JAWA TIMUR – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terus memperkuat perannya dalam menghadirkan regulasi daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satunya melalui kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur, Senin (5/1), dalam rangka studi komparasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya sektor perpajakan.
Kunjungan ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, bersama para anggota komisi dan staf pendukung. Rombongan diterima Suntono, Protokol DPRD Provinsi Jawa Timur, beserta jajaran terkait.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi menjelaskan, bahwa studi komparasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkaya referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan daerah yang lebih adil, tidak memberatkan, dan tetap berpihak kepada masyarakat.
“Berbagai dinamika serta keluhan masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah harus dijawab melalui regulasi yang tepat sasaran, sekaligus tetap menjaga kemandirian fiskal daerah,” katanya.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi (ditengah menggunakan peci hitam)
Yani Helmi menyampaikan, tahun 2026 ini, pihaknya merencanakan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah. Tujuannya agar kebijakan perpajakan ke depan mampu meringankan beban masyarakat, terutama pelaku usaha dan wajib pajak, tanpa mengesampingkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
“Karena itu, kami perlu belajar dari daerah yang telah memiliki pengalaman dan inovasi kebijakan,” ujarnya.
Yani Helmi menambahkan, dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalsel mendalami berbagai kebijakan perpajakan yang diterapkan di Provinsi Jawa Timur. Pembahasan mencakup dasar penyusunan Perda Pajak dan Retribusi Daerah, mekanisme pemungutan pajak, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi, hingga pemanfaatan sistem digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan perpajakan.
Diskusi juga menyoroti peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, agar kebijakan perpajakan dapat diterapkan secara transparan, akuntabel, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Pihaknya membahas pula strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pendekatan persuasif, penyederhanaan administrasi, dan sosialisasi yang berkelanjutan,” tutupnya
Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan, bahwa kebijakan perpajakan daerah ke depan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta menjaga iklim usaha yang sehat, inklusif, dan berdaya saing. (ADV-NHF/RIW/RH)
BANJARBARU – Gubernur, Muhidin, resmi melantik 11 Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), Selasa (6/1), di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Pengambilan sumpah oleh Gubernur Kalsel kepada 11 Pejabat Tinggi Pratama Kalsel
Gubernur Muhidin mengatakan, pelantikan ini menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan serta upaya memastikan kinerja birokrasi berjalan efektif dan profesional di tahun 2026.
Muhidin juga menegaskan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik.
“Pejabat yang dilantik hari ini kami minta bekerja sebaik-baiknya. Jangan sampai menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Ini menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.
Muhidin menjelaskan, Pemprov Kalsel menerapkan sistem evaluasi kinerja secara berkala setiap enam bulan bagi seluruh pejabat struktural, mulai dari eselon IV hingga eselon II. Penilaian dilakukan berjenjang untuk memastikan kinerja organisasi berjalan selaras dan efektif.
“Setiap enam bulan kita evaluasi. Dari situ akan terlihat apakah pejabat tersebut masih cocok, perlu dibina, atau justru harus digeser,* ujarnya.
Menurutnya, kecocokan antara pimpinan dan bawahan menjadi faktor penting dalam penilaian. Kompetensi saja, lanjut Muhidin, tidak cukup jika tidak diiringi kemampuan membangun kerja sama dan kepemimpinan yang sehat.
“Walaupun pintar, kalau tidak bisa bekerja dengan bawahannya, tidak mungkin program di dinas itu berjalan maksimal. Ini yang terus kita perhatikan,” imbuhnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Noryadi, menyampaikan, bahwa dari struktur jabatan tinggi pratama, masih terdapat beberapa posisi yang belum terisi.
“Hari ini dilantik 11 Jabatan Tinggi Pratama. Sementara satu jabatan Kepala Dinas Dukcapil masih berproses di Kementerian Dalam Negeri dan menunggu keputusan Mendagri,” jelasnya.
Selain itu, terdapat sejumlah jabatan eselon II yang saat ini masih kosong, yakni Asisten I Setda Kalsel dan Kepala Dinas ESDM.
“Untuk jabatan yang masih kosong, saat ini belum berproses dan menunggu arahan Bapak Gubernur,” tambahnya.
Ia juga mengungkapkan, sepanjang tahun 2026 akan ada empat pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun, masing-masing pada Februari, Maret, April, dan Mei, termasuk di Dinas Koperasi dan Kesbangpol.
