LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Gubernur, Muhidin, menginstruksikan seluruh dinas dan instansi di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk menggunakan serta menyajikan air minum dalam kemasan Bakula Water pada setiap kegiatan resmi pemerintahan.

Gubernur Muhidin menjelaskan, Bakula Water merupakan produk air minum dalam kemasan yang diproduksi Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga sudah sepatutnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

Penggunaan Bakula Water di setiap kegiatan resmi, dinilai sebagai langkah konkret dalam mendorong pemanfaatan produk milik daerah.

Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memperkuat kemandirian daerah, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan menggunakan produk sendiri, perputaran ekonomi dapat kembali ke daerah dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan Kalimantan Selatan.

“Ini adalah upaya kita untuk memajukan produk milik sendiri dengan menggunakan produk sendiri. Dari situ, kita bisa menambah pemasukan atau pendapatan daerah,” ucap Muhidin, saat launching Bakula Water, yang dirangkaikan dengan kegiatan Puncak Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (16/12).

Selain mendukung produk daerah, Muhidin juga menilai Bakula Water memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Air minum ini memiliki kandungan pH berkisar antara 7 hingga 8, yang dinilai dapat membantu menetralkan kadar asam dalam tubuh, mendukung sistem pencernaan, serta menjaga hidrasi karena kualitas airnya yang murni dan terjaga.

“Oleh karena itu, saya menganjurkan seluruh dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar menggunakan Bakula Water,” lanjut Muhidin.

Muhidin menekankan, agar Bakula Water selalu disajikan dalam setiap kegiatan pemerintahan, termasuk saat kunjungan kerja Gubernur dan pejabat daerah lainnya. Ia meminta seluruh jajaran perangkat daerah benar-benar melaksanakan instruksi tersebut secara konsisten.

“Jangan sampai pada saat gubernur melakukan kunjungan, tetapi yang disajikan justru bukan Bakula Water,” tegas Muhidin.

Dengan kebijakan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap penggunaan Bakula Water dapat semakin meluas, sekaligus menjadi langkah nyata dalam mendukung produk daerah, memperkuat kemandirian ekonomi, serta berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan.

“Penggunaan Bakula Water ini juga dalam rangka meningkatkan PAD, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat,” tutup Muhidin. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97 Tahun 2025 di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (16/12).

Peringatan tahun ini mengusung tema Perempuan Berdaya dan Berkarya Menuju Indonesia Emas 2045, yang menjadi semangat bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan di berbagai aspek kehidupan.

Peringatan ini turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, Masrupah Syarifuddin, serta berbagai organisasi perempuan di Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan bahwa Peringatan Hari Ibu tidak semata bersifat seremonial, melainkan harus dimaknai sebagai aksi nyata yang berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, Peringatan Hari Ibu merupakan momentum penting untuk memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan dalam pembangunan sosial kemasyarakatan.

“Peringatan Hari Ibu bukan sekadar mengenang peran perempuan di masa lalu, tetapi menjadi ruang untuk membangun aksi nyata yang berkelanjutan. Hal ini diwujudkan melalui langkah-langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor guna mendorong transformasi perempuan dalam membangun kepedulian sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan, Peringatan Hari Ibu tahun ini juga menyoroti kepedulian perempuan terhadap upaya pencegahan dan penanganan kanker di Kalimantan Selatan.

Hal tersebut mencerminkan peran strategis perempuan dan ibu sebagai aktor kunci dalam membangun kepedulian sosial, khususnya dari perempuan untuk perempuan, termasuk dalam merangkul kelompok perempuan rentan.

“Perempuan bukanlah objek pembangunan semata, melainkan subjek pembangunan sekaligus agen perubahan. Dari perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan, kita bangun kepedulian sosial serta hubungan antar komunitas yang lebih kuat,” tegasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjutnya, berkomitmen memberikan dukungan dan ruang partisipasi yang setara bagi perempuan guna meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup kaum perempuan di daerah.

