Banjarmasin — Dalam rangka memeringati Hari Raya Iduladha 1447 H, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan kembali melaksanakan program sosial keagamaan bertajuk Pelindo Berbagi Qurban 2026, sebagai bentuk kepedulian dan komitmen perusahaan kepada masyarakat sekitar wilayah operasional.
Pada tahun 2026, khusus di wilayah Banjarmasin, Pelindo Group menyalurkan sebanyak 19 ekor sapi dan 13 ekor kambing yang berasal dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta bantuan sosial dari berbagai entitas Pelindo Group.
Kegiatan penyerahan hewan qurban tersebut dihadiri jajaran manajemen Pelindo Group, mitra kerja, stakeholder, serta panitia qurban dari masing-masing entitas perusahaan.
Dalam sambutannya, Subregional Head Kalimantan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Sugiono menyampaikan, bahwa momentum Hari Raya Iduladha menjadi sarana untuk memperkuat nilai keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.
“Melalui program Pelindo Berbagi Qurban 2026, kami ingin terus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar sekaligus mempererat hubungan harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sekitar. Kami berharap bantuan hewan qurban ini dapat memberikan kebahagiaan, keberkahan, dan membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujar Sugiono.
Ia juga menegaskan, bahwa Pelindo tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis semata, tetapi turut berkomitmen untuk tumbuh bersama masyarakat melalui berbagai program sosial yang berkelanjutan.
Program Pelindo Berbagi Qurban merupakan agenda rutin tahunan yang menjadi bagian dari implementasi nilai-nilai perusahaan, membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta mendukung terciptanya lingkungan sosial yang harmonis.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan berharap semangat gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian sosial yang tercermin dalam kegiatan ini dapat terus terjaga dan memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. (Pelindo-RIW/EYN)
Banjarbaru – Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Abdi Persada FM, menjalin kerja sama dengan Satgaswil Kalimantan Selatan Densus 88 Antiteror Polri, dalam upaya memperkuat edukasi dan literasi masyarakat terkait pencegahan paham radikalisme dan intoleransi.
Rencana kerja sama tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Kepala Unit (Kanit) Pencegahan Satgaswil Kalimantan Selatan Densus 88 Antiteror Polri, Alim Sumartono dengan Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani.
Alim Sumartono mengatakan, media memiliki peran strategis menyampaikan edukasi kepada masyarakat, khususnya terkait bahaya radikalisme, intoleransi, dan penyebaran paham yang bertentangan dengan ideologi negara.
Menurutnya, pendekatan pencegahan melalui edukasi dan literasi publik menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama di era digital yang ditandai dengan cepatnya arus informasi.
“Media menjadi mitra penting dalam membangun kesadaran masyarakat agar lebih bijak dalam menerima informasi serta mampu menangkal paham – paham yang berpotensi memecah persatuan,” ujarnya, saat bertandang ke kantor LPPL Abdi Persada FM di Banjarbaru, Selasa (26/5).
Ia menjelaskan, kerja sama yang direncanakan nantinya dapat diwujudkan melalui berbagai program siaran edukatif, dialog interaktif, kampanye literasi digital, hingga penyebarluasan informasi mengenai pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah masyarakat.
Sementara itu, Direktur LPPL Abdi Persada FM, Syarifah Norhani menyambut baik rencana kerja sama tersebut, dan menilai kolaborasi antara media publik dan aparat penegak hukum sangat penting dalam memperkuat edukasi masyarakat.
Menurutnya, sebagai media publik daerah, LPPL Abdi Persada FM memiliki tanggung jawab menghadirkan siaran yang tidak hanya informatif dan menghibur, tetapi juga memberikan nilai edukasi bagi masyarakat.
“Kami siap mendukung program-program edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi masyarakat, khususnya terkait pencegahan radikalisme, intoleransi, dan penyalahgunaan media digital,” katanya.
