Banjar – Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor atau Paman Birin, berziarah ke Makam Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari pada Jumat (5/1) dinihari.
Ziarah rutin ke makam wali Allah ini selalu dilakukan Paman Birin dalam berbagai kesempatan.
Bertolak dari kediaman Mahligai Pancasila pada Kamis (4/1) tengah malam, Paman Birin beserta rombongan menuju kubah ulama besar Banua di kawasan Kalampayan, Astambul, Kabupaten Banjar.
Setibanya di sana, Paman Birin yang didampingi Guru Sufian Al Banjari, Guru H. Ahmad Daudi langsung menuju kubah.
Didepan kubah Datu Kalampayan, Guru Ahmad Daudi memimpin doa kepada Allah SWT untuk keberkahan dan keselamatan warga Banua.
Gubernur Kalsel saat berziarah ke makam Datu Kalampayan
Selepas ziarah, Paman Birin bersilaturahmi dengan warga sekitar. Kedatangan rutin Paman Birin ini pun disambut dengan senang oleh warga.
Paman Birin pun bersyukur, dirinya berserta rombongan bisa melakukan ziarah rutin di makam Datu Kalampayan.
“Alhamdulilah bersyukur diberikan nikmat kesempatan untuk senantiasa ziarah ke makam wali Datu Kalampayan. Kita memohon kepada Allah SWT, agar Banua kita selalu dilimpahkan keberkahan dan keselamatan dari segala bentuk bencana,” ungkap Paman Birin.
Makam Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kalampayan memang menjadi salah satu makam wali Allah yang selalu dikunjungi warga dari seluruh Indonesia.
Datu Kalampayan adalah seorang ulama besar yang berasal dari Kerajaan Banjar di Martapura, Kalimantan Selatan yang lahir di Martapura, yang menjadi salah satu pusat keagamaan Islam di Indonesia pada abad ke-16.
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berperan besar dalam penyebaran Islam pada abad ke-18 dan merupakan pengarang Kitab Sabilal Muhtadin, yang menjadi rujukan bagi para mahasiswa yang mendalami agama Islam di Asia Tenggara dan Mesir. (BIROADPIM-RIW/RDM/APR)
Barito Kuala – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sepakat mengusulkan pembangunan lampu lalu lintas di perempatan Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala untuk mengurai kemacetan lalu lintas (lalin) yang ada di area tersebut.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Fahrin Nizar, ketika rombongan Komisi III DPRD Kalsel didampingi Dinas Perhubungan Kalsel dan Dinas Perhubungan Kabupaten Batola meninjau langsung kondisi lalu lintas di perempatan yang juga menghubungkan Kalsel dengan Kalteng tersebut, Rabu (3/1).
“Kita melihat bahwa dalam satu dua tahun ini memang ada permasalahan di simpang empat ini, karena kita harus putar balik apabila kita dari Marabahan menuju Banjarmasin dan sebaliknya, dan putar baliknya beberapa puluh meter,” katanya.
Namun sebelum itu, lanjut Fahrin, Komisi III DPRD Kalsel akan menunggu terlebih dahulu kajian yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel dan melakukan konsultasi ke Kementerian terkait untuk menggali masukan-masukan sehubungan dengan usulan pembangunan lampu lalu lintas tersebut.
“Kita melihat kondisi jalan yang tidak presisi yang menjadi tantangan tersendiri. Untuk itu, perlu kajian komprehensif dan konsultasi agar pembangunan lampu lalu lintas yang ditargetkan selesai pada pertengahan Januari 2024 ini bisa berjalan lancar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Kalsel, Ihda Wardati memberikan apresiasi kepada Komisi III DPRD yang dinilai cepat tanggap dalam melihat permasalahan kesemerautan lalu lintas ini.
“Kami menyambut baik usulan pembangunan lalu lintas ini karena dianggap sebagai jalur yang vital dan menghubungkan Kabupaten/Kota di Kalsel hingga antar Provinsi,” terangnya. (DPRDKalsel-NRH/RDM/APR)
Banjarmasin – Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memastikan siap melayani jamaah haul ke 19 KH Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul yang akan dilaksanakan pada Januari 2024 ini. Hal itu disampaikan, Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi di ruang kerjanya, kepada Abdi Persada FM, Kamis (4/1).