“Ibu yang bekerja maupun yang mengurus rumah tangga, ibu pelaku usaha besar maupun menengah, serta ibu yang aktif di organisasi dan lingkungan masyarakat, semuanya merupakan mutiara berharga dalam pembangunan negeri yang kita cintai ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah menjelaskan, bahwa rangkaian kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-97 diawali dengan Seminar Deteksi Dini Kanker Payudara, yang dilaksanakan bekerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Kalimantan Selatan, serta ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana sebagai bentuk penghormatan dan refleksi atas perjuangan para pahlawan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian kegiatan hingga puncak Peringatan Hari Ibu ke-97 di Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Pada peringatan ini, turut dilakukan berbagai penyerahan penghargaan dan apresiasi sebagai bentuk sinergi antara DPPPA-KB Provinsi Kalimantan Selatan dengan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Yayasan Kanker Indonesia, serta Yayasan Lestari Anggrek Nusantara.

Adapun bentuk apresiasi yang diberikan antara lain penyerahan donasi kepada Rumah Singgah Kanker, piagam penghargaan bagi Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) yang aktif dan inovatif, hadiah dan sertifikat lomba digital beserta sertifikat juri, serta penyerahan simbolis bantuan sembako kepada kader PKK, guru PAUD, anggota Portadin, dan perempuan penyapu jalan, serta diberikan pula apresiasi khusus Hari Ibu dari Yayasan Lestari Anggrek Nusantara kepada perempuan-perempuan inspiratif di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora), melaksanakan Kemah Pemuda Tahun 2025, di kawasan GOR Babussalam, Banjarbaru, Selasa (16/12). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, didampingi Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Muhammad Anugrah.

Pebriadin menjelaskan, kegiatan ini diikuti perwakilan Pemuda dari berbagai organisasi kepemudaan yang ada di 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

“Puluhan pemuda mengikuti kegiatan Kemah Pemuda,” ungkap Pebriadin.

Kemah Pemuda ini, lanjutnya, bertujuan untuk mengumpulkan pemuda, menyamakan persepsi, membangun jejaring, serta meningkatkan wawasan dan pengetahuan.

“Dengan berkumpulnya para pemuda ini, melalui kebersamaan, mereka dapat saling bertukar pengalaman,” ujarnya.

Pada kegiatan ini para pemuda diberikan berbagai aktivitas, untuk meningkatkan kemampuan peserta.

“Kami berharap, para peserta Kemah Pemuda ini dapat mengikuti kegiatan dengan maksimal, untuk dapat menyerap ilmu yang diberikan,” ucapnya.

Selain itu, tambah Pebriadin, para peserta Kemah Pemuda ini dapat menyebarkan ilmu yang didapat, kepada pemuda lainnya, yang ada di daerah masing masing.

“Sehingga angka Indeks Pembangunan Pemuda serta Olahraga Kalsel mengalami peningkatan,” tutur Pebriadin.

Pada kesempatan tersebut, Pebriadin mengungkapkan, kegiatan yang dilaksanakan di kawasan GOR Babussalam ini, juga untuk mengenalkan fasilitas olahraga milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, kepada masyarakat luas.

“Kami sengaja melaksanakan kegiatan Kemah Pemuda di kawasan fasilitas olahraga milik pemerintah,” ucapnya.

Karena, lanjut Pebriadin, fasilitas di kawasan ini cukup lengkap, seperti air bersih, lahan yang luas, penerangan yang cukup, serta keamanan yang terjaga.

“Kegiatan yang dapat dilakukan di GOR Babussalam dapat berupa in door ataupun out door,” ujarnya.

Pebriadin berharap, kegiatan seperti Kemah Pemuda ini dapat terus dilaksanakan, di kawasan tersebut.

“Kami berharap keberadaan GOR Babussalam ini kedepannya dapat lebih kenal publik,” ucap Pebriadin. (SRI/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Puncak Gebyar Panutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2025, yang berlangsung di Gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel, Selasa (16/12). Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah, kepada masyarakat yang taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa Gebyar Panutan PKB merupakan momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan peran strategis pajak daerah, dalam mendukung pembangunan Banua.