Syarifah menambahkan, pihaknya juga akan menyampaikan rencana kerja sama tersebut kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk koordinasi dan dukungan terhadap penguatan program edukasi publik di daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, media, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan persatuan di Banua.
“Melalui siaran radio yang menjangkau masyarakat luas, pesan-pesan edukasi diharapkan dapat lebih mudah diterima masyarakat hingga ke berbagai daerah di Kalimantan Selatan,” lanjutnya.
Kerja sama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan media massa dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan kondusif.
“Selain itu, kolaborasi ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai bentuk penyebaran paham radikal yang kini berkembang melalui berbagai platform digital dan media sosial,” tutup Syarifah. (MRF/RIW/EYN)
Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran, melalui Rapat Paripurna Internal, Selasa (26/5).
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, kepada wartawan mengatakan, pembentukan pansus dilakukan menyusul berbagai temuan dan laporan terkait distribusi Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Kalimantan Selatan yang dinilai masih belum berjalan optimal. Ini dibentuk sebagai langkah DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi di daerah.
Suasana rapat paripurna internal DPRD Kalsel.
“Pansus ini dibentuk berdasarkan penilaian dan hasil rapat dengar pendapat bersama sejumlah pihak, termasuk asosiasi sopir dan kelompok masyarakat,” ucapnya.
Kartoyo menjelaskan, pansus akan langsung bekerja setelah proses pembentukan struktur pimpinan selesai dilakukan. Tahapan awal yang akan dilaksanakan yakni rapat kerja serta penyusunan rencana kerja pansus sebelum nantinya turun langsung ke lapangan.
“Kita akan fokuskan pada fungsi pengawasan dan pengumpulan berbagai temuan di lapangan, yang nanti akan dijadikan rekomendasi kepada pihak terkait,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Dessy Oktavia Sari, saat membacakan usulan draf Pansus.
Lebih lanjut Kartoyo menambahkan, untuk pengawasan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Masyarakat, asosiasi sopir, LSM, hingga satgas terkait bisa menjadi mitra pansus untuk memberikan masukan maupun pengawasan di lapangan.
“Kami berharap, pembentukan pansus tersebut, distribusi BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, serta mampu meminimalisir berbagai pelanggaran yang merugikan masyarakat,” tutupnya.
Rapat paripurna di pimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, didampingi Dessy Oktavia Sari dan Plh Sekretaris DPRD Kalsel, Andre Yuzhar, dihadiri Anggota DPRD Kalsel, di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Banjarmasin. (NHF/RIW/EYN)
Banjarbaru – Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026, akan dilaksanakan di Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (PPRSLU) Budi Sejahtera pada Sabtu (30/5) mendatang. Berbagai persiapan pun mulai dimatangkan, termasuk rangkaian kegiatan hiburan dan perlombaan bagi para lansia.
Kepala PPRSLU Budi Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan, Hairun Nisa mengatakan, peringatan HLUN tahun ini dirancang tidak hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memberikan kebahagiaan dan penghormatan kepada para lanjut usia.
Kepada PPRSLU Budi Sejahtera Kalsel, Hairun Nisa, saat diwawancara.
“Insya Allah kegiatan nantinya akan dihadiri langsung Gubernur Kalimantan Selatan bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan,” Kata Nisa, Senin (25/5).
Menjelang pelaksanaan HLUN, PPRSLU Budi Sejahtera juga menggelar berbagai perlombaan, seperti fun catwalk, lomba mewarnai, hingga tebak gambar tokoh dan pahlawan. Kegiatan tersebut disambut antusias para penghuni panti.
“Alhamdulillah para lansia sangat antusias mengikuti seluruh kegiatan. Kami ingin mereka merasa senang, tetap percaya diri, dan terus aktif dalam berbagai aktivitas sosial,” ucapnya.
Ia menyebut, Gubernur Muhidin dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin dijadwalkan turut menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba yang diikuti para lansia di lingkungan panti.
Menurutnya, rangkaian perlombaan tersebut menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan suasana yang menyenangkan sekaligus meningkatkan semangat kebersamaan antar penghuni panti.