Adapun daftar 11 Pejabat Tinggi Pratama yang Dilantik Berikut daftar pejabat yang resmi dilantik Gubernur Kalimantan Selatan:
Noryadi – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel Ronny Eka Saputra – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel Rahmiyanti Janoezir Pamuntjak – Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman (PRPerkim) Kalsel M. Yasin Toyib – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel Dany Matera Saputra – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kalsel Heru – Wakil Direktur Non Medik RSUD Ulin Banjarmasin dr. Agung Ary Wibowo – Wakil Direktur Medik dan Keperawatan RSUD Ulin Banjarmasin Riandy Hidayat – Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel Eddy Ilmansyah Jaya – Kepala Biro Perekonomian Setda Kalsel Ma’ruf Rizani – Kepala Biro Umum Setda Kalsel Fahrurazi – Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kalsel. (SYA/RIW/RH)
BANJARBARU – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, mengunjungi Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Kalimantan Selatan, Selasa (6/1). Kunjungan tersebut dilakukan dalam memenuhi janji, untuk meninjau langsung kesiapan panti, mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur Hasnuryadi didampingi sejumlah pemain PS Barito Putera, sebagai bentuk kepedulian sekaligus motivasi bagi para penerima manfaat di panti sosial tersebut. Kehadiran rombongan disambut hangat pengelola panti dan para warga binaan.
Hasnuryadi Sulaiman mengatakan, kedatangannya ke Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur, merupakan bentuk komitmen sekaligus pemenuhan janji yang pernah Ia sampaikan sebelumnya.
“Hari ini saya memenuhi janji untuk datang langsung ke sini. Saya juga sengaja mengajak beberapa pemain Barito Putera agar bisa berbagi semangat dan motivasi kepada saudara-saudara kita yang ada di panti ini,” ujar Hasnuryadi.
Dalam peninjauan tersebut, Wakil Gubernur melihat langsung kondisi sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat, hingga fasilitas pendukung kegiatan panti secara keseluruhan.
Hasnuryadi menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan, pembinaan karakter, serta kesejahteraan sosial bagi warga binaan.
Oleh karena itu, kesiapan lembaga sosial seperti panti menjadi faktor kunci keberhasilan program tersebut.
“Sekolah Rakyat ini bukan hanya soal pendidikan formal, tetapi juga pembinaan mental, karakter, dan kemandirian. Kita ingin memastikan semua berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata,” tutup Hasnuryadi.
Kunjungan ini diharapkan menjadi dorongan semangat bagi jajaran Panti Sosial Bina Laras Budi Luhur Kalimantan Selatan untuk mempersiapkan pelaksanaan Sekolah Rakyat secara maksimal, sehingga program tersebut dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan. (MRF/RIW/RH)
BANJARMASIN – Wali Kota meminta kepada seluruh SKPD di lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin, untuk cepat menjalankan program Tahun Anggaran 2026.
Permintaan tersebut, disampaikan saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD), di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (6/1).
“Penyerahan DPA-SKPD ini bukan sekadar formalitas, melainkan penanda dimulainya tanggung jawab nyata pemerintah dalam menjawab kebutuhan publik,” ungkap Yamin.
Yamin menegaskan, sejak DPA diserahkan, maka tidak ada lagi alasan bagi SKPD untuk menunda program. Seluruh rencana yang telah disusun harus segera diterjemahkan menjadi kerja lapangan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan diserahkannya DPA hari ini, seluruh SKPD wajib segera bekerja, mempercepat pelaksanaan program, dan memastikan anggaran terserap secara optimal, efektif, serta tepat sasaran,” ucapnya.
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin
Menurut Yamin, tantangan utama pemerintah daerah bukan lagi soal besar kecilnya anggaran, tetapi soal kualitas kinerja belanja daerah Tahun 2026.
“Kepada seluruh jajaran SKPD, harus bisa menjadi momentum perubahan pola pikir dari sekadar mengejar serapan dan menghabiskan anggaran, namun memastikan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Karena, tegas Yamin, disetiap rupiah yang dikelola harus memberi dampak nyata. Anggaran hadir dalam bentuk infrastruktur yang layak, layanan publik yang membaik, pengurangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi daerah.
