LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Unik, RSUD Ulin Gelar Pasar Murah Ramadan di Selasar Rumah Sakit

Banjarmasin – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin, menggelar Pasar Murah Ramadan di Selasar Gedung Diagnostik Lantai 1 RSUD Ulin Banjarmasin, Selasa (10/3). Pasar Murah dibuka Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo.

“Pasar Murah Ramadan ini bertujuan untuk menghidupkan kembali perekonomian UMKM di RSUD Ulin Banjarmasin,” ungkap Among.

Ket foto : Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo saat mengunting pita

Selain itu, lanjutnya, Pasar Murah dilaksanakan dalam rangka memberikan harga lebih murah dari pasar, dan memberikan manfaat bagi pengunjung serta karyawan rumah sakit.

“Barang yang dijual mulai bahan pokok seperti gula dan minyak, serta barang kebutuhan lainnya, seperti pakaian, kain sasirangan, dan aneka makanan serta minuman,” jelasnya lebih lanjut.

Dengan adanya Pasar Murah di RSUD Ulin Banjarmasin ini, dapat membantu pada saat Ramadan serta Lebaran Idul Fitri mendatang.

Dalam kesempatan tersebut, Among juga meminta kepada para pejabat di RSUD Ulin Banjarmasin, agar meramaikan dan berbelanja di Pasar Murah tersebut.

“Pasar Murah Ramadan ini bekerjasama dengan KORPRI RSUD Ulin Banjarmasin, DPW Persatuan RSUD Ulin Banjarmasin, Dekranasda Kalsel, serta pelaku UMKM,” ucap Among.

Pasar Murah Ramadan di RSUD Ulin Banjarmasin diikuti sebanyak 25 stand. Salah satunya stand Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan, yang ramai dikunjungi pembeli.

Bendahara Dekranasda Kalsel Chaterine Ambar Sari mengatakan, Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan merasa beruntung dapat mengikuti kegiatan Pasar Murah Ramadan, yang digelar RSUD Ulin Banjarmasin.

“Kami bersyukur dapat mengikuti Pasar Murah ini,” ucapnya.

Karena kegiatan ini, lanjut Chaterine, dapat membantu masyarakat menengah ke bawah, berbelanja dengan harga murah.

“Kami berharap, Dekranasda provinsi dapat lebih banyak lagi berpartisipasi pada kegiatan Pasar Murah di Provinsi Kalimantan Selatan,” ujar Chaterine.

Pihaknya, bersyukur atas antusias pengunjung ke Stand Dekranasda Provinsi Kalimantan Selatan di Pasar Murah Ramadan RSUD Ulin Banjarmasin ini. (SRI/RIW/EPS)

Raih IDSD Tertinggi di Regional Kalimantan, Kalsel Integrasikan Indikator Daya Saing dalam Perencanaan Pembangunan

Banjarbaru – Kalimantan Selatan berhasil mencatatkan capaian positif dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Tahun 2025. Provinsi ini memperoleh skor 3,65 dan menjadi daerah dengan tingkat daya saing tertinggi di regional Kalimantan.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan, Thaufik Hidayat mengatakan, capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai indikator pembangunan di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Thaufik, peningkatan tersebut terlihat dari berbagai aspek penting pembangunan daerah, mulai dari pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, inovasi daerah, hingga dukungan infrastruktur yang semakin membaik.

“Indeks Daya Saing Daerah menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Thaufik, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak, baik pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat yang terus berupaya mendorong inovasi serta penguatan sektor-sektor strategis di daerah.

Thaufik menilai, keberhasilan Kalimantan Selatan menjadi yang tertinggi di regional Kalimantan juga menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor serta meningkatkan kualitas pembangunan secara berkelanjutan.

“Selain mempertahankan capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga terus berupaya memperkuat perencanaan pembangunan berbasis data dan indikator yang terukur. Salah satunya, dengan mengintegrasikan indikator daya saing ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah” lanjut Thaufik.

Menurut Thaufik, langkah tersebut penting, agar setiap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah memiliki arah yang jelas serta selaras dengan target pembangunan nasional.

“Dengan memasukkan indikator daya saing ke dalam dokumen perencanaan, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pembangunan secara lebih komprehensif, mulai dari aspek ekonomi, sumber daya manusia, inovasi, hingga kualitas infrastruktur,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa integrasi indikator daya saing juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memperkuat posisi Kalimantan Selatan dalam berbagai indikator pembangunan di tingkat nasional.