Suasana Lomba di PPRSLU Budi Sejahtera Kalsel dalam rangka menyambut HLUN 2026.
Bahkan, sejumlah lansia tampak percaya diri saat tampil di ajang fun catwalk. Keceriaan para peserta pun menjadi warna tersendiri dalam menyambut Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini.
“Melalui kegiatan ini kami berharap para lansia tetap merasa dihargai, diperhatikan, dan memiliki ruang untuk mengekspresikan diri,” tambahnya.
Nisa juga berharap peringatan Hari Lanjut Usia Nasional dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan para lansia, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih ramah dan mendukung bagi lanjut usia di Kalimantan Selatan.
“Kami ingin Hari Lanjut Usia Nasional ini menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa para lansia tetap memiliki peran penting dan harus mendapatkan perhatian, kasih sayang, serta penghormatan dari lingkungan sekitar,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)
Banjarmasin – Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi diserahkan kepada masyarakat Kota Banjarmasin di halaman Masjid Agung Miftahul Ihsan, Selasa (26/5). Sapi jenis Simmental dengan bobot mencapai 973 kilogram atau hampir satu ton itu, akan disembelih di Rumah Potong Hewan (RPH) sebelum dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan menjelang Hari Raya Iduladha.
Tak hanya bantuan dari Presiden, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, turut menambahkan satu ekor sapi kurban sebagai bentuk kepedulian terhadap warga dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.
Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyampaikan apresiasi, atas perhatian Presiden kepada masyarakat Kota Seribu Sungai.
Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekadar simbol ibadah kurban, tetapi juga bentuk hadirnya negara di tengah kebutuhan masyarakat.
“Kami atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi masyarakat dan menjadi manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Dengan tambahan satu ekor sapi kurban dari pemerintah kota ini, harapnya, dapat memperluas jangkauan penerima manfaat, khususnya masyarakat kurang mampu di sekitar kawasan masjid.
Selain penyaluran hewan kurban, Ia juga menyoroti persoalan lingkungan saat pembagian daging nanti. Yamin menegaskan, agar pembagian daging kurban tahun ini dapat diarahkan lebih tertib dan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.
Selain itu, warga juga diimbau membawa wadah sendiri atau menggunakan kemasan alternatif seperti anyaman purun. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk menekan volume sampah pasca-Iduladha yang setiap tahun meningkat di kawasan perkotaan.
“Kami ingin pembagian daging kurban tetap berjalan lancar tanpa meninggalkan persoalan lingkungan. Edukasi penggunaan wadah ramah lingkungan harus mulai dibiasakan,” pesannya lagi.
Di sisi lain, pemerintah kota juga tengah mempercepat penataan Masjid Agung Miftahul Ihsan agar menjadi ikon religi dan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Kawasan masjid yang berada dekat Pasar Antasari dinilai memiliki potensi besar menjadi pusat aktivitas keagamaan sekaligus wajah kota.
Saat ini proses pengecatan dan pembersihan kawasan terus dilakukan menjelang Salat Iduladha. Pemerintah melihat langkah tersebut sebagai peluang memperkuat citra kota religius dan humanis.
Senada, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ichrom Muftezar berharap, distribusi daging kurban nantinya berjalan tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya.
Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, pengurus masjid, dan panitia kurban menjadi kunci agar pembagian berlangsung tertib tanpa menimbulkan kerumunan berlebihan.
“Di momentum Iduladha, kita ingin ini menjadi sarana untuk memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Dokter Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin, Anang Wijatmiko, memastikan stok hewan kurban di kota tersebut dalam kondisi aman menjelang Iduladha 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terdapat sekitar 2.000 ekor sapi dan 2.500 ekor kambing yang telah diperiksa kesehatannya.
Meski demikian, pihaknya menerima laporan adanya beberapa sapi yang mengalami kelelahan akibat perjalanan dan cuaca ekstrem.