“Kami menekankan lima poin utama yang wajib dijalankan SKPD, mulai dari penguatan perencanaan, fokus pada program prioritas, disiplin administrasi, menghindari penumpukan realisasi di akhir tahun, hingga transparansi dan akuntabilitas anggaran,” jelas Yamin.
Dalam kesempatan yang sama, Pemko Banjarmasin juga memberikan penghargaan kepada SKPD serta pengelola keuangan dan barang milik daerah dengan kinerja terbaik. Langkah ini dinilai sebagai strategi membangun budaya kompetisi sehat di lingkungan birokrasi.
“Ini adalah motivasi agar seluruh ASN meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja program,” ujar Yamin.
Ia berharap apresiasi tersebut mampu menjadi pemicu bagi SKPD lain untuk berbenah, sekaligus memperkecil celah pemborosan dan kebocoran anggaran.
“Saya berpesan agar seluruh pengguna anggaran selalu berhati hati dan mencegah kebocoran APBD. Mari bekerja keras, cerdas, mawas, tuntas, dan ikhlas,” tutup Yamin.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edi Wibowo menyampaikan, secara administratif seluruh SKPD sudah siap melaksanakan program.
“Terhitung mulai hari ini, semua kegiatan sudah bisa berjalan. Dengan DPA di tangan, pelaksanaan program sudah otomatis dapat dilaksanakan. Ini bagian dari komitmen akuntabilitas dan transparansi,” ucap Edi. (SRI/RIW/RH)
BANJAR – Sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi Kalimantan Selatan, menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak banjir di Desa Sungai Rangas, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Minggu (4/1).
Plt Direktur RSGM Gusti Hasan Aman, drg. Mashuda menyampaikan, bahwa kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi lintas sektor antarperangkat daerah dalam merespon kondisi darurat bencana. Menurutnya, kolaborasi ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat sekaligus mempercepat pemulihan kondisi warga pascabanjir.
“Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako, nasi bungkus, serta obat-obatan yang ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak akibat genangan banjir yang melanda wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir,” ucapnya
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (PKP) Provinsi didampingi Plt Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Gusti Hasan Aman Kalsel
Disampaikan Mashuda, penyaluran bantuan dilakukan langsung ke lokasi permukiman warga sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran pemerintah daerah di tengah masyarakat. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan kesehatan.
“Ini bentuk komitmen pemerintah provinsi untuk hadir dan bergerak bersama dalam situasi kemanusiaan,” ujarnya
Mashuda menambahkan, keterlibatan RSGM Gusti Hasan Aman tidak hanya sebatas pelayanan kesehatan gigi dan mulut, tetapi juga berperan aktif dalam aksi sosial dan kemanusiaan, khususnya saat masyarakat menghadapi kondisi darurat seperti bencana banjir.
Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan turut mendukung kegiatan ini sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat terdampak, terutama dalam kondisi keterbatasan akses akibat banjir.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap, bantuan yang disalurkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Desa Sungai Rangas serta memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial dalam menghadapi bencana alam,” tutupnya.
Untuk diketahui, sebelumnya secara tersendiri RSGM Gusti Hasan Aman Kalsel, memberikan bantuan paket sembako, nasi bungkus dan obat obatan, terhadap korban banjir di Desa Pemakuan Hulu RT 6 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, pada Sabtu (3/1). (RSGM.GUSTIHASANAMANKALSEL-NHF/RIW/RH)
BANJAR – Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau langsung lokasi banjir dan pengungsian warga, Minggu (4/1).
Menteri Sosial (merah) memberikan bantuan langsung kepada korban banjir di Sungai Tabuk.(foto : Kemensos RI)
Dalam kunjungannya, Mensos meninjau dapur umum, tempat pengungsian, serta berdialog langsung dengan warga terdampak. Ia menyampaikan penanganan kedaruratan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor antara Kementerian Sosial, Pemerintah Kabupaten Banjar, TNI, dan Polri.
Mensos menjelaskan, selama masa kedaruratan, Kementerian Sosial menyalurkan berbagai bantuan logistik seperti makanan siap saji, pakaian, tenda, kasur, serta mendirikan dapur umum. Selain itu, layanan psikososial juga diberikan untuk membantu pemulihan mental dan emosional para pengungsi, khususnya kelompok rentan.
“Ini dilakukan agar kebutuhan dasar pengungsi terpenuhi selama berada di pengungsian, sampai masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” jelasnya.