“Sesuai arahan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, tadi pagi kami bertemu dengan Plt Kepala Dinsos Kalsel berkenaan dengan kesiapan kita untuk menghadapi Haul Abah Guru Sekumpul di 2024 ini. Kami akan siap untuk mengerahkan semua potensi yang ada,” katanya.
Kabid Penanganan Bencana Dinsos Kalsel, Achmadi
Achmadi mengungkapkan Dinsos Kalsel akan mendirikan posko dapur umum di panti sosial Tresna Werdha Budi Sejahtera II di Kecamatan Sekumpul Kabupaten Banjar. Di posko tersebut, pihaknya akan menyiapkan ribuan makanan siap saji dan kue-kue untuk jamaah yang hadir di haul ke 19 Abah Guru Sekumpul.
“Perkiraan kami akan siapkan sampai dengan 10 ribu makanan siap saji dan juga gorengan untuk para jamaah haul,” jelasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan makanan siap saji bagi petugas kebersihan yang hingga kini data yang masuk di Dinsos Kalsel berjumlah tiga ribu orang.
“Persiapan makanan ini akan terus di-update sesuai dengan keperluan di lapangan nantinya,” ungkapnya.
Achmadi menambahkan rencananya makanan siap saji dan kue-kue ini akan dilaksanakan selama lima hari yakni tiga hari sebelum pelaksanaan (H-3) dan dua hari setelah pelaksanaan (H+2).
“Kami tinggal menunggu informasi jadwal pelaksanaan Haul dari pihak keluarga Abah Guru Sekumpul. Jika sudah mengetahui waktu pelaksanaannya, kami akan segera bergerak,” jelasnya. (NRH/RDM/APR)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pariwisata Kalsel, sangat menyambut baik kembali digelarnya haul Ulama Kharismatik KH Muhammad Zaini Ghani atau lebih dikenal Guru Sekumpul. Hal itu disampaikan, Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, ditemui di ruang kerjanya baru-baru tadi.
Syarifuddin mengatakan, pelaksanaan haul ke -19 Guru Sekumpul telah masuk dalam Calendar of Event (CoE) Kalsel tahun 2024, sehingga dapat semakin memajukan sektor pariwisata di Banua, karena tentunya banyak yang berkunjung, tidak hanya dari luar daerah maupun juga mancanegara. Ia berharap, dapat meningkatkan perekonomian di Kalimantan Selatan.
“Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin, dapat menjalin sinergisitas di lapangan,” pintanya
Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin
Disampaikan Syarifuddin, berkaca di tahun 2023 lalu, berdasarkan data yang pihaknya terima melalui Dinas Pariwisata kabupaten/kota, telah terjadi peningkatan jumlah pengunjung. Mengingat rata-rata yang berkunjung, tidak hanya menginap di hotel, juga membeli buah tangan serta ke tempat-tempat wisata.
“Kunjungan yang mengalami peningkatan tidak hanya kabupaten Banjar, kota Banjarbaru, dan Banjarmasin, juga ke Kabupaten lain,” ungkapnya
Lebih lanjut Syarifuddin menambahkan, saat ini pihaknya juga terus melakukan jalinan komunikasi yang intens dengan Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota setempat. Mengingat dampaknya juga di sektor ekonomi kreatif seperti jasa angkutan, rumah makan, serta kuliner lainnya di Kalsel.
“Semoga haul ke-19 Guru Sekumpul ini akan berjalan lancar, aman dan sukses nantinya,” tutup Syarifuddin yang juga kini menjabat, Pj Bupati Tapin
Untuk diketahui, informasi resmi yang beredar melalui pesan WhatsApp dari ahli waris, haul Guru Sekumpul bagi masyarakat umum, direncanakan Minggu (14/1) di Musholla Arraudhah Sekumpul. Sementara untuk undangan khusus, direncanakan Rabu (17/1) bertempat di kediaman Almarhum Abah Guru Sekumpul di sekumpul. Selanjutnya bagi yang tidak sempat datang di tanggal (14/1), maka diadakan haul lagi, yaitu pada Minggu (21/1) di Musholla Arraudhah Sekumpul. (NHF/RDM/APR)
BANJARBARU – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 mendatang, untuk meningkatkan partisipatif di Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel, akan memberikan sosialisasi terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Kepada Abdu Persada FM, disampaikan Kepala Bakesbangpol Provinsi Kalsel Heriansyah melalui Kabid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalsel Muhammad Hasanuddin, pihaknya memiliki program kegiatan sosialisasi pendidikan politik untuk meningkatkan jumlah pemilih di Kalsel. Ditahun 2023 yang lalu, program sosialisasi pendidikan politik telah dilaksanakan dengan sasaran pemilih pemula, masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan. Sementara untuk 2024 ini, pihaknya akan kembali melaksanakannya dengan sasaran ODGJ.