“Jika kondisi hewan tidak pulih sempurna, kami sarankan tidak digunakan untuk kurban dan dialihkan menjadi stok daging segar harian,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan para panitia dan pemotong hewan agar menerapkan tata cara penyembelihan sesuai syariat Islam sekaligus memerhatikan kesejahteraan hewan demi menjaga kualitas daging yang dibagikan kepada masyarakat.
Kegiatan penyerahan sapi kurban tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Kota Banjarmasin, pengurus Masjid Agung Miftahul Ihsan, unsur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, tokoh masyarakat, serta warga sekitar yang menyambut antusias bantuan kurban dari Presiden Republik Indonesia dan Pemerintah Kota Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EYN)
Banjar – Polres Banjar mengungkap 46 kasus narkotika selama pelaksanaan Operasi Antik Intan 2026 yang berlangsung sejak 12 – 25 Mei 2026. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 54 orang diamankan, terdiri dari 50 laki-laki dan 4 perempuan.
Kapolres Banjar AKBP Fadli mengatakan, tingginya jumlah kasus yang berhasil diungkap dalam waktu kurang lebih dua pekan, menjadi gambaran bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Banjar masih memerlukan perhatian serius.
Kapolres Banjar (abu) saat menyampaikan rilis hasil ungkapan Operasi Antik Intan 202
“Dalam dua minggu ini ada 54 tersangka yang diamankan. Itu baru yang terungkap, belum yang tidak terungkap,” ujar Kapolres saat konferensi pers di Mapolres Banjar, Selasa (26/5).
Selain mengamankan para tersangka, polisi juga menyita barang bukti berupa sabu seberat 86,62 gram, 368 butir psikotropika, dan 26 butir ekstasi.
Para tersangka dijerat Pasal 114 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsider Pasal 112, dengan ancaman hukuman minimal enam tahun hingga maksimal 20 tahun penjara.
Kapolres menilai persoalan narkoba tidak boleh dianggap ringan karena dampaknya sangat luas, baik terhadap kesehatan maupun kondisi sosial masyarakat.
“Jangan sampai keluarga kita yang terkena. Dampaknya sangat merugikan, baik dari faktor kesehatan, sosial, maupun pengaruh negatif lainnya,” katanya.
Ia juga meminta dukungan masyarakat dan media untuk bersama-sama membantu menekan peredaran narkoba di Kabupaten Banjar.
“Mudah-mudahan narkoba di Kabupaten Banjar ini bisa kita tekan, bahkan kalau bisa kita bersihkan,” ucapnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Banjar, Ikhwansyah mengatakan, jumlah kasus yang terungkap selama operasi menjadi perhatian bersama, terutama karena rata – rata terdapat satu hingga dua kasus yang ditemukan setiap hari.
“Ini tentu menjadi perhatian kita bersama untuk melakukan upaya-upaya pencegahan,” ujarnya.
Menurut Ikhwansyah, kondisi tersebut cukup memprihatinkan mengingat Kabupaten Banjar, khususnya Martapura, dikenal sebagai daerah dengan julukan Serambi Mekah.
Ia mengapresiasi langkah jajaran Polres Banjar yang terus melakukan penindakan terhadap peredaran narkotika.
“Kami berharap apa yang sudah dilakukan ini bisa menjadi langkah pencegahan agar kasus narkoba ke depan dapat ditekan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EYN)
Banjarmasin – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan bersama Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Selatan, menyelenggarakan Pekan Literasi Kalimantan Selatan (PENTAS) 2026 pada Senin (25/5) di Aula Pangeran Antasari Lantai 6, Gedung Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan.
Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memeringati Hari Buku Sedunia (World Book Day) sekaligus sebagai upaya bersama menumbuhkan dan memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat Kalimantan Selatan.
Bagi Bank Indonesia, literasi merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia. Di era yang semakin digital dan kompleks, literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca.
Literasi kini mencakup kemampuan memahami informasi, memilah pengetahuan, mengambil keputusan secara bijak, serta beradaptasi dengan perubahan termasuk dalam ranah ekonomi dan keuangan.
