LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Perkuat Penanganan Bencana, Komisi IV DPRD Kalsel Konsultasi Mekanisme Dapur Umum ke Kemensos RI

Jakarta – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk berkonsultasi terkait mekanisme penyelenggaraan dapur umum penanggulangan bencana, baru-baru tadi.

Kunjungan dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam percepatan penanganan masyarakat terdampak bencana.

Rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung Kepala Pokja PKBA Kemensos RI, Muhammad Delmi. Dalam pertemuan tersebut dibahas mekanisme penetapan status tanggap darurat hingga prosedur pengajuan bantuan logistik dan dapur umum bagi daerah terdampak bencana.

Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bambang Yanto Permono menyampaikan, kunjungan ini menjadi upaya DPRD Kalsel memperkuat pemahaman terkait prosedur penanganan bencana, khususnya mekanisme pengajuan bantuan dapur umum kepada pemerintah pusat.

Menurut Bambang, daerah terdampak bencana dapat mengajukan permohonan SK Tanggap Darurat melalui kepala daerah kepada Kementerian Sosial RI sebagai dasar permintaan bantuan dapur umum dan logistik.

“SK tanggap darurat tersebut dikeluarkan oleh kepala daerah dan diajukan ke Kementerian Sosial RI,” katanya.

Bambang menjelaskan, pemahaman terhadap mekanisme tersebut sangat penting agar penanganan bencana di daerah dapat dilakukan cepat, tepat, dan sesuai prosedur, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat terdampak bencana.

Melalui konsultasi tersebut, Komisi IV DPRD Kalsel berharap koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam penanggulangan bencana dapat semakin kuat.

“Kami ingin pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Pokja PKBA Kemensos RI, Muhammad Delmi, mengatakan, SK Tanggap Darurat merupakan dokumen hukum resmi yang dikeluarkan kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun wali kota, sebagai dasar bagi Kementerian Sosial RI untuk bergerak cepat memberikan bantuan logistik dan perlindungan sosial kepada masyarakat terdampak bencana.

“SK Tanggap Darurat menjadi payung hukum penting dalam pengerahan personel Taruna Siaga Bencana atau Tagana, pengaktifan lumbung sosial, hingga pendirian dapur umum di lokasi bencana,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selama masa tanggap darurat fokus utama Kementerian Sosial adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tetap terpenuhi, terutama kebutuhan konsumsi melalui dapur umum serta bantuan logistik lainnya.

Status tanggap darurat diterbitkan ketika ancaman bencana telah nyata mengganggu kehidupan masyarakat dan membutuhkan penanganan cepat dari pemerintah.

“Koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sangat penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
(ADV-NHF/RIW/EPS)

Pelajari Mobil Toko Keliling, DPRD Dorong Perdagangan Modern dan Penguatan UMKM Kalsel

Jawa Barat- Komisi II DPRD Provinsi bersama Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan kunjungan kerja ke PT Ambulance Pintar Indonesia di Bekasi, baru-baru tadi.

Kunjungan tersebut dalam rangka studi komparasi terkait konsep dan spesifikasi mobil toko keliling, sebagai upaya memperkuat sektor perdagangan dan pemberdayaan UMKM di Banua.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, kemeja putih

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2025, khususnya dalam pengembangan sarana pelayanan perdagangan yang lebih modern, efektif, dan menjangkau masyarakat secara luas.

Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, bersama jajaran Komisi II yang membidangi sektor ekonomi.

Kehadiran mereka disambut langsung Direktur PT Ambulance Pintar Indonesia, Imron Bukhari.

Dalam pertemuan tersebut, pihak perusahaan memaparkan spesifikasi teknis kendaraan, fasilitas pendukung, hingga konsep operasional mobil toko keliling yang dapat dimanfaatkan untuk distribusi barang dan pelayanan perdagangan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan, kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan program mobil toko keliling yang nantinya dapat mendukung pengendalian harga serta memperkuat distribusi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan ke PT Ambulance Pintar Indonesia di Bekasi

“Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perdagangan ingin memastikan sejauh mana mobil toko keliling ini dapat menunjang pengendalian harga di Kalimantan Selatan. Dari hasil peninjauan, fasilitas dan spesifikasi yang dibutuhkan sudah dapat diakomodasi,” katanya.