Selain itu, pendekatan perencanaan yang berbasis data dan hasil riset diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Ke depan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan terus mendorong penguatan berbagai pilar daya saing daerah, termasuk peningkatan inovasi, transformasi digital, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia,” tutup Thaufik. (MRF/RIW/EPS)

Pansus I DPRD Kalsel, Bahas Perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah

Banjarmasin – Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, mengenai Pajak dan Retribusi Daerah.

Pembahasan tersebut dilakukan sebagai langkah evaluasi sekaligus penyempurnaan regulasi, agar lebih relevan dengan kondisi dan kebutuhan daerah saat ini.

Ketua Pansus I DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, usai rapat baru-baru tadi, mengatakan, perubahan perda ini diperlukan karena terdapat sejumlah ketentuan yang dinilai belum mampu mengakomodasi perkembangan potensi pendapatan daerah.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 54 unit penghasil di lingkungan SKPD yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Selatan.

Oleh karena itu, penguatan regulasi dinilai penting agar seluruh potensi tersebut dapat dikelola secara optimal.

“Perubahan ini kami lakukan untuk menyesuaikan kondisi terkini serta memaksimalkan potensi pendapatan daerah. Ada sekitar 54 unit penghasil yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi PAD Kalimantan Selatan,” katanya.

Disampaikan Yani Helmi, dalam rapat pembahasan tersebut, Pansus I juga menyoroti mekanisme pembagian opsen pajak kendaraan bermotor. Saat ini, sekitar 66 persen penerimaan pajak kendaraan bermotor berada di kabupaten/kota, sementara sekitar 34 persen menjadi bagian pemerintah provinsi.

Isu tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam pembahasan, mengingat pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang berdampak langsung pada struktur APBD.

“Pansus I DPRD Kalsel menegaskan bahwa setiap kebijakan pajak dan retribusi daerah harus tetap memerhatikan kondisi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan beban yang berlebihan,” ungkapnya.

Lebih lanjut Yani Helmi menambahkan,
salah satu usulan yang mengemuka dalam rapat adalah kemungkinan penyesuaian tarif pajak kendaraan bermotor dari 1,2 persen menjadi sekitar 0,9 persen, sebagaimana tarif yang pernah diberlakukan sebelumnya.

Usulan ini muncul sebagai upaya menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan perlindungan daya beli masyarakat.

Namun demikian, usulan tersebut masih akan melalui proses kajian dan perhitungan yang komprehensif agar tidak berdampak pada penurunan signifikan terhadap penerimaan daerah.

“Pada prinsipnya kita ingin kebijakan ini tetap berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu setiap opsi yang muncul akan dihitung secara matang, agar tidak menurunkan pendapatan daerah secara drastis,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Dalami PKH dan Pemberdayaan Sosial, Komisi IV Bertandang ke Jawa Timur

Jawa Timur – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), terus memperkuat komitmen peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Salah satu langkah yang dilakukan, adalah dengan mempelajari praktik pengelolaan program bantuan sosial, melalui kunjungan kerja ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Senin (9/3).

Kunjungan tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, bersama sejumlah anggota dewan.

Foto : Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah

Dalam pertemuan itu, rombongan melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), serta program Bantuan Pemberdayaan Sosial Ekonomi yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Gusti Iskandar menjelaskan, langkah ini dilakukan sebagai upaya DPRD Kalsel, mencari referensi kebijakan dan strategi yang dapat diadaptasi untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial di Kalimantan Selatan.

Menurutnya, berbagai pengalaman yang dipaparkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memberikan banyak wawasan terkait pengelolaan program kesejahteraan sosial yang lebih terarah, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

“Alhamdulillah pertemuan kali ini kita mendapatkan banyak informasi serta masukan yang sangat bermanfaat. Ini tentu menjadi referensi bagi kami di Kalsel untuk melihat bagaimana upaya pengurangan angka kemiskinan dilakukan, termasuk pengelolaan berbagai program bantuan sosial yang ada,” ujarnya.

