LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

DPRD Kalsel dan DPRD Pulang Pisau, Perkuat Sinergi Pengawasan dan Pembangunan Antar Daerah

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, sebagai upaya menguatkan sinergi kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi kedewanan.

Kunjungan yang berlangsung di Kantor DPRD Kalsel, Rabu (6/5/), menjadi wadah strategis untuk berbagi pengalaman, meluaskan wawasan, serta mempererat hubungan antarlembaga legislatif daerah.

Rombongan DPRD Kabupaten Pulang Pisau dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, didampingi Wakil Ketua II, Arif Rahman Hakim.

Kehadiran rombongan disambut Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas, bersama jajaran sekretariat DPRD Kalsel.

Pertemuan berlangsung hangat dan penuh diskusi konstruktif. Berbagai isu strategis dibahas dalam forum tersebut, mulai dari penguatan fungsi pengawasan DPRD, pembangunan daerah, pengelolaan sektor perekonomian, hingga optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi dan penganggaran.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas mengatakan, kunjungan kerja antar DPRD menjadi langkah penting membangun kolaborasi dan menguatkan kapasitas kelembagaan legislatif daerah.

Menurutnya, pertukaran pengalaman dan informasi sangat diperlukan agar DPRD mampu menjalankan tugas pengawasan secara lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“DPRD Kalsel menyambut baik kunjungan DPRD Kabupaten Pulang Pisau. Pertemuan ini menjadi momentum positif untuk saling berbagi pengalaman, khususnya terkait pengawasan program pemerintah daerah serta strategi pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ungkapnya.

Suripno menambahkan, tantangan pembangunan daerah saat ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, dan DPRD sebagai mitra strategis dalam memastikan program pembangunan berjalan optimal, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pulang Pisau, Tandean Indra Bela, menyampaikan apresiasi atas sambutan DPRD Kalsel dan berharap kunjungan kerja tersebut mampu memberikan referensi baru, untuk meningkatkan kinerja kelembagaan DPRD di daerahnya.

“Kami ingin menggali pengalaman dan praktik yang telah diterapkan DPRD Kalsel, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Banyak hal yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kami untuk diterapkan di Pulang Pisau,” katanya.

Ia juga menilai komunikasi dan koordinasi antarlembaga legislatif daerah sangat penting, menghadapi dinamika pembangunan serta tuntutan pelayanan publik yang terus berkembang.

“Kunjungan kerja ini, hubungan kelembagaan antara DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan DPRD Kabupaten Pulang Pisau semakin erat, sekaligus mampu menghadirkan kolaborasi positif dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di masing – masing wilayah,” tutupnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Kalsel Percepat Pembukaan Akses Jalan Desa Terisolir

Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempercepat pembangunan dan pembukaan akses jalan di sejumlah desa terisolir.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Kepala Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Frendy Arifin, baru-baru ini mengatakan, pembangunan akses jalan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, membuka keterisolasian wilayah yang selama ini masih sulit dijangkau.

Menurut Frendy, keberadaan infrastruktur jalan yang memadai memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat desa. Selain memudahkan mobilitas warga, akses jalan yang baik juga dinilai mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat karena distribusi barang dan hasil pertanian menjadi lebih cepat dan efisien.

“Selama ini masih terdapat sejumlah wilayah perdesaan yang mengalami keterbatasan akses transportasi, terutama saat musim hujan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu, mulai dari distribusi hasil pertanian, akses menuju sekolah, hingga pelayanan kesehatan,” ungkap Frendy.

Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mempercepat pembangunan jalan penghubung antar desa maupun akses menuju pusat-pusat ekonomi masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur tersebut juga diharapkan mampu membuka peluang investasi serta meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan,” tambahnya.

Frendy menambahkan, pembangunan kawasan perdesaan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, namun juga diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi desa.

Dengan akses jalan yang semakin baik, berbagai potensi unggulan desa seperti sektor pertanian, perkebunan, hingga usaha mikro masyarakat diharapkan dapat berkembang lebih optimal.

“Selain itu, akses jalan yang memadai juga akan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan,” lanjut Frendy.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan merupakan bagian penting, untuk mempercepat pemerataan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Ia menegaskan, dengan semakin terbukanya akses jalan di desa-desa terisolir, diharapkan perekonomian masyarakat tumbuh lebih cepat, distribusi hasil pertanian dan produk lokal menjadi lebih lancar, serta kualitas hidup masyarakat perdesaan semakin meningkat.

“Melalui percepatan pembangunan infrastruktur kawasan perdesaan, pemerataan pembangunan terus diwujudkan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah di Banua,” tutup Frendy. (MRF/RIW/APR)

Menaker Tegaskan Pentingnya Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Magang

Bogor — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menegaskan pentingnya sertifikasi kompetensi bagi lulusan program pemagangan nasional sebagai pengakuan formal atas keterampilan yang dimiliki, sekaligus untuk memperkuat posisi mereka di pasar kerja.