Menurut Suripno, keberadaan mobil toko keliling nantinya diharapkan mampu menghadirkan layanan perdagangan yang lebih dekat dengan masyarakat, khususnya di wilayah yang sulit dijangkau serta membantu menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok.

Ia menjelaskan, hasil kunjungan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terkait dukungan penganggaran program tersebut.

“Kami ingin program ini minimal dapat terealisasi pada tahun 2027. Namun, DPRD juga akan mengupayakan agar program tersebut dapat dijalankan melalui anggaran perubahan, karena proses modifikasi kendaraan hanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan,” harapnya.

Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jahrian. Menurutnya, mobil toko keliling dapat menjadi salah satu inovasi pelayanan perdagangan yang berdampak langsung terhadap penguatan UMKM dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ia berharap PT Ambulance Pintar Indonesia dapat menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah maupun perusahaan daerah di Kalimantan Selatan, membuka peluang usaha baru dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.

“Keberhasilan suatu daerah sangat ditentukan oleh sektor perdagangan, perekonomian, dan industri. Kehadiran mobil toko keliling diharapkan mampu membantu meningkatkan pendapatan daerah melalui penguatan UMKM dan perdagangan,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur PT Ambulance Pintar Indonesia, Imron Bukhari menyampaikan apresiasi atas kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung pengembangan sektor perdagangan di daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi II DPRD Kalimantan Selatan ke Ambulance Pintar Indonesia. Semoga kami dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan perdagangan di Kalimantan Selatan,” tutupnya.

Kunjungan kerja diakhiri dengan peninjauan langsung unit mobil toko keliling milik PT Ambulance Pintar Indonesia sebagai bahan referensi, penyusunan kebijakan dan pengembangan program perdagangan daerah di Kalimantan Selatan. (ADV-NHF/RIW/EPS)

45 Gerai Terbangun, Pemprov Kalsel Dukung Percepatan Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, sebagai upaya memperkuat perekonomian masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmaddin menjelaskan, hingga saat ini proses pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Kalimantan Selatan telah berjalan pada sebanyak 546 koperasi yang tersebar di berbagai wilayah di Banua.

“Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 koperasi di antaranya telah selesai dibangun gerainya dan mulai dipersiapkan untuk mendukung berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa maupun kelurahan,” ungkap Rahmaddin, usai menghadiri peluncuran operasional 1.061 Koperasi Merah Putih secara daring di Banjarbaru, akhir pekan tadi.

Menurutnya, pembangunan koperasi dilakukan secara bertahap dengan memerhatikan kesiapan wilayah, potensi ekonomi masyarakat, serta kebutuhan masing-masing daerah.

“Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di desa dan kelurahan. Koperasi memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan,” ujarnya.

Rahmaddin menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pembinaan dan penguatan kelembagaan koperasi agar mampu berkembang profesional, mandiri, dan berkelanjutan.

“Selain itu, pendampingan terhadap pengelolaan koperasi juga terus dilakukan agar koperasi yang dibangun dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Ia menilai, keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik gerai koperasi, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang mampu mengelola koperasi secara baik dan transparan.

Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, pengurus koperasi, dan masyarakat, menjadi faktor penting untuk mendukung keberhasilan program tersebut di Kalimantan Selatan.

“Dengan semakin berkembangnya pembangunan Koperasi Merah Putih, sektor ekonomi masyarakat di Banua akan semakin kuat dan mampu menciptakan peluang usaha baru di tingkat desa dan kelurahan,” tutupnya.

Melalui program tersebut, koperasi dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi lokal dan semangat kebersamaan. (MRF/RIW/EPS)

Tumbuh Solid, BSI RO IX Kalimantan Perkuat Kepedulian Sosial Lewat Sedekah Serentak

Banjarmasin – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Regional Office IX Kalimantan, menggelar kegiatan sedekah serentak dan santunan anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus doa bersama untuk kelancaran bisnis BSI di wilayah Kalimantan.

