LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Kemnaker Berkomitmen Jaga Keseimbangan Kinerja Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja

Jakarta – Pemerintah berkomitmen menciptakan keseimbangan yang harmonis antara peningkatan kinerja perusahaan dan perlindungan hak serta kesejahteraan pekerja.

Komitmen ini disampaikan langsung Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, usai menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XI antara manajemen PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dengan Serikat Karyawan (Sekar) Telkom di Jakarta, Senin (18/5).

Dalam sambutannya, Menaker Yassierli menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha dan pekerja. Menurutnya, keberhasilan sebuah industri harus berjalan beriringan dengan kesejahteraan sumber daya manusianya.

“Kami pemerintah selalu punya prinsip bahwa industrinya harus maju dan pekerjanya sehati dengan industri. Industri harus maju dan pekerjanya harus sejahtera. Menemukan rumusan itu tentu tidak mudah, tetapi itu yang terus kami upayakan,” ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menjelaskan bahwa pemerintah memikul tanggung jawab konstitusional, untuk memastikan seluruh pekerja di Indonesia memperoleh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Karena itu, regulasi ketenagakerjaan terus disempurnakan agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi tenaga kerja.

Menaker Yassierli juga mendorong agar peran serikat pekerja dapat bertransformasi menjadi lebih strategis. Hubungan antara manajemen dan pekerja harus bergeser dari pola konfrontatif menjadi kolaboratif guna melahirkan berbagai inovasi di tempat kerja.

“PKB bukan tujuan akhir, tetapi awal perjalanan untuk membangun hubungan industrial yang lebih transformatif,” tambahnya.

Melalui momen penandatanganan PKB XI ini, Menaker berharap nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, kekeluargaan, dan musyawarah dapat menjadi fondasi hubungan industrial yang modern.

“Kolaborasi solid di PT Telkom Indonesia ini diharapkan mampu menjadi benchmark atau contoh nyata bagi perusahaan-perusahaan lain di Indonesia dalam menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif.

Sementara Dirut Telkom Dian Siswarini mengatakan PKB XI Telkom merupakan momentum untuk menata kembali Governance (Tata Kelola) dan Compliance (Kepatuhan), proses untuk memastikan keselarasan dengan regulasi dan memperjelas batas kewenangan masing – masing pihak.

Yakni dari sisi manajemen, serikat karyawan maupun karyawan serta mendorong penerapan merit system yang lebih kuat.

“Semoga PKB Telkom XI ini semakin memperkuat fondasi hubungan industrial yang harmonis, adaptif dan berkelanjutan serta serta sejalan dengan perlindungan hak-hak karyawan, sesuai regulasi yang berlaku, ” ujarnya. (KemenakerRI-RIW/EPS)

BBPOM Banjarbaru dan Bea Cukai Perkuat Pengawasan Jalur Ilegal OOT

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru, memperkuat pengawasan peredaran Obat- Obatan Tertentu (OOT) dengan menggandeng Bea Cukai, menyisir jalur distribusi ilegal yang berpotensi menjadi pintu masuk peredaran obat berbahaya di Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut disampaikan Plt Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih, usai pencanangan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat- Obatan Tertentu di Aula Balai Besar BBPOM di Banjarbaru, Senin (18/5).

Ary menjelaskan, pengawasan lintas instansi menjadi langkah penting untuk mencegah masuknya obat-obatan tertentu melalui jalur ilegal yang dapat disalahgunakan pihak tidak bertanggung jawab.

Menurutnya, peredaran obat-obatan tertentu yang tidak sesuai aturan dapat membahayakan kesehatan masyarakat dan berpotensi memicu penyalahgunaan, terutama di kalangan generasi muda.

“Kerja sama dengan Bea Cukai dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap jalur distribusi ilegal. Pengawasan lintas sektor sangat penting agar peredaran obat – obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan dapat dicegah sejak awal,” ujarnya.

Ia menambahkan, BBPOM bersama Bea Cukai akan terus meningkatkan koordinasi dan pertukaran informasi dalam melakukan pengawasan di berbagai jalur distribusi obat – obatan tertentu.

“Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga terus diperkuat agar masyarakat lebih waspada terhadap bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu maupun peredaran obat ilegal yang tidak memiliki izin resmi,” lanjutnya.