“Jadi program ini akan kami selenggarakan di RS Jiwa Sambang Lihum dengan menghadirkan peserta mulai dari para Petugas RS hingga ODGJ,” ungkap Hasanuddin, Rabu (3/1).
Dilanjutkannya, pihaknya juga akan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dengan memberikan pemahaman sebagai narasumber kepada mereka-mereka yang memiliki keterbatasan.
“Semoga pada saat pemilihan nanti para ODGJ bisa ikut berpartisipasi,” lanjut Hasanuddin.
Hasanuddin berharap, dengan adanya sosialisasi kepada para ODGJ ini, dapat meningkatkan jumlah partisipan pemilih pada pemilu dan pilkada 2024 ini. (Tim/RDM/APR)
Banjarmasin – Bank Kalsel melalui Unit Usaha Syariah (UUS) memberikan bantuan Pembangunan Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin. Penyerahan dilakukan Kepala Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin, Yuanita Evayanti kepada Founder Banua Green Hub, Dendy Primanandi bersama Perwakilan Pengelola Masjid Al-Jihad Banjarmasin, Taufik Hidayat.
Turut menyaksikan Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Machli Riyadi; Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin Madyan, Kabag Keberlanjutan Usaha dan Penanganan Hukum Perusahaan Divisi Sekretaris Perusahaan, Shah Rizky Kurniawan; Kabag Dana dan Kelembagaan Syariah Unit Usaha Syariah, bertempat di parkiran Mesjid Al Jihad Banjarmasin, pada Rabu (3/1)
Dalam Sambutannya, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Machli Riyadi, mengapresiasi kolaborasi yang dilakukan beberapa pihak salah satunya Bank Kalsel dalam mewujudkan pembangunan Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin.
Bank Sampah seperti ini sangatlah diperlukan bagi Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dalam mengatasi permasalahan sampah yang kini menjadi salah satu permasalahan di Kota Banjarmasin.
“Dalam hal ini, Pemerintah Kota Banjarmasin berharap dengan adanya Bank Sampah ini menjadi trigger buat para pengelola ta’mir Mesjid yang lain di Banjarmasin dan barang kali menjadi contoh di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, Bank Sampah kedepannya sinergi ini sangatlah diperlukan baik dalam mengelola dalam konsep perbankan sehingga memudahkan Masyarakat untuk memilah/dipilih sampah dari rumah kemudian membawanya ke Mesjid,” ucap Machli.
Sementara itu, Kepala Bagian Keberlanjutan Usaha dan Hukum Perusahaan dari Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Kalsel, Shah Rizky Kurniawan menyampaikan, Bank Kalsel akan selalu mendukung upaya masyarakat dalam menjaga keberlangsungan lingkungan sekitarnya.
Dalam momen ini Bank Kalsel memberikan bantuan pembangunan Bank Sampah untuk area di Mesjid Al Jihad Banjarmasin.
“Bank Kalsel akan terus mendukung seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih baik, agar mewujudkan Kota yang bersih dan nyaman. Kegiatan hari ini, merupakan salah satu dukungan kongkrit Bank Kalsel dalam mewujudkan hal tersebut,” ungkap Rizky.
Dilain pihak, Perwakilan Pengelola Mesjid Al Jihad Banjarmasin, Taufik Hidayat menyambut baik atas dukungan dari Bank Kalsel dalam rangka membantu pihaknya untuk membangun Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin yang lebih menarik, layak dan representatif.
“Saya berharap dengan pembangunan ini akan semakin banyak masyarakat, khususnya jemaah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin yang tertarik menukarkan sampahnya di sini,” harapnya.
Baginya keberadaan Bank Sampah di Mesjid Al Jihad Banjarmasin sangatlah penting. Karena tidak hanya untuk jemaah saja, tapi dapat sekalian mengelola sampah yang ada di Mesjid Al Jihad Banjarmasin menjadi lebih bernilai kedepannya. (ADV-RIW/ RDM/APR)
BANJARMASIN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan menyelesaikan 8 (delapan) Peraturan Daerah (Perda) selama tahun 2023. Sedangkan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) lainnya sedang dibahas Panitia Khusus.