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak dengan memanfaatkan layanan QRIS sebagai kanal sedekah digital. Melalui mekanisme tersebut, insan BSI dapat berpartisipasi dengan mudah, cepat, dan transparan, sejalan dengan semangat digitalisasi layanan keuangan syariah.

Dalam kegiatan tersebut, total santunan yang disalurkan BSI RO IX Kalimantan mencapai Rp50 juta untuk anak yatim di wilayah Kalimantan. Seluruh rangkaian kegiatan ditargetkan dapat terlaksana maksimal pada Jumat (15/5).

Regional CEO BSI RO IX Kalimantan, Sefudin Suria Hidayat menyampaikan, bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen BSI untuk terus menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, tidak hanya melalui layanan keuangan syariah, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang nyata.

“BSI RO IX Kalimantan ingin memastikan bahwa pertumbuhan bisnis yang kami capai juga membawa keberkahan dan manfaat bagi masyarakat. Sedekah serentak dan santunan anak yatim ini adalah wujud syukur sekaligus ikhtiar kami untuk memperkuat nilai kemanusiaan, kepedulian, dan kebersamaan di lingkungan BSI,” ujar Sefudin.

Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini memiliki makna penting karena menghubungkan kinerja bisnis dengan nilai-nilai spiritual dan kebermanfaatan.

Terlebih, BSI sebagai bank syariah memiliki tanggung jawab moral untuk terus mendorong ekosistem keuangan yang tidak hanya sehat secara bisnis, tetapi juga membawa nilai kebaikan bagi lingkungan sekitar.

“Sebagai bank syariah, kami percaya bahwa keberhasilan bisnis tidak bisa dilepaskan dari keberkahan, doa, dan kepedulian kepada sesama. Karena itu, BSI akan terus mendorong budaya berbagi, baik di internal perusahaan maupun dalam hubungan kami dengan masyarakat,” tambahnya.

Kegiatan ini juga sejalan dengan kinerja BSI secara nasional yang terus menunjukkan pertumbuhan positif.

Dalam paparan kinerja Triwulan I 2026, BSI mencatat pertumbuhan tabungan tertinggi di industri, didorong tingginya minat masyarakat terhadap produk tabungan, khususnya Tabungan Haji.

Jumlah nasabah BSI pada tiga bulan pertama 2026 bertambah 0,5 juta menjadi 23,7 juta nasabah.

Selain itu, Dana Pihak Ketiga atau DPK BSI pada Triwulan I 2026 tumbuh 18 persen secara tahunan menjadi Rp376,8 triliun. Segmen tabungan juga tumbuh 20,18 persen menjadi Rp164,5 triliun.

Sementara total dana murah atau CASA tumbuh 21,36 persen menjadi Rp236,2 triliun.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah terus meningkat.

Di tingkat regional, BSI RO IX Kalimantan turut memperkuat peran tersebut melalui layanan perbankan syariah, literasi keuangan, digitalisasi transaksi, serta program sosial yang menyentuh langsung masyarakat.

Sefudin menegaskan, BSI RO IX Kalimantan akan terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, pelayanan kepada nasabah, dan kontribusi sosial.

“Pertumbuhan BSI harus dirasakan manfaatnya oleh umat dan masyarakat. Kami ingin BSI hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai sahabat masyarakat dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif, modern, dan penuh keberkahan,” pungkasnya. (ADV–RIW/EPS)

Pelatihan Vokasi Batch 2 Dibuka, Kuota 30 Ribu Peserta

Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membuka Program Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 Batch 2, dengan kuota 30 ribu peserta. Pendaftaran dilbuka 19 Mei–9 Juni 2026 melalui laman skillhub.kemnaker.go.id.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Darmawansyah mengatakan, program ini diprioritaskan untuk lulusan SMA/SMK sederajat dan terbuka bagi masyarakat berusia minimal 17 tahun serta telah memiliki akun pada platform SIAPkerja.

Seluruh rangkaian pelatihan vokasi disediakan gratis oleh pemerintah. Program tersebut disusun untuk mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja agar peserta siap bekerja maupun berwirausaha.

