Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penanganan banjir, yang melanda sejumlah wilayah di Banua.
Melalui rapat gabungan lintas komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, DPRD Kalsel mendorong lahirnya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, Kamis (22/1).
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, persoalan banjir tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir, serta sinergi lintas sektor pemerintahan.
“Hari ini kita langsung melaksanakan rapat. Selama satu pekan terakhir, anggota DPRD turun ke daerah pemilihan masing – masing dalam agenda reses,” ucap Supian.
Disampaikan Supian HK, banjir yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan tren dampak yang semakin meluas, baik terhadap permukiman, infrastruktur, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi semua pihak untuk melakukan langkah nyata dan terukur.
“Temuan dan aspirasi masyarakat di lapangan itulah yang kami bawa ke forum ini untuk didiskusikan bersama pihak eksekutif,” ujarnya.
Supian HK juga mengungkapkan, bahwa DPRD Kalsel telah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana banjir di daerah ini.
Ada beberapa langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Pertama, normalisasi alur sungai yang mengalami pendangkalan. Kedua, mengatasi hambatan di jalur transportasi sungai yang menyebabkan lambatnya penurunan debit air.
“Semoga dalam dua sampai tiga hari ini sudah ada pergerakan nyata di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut Supian HK menambahkan, sebagai bentuk pengawalan berkelanjutan, DPRD Kalsel berencana kembali mengundang SKPD dan pihak terkait pada awal bulan mendatang.
Pertemuan lanjutan tersebut akan difokuskan pada evaluasi progres penanganan banjir sekaligus memastikan setiap rekomendasi rapat benar-benar diimplementasikan.
DPRD Kalsel juga membuka peluang penambahan anggaran guna mempercepat upaya penanggulangan banjir.
“Skema kolaborasi lintas sektor pun disiapkan, melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat, agar penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui langkah ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap penanganan banjir tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif, sehingga masyarakat Banua dapat merasakan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan dari ancaman bencana banjir di masa mendatang. (ADV-NHF/RIW/
Banjarmasin – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal penanganan banjir, yang melanda sejumlah wilayah di Banua.
Melalui rapat gabungan lintas komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, DPRD Kalsel mendorong lahirnya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, Kamis (22/1).
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK menyampaikan, persoalan banjir tidak dapat ditangani secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir, serta sinergi lintas sektor pemerintahan.
“Hari ini kita langsung melaksanakan rapat. Selama satu pekan terakhir, anggota DPRD turun ke daerah pemilihan masing – masing dalam agenda reses,” ucap Supian.
Disampaikan Supian HK, banjir yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan tren dampak yang semakin meluas, baik terhadap permukiman, infrastruktur, hingga aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut menjadi alarm penting bagi semua pihak untuk melakukan langkah nyata dan terukur.
“Temuan dan aspirasi masyarakat di lapangan itulah yang kami bawa ke forum ini untuk didiskusikan bersama pihak eksekutif,” ujarnya.
Supian HK juga mengungkapkan, bahwa DPRD Kalsel telah melakukan komunikasi intensif dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang menaruh perhatian serius terhadap penanganan bencana banjir di daerah ini.
Ada beberapa langkah mendesak yang harus segera dilakukan. Pertama, normalisasi alur sungai yang mengalami pendangkalan. Kedua, mengatasi hambatan di jalur transportasi sungai yang menyebabkan lambatnya penurunan debit air.
“Semoga dalam dua sampai tiga hari ini sudah ada pergerakan nyata di lapangan,” jelasnya.
Lebih lanjut Supian HK menambahkan, sebagai bentuk pengawalan berkelanjutan, DPRD Kalsel berencana kembali mengundang SKPD dan pihak terkait pada awal bulan mendatang.
Pertemuan lanjutan tersebut akan difokuskan pada evaluasi progres penanganan banjir sekaligus memastikan setiap rekomendasi rapat benar-benar diimplementasikan.
DPRD Kalsel juga membuka peluang penambahan anggaran guna mempercepat upaya penanggulangan banjir.
“Skema kolaborasi lintas sektor pun disiapkan, melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat, agar penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui langkah ini, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap penanganan banjir tidak hanya bersifat responsif, tetapi juga preventif, sehingga masyarakat Banua dapat merasakan perlindungan yang nyata dan berkelanjutan dari ancaman bencana banjir di masa mendatang. (ADV-NHF/RIW/EPS)