Gusti Iskandar menjelaskan, PKH sebagai salah satu program bantuan sosial bersyarat, tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan finansial, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan keluarga penerima manfaat, agar dapat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

Foto : suasana pertemuan ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Selain PKH, Komisi IV DPRD Kalsel juga memberi perhatian pada program pemberdayaan sosial ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Program ini mencakup dukungan usaha produktif, pelatihan keterampilan, hingga pendampingan dalam pengembangan usaha kecil bagi kelompok masyarakat rentan.

“Kami akan terus mendorong ke depan program peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diperkuat melalui berbagai inovasi, baik dari pemerintah daerah maupun melalui kolaborasi dengan sektor swasta,” ungkapnya.

Gusti Iskandar menambahkan, dengan
dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan, dapat menjadi salah satu penguat pada program pemberdayaan masyarakat.

Melalui kunjungan ini, DPRD Kalsel berharap berbagai praktik baik yang telah diterapkan di Jawa Timur dapat menjadi inspirasi dalam memperkuat program penanggulangan kemiskinan di Kalimantan Selatan.

“Dengan pengelolaan yang tepat serta sinergi berbagai pihak, program kesejahteraan sosial diharapkan mampu mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan,” harapnya.

Sementara itu, rombongan Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiana. Ia menyambut baik kunjungan tersebut sebagai momentum mempererat kerja sama serta berbagi pengalaman dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial.

Menurutnya, kegiatan studi komparasi antar daerah menjadi sarana penting untuk saling bertukar informasi dan praktik baik dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Pertemuan seperti ini, kita bisa saling bertukar informasi mengenai berbagai program yang dijalankan di masing – masing daerah, sehingga dapat menjadi referensi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Perkuat Profesionalitas Birokrasi, 116 ASN Pemprov Kalsel Dilantik dan Terima SK

Banjarbaru – Sebanyak 116 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, resmi menerima Surat Keputusan (SK), serta diambil sumpah jabatannya oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, di Gedung Idham Chalid Banjarbaru, Senin (9/3).

Para ASN tersebut terdiri dari CPNS lulusan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) tahun 2025, PNS, serta pejabat fungsional dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Kalsel. Kegiatan ini turut dihadiri para kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ket : Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin melantik dan mengukuhkan pejabat fungsional

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh ASN yang menerima amanah baru.

Ia menegaskan bahwa jabatan yang diberikan merupakan bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, serta komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Jabatan yang saudara emban merupakan amanah negara. Oleh karena itu, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan integritas, serta terus tingkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat,” ujarnya.

Syarifuddin juga menekankan bahwa pengembangan karier ASN di Kalimantan Selatan saat ini diarahkan pada penerapan sistem merit, yakni sistem pengelolaan aparatur yang berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan integritas.

Menurutnya, keberadaan jabatan fungsional memiliki peran strategis karena menempatkan keahlian dan profesionalitas sebagai fondasi utama dalam pengembangan karier ASN.

“ASN mengemban tugas negara dan hadir untuk melayani masyarakat. Karena itu, teruslah meningkatkan kompetensi dan kinerja agar pelayanan publik semakin prima,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Selatan, Noryadi, melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti 116 peserta dari 30 SKPD yang dilantik, atau menerima pengangkatan dalam jabatan fungsional.

Ia merinci, jumlah tersebut terdiri dari 100 orang melalui pengangkatan pertama, 4 orang melalui perpindahan jabatan, serta 12 orang melalui alih kategori jabatan.

“Berdasarkan jenjang jabatan, terdiri dari 88 orang pada jenjang Ahli Pertama, 23 orang jabatan Terampil, 4 orang Ahli Muda, dan 1 orang Ahli Madya,” jelasnya.

Noryadi menambahkan, untuk pengangkatan pertama terdapat 100 ASN dari 25 SKPD dengan delapan jenis jabatan fungsional, yakni Arsiparis Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, Polisi Pamong Praja Ahli Pertama, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama, Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, Perencana Ahli Pertama, Arsiparis Terampil, serta Polisi Pamong Praja Terampil.

Sementara itu, perpindahan jabatan diikuti 4 ASN dari 3 SKPD dengan tiga jenis jabatan fungsional, yaitu Perencana, Administrator Kesehatan, dan Dokter Pendidik Klinis.

Adapun alih kategori jabatan melibatkan 12 ASN dari 2 SKPD dengan empat jenis jabatan fungsional, yakni Terapis Gigi dan Mulut, Radiografer, Perawat, serta Teknisi Elektromedis.