“Kami mengajak masyarakat, khususnya angkatan kerja muda, untuk memanfaatkan Program Pelatihan Vokasi ini. Program ini penting untuk meningkatkan kompetensi, daya saing, dan kesiapan kerja agar bisa langsung terserap di dunia kerja atau berwirausaha,” ujar Darmawansyah dalam siaran pers Biro Humas, Minggu (17/5).

Adapun tahapan pelaksanaan program dimulai dengan pendaftaran pada 19 Mei–9 Juni 2026 melalui laman skillhub.kemnaker.go.id dan platform SIAPkerja.

Selanjutnya, proses seleksi dan wawancara dilaksanakan pada 10–17 Juni 2026. Hasil seleksi diumumkan pada 18 Juni 2026, sedangkan kick off dan orientasi program dilaksanakan pada 22 Juni 2026.

Pelatihan Vokasi Nasional Tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di 21 Unit Pelaksana Teknis Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (UPT BPVP) serta 13 Satuan Pelayanan (Satpel) dan Unit Pelatihan Teknis Daerah (UPTD) Kemnaker di seluruh Indonesia.

Peserta akan memperoleh berbagai fasilitas, antara lain pelatihan dan makan siang gratis, bantuan uang transportasi, perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) melalui BPJS Ketenagakerjaan, sertifikat pelatihan dari BPVP, serta Sertifikat Kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Fasilitas asrama juga tersedia sesuai kriteria dan ketersediaan. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Kemnaker Siapkan Pelatihan Berbasis AI bagi 3.100 Pemuda di Padang

Padang — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menyatakan, bahwa Kemnaker menyiapkan pelatihan berbasis AI bagi 3.100 pemuda di Kota Padang dan sekitarnya, untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi melalui peningkatan kompetensi masyarakat di Sumatera Barat.

Yassierli mengatakan, para peserta nantinya akan memperoleh akses pelatihan digital melalui platform pembelajaran berbasis kecerdasan artifisial (AI). Platform tersebut menyediakan berbagai materi pengembangan kompetensi, mulai dari pengembangan diri, kewirausahaan, hingga keterampilan nonteknis dan keterampilan lainnya.

“Kalau 3.100 kurang, bisa diminta tambahan. Tapi habiskan dulu kuota pelatihannya sebanyak 3.100. Saya ingin anak-anak muda kita punya keterampilan, punya skill, punya kompetensi untuk bisa bersaing,” ujar Yassierli, saat meresmikan sumur bor di Masjid Raya Balai Gadang, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (14/5).

Ia menambahkan, kuota awal sebanyak 3.100 peserta tersebut merupakan tahap pertama penerima akses pelatihan digital berbasis AI yang disiapkan Kemnaker.

Program ini diharapkan dapat membuka kesempatan lebih luas bagi generasi muda untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing di dunia kerja.

Pada kesempatan tersebut, Yassierli juga menyampaikan bahwa saat Sumatera Barat dilanda banjir dan tanah longsor, Kemnaker bergerak cepat dengan menghadirkan posko layanan bagi masyarakat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang selama tiga bulan.

Selain layanan darurat, Kemnaker juga menyalurkan berbagai program pemulihan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat senilai Rp30,3 miliar.

Bantuan tersebut diwujudkan dalam sejumlah program ketenagakerjaan, seperti program Padat Karya dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM). (KemenakerRI-RIW/EPS)

Animo Tinggi, Polteknaker Perpanjang Masa Pendaftaran SBP 2026 Hingga 27 Mei

Jakarta — Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) memperpanjang masa pendaftaran Seleksi Berdasarkan Prestasi (SBP) Tahun Akademik 2026/2027 hingga 27 Mei 2026, dari jadwal sebelumnya pada 13 Mei 2026.

Perpanjangan ini dilakukan untuk mengakomodasi tingginya antusiasme lulusan SMA/SMK/MA sederajat dari seluruh Indonesia, yang ingin melanjutkan pendidikan vokasi di bidang ketenagakerjaan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Cris Kuntadi menyampaikan, bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan pendaftaran serta tingginya minat masyarakat.