Mensos yang akrab disapa Gus Ipul menegaskan, bahwa bantuan Kementerian Sosial disalurkan sesuai arahan Presiden dan memiliki skema yang jelas. Untuk korban meninggal dunia akibat bencana, pemerintah memberikan santunan sebesar Rp15 juta kepada ahli waris.
Sementara bagi korban luka berat, pemerintah menyalurkan bantuan tali asih sebesar Rp5 juta per orang.
“Ini adalah bentuk kehadiran negara kepada warga yang terdampak langsung oleh bencana,” tegasnya.
Setelah masa tanggap darurat berakhir, penanganan akan berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Gus Ipul menjelaskan, bantuan perbaikan rumah akan diberikan berdasarkan hasil asesmen tingkat kerusakan, baik rusak berat, sedang, maupun ringan.
Penyaluran bantuan perbaikan rumah akan dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Apabila rumah belum bisa langsung dibangun kembali, pemerintah akan menyiapkan Hunian Sementara (Huntara). Sementara jika memungkinkan, warga akan diarahkan langsung ke Hunian Tetap (Huntap).
Ketika warga mulai menempati Huntara atau Huntap, Kementerian Sosial akan menyalurkan bantuan lanjutan berupa bantuan isian rumah sebesar Rp3 juta per keluarga, untuk mengganti perabotan rumah tangga yang rusak atau hanyut akibat banjir.
Selain itu, pemerintah memberikan jaminan hidup sebesar Rp450.000 per orang per bulan selama tiga bulan, guna membantu pemenuhan kebutuhan dasar keluarga terdampak selama masa pemulihan.
“Besaran bantuan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Bantuan jaminan hidup diberikan selama tiga bulan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, setelah masa awal pemulihan, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp5 juta per keluarga, berdasarkan hasil asesmen lanjutan. Bantuan ini bertujuan mendorong pemulihan ekonomi keluarga terdampak agar dapat kembali mandiri.
Mensos menegaskan, bantuan isian rumah dan pemberdayaan ekonomi diberikan satu kali, sementara jaminan hidup diberikan setiap bulan selama tiga bulan.
“Semua bantuan ini diberikan setelah warga masuk ke hunian sementara atau hunian tetap, dengan mekanisme yang jelas dan terukur,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Banjar, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan serta perhatian langsung Menteri Sosial kepada warga terdampak banjir.
Ia menyebutkan, di Kecamatan Sungai Tabuk terdapat sekitar 1.400 jiwa yang terdampak banjir dan telah menerima bantuan dari Kementerian Sosial.
“Semoga dengan kehadiran beliau, permasalahan warga saat ini dapat segera teratasi,” tutupnya. (SYA/RIW/RH)
BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sepanjang tahun 2025 lalu, Pemprov Kalsel berhasil melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana perdesaan di 7 kabupaten, sekaligus memperkuat program peningkatan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) bagi warga perdesaan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalsel, Iwan Ristianto, melalui Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, Andie Putra Pratama menjelaskan, perbaikan sarana dan prasarana perdesaan yang dilakukan, meliputi pembangunan dan peningkatan akses jalan desa, jembatan kecil, drainase, serta sejumlah fasilitas pendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Program ini menyasar tujuh kabupaten di Kalimantan Selatan yang membutuhkan penguatan infrastruktur dasar untuk menunjang mobilitas dan konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan sarana prasarana perdesaan ini sangat penting untuk membuka keterisolasian wilayah, memperlancar aktivitas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di desa,” jelas Andie, saat ditemui dikantornya, Senin (5/1).
Selain fokus pada infrastruktur fisik, Dinas PMD Kalsel juga secara simultan meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan dan penerapan PHBS di wilayah perdesaan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan dan perbaikan sarana sanitasi dasar, penyediaan akses air bersih, serta edukasi berkelanjutan kepada masyarakat desa mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan keluarga.
Menurut Andie, peningkatan kualitas sanitasi tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik semata, tetapi juga membutuhkan perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya terus mendorong peran aktif pemerintah desa, kader kesehatan, dan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.
“Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama. Dengan sanitasi yang baik dan kesadaran PHBS yang meningkat, kita berharap angka penyakit berbasis lingkungan di desa dapat ditekan,” lanjut Andie.
Ke depan, Pemprov Kalsel melalui Dinas PMD akan terus melanjutkan program pembangunan sarana prasarana perdesaan dan peningkatan sanitasi secara bertahap.