“Melalui pelantikan ini, para ASN yang menerima amanah baru dapat terus meningkatkan profesionalitas, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)

Perkuat BUMDes, PMD Kalsel Maksimalkan Potensi Desa

Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan, terus menggali berbagai potensi yang dimiliki desa, untuk mendorong kemajuan dan kemandirian desa.

Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto mengatakan, bahwa setiap desa di Kalimantan Selatan memiliki potensi berbeda-beda yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut Iwan, potensi desa tersebut dapat berasal dari berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, kerajinan, hingga usaha ekonomi kreatif.

Potensi tersebut perlu digali dan dikelola secara optimal agar mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi desa.

“Setiap desa memiliki keunggulan masing – masing. Jika potensi ini dapat dimaksimalkan, maka tidak hanya akan meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga mampu membuka peluang usaha serta lapangan kerja bagi masyarakat setempat,” ujar Iwan, baru-baru ini.

Ia menjelaskan, salah satu upaya yang terus didorong pemerintah daerah adalah melalui penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Melalui BUMDes, potensi ekonomi desa dapat dikelola secara lebih terstruktur dan profesional sehingga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” lanjut Iwan.

Selain itu, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan juga terus melakukan pendampingan serta pembinaan kepada pemerintah desa agar pengembangan potensi desa dapat dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.

Pendampingan tersebut meliputi penguatan kelembagaan BUMDes, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga perencanaan usaha berbasis potensi lokal yang dimiliki masing-masing desa.

Iwan berharap melalui upaya tersebut, desa – desa di Kalimantan Selatan dapat tumbuh lebih mandiri, memiliki daya saing, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

“Harapannya desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang mampu menggerakkan pembangunan ekonomi di wilayahnya masing-masing,” tutup Iwan. (MRF/RIW/EPS)

Mudik Gratis, Dishub Kalsel Siapkan 400 Kursi ke Banua Anam dsn Kotabaru

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Perhubungan, kembali melaksanakan Program Mudik Gratis untuk masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026, di kampung halaman.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan M. Fitri Hernadi mengatakan, program Mudik Gratis tahun ini memberikan 300 sampai 400 kursi bagi masyarakat.

Ket foto : Kadishub Kalsel Fitri Hernadi

“Tahun ini kami kembali melaksanakan mudik gratis,” ungkap Fitri, Senin (9/3).

Dengan tujuan, lanjutnya, ke sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Yakni Banua Anam serta Kotabaru.

Saat ini Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan sedang melakukan pendataan serta pengecekan kesiapan kendaraan yang akan digunakan, untuk memastikan armada layak jalan dan aman, bagi para pemudik.

“Untuk kendaraan yang akan digunakan masih dalam pendataan serta pengecekan kesiapan armada, serta sopir,” ucapnya.

Sama seperti tahun lalu, Dishub Kalsel juga menggandeng BNN dan Dinkes, untuk pemeriksaan kesehatan sopir dan bebas narkoba atau napza.

Ket foto : Pelepasan Mudik Gratis Tahun Lalu (Net)

Sedangkan untuk pendaftaran, tambahnya, mulai dibuka pada 9 sampai 10 Maret 2026 secara daring.

“Peserta yang telah mendaftar diwajibkan melakukan registrasi ulang pada 11 Maret 2026 di lokasi yang telah ditentukan dengan membawa kartu Identitas,” ungkapnya lagi.

Keberangkatan dijadwalkan dari dua titik, yaitu dari Terminal Kilometer 6 Banjarmasin, serta kantor Dinas Koperasi dan UKM Kalsel atau kawasan Lapangan Murjani Banjarbaru, pada 14 Maret 2026 pukul 08.00 WITA.

“Kami berharap para pemudik dapat datang lebih awal, dan pelaksanaan mudik gratis Pemprov Kalsel, dapat berjalan lancar dan aman,” tutup Fitri. (SRI/RIW/EPS)

Sorgum, Alternatif Pangan Bernilai Tinggi

Banjarmasin – Ormas Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Kalimantan Selatan, berhasil mengembangkan budidaya sorgum di lahan bekas tambang, di Kabupaten Tanah Laut. Keberhasilan ini disampaikan, Ketua DPW LDII Kalsel Dedi Supriatna, didampingi Sekretaris DPW LDII Kalsel Budiono kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Ket foto : Ketua LDII Kalsel Dedi Supriatna

Dedi menjelaskan, pihaknya saat ini siap mempresentasikan keberhasilan pengembangan sorgum tersebut, sebagai best practice ketahanan pangan dalam Musyawarah Nasional (Munas) LDII di Jakarta, 7 – 9 April 2026 mendatang.

