus mempersiapkan diri untuk mengembangkan sektor pertanian lebih baik lagi,” kata Bupati.
Terkait capaian vaksinasi, ia menyebutkan telah mencapai angka sekitar 50 persen. Tapin terus berupaya mengejar 70 persen di bulan Desember.
“Saya imbau kepada warga Tapin yang belum vaksin, agar segera melakukan vaksinasi,” imbaunya.
HUT Kabupaten Tapin kali ini mengusung tema “Tapin Maju, Tapin Unggul, Harapan Kita”.
Acara dirangkaikan dengan penantanganan prasasti pembangunan gedung di Kabupaten Tapin, disaksikan oleh Wakil Gubernur Kalsel. (BIROADPIM/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Sebanyak 3.000 hektare lahan di Kalsel menjadi target rehabilitasi mangrove tahun 2021. Agar program ini terealisasi, Pemprov kini bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito.
Terkait hal itu, Anggota Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengungkapkan, dengan keprihatinan atas kondisi ekosistem mangrove sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu menjadi dasar adanya program rehabilitasi tersebut.
Yani Helmi bersama BPDASHL Banjarbaru, KPH Kusan dan Pemdes memantau lokasi ekosistem mangrove di budidaya ikan payau di Segumbang, Batulicin, Tanbu.
“Inilah kenapa kami hadir untuk masyarakat di sini, baik dari Kementerian KLHK, Dishut dan Dislautkan Kalsel bahwa penanganan untuk rehabilitasi mangrove tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Maka dari itu, sinergi menjadi hal utama dan kita lihat sekarang pusat, provinsi dan kabupaten sudah jadi satu. Diharapkan, tahun depan perbaikan ekosistem tersebut sudah dilaksanakan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/11) siang, usia meninjau lokasi rehabilitasi tanaman mangrove di Desa Segumbang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
Menuju lokasi rehabilitasi ekosistem mangrove di Batulicin, Tanah Bumbu.
Bahkan, ia menilai, terkait kondisi yang telah terjadi seluruhnya bukan kesalahan dari masyarakat, tetapi, harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
“Mereka juga peduli terhadap alam, jangan salah, ini kadang pemerintah juga menyalahkan. Tetapi tidak, ternyata kita sadari bahwa mereka berdomisili di Kecamatan Kusan Hilir dan Batulicin juga memahami arti dari bencana yang terjadi selama ini,” tegas Wakil Ketua dari Fraksi Partai Golkar di DPRD Kalsel tersebut.
Sementara itu, Plt Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan, Tanah Bumbu, Dewi Wulandari, menuturkan, khusus target lahan yang digarap di Tanah Bumbu diketahui mencapai 600 hektare.
“Kami Dishut Kalsel juga bekerjasama dan bersinergi dengan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) serta Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito,” ucapnya.
Dari 600 hektar lahan rehabilitasi mangrove yang ditargetkan, dia menyebutkan, berada di wilayah Kusan Hilir dan Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
“Mudahan-mudahan capaian target tersebut mampu terpenuhi. Yang mana, daerah ini meliputi Sepunggur, Segumbang dan Kresik Putih,” bebernya.
Namun, ia menyampaikan, pemerintah menyediakan lahan rehabilitasi mangrove secara total keseluruhan mencapai 3.000 hektare.
“Jadi, ini tidak hanya menyangkut KPH Kusan saja tetapi tersebar diseluruh unit kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan,” papar Plt Kepala KPH Kusan, Tanah Bumbu, Dewi Wulandari.
Selain itu, Fungsional PEH Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung (BPDASHL) Barito, Tri Wibowo, menyebutkan, sejalan dengan program Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), sedikitnya ribuan lahan di Kalsel harus dilakukan perbaikan atau rehabilitasi.
“Menindaklanjuti adanya aspirasi dari DPRD Kalsel dan Pemda, kami BPDASHL dan BRGM memang sudah menargetkan untuk di Kalsel seluas 3.000 Ha untuk percepatan rehabilitasi mangrove,” tuturnya.
Langkah ini, lanjut Tri, merupakan program padat karya yang digaungkan oleh Presiden RI, Joko Widodo dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Indonesia khususnya di Kalsel melalui percepatan rehabilitasi ekosistem mangrove.
“Tahun ini, kami sudah melakukan rehabilitasi lahan mangrove di Kalsel sekitar 50 hektare (Ha) serta sisanya dari 3.000 kini menjadi 2.950 lagi dan akan dilakukan reboisasi bahkan dilanjutkan pada 2022 nanti. Tetapi, adanya sinergi bersama Dishut hingga Dislautkan planing perencenaan sudah ada di 2021,” tukasnya. (RHS/RDM/RH)
BANJARMASIN – Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI Provinsi Kalsel Masa Bakti 2021 – 2025 menyampaikan hasil penjaringan mereka terhadap bakal calon Ketua KONI Provinsi Kalsel. Untuk pendaftar atas nama Bambang Heri Purnama dinyatakan memenuhi syarat, sedangkan Sutarto Hadi tidak memenuhi syarat.
Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Tim Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Ketua Umum KONI Provinsi Kalsel Masa Bakti 2021 – 2025 Sarmidi.
Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua KONI Kalsel Sarmidi
“Hasilnya, Bambang Heri Purnama lolos sedang Sutarto Hadi tidak memenuhi persyaratan,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Selasa (30/11).
Hasil tersebut, lanjutnya, didapat setelah pihaknya melakukan verifikasi terhadap dukungan dari kedua bakal calon tersebut.
“Bambang Heri Purnama dinyatakan lolos verifikasi administrasi dengan dukungan yang sah dari 12 KONI kab/kota dan 31 dukungan dari pengurus cabang olahraga (cabor),” jelas Sarmidi.
Sedangkan, lanjutnya, untuk Sutarto Hadi hasil verifikasi tidak memenuhi persyaratan yang mewajibkan mengantongi surat dukungan resmi sekurang-kurangnya tiga suara dari KONI kabupaten/kota dan minimal suara dari 10 Cabor anggota KONI Kalsel termasuk fungsional.
“Pada verifikasi tersebut Sutarto tidak didukung KONI kab/kota dan hanya satu KONI yang mendukung namun ternyata ganda dan dianggap tidak sah yang juga memberikan dukungan terhadap Bambang Purnama,” ucapnya.
Begitu juga, tambahnya, dengan 11 Cabor yang mendukung Sutarto ada lima Cabor yang tidak memenuhi persyaratan. Sehingga secara verifikasi administrasi tidak terpenuhi.
“Setelah ini kami akan menyerahkan berkas hasil penjaringan kepada panitia Musprov KONI se kab/kota untuk menentukan apakah calon tunggal tersebut layak menjabat sebagai Ketua KONI Kalsel periode 2021-2025,” ucap Sarmidi. (SRI/RDM/RH)