Dalam mendukung penguatan literasi, Bank Indonesia secara konsisten menjalankan berbagai program edukasi, di antaranya edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah, literasi sistem pembayaran digital seperti QRIS, edukasi pelindungan konsumen, dan pengembangan UMKM dengan melibatkan generasi penerus masa depan yang diwakili komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI) serta penyediaan perpustakaan sebagai ruang belajar yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
PENTAS 2026 mengangkat tema “Connected by Literacy: Building Future-Ready Communities”. Tema ini menegaskan bahwa literasi adalah penghubung antara manusia dan pengetahuan, antara masyarakat dan peluang, serta antara generasi hari ini dan masa depan yang lebih baik.
Literasi mendorong lahirnya gagasan, dialog, karya, dan aksi nyata yang menggerakkan perubahan di masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, menyampaikan, bahwa PENTAS 2026 merupakan momentum penting untuk memperkuat tiga hal sekaligus.
“PENTAS 2026 kami harapkan dapat meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap budaya literasi, mendorong kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dunia pendidikan, komunitas, dan media dalam memperkuat ekosistem literasi, serta menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan literasi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Bunda Literasi Provinsi Kalimantan Selatan, Fathul Jannah Muhidin mengajak seluruh peserta dan lapisan masyarakat Kalimantan Selatan untuk menjadikan membaca sebagai gaya hidup.
“Kebiasaan membaca adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena, membaca adalah cara paling mudah untuk menjelajahi dunia. Mari kita bangun bersama masyarakat yang gemar membaca, gemar belajar, dan gemar berbagi ilmu,” ujarnya.
Sebagai awal kegiatan, PENTAS 2026 menghadirkan bedah buku “Janji” bersama penulis terkemuka Indonesia, Tere Liye. Kegiatan ini mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak sekadar membaca tetapi juga berdialog dengan gagasan, memahami sudut pandang yang beragam, dan menggali nilai kehidupan dari setiap karya.
PENTAS 2026 tidak berhenti di satu hari. Rangkaian kegiatan akan berlanjut pada Selasa (26/5) dengan lomba melukis bertema “Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah” di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Selatan.
Kemudian pada 27 Juni hingga 5 Juli 2026 akan digelar berbagai kegiatan seperti bedah buku, semesta buku, lomba parenting, lomba batutur (mendongeng), lomba mewarnai, dan beragam kegiatan edukasi lainnya untuk mendukung peningkatan literasi masyarakat secara luas.
Bank Indonesia bersama pemerintah daerah dan seluruh mitra strategis berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem literasi di Kalimantan Selatan. Dengan budaya membaca yang terus tumbuh, akses literasi yang semakin luas, dan kolaborasi yang semakin kuat, Bumi Banua diharapkan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, inovatif, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika masa depan. (BIKalsel-RIW/EYN)
Banjarbaru – DPRD Kota Banjarbaru menyoroti usulan kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2026 di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang mencapai 267 formasi. Usulan tersebut dinilai penting untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal, terutama dalam mengisi kekosongan pegawai akibat pensiun.
Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari Restuningtyas mengatakan, berdasarkan data dari BKPSDM Banjarbaru, formasi CPNS yang diusulkan terdiri dari 83 tenaga teknis, 122 tenaga guru, dan 44 tenaga kesehatan.
Selain itu, terdapat pula usulan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), yakni 14 formasi guru dan 4 formasi tenaga kesehatan.
Ketua Komisi I DPRD Banjarbaru, Ririk Sumari, saat diwawancara.
Menurut Ririk, seluruh formasi tersebut telah disusun berdasarkan kebutuhan riil pemerintah daerah, khususnya untuk menggantikan ASN yang telah maupun akan memasuki purna tugas atau pensiun.