Untuk itu, pemerintah memfasilitasi sertifikasi bagi peserta yang telah menyelesaikan program pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja.

“Sertifikasi kompetensi ini kami berikan secara cuma-cuma sebagai bentuk apresiasi sekaligus modal bagi para peserta. Kami ingin lulusan magang tidak hanya membawa pengalaman praktis, tetapi juga memiliki bukti formal yang diakui secara luas oleh industri,” ujar Yassierli, saat meninjau pelaksanaan program pemagangan nasional di PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk, Gunung Puteri, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5).

Lebih lanjut, Yassierli mengungkapkan bahwa sebagian peserta magang telah terserap sebagai karyawan tetap di perusahaan tempat mereka berlatih, sementara lainnya masih dalam tahap evaluasi.

Hal ini menunjukkan bahwa dunia usaha mempertimbangkan kontribusi nyata peserta selama masa pemagangan.

Ia menambahkan, perusahaan memiliki parameter objektif dalam menentukan standar sumber daya manusia yang akan direkrut untuk mendukung produktivitas.

Karena itu, peserta diingatkan untuk terus menunjukkan kapasitas dan etos kerja sejak awal mengikuti program.

“Perusahaan akan merekrut tenaga kerja yang mampu memberikan kontribusi nyata. Manfaatkan masa magang ini untuk menunjukkan kualitas dan kompetensi sebagai profesional,” katanya.

Yassierli juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara pengelola program, peserta, dan perusahaan mitra. Ia berharap sinergi tersebut dapat terus terjaga untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

“Dengan kombinasi pengalaman kerja lapangan dan sertifikasi kompetensi, pemerintah optimistis kualitas tenaga kerja nasional akan semakin selaras dengan dinamika industri,” ucapnya.

Salah satu peserta magang, Sofi Khairunnisa (23), yang ditempatkan di bagian warehouse administration, mengaku memperoleh pengalaman berharga selama mengikuti program tersebut.

Ia menilai lingkungan kerja memberikan kesempatan untuk menerapkan teori yang diperoleh di bangku kuliah ke dalam praktik nyata.

“Program magang ini sangat berbeda dengan teori di kampus. Lingkungan warehouse lebih dinamis dan fleksibel, sehingga saya dapat melatih kemampuan mengambil keputusan secara cepat serta beradaptasi di lapangan,” ujarnya.

Saat ini, sebanyak 32 peserta magang dari Batch 2 dan Batch 3 telah ditempatkan di berbagai posisi di PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk, Gunung Puteri, mulai dari bidang administrasi hingga teknis seperti Continuous Improvement (CI) yang berfokus pada efisiensi produksi dan pemeliharaan mandiri. (KemenakerRI-RIW/APR)

DPRD Kalsel Jembatani Aspirasi Warga dan Mahasiswa, Dorong Pelestarian Meratus

Banjarmasin – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), sekaligus menerima penyampaian aspirasi dari warga Sidomulyo serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel, Selasa (5/5), di Gedung B Lantai 4 Kantor DPRD Kalsel.

RDPU tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kalsel, Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo, Alpiya Rakhman, serta Wakil Ketua Komisi IV Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.

Agenda ini membahas dua isu utama, yakni sengketa lahan warga Sidomulyo, Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru, serta wacana penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional.

Ketua DPRD Kalsel, Supian HK menegaskan, bahwa RDPU merupakan bagian penting untuk menjalankan fungsi representasi dan pengawasan lembaga legislatif, untuk memastikan pemerintahan berjalan responsif, dan akuntabel terhadap aspirasi masyarakat.

Dalam forum tersebut, perwakilan warga Sidomulyo menyampaikan harapan, agar mendapatkan jaminan rasa aman tanpa adanya intimidasi di tengah sengketa lahan yang melibatkan pihak TNI.

Menanggapi hal tersebut, Supian HK menyampaikan, bahwa DPRD menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

“Hari ini kita sepakat dengan pihak terkait untuk menunggu keputusan pengadilan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Apapun hasilnya nanti, kita akan terima sebagai keputusan hukum,” ujarnya.

Supian HK menambahkan, apabila putusan nantinya tidak berpihak kepada warga, DPRD akan berupaya mencari solusi, termasuk kemungkinan program bantuan perumahan melalui mitra kerja terkait.

“Sebagai wakil rakyat, kami akan berusaha memberikan solusi terbaik, termasuk melalui program bedah rumah bagi warga yang terdampak,” tambahnya.

Selain isu sengketa lahan, RDPU juga diwarnai penyampaian aspirasi mahasiswa terkait pentingnya menjaga kelestarian Pegunungan Meratus, sebagai penyangga kehidupan utama di Kalimantan Selatan.

Mahasiswa menyoroti aspek penegakan hukum lingkungan, kebijakan publik, serta keberlanjutan ekosistem di kawasan tersebut.

Turut hadir dalam RDPU ini unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan TNI dan Polri, Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel.