“Keberhasilan ini berakar dari inovasi riset Anton Puspoyo, dosen sekaligus pemenang juara pertama lomba risen Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan,” ungkap Dedi.

Riset ini, lanjutnya, membuktikan sorgum dapat tumbuh optimal di lahan yang selama ini terbengkalai pasca tambang.

“Ini menjadi salah satu potensi yang sangat positif ke depannya, dari beberapa daerah di Indonesia, yang akan mempresentasikan keunggulan masing masing, dan Kalsel diharapkan mendapatkan perhatian dengan pengembangan sorgum tersebut,” tutur Dedi lebih lanjut.

Ket foto : Sorgum alternatif penganti nasi (Net)

Dikatakan Dedi, Tim Dewan Pengawas LDII (DBPLDII) telah turun langsung melakukan survei ke Tanah Laut, dan menilai perkembangan budidaya sorgum menggembirakan.

Lahan marginal yang sebelumnya tidak bernilai kini membuka peluang konkret penguatan pangan daerah.

Selain itu, sorgum juga menawarkan nilai tinggi biji dan batangnya dapat diolah menjadi tepung, pakan ternak, serta aneke produk makanan olahan.

“Kami ingin memperkenalkan produk sorgum kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan, termasuk rekan media,” tutup Dedi. (SRI/RIW/EPS)

PRSPD Iskaya Banaran, Perkuat Ibadah dan Kebersamaan Klien Disabilitas Selama Ramadan

Banjarbaru – Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (PRSPD) Iskaya Banaran Kalsel, menyesuaikan sejumlah kegiatan pembinaan bagi klien selama bulan Ramadan. Penyesuaian dilakukan agar para klien dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih nyaman tanpa mengurangi aktivitas pembinaan di panti.

Kepala PRSPD Iskaya Banaran, Gusti Muhammad Reza Pahlevi mengatakan, salah satu perubahan kegiatan dilakukan pada jadwal pagi hari.

Kegiatan bimbingan belajar yang biasanya dilaksanakan setelah apel pagi diganti dengan kegiatan ibadah.

“Pada bulan Ramadan ini ada sedikit perubahan. Biasanya setelah apel pagi kami melaksanakan bimbingan belajar, namun sekarang diganti dengan salat dhuha bersama yang diikuti seluruh klien dan juga karyawan di PRSPD Iskaya Banaran,” ujarnya, belum lama tadi.

Selain itu, pihak panti juga mengadakan tausiah rutin setiap hari Jumat yang diikuti para klien serta pegawai. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pembinaan spiritual selama Ramadan.

Meski ada penyesuaian jadwal, kegiatan pembinaan keterampilan tetap berjalan seperti biasa, hanya saja dengan porsi yang sedikit dikurangi agar tidak terlalu membebani para klien selama berpuasa.

“Untuk kegiatan keterampilan tetap berjalan, tetapi porsinya agak sedikit dikurangi supaya tidak mengganggu teman – teman klien selama menjalankan ibadah puasa,” jelasnya.

Selama Ramadan, PRSPD Iskaya Banaran juga bekerja sama dengan sejumlah pihak, untuk menggelar kegiatan sosial bagi para klien.

“Kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan hotel untuk melaksanakan buka puasa bersama, sekaligus berbagi dan memberikan bingkisan kepada klien,” katanya.

Pada tahun 2026, PRSPD Iskaya Banaran tengah membina angkatan ke 8 dengan jumlah 20 klien, yang seluruhnya merupakan perempuan.

Dalam satu tahun, panti ini menerima total 45 klien yang dibagi dalam dua angkatan.

“Nanti angkatan ke 9 akan berjumlah 25 orang. Semuanya laki-laki yang dimulai dari Juli sampai Desember,” jelasnya.

Selama masa pembinaan, para klien mendapatkan pelatihan keterampilan untuk mendukung kemandirian setelah menyelesaikan program di panti.

Untuk angkatan ke 8, terdapat empat jenis pelatihan keterampilan, yaitu Tata boga, Tata rias, Menjahit dan Komputer.