“Formasi yang diusulkan ini memang disiapkan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan jabatan pelayanan publik ketika ada pegawai pensiun. Jadi kebutuhan ASN tetap bisa terpenuhi sesuai kondisi di lapangan,” ucap Ririk belum lama ini.
Ia menilai, usulan formasi yang diajukan BKPSDM sudah melalui perhitungan matang di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah.
Ririk menambahkan, pelaksanaan seleksi nantinya juga akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski tahapan pendaftaran dilakukan secara daring, proses seleksi hingga pelatihan CPNS tetap memerlukan dukungan anggaran yang cukup besar.
“BKPSDM tentu harus menyusun strategi pelaksanaan yang efektif karena masih menunggu apakah seluruh 267 formasi ini nantinya disetujui oleh Kementerian PAN-RB atau tidak,” katanya.
Ia mengungkapkan, apabila seluruh usulan formasi disetujui pemerintah pusat, maka Pemko Banjarbaru diperkirakan harus menyiapkan anggaran hampir Rp1 miliar untuk mendukung tahapan seleksi dan pelatihan CPNS.
Karena itu, DPRD Banjarbaru turut mendorong agar pelaksanaan pelatihan CPNS dapat dilakukan secara bertahap apabila kondisi anggaran belum memungkinkan dilaksanakan sekaligus.
“Kami menyarankan jika seluruh formasi diterima, pelatihannya bisa dilakukan bertahap menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Yang terpenting proses rekrutmen tetap berjalan dan kebutuhan pegawai bisa terpenuhi,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)
Banjarmasin – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan (Kanwil DJPb Kalsel) kembali melaporkan capaian impresif pada indikator ekonomi dan fiskal regional. Laporan itu disampaikan pada Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan untuk realisasi hingga 30 April 2026, pada Senin (25/5).
Publikasi dipimpin Catur Ariyanto Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, didampingi Muhtadi, Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Tetik Fajar Ruwandari, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, dan Rimedi Tarigan Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah.
Dalam pemaparannya, Catur Ariyanto Widodo menjelaskan, performa positif yang tercatat sepanjang Triwulan I berhasil dipertahankan dan terus berlanjut hingga April 2026. Lewat pertumbuhan ekonomi yang solid serta penyaluran anggaran yang kian efektif, Kalimantan Selatan mampu menjaga momentum pertumbuhan di tengah dinamika perekonomian nasional.
“Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sukses mencapai 5,67% pada Triwulan I 2026,” jelasnya.
Dari sisi pengelolaan fiskal, realisasi Belanja Negara telah mencapai sebesar Rp9,50 triliun atau 31,75% dari pagu, di mana porsi terbesarnya dialokasikan untuk penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6,68 triliun.
Selain itu, menurut Catur, kinerja APBD pada periode ini juga mencatatkan surplus sebesar Rp993,29 miliar, menandakan ruang fiskal yang sehat untuk mendukung pembangunan di Kalimantan Selatan.
Dinamika Neraca Perdagangan dan Tantangan Pengendalian Inflasi Perekonomian Kalimantan Selatan, juga terus menunjukkan resiliensi yang solid memasuki awal kuartal II 2026. Neraca Perdagangan Kalsel pada April 2026 konsisten mencatatkan surplus yang signifikan sebesar US$805,95 juta.
Meski surplus ini mengalami kontraksi sebesar 2,29% (yoy) dan 13,46% (mtm) yang disebabkan pertumbuhan nilai impor yang lebih tinggi dari ekspor, kinerja perdagangan luar negeri tetap impresif.
“Nilai ekspor pada April 2026 mencapai US$1.059,10 juta, tumbuh 15,1%, yang utamanya didorong peningkatan volume ekspor komoditas batubara sebagai penopang utama dengan kontribusi lebih dari 50%,” tambahnya.
Di sisi lain, nilai impor juga naik tajam sebesar 46,06% (yoy) menjadi US$253,15 juta, akibat naiknya nilai impor komoditas minyak petroleum serta kenaikan harga transaksi BBM diesel.