Program tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah, agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat desa.
“Dengan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan serta penguatan sanitasi dan PHBS, diharapkan desa-desa di Kalimantan Selatan semakin maju, mandiri, sehat, dan berdaya saing, sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” tutup Andie. (MRF/RIW/RH)
JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat peningkatan signifikan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax pada awal tahun 2026. Hingga Sabtu (3/1) pukul 10.06 WIB, sebanyak 8.160 SPT Tahunan Tahun Pajak 2025, telah disampaikan Wajib Pajak.
Capaian tersebut menunjukkan perubahan positif dalam perilaku kepatuhan Wajib Pajak, khususnya jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pada 1–3 Januari 2025, jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan baru mencapai 39 SPT.
Peningkatan yang sangat signifikan ini mencerminkan semakin luasnya pemanfaatan Coretax serta tumbuhnya kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT lebih dini.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, menyampaikan apresiasi kepada para Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sejak awal tahun.
“Kami mengapresiasi Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan sejak awal tahun melalui Coretax. Partisipasi ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran dan kemauan untuk berkontribusi secara tertib, yang menjadi fondasi penting bagi sistem perpajakan yang sehat,” ujar Rosmauli.
Ia menegaskan bahwa capaian ini bukan semata angka statistik, melainkan mencerminkan perubahan sikap dan partisipasi publik.
“Angka ini bukan sekadar capaian statistik. Di baliknya ada semangat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban secara sadar dan tepat waktu. Inilah perubahan positif yang terus kami dorong,” tutupnya. (DJP-RIW/RH)
BANJARBARU – Menandai berakhirnya libur panjang, PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) tutup Posko Angkutan Udara Periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pada Senin (5/1).
Gelaran Apel Penutupan Posko Angkutan Udara Terpadu Nataru 2025/2026 dihadiri para peserta posko yang terdiri dari InJourney Airports dan stakeholder terkait lainnya seperti TNI, Polri, Basarnas, Imigrasi, Maskapai, dan ground handling.
Suasana penutupan posko Nataru di bandara Syamsudin Noor
Prosesi ini dipimpin langsung General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor. Berlokasi di Exhibition Hall Kedatangan Domestik Bandara Internasional Syamsudin Noor. Posko yang sudah digelar sejak 15 Desember 2025 hingga 04 Januari 2026 ini, resmi ditutup.
“Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan mewakili manajemen InJourney Airports atas segala upaya terbaik dan dedikasi para petugas Posko, baik tim internal InJourney Airports maupun eksternal selama periode natal dan tahun baru berlangsung. Selama 21 hari digelar, dilaporkan operasional berjalan dengan lancar dan zero accident”, terang Stephanus Millyas Wardana, General Manager Bandara Internasional Syamsudin Noor.
Tiga pekan digelar, sebanyak 198.699 penumpang telah dilayani di Bandara Internasional Syamsudin Noor melalui 1.667 perjalanan udara. Pada kesempatan ini, tercatat 1.569 ton kargo, telah didistribusikan melalui bandara kebanggaan Banua. Adapun destinasi favorit para pengguna jasa pada kesempatan ini adalah Jakarta (CGK).
“Secara umum, kami sangat bersyukur dapat menjadi bagian dari cerita dan perjalanan para pengguna jasa sepanjang periode libur panjang ini. Ke depannya, kami dengan sepenuh hati siap memberikan customer journey yang berkesan kepada para pengguna jasa bandara melalui fasilitas dan pelayanan petugas bandara yang profesional dan ramah”, tutup Millyas. (AngkasaPura-RIW/RH)
BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, meninjau sekaligus memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir di Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Sabtu (3/1) pagi.
Peninjauan difokuskan di RT 08 RW 01 Sungai Lulut Dalam, yang saat ini kondisinya hampir terendam. Ketinggian air bahkan telah mencapai hampir setengah lutut orang dewasa akibat kombinasi air pasang sungai, dan curah hujan yang masih sangat tinggi.
Yamin menjelaskan, bahwa wilayah Kelurahan Sungai Lulut memiliki sedikitnya lima sungai yang saling terhubung. Sungai Lulut sendiri berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar, sehingga penanganannya membutuhkan kolaborasi lintas daerah.