“Perpanjangan ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya oleh para calon pendaftar yang masih melengkapi persyaratan maupun yang belum sempat melakukan registrasi,” ujar Cris Kuntadi melalui siaran pers Biro Humas, Kamis (14/5).

Sebagai perguruan tinggi vokasi di bawah naungan Kemnaker, Polteknaker berkomitmen mencetak sumber daya manusia yang siap kerja melalui pendidikan berbasis kebutuhan industri.

Melalui SBP Tahun 2026, Polteknaker membuka kesempatan bagi calon mahasiswa untuk memilih program studi yang sesuai dengan perkembangan dunia ketenagakerjaan dan industri saat ini.

Cris juga mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan perpanjangan waktu pendaftaran ini serta memastikan seluruh dokumen persyaratan diunggah sesuai ketentuan yang berlaku.

Informasi lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran, jadwal seleksi, dan persyaratan dapat diakses melalui laman resmi https://pmb.polteknaker.ac.id/ (KemenakerRI-RIW/EPS)

Uji Ahli K3 Umum, Penguatan Kompetensi K3 di Dunia Industri

Jakarta — Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) semakin menjadi perhatian di dunia industri seiring meningkatnya tuntutan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi. Penguatan kompetensi di bidang ini pun menjadi penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman sekaligus produktif.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker, Ismail Pakaya menyatakan, bahwa Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kompetensi tenaga kerja di bidang K3 melalui Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum.

“Evaluasi ini bukan sekadar proses administratif, tetapi juga memastikan calon Ahli K3 memahami norma dan prinsip K3 agar mampu menjalankan perannya secara profesional dalam menciptakan budaya kerja yang aman dan produktif,” ujar Ismail di Jakarta, Selasa (12/5).

Kegiatan Evaluasi Pembinaan dan Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum Batch 2 dilaksanakan pada 12–13 Mei 2026 dan diikuti 2.100 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini digelar serentak di sejumlah wilayah di Indonesia, di antaranya Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Salah satu peserta, Syibro Ihmi (29), asal Lamongan mengatakan, kompetensi K3 menjadi kebutuhan penting bagi tenaga kerja yang ingin memasuki dunia industri.

“Untuk memasuki dunia industri diperlukan kompetensi di bidang K3. Karena itu saya mengikuti kegiatan ini agar memahami dan menguasai penerapan K3 di tempat kerja,” ujarnya.

Menurutnya, tantangan penerapan K3 di lingkungan kerja masih cukup besar, terutama terkait kesadaran dan kedisiplinan penggunaan alat pelindung diri (APD) dalam menjalankan standar keselamatan kerja.

“Kadang pekerja maunya yang praktis dan tidak mau repot, padahal keselamatan kerja itu sangat penting. Dari pengalaman saya, masih ada tempat kerja yang belum optimal dalam penerapan K3, seperti perlengkapan APD yang belum lengkap,” katanya.

Ia menilai peran Ahli K3 tidak hanya memahami regulasi dan aspek teknis, tetapi juga mendorong tumbuhnya budaya keselamatan kerja melalui edukasi kepada pekerja.

Peserta lainnya, Aidil Cahyadi (23), asal Makassar, mengatakan, tantangan selama mengikuti pembinaan dan evaluasi adalah membagi waktu antara pekerjaan dan proses pembelajaran, termasuk memahami cakupan regulasi K3 yang luas.

“Namun tantangan tersebut menjadi motivasi bagi saya untuk terus belajar dan berkembang,” ujarnya

Menurut Aidil, kegiatan sertifikasi ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan keselamatan kerja di lingkungan industri.

“Kegiatan ini sangat penting karena membantu kami memahami penerapan K3 di tempat kerja, tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga praktiknya secara langsung,” katanya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Wamenaker Tegaskan Peran SKKNI padaPenguatan SDM Maritim

Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor menegaskan, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) berperan penting sebagai acuan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di berbagai sektor, termasuk bidang pertahanan dan keamanan maritim.