Dari sisi pergerakan harga, tekanan inflasi di Kalimantan Selatan menunjukkan tren melandai pada April 2026. Inflasi tahunan tercatat sebesar 3,67% (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 112,75, turun dan melanjutkan tren positif dari bulan sebelumnya.
Meskipun angka ini masih berada di atas rata-rata inflasi nasional yang menyentuh level 2,42% (yoy), secara bulanan (month-to-month), Kalimantan Selatan justru mencatatkan deflasi sebesar -0,04%, berbeda dengan nasional yang mengalami inflasi 0,13%.
Kabupaten Tanah Laut tercatat sebagai wilayah dengan tekanan inflasi tertinggi di regional yang mencapai 3,96% (yoy), sementara inflasi terendah berada di Kabupaten Kotabaru sebesar 2,90% (yoy).
“Tekanan inflasi tahunan masih didominasi andil komoditas emas perhiasan, beras, dan ikan nila. Namun secara bulanan, deflasi yang terjadi utamanya disumbang penurunan harga pada komoditas daging ayam ras, emas perhiasan, dan terong, yang mampu meredam dorongan inflasi dari angkutan udara dan beras,” ujarnya.
Sebagai langkah mitigasi, Catur menegaskan, TPID di wilayah Kalimantan Selatan terus memperkuat sinergi. Hingga 26 April 2026, pelaksanaan Operasi Pasar dan Gerakan Pasar Murah telah menyalurkan beras SPHP sebesar 3,69 ribu ton.
Langkah strategis lainnya juga terus diimplementasikan, meliputi Gerakan Tanam Padi Serempak dan Optimasi Lahan (Oplah) di Kabupaten Tanah Laut dan Hulu Sungai Selatan, pemberian bantuan distribusi bapokting di kawasan Basirih, serta penguatan sisi pasokan melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan diversifikasi konsumsi yang ditekankan melalui HLM TPID Kota Banjarmasin. (DJPKalselteng-RIW/EYN)
Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pedagang kaki lima (PKL) dan pekerja rentan di lingkungan pasar tradisional.
Hal ittu dibuktikan dengan penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada 212 pedagang kaki lima di lingkungan pasar Kabupaten Banjar.
Program yang dibiayai melalui APBD Kabupaten Banjar tersebut, menjadi tahap awal perluasan perlindungan bagi pedagang sektor informal yang selama ini dinilai rentan terhadap risiko kerja.
Bupati Banjar Saidi Mansyur melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dian Marliana mengatakan, pemerintah daerah akan memperluas pendataan cakupan penerima manfaat dapat diperluas.
“Ini tahap pertama, selanjutnya akan didata kembali agar seluruh pedagang rentan bisa mendapatkan perlindungan,” ujarnya, usai penyerahan secara simbolis di halaman kantor Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Bauntung Batuah (PBB), baru-baru tadi.
Di sisi lain, Direktur Perumda Pasar Bauntung Batuah, Rusdiansyah menjelaskan, seluruh iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam program tersebut ditanggung pemerintah daerah.
Sebanyak 212 PKL di Kabupaten Banjar mendapat bantuan BPJS Ketenagakerjaan dari Pemkab Banjar.
Menurutnya, program perlindungan sosial bagi pedagang pasar akan terus dilanjutkan, meski proses pendataan di lapangan masih menjadi tantangan tersendiri.
“Kendala kita di lapangan pada pendataan karena sebagian PKL berpindah-pindah lokasi berjualan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanah Laut dan Kabupaten Banjar, Ardhinata Surya, menyebut, Pemkab Banjar sejak 2024 telah memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan kepada sekitar 19.150 pekerja informal.
Meski demikian, tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Banjar saat ini masih berada di angka sekitar 22 persen dari total jumlah pekerja.
Karena itu, pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong perluasan perlindungan, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal.
“Sepanjang 2025, manfaat klaim yang telah disalurkan mencapai sekitar Rp75 miliar kepada kurang lebih 3.000 warga Kabupaten Banjar,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)