Hal itu disampaikan Kepala Bagian Persidangan, Hukum, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Layanan Aspirasi Sekretariat DPRD Kalsel, Muhammad Andri Yuzhar kepada wartawan, Rabu (3/1).
Kabag Persidangan, Hukum, AKD dan Layanan Aspirasi Setwan Kalsel, M. Andri Yuzhar
Andri Yuzhar menjelaskan delapan Raperda telah yang ditetapkan menjadi Perda pada tahun 2023, yaitu Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun 2022, Raperda Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2043, Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Raperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Raperda Tentang APBD Tahun 2024, serta Raperda Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Sedangkan dua Raperda lainnya yakni Raperda Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Raperda Tentang Perubahan Atas Perda Kalsel Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalsel Tahun 2018-2038, yang semula direncanakan ditetapkan menjadi Perda pada 2 Januari 2024 dilakukan penundaan dan akan dijadwalkan kembali,” jelasnya.
Sementara, lanjut Andri, tiga Raperda yang sedang dibahas di Pansus, yakni Raperda Tentang Keperpustakaan dan Pembudayaan Literasi yang merupakan inisiatif Komisi IV sedang dibahas di Pansus per Maret 2023, Raperda Tentang Penyelenggaraan Penyiaran inisiatif Komisi I sedang dibahas di Pansus per September 2023.
“Serta Raperda Tentang Inovasi Daerah yang merupakan inisiatif Komisi III sedang dibahas di Pansus per September 2023,” terangnya.
Andri menambahkan pada tahun 2024, DPRD Kalsel menerima usulan sebanyak 15 Raperda yang terdiri dari tujuh Raperda yang merupakan inisiatif Dewan dan delapan Raperda inisiatif Pemprov Kalsel, termasuk tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka.
“Tujuh Raperda inisiatif Dewan itu yakni Raperda Tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan inisiatif Komisi I, Raperda Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan Ikan serta Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yang keduanya inisiatif Komisi II,” tambahnya.
Sedangkan Raperda Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian C pada Wilayah Sungai dan Raperda Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut merupakan inisiatif Komisi III dan Raperda Tentang Pedoman Pembentukan Perda inisiatif Badan Pembentukan Perda DPRD Kalsel.
Sementara, lanjut Andri, Raperda inisiatif Pemprov Kalsel pada 2024 sebanyak delapan Raperda yaitu Raperda Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara usul Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Raperda Tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Adam usul Dinas Kehutanan, Raperda Tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi usul Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Raperda Tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalsel Tahun 2025-2045 usul Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta Raperda Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan usul Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
“Sementara tiga Raperda dalam daftar kumulatif terbuka yakni Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2023, Raperda Tentang Perubahan APBD Tahun 2024 dan Raperda APBD Tahun 2025,” tutupnya. (NRH/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kalangan Legislatif menggelar Rapat Dengar Pendapat, dengan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin, Rabu (3/1).
Suasana RDP dipimpin Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin
Usai kegiatan Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, menyampaikan rapat ini sangat penting untuk melakukan evaluasi program kerja di tahun 2023. Guna mengetahui berapa proyek pekerjaan, terlwbih infrastruktur. Mulai jalan, jembatan dan drainase, baik sudah selesai maupun terlambat diselesaikan. Ia berharap, dapat segera rampung.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi, saat memberikan komentarnya
“Dari rapat ini beberapa proyek infrastruktur yang belum selesai sudah diketahui kendalanya,” ucap Afrizal
Disampaikannya, selain evaluasi, pihaknya juga menerima penyampaian program kerja di tahun 2024, untuk pekerjaan pelebaran Jalan, di Jalan Padat Karya Sungai Andai, dan pembangunan Jembatan yang menghubungkan Sungai Jingah dengan Sungai Bilu.
“Kami berharap perencanaan ini dapat direalisasikan,” pintanya
Lebih lanjut Afrizaldi menambahkan, pekan depan pihaknya menjadwalkan Rapa Dengar Pendapat dengan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Banjarmasin, mulai dari realisasi kegiatan tahun 2023 dan program kerja di tahun 2024 mendatang. Kegiatan tersebut merupakan agenda rutin tahunan.