Menurutnya, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi juga investasi bersama untuk kemajuan Kalimantan Selatan. Dari pajak inilah pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat dapat terus berjalan,” ucap Muhidin.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang mudah, transparan, dan akuntabel kepada para wajib pajak.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga secara konsisten memberikan apresiasi kepada masyarakat yang disiplin dan tepat waktu, dalam membayar pajak. Salah satunya melalui kegiatan Gebyar Panutan PKB ini.

Gubernur Muhidin berharap, melalui kegiatan ini, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk menjadikan kepatuhan pajak sebagai budaya bersama demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

“Kesadaran pajak adalah kunci kemandirian daerah. Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Muhidin.

Pada puncak Gebyar Panutan PKB Tahun 2025 ini, dilakukan pengundian berbagai hadiah menarik bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria, sebagai bentuk penghargaan atas kontribusi mereka. Kegiatan tersebut juga disaksikan Bupati/Wali Kota se Kalimantan Selatan, jajaran Forkopimda, kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta perwakilan masyarakat.

“Melalui Gebyar Panutan PKB, diharapkan dapat terus memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menumbuhkan rasa bangga sebagai warga yang berkontribusi langsung terhadap pembangunan Banua,” tutup Muhidin. (MRF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah provinsi melalui Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat (FKG ULM), menggelar Bakti Sosial dalam rangka Bulan Kesehatan Gigi Nasional (BKGN) 2025.

Kepada sejumlah wartawan, Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan, Mashuda mengatakan, bahwa BKGN 2025 mengusung tema Gigi dan Gusi Sehat, Senyum Sehat Hebat. Bakti sosial ini digelar selama tiga hari, mulai 16-18 Desember 2025. Pelayanan dibuka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WITA, selama kegiatan berlangsung di Jalan Simpang Ulin, Banjarmasin

Melalui kegiatan bakti sosial ini, masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan gigi dan mulut secara gratis. Layanan tersebut meliputi pemeriksaan gigi dan mulut, pembersihan karang gigi, penambalan gigi permanen sederhana, pencabutan gigi permanen sederhana, tindakan aplikasi fluoride, serta pencabutan gigi susu pada anak.

“Kegiatan ini tidak hanya bertujuan memberikan pelayanan kesehatan, tetapi sebagai upaya edukasi, agar lebih peduli terhadap kesehatan gigi dan mulut sebagai bagian penting dari kesehatan secara keseluruhan,” ucap Mashuda usai pembukaan Bakti Sosial pada Selasa (16/12).

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kalsel dr. Diauddin menyampaikan, bahwa pelaksanaan BKGN 2025, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini.

Diauddin mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, mengingat seluruh layanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan secara gratis.

“Agenda rutin tahunan ini hendaklah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” harapnya.

Diauddin menambahkan, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, institusi pendidikan, dan pihak swasta, dapat terus diperkuat dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan, khususnya di bidang kesehatan gigi dan mulut bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

“Kami apresiasi ini, dan menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam meningkatkan derajat kesehatan gigi dan mulut masyarakat,” tutupnya

Bulan Kesehatan Gigi Nasional atau BKGN 2025 ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Kalsel dr. Diauddin. Pembukaan turut didampingi Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman Kalimantan Selatan Mashuda, Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Gigi ULM Isnur Hatta, perwakilan Unilever, serta dihadiri sejumlah perwakilan rumah sakit di Kalimantan Selatan, diantaranya RS Sultan Suriansyah, RSUD Ulin, dan RSJ Sambang Lihum. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bappenda, UPPD Pelaihari dan sejumlah pihak, terkait Pajak Air Permukaan (PAP), di Ruang Rapat Komisi II Lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Senin (15/12) sore.