Pada kesempatan tersebut, Ary juga mengungkapkan bahwa saat ini 23 daerah di Indonesia terindikasi peredaran obat-obatan tertentu, termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena penyalahgunaan obat – obatan tertentu dapat berdampak luas terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban sosial masyarakat.

“Pengawasan dan penindakan harus terus diperkuat agar penyalahgunaan obat tidak semakin meluas di daerah,” katanya.

Ia menjelaskan, BBPOM di Banjarbaru terus memperkuat sinergi bersama aparat penegak hukum, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi obat-obatan tertentu di Kalimantan Selatan.

Selain itu, peningkatan edukasi kepada masyarakat juga dinilai penting agar masyarakat memahami risiko dan dampak penyalahgunaan obat – obatan tertentu, khususnya di kalangan remaja dan usia produktif.

“Melalui penguatan pengawasan dan kolaborasi lintas sektor tersebut, kami berharap peredaran obat-obatan tertentu yang disalahgunakan dapat ditekan, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang lebih sehat, aman, dan terlindungi dari bahaya obat ilegal,” tutup Ary. (MRF/RIW/EPS)

Komisi III DPRD Kalsel Dorong Hilirisasi Batubara Berdampak Nyata

Jakarta – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya, mengawal pengelolaan sektor pertambangan agar tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga mampu menghadirkan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat daerah melalui program hilirisasi batubara.

Komitmen tersebut disampaikan saat Komisi III DPRD Kalsel bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke PT Adaro Indonesia di Jakarta, baru-baru tadi.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Mustaqimah menuturkan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap aktivitas pertambangan, khususnya terkait keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan implementasi hilirisasi batubara di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar yang beroperasi di Kalsel, PT Adaro Indonesia mampu memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat, tidak hanya melalui aktivitas pertambangan, tetapi juga pengembangan industri turunan yang mampu menciptakan efek ekonomi jangka panjang.

“Komisi III ingin memastikan proses hilirisasi benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi pengambilan sumber daya, tetapi manfaat tambahannya justru tidak dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain membahas hilirisasi, Komisi III DPRD Kalsel juga menyoroti pentingnya penguatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dewan menilai, dampak aktivitas pertambangan tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar area operasional atau ring satu dan dua, namun juga berdampak lebih luas terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan ke PT Adaro Indonesia di Jakarta

Karena itu, DPRD Kalsel berharap program TJSL PT Adaro Indonesia, dilaksanakan merata dan berkeadilan, sehingga manfaat kehadiran perusahaan dapat dirasakan masyarakat Banua secara keseluruhan.

“Kita berharap program CSR tidak hanya terfokus di wilayah tertentu saja. Dampak lingkungan akibat pertambangan dirasakan secara luas, sehingga masyarakat Kalimantan Selatan juga berhak mendapatkan manfaat pembangunan dari keberadaan perusahaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Head External Relations PT Adaro Indonesia, Muhammad Antonio Kurniawan menyampaikan apresiasi, atas kunjungan Komisi III DPRD Kalsel beserta rombongan.

Ia menilai pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan sinergi antara perusahaan dengan pemerintah daerah.

Antonio menegaskan, PT Adaro Indonesia berkomitmen mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan, termasuk pelaksanaan reklamasi, pengelolaan pasca tambang, hilirisasi batubara serta pemerataan program TJSL.

“Kehadiran Adaro diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Kalimantan Selatan, baik bagi masyarakat sekitar operasional maupun pemerintah daerah secara keseluruhan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Komisi IV Pelajari BOSDA Jawa Barat

Jawa Barat – Dalam upaya mendorong pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan tepat sasaran, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan studi komparasi ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, terkait pengelolaan Dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah), baru-baru tadi.

Kunjungan kerja yang berlangsung di Aula Pandawa Lantai 4 Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tersebut, dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha, bersama jajaran anggota komisi dan tenaga pendukung sekretariat dewan.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha

Rombongan turut didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Rahim beserta jajaran.

Kedatangan rombongan Komisi IV DPRD Kalsel disambut jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diwakili Kasubag Suharyono Adhi Saswito.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifha mengatakan, dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalsel mempelajari berbagai mekanisme pengelolaan dana BOSDA yang diterapkan di Provinsi Jawa Barat, mulai dari proses penganggaran, pola penyaluran, hingga sistem pengawasan program agar berjalan efektif dan transparan.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kalsel juga menggali berbagai regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan BOSDA di Jawa Barat.