Ia menekankan bahwa sertifikasi kompetensi, merupakan instrumen strategis untuk memastikan tenaga kerja memiliki kemampuan terukur, profesional, dan sesuai kebutuhan organisasi modern.

“Sertifikasi kompetensi bukan sekadar proses administratif, melainkan bagian dari sistem penjaminan mutu nasional untuk memastikan setiap personel memiliki kapasitas yang terukur, profesional, adaptif, dan memenuhi standar kebutuhan organisasi modern,” ujar Afriansyah, saat menghadiri Penyaksian Awal Uji Kompetensi (witness) dan Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi TNI Angkatan Laut di Jakarta, Rabu (13/5).

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas sertifikasi menjadi langkah penting menyiapkan SDM maritim yang andal di tengah dinamika geopolitik global dan pesatnya perkembangan teknologi.

Kondisi tersebut menuntut personel TNI Angkatan Laut memiliki kompetensi yang relevan, disiplin tinggi, serta kesiapan menghadapi tantangan baru.

Afriansyah menambahkan, posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadikan wilayah maritim memiliki peran strategis, baik bagi pertahanan negara maupun aktivitas ekonomi dan perdagangan internasional.

“Wilayah maritim Indonesia merupakan ruang vital yang harus dijaga bersama. Karena itu dibutuhkan sistem pertahanan maritim yang kuat, modern, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” katanya.

Pada kesempatan itu, Ia mengapresiasi kolaborasi TNI Angkatan Laut bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) TNI AL, pada penguatan sistem sertifikasi berbasis standar profesi.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan lembaga sertifikasi dalam mencetak SDM yang mampu bersaing secara global.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi langkah konkret dalam menyiapkan SDM unggul menuju visi Indonesia Emas,” pungkasnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

Ombudsman Kalsel Lakukan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H

Banjarbaru – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan, Hadi Rahman beserta jajaran, memantau ke lapangan, dalam rangka Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 di Embarkasi Banjarmasin, Selasa, (12/5).

Pada kunjungan tersebut tim Ombudsman Kalsel diterima dan didampingi langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Khairani beserta para kabid dan staf.

Keduanya berdialog langsung dengan para jemaah untuk memastikan seluruh layanan yang diberikan di Asrama Haji benar – benar dirasakan manfaatnya, oleh para tamu Allah SWT, khususnya jemaah lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas.

Dalam peninjauan tersebut, Hadi Rahman memberikan apresiasi atas berbagai upaya peningkatan layanan yang semakin humanis dan ramah bagi jemaah prioritas.

Menurutnya, keberadaan gedung baru yang dilengkapi dengan sarana prasarana dan pelayanan khusus menjadi langkah nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan embarkasi.

Selain itu, Hadi memberikan beberapa masukan terkait pemenuhan Standar Pelayanan Ibadah Haji di Asrama Haji. Antara lain, publikasi Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan, penguatan pengelolaan pengaduan, dan penyediaan tombol darurat (panic button) di toilet-toilet jemaah, khususnya toilet bagi kelompok rentan.

Hadi mengatakan, gedung baru ini sangat membantu para jemaah mengakses berbagai layanan di Asrama Haji. Mulai dari akses kamar, layanan kesehatan, konsumsi hingga pendampingan petugas semuanya terlihat lebih tertata dan memudahkan para jemaah.

“Kami melihat kamar – kamar yang disiapkan cukup representatif, aksesnya mudah, kebersihannya terjaga dan fasilitas pendukung juga tersedia dengan baik. Ini tentu menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah haji,” ujar Hadi.

Sementara itu, Eddy Khairani menyampaikan, bahwa pihaknya menyambut baik kedatangan tim Ombudsman Kalsel dan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan apresiasi yang diberikan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan terhadap penyelenggaraan layanan di Embarkasi Banjarmasin.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Ombudsman sebagai lembaga negara independen yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia,” ujarnya.

Kehadiran dan masukan yang diberikan Ombudsman, menjadi penyemangat untuk terus melakukan pembenahan dan peningkatan layanan.

Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan semakin baik, dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam pelayanan ibadah haji. (OmbudsmanKalsel-RIW/EPS)