RDP ini membahas keberatan yang diajukan PT Darma Henwa terkait penetapan tarif Pajak Air Permukaan. Perusahaan menilai air permukaan yang mereka manfaatkan seharusnya masuk dalam kualifikasi tipe IV, dengan alasan kualitas air tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menjelaskan, bahwa klaim tersebut telah dikaji bersama Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) selaku instansi pemungut pajak.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penarikan PAP telah dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

“Perusahaan menyampaikan bahwa air permukaan yang dimanfaatkan termasuk tipe IV. Namun, berdasarkan penjelasan Bappenda dan regulasi yang ada, kualifikasi air yang digunakan justru masuk tipe II,” ujarnya

Yani Helmi menegaskan, setelah ditelusuri lebih lanjut, tidak ditemukan dasar regulasi yang mengatur kualifikasi air permukaan pada tipe IV. Oleh karena itu, seluruh pemanfaatan air permukaan oleh wajib pajak, masih mengacu pada kualifikasi tipe II.

“Faktanya, sekitar 99 persen wajib pajak air permukaan menggunakan kualifikasi tipe II. Tidak ada klasifikasi tipe IV. Klaim tersebut otomatis gugur, kecuali ada perubahan regulasi di tingkat pusat,” tegasnya.

Meski demikian, Komisi II DPRD Kalsel mempersilakan pihak perusahaan untuk mengajukan keberatan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi yang berwenang menyusun regulasi.

“Melalui RDP ini kami ingin memastikan bahwa langkah Pemprov Kalsel sudah tepat dan sesuai regulasi. Penetapan kualifikasi air tipe II juga telah diperkuat melalui Peraturan Gubernur,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, Jahrian menekankan, bahwa air dengan tingkat keasaman tertentu tetap dapat dimanfaatkan selama diolah dengan metode yang tepat.

Menurutnya, tersedia berbagai teknik pengolahan air untuk meningkatkan kualitasnya.

“Pengolahan bisa dilakukan dengan pengapuran, penggunaan zeolit, ijuk, maupun arang sebagai media penyaring. Jadi tidak tepat jika air langsung dianggap hanya layak pada kualitas tertentu. Semua air bisa dimanfaatkan sesuai peruntukannya jika dikelola dengan benar,” pungkasnya. (NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Sosial, terus memperkuat penanganan permasalahan tuna sosial, dengan mengoptimalkan peran rumah singgah di seluruh kabupaten/kota.

Upaya tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pengelolaan Rumah Singgah se-Kalimantan Selatan, yang diikuti 30 peserta dari Dinas Sosial serta pengelola rumah singgah, yang berlangsung di Banjarmasin, Senin (15/12).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Farhanie menegaskan, bahwa rumah singgah merupakan salah satu pilar utama dalam penanganan tuna sosial.

“Rumah singgah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penampungan sementara, tetapi juga sebagai pusat rehabilitasi awal serta jembatan menuju reintegrasi sosial bagi warga binaan,” katanya.

Farhanie mengungkapkan, masih terdapat perbedaan pemahaman dan pola pengelolaan rumah singgah di masing – masing daerah. Jika tidak diselaraskan, hal tersebut berpotensi menghambat efektivitas program penanganan tuna sosial secara menyeluruh di tingkat provinsi.

“Perbedaan ini, jika tidak diselaraskan, dapat menghambat efektivitas program penanganan tuna sosial secara menyeluruh di tingkat provinsi,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa rapat koordinasi ini menjadi forum yang sangat fundamental untuk membangun pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, pengelola rumah singgah, maupun mitra kerja lainnya.

“Kita harus memiliki pemahaman tunggal tentang siapa yang kita layani, bagaimana cara melayani, dan apa hasil akhir yang kita harapkan,” tegas Farhanie.

Lebih lanjut, Farhanie juga mendorong penyusunan serta penyamaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan rumah singgah agar lebih terstandarisasi.

“SOP tersebut diharapkan mampu menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan profesionalisme pelayanan, mulai dari proses penerimaan dan pendataan, pelayanan kesehatan, bimbingan sosial, hingga rujukan atau pemulangan warga binaan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Selamat menjelaskan, bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola rumah singgah.

Melalui paparan dari berbagai narasumber, peserta dibekali pemahaman komprehensif terkait rehabilitasi sosial, pelayanan kesehatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

“Dengan peningkatan kapasitas SDM, kami berharap pengelolaan rumah singgah di daerah dapat berjalan lebih optimal, humanis, dan bermartabat,” pungkasnya. (BDR/RIW/RH)