“Kami ingin mengetahui kebijakan mengenai sekolah-sekolah tertentu yang tidak menerima BOSDA serta keberadaan Peraturan Gubernur yang mengatur pelaksanaan program, agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran,” katanya.

Jihan menjelaskan, hasil studi komparasi ini menjadi langkah penting untuk memperkaya referensi dan bahan evaluasi penyempurnaan tata kelola BOSDA di Kalimantan Selatan.
Yakni mempelajari tentang pengelolaan dan efektivitas kelola BOSDA di Dinas Pendidikan Jawa Barat.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berharap berbagai pengalaman dan inovasi pengelolaan pendidikan di Jawa Barat, menjadi referensi menyusun kebijakan pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan peserta didik serta masyarakat Kalimantan Selatan.

Suasana pertemuan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dengan optimalisasi pengelolaan BOSDA, DPRD Kalsel menginginkan kualitas pendidikan di Banua, terus meningkat dan mampu memberikan pemerataan layanan pendidikan yang lebih baik bagi seluruh siswa di Kalimantan Selatan.

“Banyak masukan bagi kita, seperti adanya sekolah-sekolah elit yang tidak mau menerima BOSDA. Kemudian di sini juga sudah ada Pergub yang mengatur BOSDA sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut Jihan menambahkan, tidak hanya membahas BOSDA, dalam diskusi tersebut kedua belah pihak juga menyoroti persoalan kegiatan perpisahan sekolah yang kerap membebani orang tua siswa melalui pungutan atau sumbangan tertentu.

“Kita saling bertukar pandangan mengenai pola pengawasan serta mekanisme pelaksanaan kegiatan sekolah agar tetap dapat dilaksanakan secara sederhana, edukatif, dan tidak memberatkan wali murid,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Gelar Rakornis Kepegawaian 2026, Kalsel Perkuat Pengawasan ASN

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat tata kelola aparatur sipil negara melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian Tahun 2026, yang digelar di Aula Kantor BKD Provinsi Kalsel, Senin (18/5).

Kegiatan bertema “Berataan Begawi Wan Mengawasi untuk Layanan Kepegawaian Makin Baik” tersebut, dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin dan dihadiri Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Imas Sukmariah, Kepala BKD Kalsel, Noryadi, serta ASN lingkup Pemprov Kalsel dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

Ket : Sekda Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin saat menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan

Dalam sambutannya, Syarifuddin menegaskan bahwa pengawasan kepegawaian tidak hanya sebatas administrasi, melainkan bagian penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang efektif dan berkelanjutan.

Menurutnya, setiap pimpinan perangkat daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan disiplin dan kinerja pegawai berjalan optimal sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

“Pengawasan kepegawaian harus dilakukan secara berjenjang dan konsisten. Setiap pimpinan perangkat daerah maupun atasan langsung memiliki tanggung jawab memastikan disiplin serta kinerja pegawai berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan, bahwa penilaian terhadap ASN tidak cukup hanya berdasarkan tingkat kehadiran, tetapi harus berorientasi pada hasil kerja yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ukuran kinerja ASN tidak hanya dilihat dari presensi, tetapi bagaimana hasil kerja yang dicapai mampu memberikan dampak nyata dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah menegaskan, bahwa seluruh layanan kepegawaian, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai hingga memasuki masa pensiun, harus dilaksanakan secara profesional dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyebutkan, hubungan antara BKD dan BKN merupakan kemitraan strategis dalam memberikan pelayanan terbaik bagi ASN, bukan hubungan hierarkis antar lembaga.

“BKD dan BKN adalah mitra kerja yang memiliki tujuan sama, yakni menghadirkan layanan kepegawaian yang profesional, tertib, dan berkualitas,” katanya.

Imas juga mengapresiasi pelaksanaan layanan kepegawaian di Provinsi Kalimantan Selatan yang berjalan baik dan tertib administrasi, meskipun dihadapkan pada berbagai dinamika kebijakan dan tantangan hukum dalam proses pengambilan keputusan.