“Kita berharap ke depan ada kolaborasi antara Pemerintah Kota Banjarmasin dan Pemerintah Kabupaten Banjar, terutama dalam upaya normalisasi dan perbaikan aliran sungai,” ujarnya.
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat menyerahkan bantuan
Ia menambahkan, normalisasi dan revitalisasi sungai diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal dan tidak dilakukan pada musim hujan atau saat air pasang, melainkan pada musim kemarau agar hasilnya lebih optimal.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi yang dialami warga. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus berkoordinasi. Tadi kami juga telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Balai Wilayah Sungai agar dapat melihat langsung kondisi warga di RT 08 Sungai Lulut,” lanjutnya.
Selain normalisasi sungai, Yamin menilai perlunya pembangunan saluran drainase multifungsi, yang tidak hanya berfungsi sebagai aliran air, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai akses jalan bagi warga, baik pejalan kaki maupun kendaraan roda dua, dengan sistem saluran tertutup.
Kemudian Yamin juga mengimbau masyarakat, khususnya warga yang bermukim di bantaran sungai, agar tidak memperluas bangunan hingga melewati batas sempadan sungai.
“Kalau bangunan terus menjorok ke sungai, mungkin rumahnya terasa lebih luas, tapi dampaknya mengganggu aliran sungai dan merugikan masyarakat secara luas. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah tanggap darurat, sebuah mushola dengan posisi lebih tinggi, sementara dijadikan tempat evakuasi warga, yang terhubung langsung dengan RT setempat. Warga yang terdampak kemungkinan akan bertahan di lokasi tersebut selama air masih pasang.
“Saya bersama jajaran akan mulai mengeruk dan normalisasi sungai disaat musim kemarau yang akan datang, agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi,” tutup Yamin.
Di kesempatan yang sama, Kalak BPBD Kota Banjarmasin, Husni Thamrin menyebut Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, merupakan wilayah garda terdepan perbatasan yang paling awal menerima dampak banjir kiriman dari wilayah Martapura.
“Kondisi ini membuat Sungai Lulut menjadi titik krusial karena limpasan air dari daerah hulu dipastikan akan mengalir ke kawasan ini, bahkan berpotensi berdampak hingga Pemurus Baru, Jalan Pramuka,” kata Husni.
Menurutnya, persoalan banjir di Sungai Lulut tidak dapat ditangani Pemerintah Kota Banjarmasin secara mandiri. Diperlukan kolaborasi lintas daerah dan lintas sektor, mengingat sungai merupakan wilayah bersama yang tidak dibatasi administrasi pemerintahan.
“Hal Penting yaitu kerja sama dengan pemerintah kabupaten sekitar, termasuk Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Tanah Laut, dan Barito Kuala, melalui forum kerja sama Banjar Bakula,” lanjutnya.
Kalak BPBD juga menyampaikan bahwa Wali Kota Banjarmasin telah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah III, guna memfokuskan perhatian pada sungai – sungai yang setiap tahun menjadi langganan banjir, khususnya Sungai Lulut.
“Penanganan ke depan diarahkan pada perencanaan yang lebih matang seperti arahan wali kota, dengan pelaksanaan normalisasi sungai dan pembenahan drainase dilakukan saat musim kemarau, agar kesiapsiagaan saat musim hujan dapat lebih optimal,” tutupnya.
Terkait kondisi di lapangan, BPBD Kota Banjarmasin telah melakukan evakuasi warga secara situasional, terutama pada malam hari saat ketinggian air meningkat signifikan dan berpotensi membahayakan.
Sebanyak 15 kepala keluarga dengan total 39 jiwa dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Selain itu, bantuan logistik juga disalurkan kepada warga terdampak, serta rencana pendirian dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa genangan.
Selain bantuan logistik, dukungan juga datang dari Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III berupa bantuan 2 buah perahu yang diserahkan untuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kelurahan Sungai lulut. Bantuan tersebut diperuntukkan sebagai sarana pendukung evakuasi dan mobilitas warga saat terjadi banjir, khususnya di wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.
Perahu ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat serta memperkuat peran FPRB dalam penanganan darurat bencana banjir di Kelurahan Sungai Lulut, sekaligus menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam upaya pengurangan risiko bencana di Kota Banjarmasin.
Turut hadir Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, Plt Camat Banjarmasin Timur serta jajaran terkait lainnya. (PEMKO.BJM-SRI/RIW/RH)