“RDP ini untuk semakin meningkatkan kinerja, agar dapat mengetahui kendala di lapangan,” tutupnya
Untuk diketahui, Komisi III DPRD Banjarmasin, menggelar Rapat Evaluasi Bidang Infrastruktur tahun 2023, bersama Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Hilyah Aulia, didampingi Wakilnya Afrizaldi dan Anggota, dihadiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, didampingi Sekretaris bersama Kabid, bertempat di ruang Komisi III DPRD kota Banjarmasin. (NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan merencanakan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Konservasi Perairan Banua Raya.
Ekspos Pembentukan UPTD baru di Kementerian Dalam Negeri
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono menjelaskan, pada awal Desember 2023 lalu, pihaknya telah melakukan ekspos pembentukan UPTD baru ini di Kementerian Dalam Negeri.
Kadislutkan Kalsel Rusdi Hartono
“Kami bersyukur pada awal Desember lalu, telah melaksanakan ekspos UPTD baru tersebut,” ungkap Rusdi, Rabu (3/1).
UPTD baru tersebut, lanjutnya, merupakan UPTD Konservasi Perairan Banua Raya, di 4 wilayah salah satunya di Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu.
“Pembentukan UPTD baru tersebut, guna menunjang Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam melindungi dan melestarikan sumber keluatan dan ekosistem pesisir,” jelas Rusdi lebih lanjut.
Rusdi berharap, kawasan konservasi perairan yang di kelola UPTD Banua Raya kedepannya, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat persisir disekitar kawasan tersebut.
“Tentunya dengan adanya UPTD baru tersebut, mampu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat,” ucap Rusdi.
Dalam kesempatan tersebut, Rusdi juga mengungkapkan, di Tahun 2024 ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan, potensi Kelautan yang ada di Banua.
“Untuk upaya peningkatan potensi kelautan di Provinsi Kalimantan Selatan, pihaknya terus melakukan penggalian potensi tersebut,” ujar Rusdi.
Untuk kewenangan pengelolaan kelautan 0 – 12 mil laut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Tentunya, lanjut Rusdi, dengan wilayah tersebut akan banyak potensi perikanan dapat dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.
“Peningkatan potensi kelautan ini, dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan,” ucap Rusdi. (SRI/RDM/RH)
TANAH BUMBU – Komisi II DPRD Kalsel mengapresiasi hasil kinerja Bank Kalsel Cabang Batulicin yang terus meningkat setiap tahun.
Suasana kunjungan Komisi II DPRD Kalsel ke kantor Bank Kalsel Cabang Batulicin
Saat memimpin kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke Kantor Bank Kalsel Cabang Batulicin, Rabu (3/1), Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, mengaku sangat gembira dengan hasil capaian Bank Kalsel Cabang Batulicin.
“Jadi ini yang sebenarnya kita inginkan. Jangan sampai stagnan atau tidak ada yang menggembirakan dari hasil capaian kinerja tahun-tahun nanti,” ujar Yani Helmi.
Menurut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel akrab disapa Paman Yani itu, hasil capaian ini tidak terlepas dari peran Pemprov Kalsel maupun Pemkab Tanah Bumbu yang terus memperhatikan bank daerah untuk terus tumbuh.
“Mudah-mudahan Pemkab Tanah Bumbu lebih perhatian kepada bank daerah karena ini milik dan untuk rakyat Kalsel termasuk Tanah Bumbu,” harapnya.
Paman Yani berharap hasil kinerja Bank Kalsel Cabang Batulicin bisa lebih meningkat tahun 2024. Baik dalam hal tabungan maupun deposito.
“Kredit usaha untuk UMKM dan usaha lain juga harus diperhatikan dan dijalankan,” pintanya.
Beberapa masukan juga disampaikan dalam pertemuan tersebut. Salah satunya yaitu lokasi cabang pembantu yang harus lebih strategis demi meningkatkan jumlah nasabah.
Menanggapi hal itu, Pimpinan Bank Kalsel Cabang Batulicin, Teguh Indra Bayu akan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan.
“Ini tentu suatu masukan yang sangat baik dan akan terus coba kami tindaklanjuti dan harapannya segera terealisasi,” ungkap Teguh.
Teguh berharap Komisi II DPRD Kalsel terus mendukung segala upaya mereka dalam mewujudkan kinerja yang semakin baik.
“Semoga kami terus menjaga dan meningkatkan kinerja,” tutup Teguh.
Hadir dalam pertemuan tersebut sejumlah anggota Komisi II DPRD Kalsel yakni Karlie Hanafi Kalianda, Fahrani, Iskandar Zulkarnain serta Habib Musa Assegaf. (SYA/RDM/RH)