“Di tengah berbagai dinamika kebijakan dan tantangan hukum yang terkadang menghadirkan area abu-abu dalam pengambilan keputusan, kami tetap berkomitmen menjalankan seluruh proses sesuai koridor peraturan perundang-undangan,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Wagub Kalsel Ajak Generasi Muda Teladani Semangat Juang Pahlawan ALRI Divisi IV

Banjarbaru – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman mengajak generasi muda untuk terus mengingat dan meneladani perjuangan para pahlawan Kalimantan, dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Ajakan itu disampaikan Hasnuryadi usai memimpin upacara ziarah dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan Tahun 2026, di Taman Makam Pahlawan Hasan Basri, Liang Anggang Banjarbaru, pada Minggu (17/5)

Ket : Suasana Ziarah dalam rangka peringatan HUT ke-77 Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan

Peringatan Proklamasi Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan diperingati setiap 17 Mei sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan rakyat Kalimantan, menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperingatinya melalui kegiatan ziarah.

Dalam kesempatan tersebut, Hasnuryadi menegaskan, bahwa pelaksanaan ziarah menjadi wujud penghormatan kepada para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi bangsa dan negara.

“Sebagai penghormatan kepada arwah Brigjen Hasan Basri beserta seluruh pejuang ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, kita semua mendoakan agar beliau-beliau diberikan tempat terbaik dan paling mulia di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk melanjutkan semangat perjuangan dan pengabdian para pahlawan demi kemajuan Banua dan Indonesia.

“Mudah-mudahan kita yang masih diberikan kehidupan bisa melanjutkan cinta dan pengabdian kepada Banua yang tercinta serta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.

Kepada generasi muda, Hasnuryadi mengingatkan pentingnya memahami sejarah perjuangan bangsa sebagaimana pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, tentang “Jas Merah” atau jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Menurutnya, para pahlawan telah mempertahankan kemerdekaan dengan pengorbanan besar, termasuk darah dan nyawa mereka demi tegaknya NKRI.

“Kita harus memahami bagaimana para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan seluruh pengorbanan yang mereka miliki,” tuturnya.

Ia menambahkan, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan menjaga persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara.

“Sekarang tugas kita adalah mengisi kemerdekaan, menjunjung tinggi persatuan, cinta tanah air, dan selalu memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. (BDR/RIW/EPS)

Jadi Kota Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial, Ini Target Kota Banjarmasin

Banjarmasin – Pemanfaatan teknologi digital pada integrasi data sosial masyarakat, mulai digalakkan Pemerintah Kota Banjarmasin. Untuk itu, Dinas Sosial (Dinsos) bersama komite percepatan transformasi digital RI, menggelar sosialisasi dalam rangka perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial melalui Digital Public Infrastructure (DPI) tahun 2026, yang menyasar agen perlindungan sosial (perlinsos) lintas sektor, Senin (18/05).

Kegiatan dibuka langsung Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, dan dihadiri Kepala Pusdatin Kesos Kementerian Sosial sekaligus Ketua Korwil 5 Komite Percepatan Transformasi Digitalisasi Pemerintah, Joko Widiarto, unsur Forkopimda, mitra lembaga, Plt. Kepala Dinas Sosial Banjarmasin Jefrie Fransyah, seluruh pimpinan SKPD hingga elemen pendamping sosial di tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin saat memberi sambutan

Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin dalam sambutannya menilai, hal ini sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan pelayanan publik, khususnya yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat seperti jaminan bantuan sosial agar lebih transparan dan tepat sasaran.

Program ini juga merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

“Pada prinsipnya kita ingin mendorong penguatan ekosistem digital dengan pelibatan lintas sektor agar pelayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien,” katanya.

Lebih lanjut, Yamin juga mengingatkan kepada seluruh stakeholder perlinsos agar tidak bekerja secara ego sektoral.

Menurutnya, secanggih apa pun integrasi teknologi yang digunakan, tetap akan menjadi sia-sia apabila tidak dibarengi dengan komitmen penuh dari para agen untuk saling bekerja sama secara terbuka.

“Ini penting untuk memastikan kemaslahatan warga itu dapat terdata secara cepat dan tepat sasaran. Kita tentu berharap digitalisasi perlindungan sosial ini bisa mendorong upaya yang lebih maksimal dalam menanggulangi kemiskinan di kota Banjarmasin,” bebernya lagi.

Banjarmasin sendiri terpilih menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia untuk implementasi program tersebut.

Sementara itu, Plt Kadinsos Banjarmasin, Jefri Fransyah mengakui, selama ini sistem pengelolaan dan jaminan perlindungan sosial memang masih berjalan secara konvensional dan cenderung memiliki celah dan risiko yang besar untuk disalahgunakan.