“Sementara untuk klien laki-laki, program keterampilan sedikit berbeda. Pelatihan tata rias diganti dengan barbershop serta ditambah keterampilan perbengkelan,” paparnya.

Selain pelatihan di dalam panti, PRSPD Iskaya Banaran juga memiliki program magang bagi para klien. Program dilaksanakan menjelang akhir masa pembinaan yang berlangsung selama enam bulan.

“Satu bulan sebelum masa pembinaan berakhir, kami melaksanakan magang bekerja sama dengan beberapa UMKM, perhotelan, dan perusahaan,” pungkasnya. (SYA/RIW/EPS)

Tingkatkan Kenyamanan Pengunjung, Kebun Raya Banua Siapkan Infrastruktur Jembatan Penghubung

Banjarbaru – Upaya peningkatan fasilitas terus dilakukan UPTD Kebun Raya Banua, untuk menghadirkan kawasan wisata edukasi yang lebih nyaman, aman, dan mudah diakses masyarakat.

Sejumlah pembangunan infrastruktur pun ditargetkan selesai pada tahun 2026, untuk mendukung konektivitas antar area di dalam kawasan kebun raya.

Ket : Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto

Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Rahmat Maidiyanto mengatakan, bahwa peningkatan infrastruktur menjadi salah satu fokus pengembangan kawasan, agar pengunjung dapat menikmati seluruh area kebun raya dengan lebih mudah.

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 pihaknya telah menyelesaikan program pengaspalan jalan di dalam kawasan Kebun Raya Banua.

Sebelumnya, sebagian akses jalan masih berupa batu kerikil sehingga kurang nyaman dilalui.

“Alhamdulillah pada tahun 2025 kita sudah menyelesaikan program pengaspalan jalan di dalam kawasan. Yang sebelumnya masih berupa jalan kerikil, sekarang sudah beraspal sehingga akses bagi pengunjung jauh lebih nyaman dan aman,” ujarnya.

Melanjutkan pembangunan tersebut, pada tahun 2026 UPTD Kebun Raya Banua memprogramkan penyelesaian pembangunan jembatan yang menghubungkan area parkir dengan kawasan utama kebun raya.

Menurut Rahmat, selama ini pengunjung yang memarkir kendaraan di bagian belakang kawasan harus keluar terlebih dahulu dari area kebun raya, untuk kemudian masuk kembali melalui gerbang utama.

“Insya Allah tahun ini kita menargetkan pembangunan jembatan bisa rampung. Nantinya pengunjung dari area parkir bisa langsung menuju area utama tanpa harus keluar lagi melalui gerbang satu, karena sudah terhubung secara langsung,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan jembatan tersebut tidak hanya mempermudah akses pengunjung, tetapi juga membuka peluang pengembangan berbagai spot baru yang sebelumnya belum banyak dijangkau.

Rahmat menuturkan, sebenarnya beberapa area kebun sudah dapat diakses dengan berjalan kaki melalui jalur di sekitar embung.

Namun akses tersebut masih terbatas dan belum optimal untuk menjangkau seluruh kawasan.

Dengan dukungan infrastruktur yang semakin baik, pihaknya optimis, Kebun Raya Banua dapat memperkenalkan lebih banyak koleksi tanaman serta zona kawasan kepada masyarakat.

Pengembangan ini juga menjadi bagian dari upaya menjadikan Kebun Raya Banua sebagai ruang terbuka hijau, yang tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata edukasi, tetapi juga sebagai pusat konservasi tanaman khas Kalimantan Selatan.

“Kami terus berupaya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun sumber pendanaan lainnya agar pembangunan kawasan ini dapat berjalan berkelanjutan,” katanya.

Rahmat pun berharap, pembangunan jembatan yang direncanakan tahun ini dapat selesai sesuai target sehingga fasilitas tersebut sudah dapat dimanfaatkan masyarakat sebelum akhir tahun.

“Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan semua pihak, target pembangunan tahun ini bisa selesai dan fasilitasnya dapat segera dinikmati oleh masyarakat,” pungkasnya.

Dengan berbagai pembenahan yang terus dilakukan, Kebun Raya Banua diharapkan semakin representatif sebagai destinasi wisata unggulan di Kalimantan Selatan sekaligus menjadi ruang edukasi dan konservasi yang membanggakan bagi masyarakat. (BDR/RIW/EPS)