“Selama ini semua berjalan manual yang berakibat banyaknya celah mulai dari potensi tumpang tindih penerima manfaat, proses verifikasi yang terkesan lamban, penundaan penyaluran bantuan, hingga tidak adanya pengawasan secara real-time,” jelas Jefrie.

Oleh karena itu, pihaknya berupaya memutus rantai ini melalui sistem Digital Public Infrastructure, seluruh data bantuan sosial seperti PKH, BSU, bantuan Pangan, hingga Bantuan Sosial Tunai akan diintegrasikan secara ketat agar lebih presisi.

Melalui integrasi data berbasis digital ini, diharapkan ke depannya peta kemiskinan hinga penyaluran bantuan sosial di Kota Banjarmasin dapat jauh lebih transparan, akurat, dan berkeadilan langsung menyentuh masyarakat yang benar – benar membutuhkan. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

BBPOM dan Pemprov Kalsel, Perkuat Pengawasan dan Pencegahan Penyalahgunaan OOT

Banjarbaru – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarbaru menggelar Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat – Obatan Tertentu (OOT), sebagai langkah memperkuat pengawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan obat.

Kegiatan yang berlangsung di Aula BBPOM Banjarbaru pada Senin (18/5) tersebut, diikuti sejumlah unsur terkait, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga perwakilan masyarakat.

Plt Kepala BBPOM di Banjarbaru, Ary Yustantiningsih mengatakan, penyalahgunaan obat – obatan tertentu masih menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan, keamanan, dan kehidupan sosial masyarakat.

Menurutnya, penggunaan obat yang tidak sesuai aturan dapat memicu gangguan kesehatan hingga penyalahgunaan yang membahayakan, terutama di kalangan generasi muda.

“Pencegahan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui edukasi, pengawasan, dan kolaborasi lintas sektor agar masyarakat semakin memahami bahaya penyalahgunaan obat-obatan tertentu,” ujarnya.

Ary menambahkan, BBPOM di Banjarbaru terus memperkuat sinergi bersama pemerintah daerah, aparat penegak hukum, fasilitas pelayanan kesehatan, hingga masyarakat, untuk mengawasi peredaran obat-obatan tertentu yang berpotensi disalahgunakan.

“Selain pengawasan, edukasi kepada masyarakat juga harus ditingkatkan, khususnya bagi kalangan pelajar dan generasi muda agar lebih memahami risiko penyalahgunaan obat serta pentingnya penggunaan obat sesuai ketentuan medis,” tutup Ary.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan obat – obatan tertentu di Banua.

Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obatan Tertentu (OOT) BBPOM Banjarbaru

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setdaprov Kalimantan Selatan, Adi Santoso menegaskan, penyalahgunaan obat – obatan tertentu menjadi ancaman serius yang harus ditangani bersama.

Menurutnya, dampak penyalahgunaan obat tidak hanya merugikan kesehatan individu, tetapi juga dapat mengganggu keamanan dan ketertiban sosial di masyarakat.

“Perlu kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, hingga masyarakat agar pengawasan terhadap peredaran obat-obatan tertentu dapat berjalan maksimal,” katanya.

Adi menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mendukung langkah pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat agar penggunaan obat dilakukan sesuai aturan dan kebutuhan medis.

Selain itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan obat dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini, sehingga masyarakat lebih bijak dalam menggunakan obat-obatan.

“Melalui aksi nasional ini, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan obat yang aman semakin meningkat serta mampu menekan angka penyalahgunaan obat-obatan tertentu di Kalimantan Selatan,” tutup Adi. (MRF/RIW/EPS)

Dari Banua ke Malaysia, Pengabdian ULM di Negeri Jiran

Kota Tinggi – Semangat kolaborasi lintas negara kembali ditunjukkan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), melalui program International Community – Based Learning (ICBL) bersama Universiti Teknologi Malaysia (UTM), di kawasan Federal Land Development Authority (FELDA) Gugusan Adela, Kota Tinggi, Malaysia.

Program yang berlangsung pada 27 April hingga 14 Mei 2026 ini, menjadi wadah pembelajaran sekaligus pengabdian masyarakat yang menyentuh berbagai aspek kehidupan. Mulai dari budaya, lingkungan, pendidikan, kewirausahaan, hingga kesehatan masyarakat.

Kegiatan ini dipimpin Indira Fitrialini dengan Imran Pashar, sebagai koordinator dan pengawas lapangan. Tim ULM bergabung dengan tim multidisipliner UTM dan perwakilan Faculty of Built Environment and Surveying, untuk merancang berbagai program yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pertukaran budaya antara Indonesia dan Malaysia.

Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi, ketika warga FELDA memperkenalkan telur pindang, kuliner tradisional khas Johor yang dimasak menggunakan rempah dan daun pilihan.

Dipandu salah satu pemukim generasi awal FELDA, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sesi memasak bersama, tetapi juga ruang berbagi cerita dan nilai budaya yang diwariskan turun – temurun. Interaksi tersebut memberikan pengalaman baru bagi peserta, untuk memahami bagaimana makanan tradisional dapat menjadi simbol kebersamaan dan identitas komunitas.

Dalam bidang lingkungan, tim ULM bersama masyarakat melaksanakan lokakarya pembuatan kompos dari sampah organik rumah tangga menggunakan larutan Effective Microorganisms (EM) dan fermentasi molase.

Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak mengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk yang bermanfaat untuk pertanian kecil dan kebun warga.

Program penanaman pohon juga dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlanjutan lingkungan dan upaya menciptakan kawasan hijau yang lebih sehat.

Kegiatan pengabdian juga menyasar sektor pendidikan dan budaya. Di Sekolah Kebangsaan FELDA Adela, mahasiswa mengenalkan kain Sasirangan khas Kalimantan Selatan kepada para siswa, melalui praktik mengikat dan mewarnai kain.

Kegiatan ini tidak hanya menumbuhkan kreativitas peserta didik, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Banua kepada generasi muda Malaysia.

Selain itu, berbagai kegiatan edukasi kesehatan dan literasi turut dilaksanakan di beberapa sekolah sekitar FELDA.

Anak-anak usia dini diperkenalkan pada praktik cuci tangan yang benar sebagai bagian dari edukasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Sementara itu, siswa tingkat lanjut mengikuti seminar literasi dan pengenalan peta yang dirancang untuk mendukung perkembangan pengetahuan dan keterampilan mereka secara holistik.

Program pelayanan kesehatan masyarakat juga mendapat sambutan positif dari warga. Bertempat di Wisma FELDA Tunggal, tim ULM mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis yang diikuti hampir 100 warga.

Pemeriksaan kesehatan dasar, konseling kesehatan, serta edukasi pencegahan penyakit menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan kesehatan primer.

Tim juga melaksanakan kegiatan ziarah kasih dengan mengunjungi warga yang mengalami penyakit kronis sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan moral.

Tidak hanya itu, mahasiswa KKN Internasional ULM juga melaksanakan program bertajuk “Jom Kita ke Ladang” di kawasan FELDA Sening pada 5 Mei 2026.

Program ini menjadi sarana pembelajaran langsung mengenai ekosistem perkebunan kelapa sawit dan dinamika kerja di lapangan. Mahasiswa melakukan observasi aktivitas pekerja, mengenali hasil panen, hingga mempelajari alur pengelolaan perkebunan secara langsung bersama pengurus ladang.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa turut menghadirkan edukasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi para pekerja ladang sawit.

Penyuluhan dilakukan dengan pendekatan person to person sehingga komunikasi berlangsung lebih interaktif dan mudah dipahami. Mahasiswa memberikan edukasi mengenai pentingnya penggunaan alat pelindung diri, kesadaran terhadap potensi bahaya kerja, serta langkah-langkah pencegahan kecelakaan di lingkungan perkebunan.

Menurut pihak pengelola FELDA, kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata karena tidak hanya menjadi ruang pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan wawasan baru bagi para pekerja mengenai pentingnya budaya kerja yang aman dan sehat.

Sementara bagi mahasiswa, pengalaman terjun langsung ke lingkungan kerja nyata memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait tantangan sektor perkebunan dan implementasi keselamatan kerja di lapangan.

Pada sektor pemberdayaan ekonomi, program dilanjutkan melalui seminar Smart Branding for Smart Businesses yang diikuti pelaku UMKM dan masyarakat sekitar FELDA Adela.

Seminar ini membahas strategi penguatan identitas produk, desain kemasan, serta pemanfaatan promosi digital dalam meningkatkan daya saing produk lokal di era ekonomi digital.

Para peserta memperoleh wawasan praktis mengenai pengembangan usaha dan strategi komunikasi pemasaran yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini.

Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan program daur ulang kreatif bersama siswa SK LKTP Kledang. Dengan memanfaatkan botol plastik bekas, para siswa diajak membuat aksesori gelang sambil belajar tentang pentingnya pengelolaan sampah dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi kreatif yang menanamkan kepedulian lingkungan sejak usia dini.

Indira Fitrialini menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, program ICBL menjadi bukti nyata komitmen ULM sebagai kampus berdampak yang hadir langsung di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam kolaborasi internasional.

“Program ini bukan hanya tentang pertukaran akademik, tetapi juga tentang bagaimana universitas dapat hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, budaya, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.

Melalui program ICBL, ULM berharap kolaborasi bersama UTM dan komunitas FELDA dapat terus berkembang secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat sekaligus memperkuat jejaring akademik regional antara Indonesia dan Malaysia. (ULM-RIW/EPS)

Kawal Jalan Mulus di Banjarbaru, Wali Kota Instruksikan Camat dan Lurah Garda Terdepan Respons Keluhan Warga

Banjarbaru – Pemko Banjarbaru berkomitmen memperkuat kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Demi memastikan aspirasi masyarakat tertangani dengan cepat dan tepat, Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, secara khusus menginstruksikan jajaran Camat dan Lurah, untuk aktif memfasilitasi aduan warga terkait kondisi jalan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan komunikasi publik Pemko Banjarbaru bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang saat ini gencar memperbaiki infrastruktur di berbagai titik.

Wali Kota Banjarbaru menegaskan, bahwa Camat dan Lurah memiliki posisi sangat strategis sebagai garda terdepan sekaligus jembatan informasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya meminta Camat dan Lurah aktif membantu memfasilitasi aduan masyarakat terkait kondisi jalan. Pemerintah Kota ingin memastikan setiap aspirasi warga dapat tersampaikan dengan baik dan ditangani sesuai mekanisme serta skala prioritas pembangunan daerah,” tegas Erna Lisa Halaby.

Merespons tingginya atensi masyarakat yang sering disampaikan melalui media sosial, Wali Kota mengimbau agar aparatur di kewilayahan meresponsnya dengan pola komunikasi yang terbuka dan edukatif.

Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa proses perbaikan jalan dilakukan secara bertahap. Hal ini mempertimbangkan tingkat kerusakan, urgensi penanganan, dan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, usulan pembangunan jalan berasal dari berbagai pintu, mulai dari Musrenbang, pokok – pokok pikiran (Pokir) DPRD, hingga aspirasi langsung ke pemerintah daerah.

“Penanganan jalan bukan hanya tanggung jawab teknis Dinas PUPR, tetapi membutuhkan kolaborasi seluruh perangkat daerah sampai tingkat kecamatan dan kelurahan,” tambahnya.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Banjarbaru, Adi Maulana, menyatakan kesiapannya untuk menyajikan data teknis serta progres penanganan secara transparan kepada publik.

“Kami terus melakukan pemeliharaan rutin jalan melalui metode tambal sulam (patching) menggunakan campuran aspal panas. Progres pekerjaan juga akan terus kami sampaikan secara berkala kepada masyarakat,” jelas Adi.

Dinas PUPR juga mengoptimalkan kanal informasi resmi untuk menyosialisasikan data eksisting, jenis penanganan, hingga dokumentasi before-after pengerjaan jalan.

Berikut adalah progres penanganan sejumlah ruas jalan prioritas di Kota Banjarbaru saat ini:

Selesai 100%: Jalan Karang So, Jalan Komet, dan Jalan Panglima Batur.
Tahap Pengerjaan 80%: Jalan Caraka.
Tahap Pengerjaan 50%: Jalan Guntung Manggis.

Selain itu, Pemko Banjarbaru juga telah memasukkan beberapa ruas prioritas lainnya ke dalam rencana tindak lanjut penanganan, di antaranya: Jalan Guntung Harapan, Jalan Purnawirawan, Terusan Jalan Alkah Mahabbah, dan Jalan Caraka Jaya.

Penguatan peran lintas perangkat daerah dalam penyelenggaraan jalan kota ini sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2025 Pasal 54.

Melalui kolaborasi informasi dan penanganan teknis yang terukur ini, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap masyarakat semakin memahami tahapan pembangunan yang sedang berjalan.

Dengan dukungan dan partisipasi aktif warga, pembangunan infrastruktur yang berbasis prioritas ini diharapkan mampu mengakselerasi visi terwujudnya Banjarbaru Emas (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera). (PemkoBanjarbaru-RIW/EPS)