DPRD Kalsel juga membuka ruang dialog langsung dengan mahasiswa dan masyarakat sebagai bentuk komitmen dalam menyerap aspirasi secara terbuka dan inklusif.

“Semuanya kami ayomi dan rangkul, baik TNI, Polri, maupun masyarakat. DPRD tidak dalam posisi memutus perkara, tetapi memfasilitasi agar proses berjalan adil dan transparan,” tegas Supian HK.

Terkait wacana Taman Nasional Pegunungan Meratus, Supian HK menilai, perlu adanya kajian komprehensif dengan melibatkan masyarakat setempat agar kebijakan yang diambil memberikan dampak positif secara lingkungan maupun ekonomi.

Diketahui, hingga Mei 2026, status Pegunungan Meratus masih sebagai kawasan hutan lindung dan belum resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional. Luas kawasan Meratus mencapai sekitar 640.000 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Kalsel.

Salah satu kawasan yang telah dikelola adalah Tahura Sultan Adam seluas sekitar 112.000 hektare di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.

Proses pengusulan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional sendiri telah berjalan sejak 2020 dan masih dalam tahap pembahasan antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kementerian Kehutanan.

Sejumlah dinamika masih terjadi, mengingat kawasan tersebut juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat Dayak Meratus, aktivitas pertambangan rakyat, serta perkebunan.

Pemerintah Provinsi Kalsel pun saat ini tengah mendorong kawasan Meratus untuk ditetapkan terlebih dahulu sebagai Geopark Nasional, sebagai langkah awal menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

“Melalui RDPU ini, DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus mengawal setiap aspirasi masyarakat dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan keadilan serta kebermanfaatan bagi seluruh pihak,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/APR)

Tekan Kenakalan Remaja, Pemko dan Forkopimda Banjarmasin Rancang Langkah Pembinaan Terpadu

Banjarmasin – Pemerintah kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), menggelar pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Banjarmasin, bersama kepala SD, SMP, SMA/SMK, untuk membahas penanganan perilaku berisiko pada anak dan remaja serta kelompok rentan, di Aula Sekretariat Bersama Khatib Dayyan Kota Banjarmasin, Rabu (6/5).

Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda, dihadiri Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzaiyin, unsur Forkopimda, sejumlah kepala SKPD, serta kepala sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK se-Kota Banjarmasin.

Ananda menjelaskan, pertemuan ini digelar sebagai respons cepat atas maraknya fenomena perilaku negatif remaja, yang belakangan menjadi perhatian publik. Termasuk viralnya video aksi kekerasan yang melibatkan sekelompok remaja bersenjata tajam.

Ananda menuturkan, Pemko Banjarmasin bergerak cepat menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin. Namun menegaskan bahwa penyelesaiannya memerlukan langkah jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor.

“Beberapa waktu terakhir kita melihat di media sosial adanya video viral tentang sekelompok anak remaja yang melakukan tindakan kekerasan dengan senjata tajam. Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai arahan pak Wali Kota bergerak cepat menindaklanjuti masalah ini. Namun perlu diingat, persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara instan karena sudah menjadi masalah yang mengakar,” ujarnya.

*Wakil Walikota Banjarmasin Ananda saat memberikan arahan*

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut sengaja melibatkan unsur Forkopimda dan institusi pendidikan, karena penanganan persoalan kenakalan remaja tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri.

“Masalah ini tidak bisa ditangani Pemko sendiri, tetapi harus melibatkan seluruh stakeholder, termasuk Forkopimda dan institusi pendidikan. Karena pelaku dari tindakan ini mayoritas masih dalam usia sekolah, maka kepala sekolah SD, SMP, SMA dan SMK kita libatkan dalam pembahasan solusi jangka panjang,” jelasnya.

Menurutnya lagi, Pemerintah Kota Banjarmasin telah merumuskan sejumlah langkah konkret untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Termasuk mengkaji sejumlah pendekatan pembinaan yang dinilai efektif diterapkan di daerah lain.

“Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami telah merumuskan langkah – langkah konkret. Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penerapan pola pembinaan kedisiplinan seperti yang dilakukan di Jawa Barat, karena dinilai cukup efektif menekan angka kekerasan remaja,” ungkapnya.

Meski demikian, Ia menegaskan pendekatan persuasif dan religius tetap menjadi prioritas utama pada penanganan awal.

“Pendekatan yang kami utamakan tetap persuasif, salah satunya melalui pembinaan religius dan penguatan karakter. Namun apabila restoratif justice tidak lagi memadai, maka harus ada langkah tegas karena ini menyangkut keselamatan masyarakat dan masa depan generasi muda Kota Banjarmasin,” tegasnya.

Ananda juga menyoroti tantangan penanganan kasus remaja pelaku kekerasan yang masih berstatus anak di bawah umur. Sehingga proses hukum kerap terbatas.

“Kendala kita saat ini, mereka masih di bawah umur dan mengetahui bahwa ketika diamankan akan dikembalikan lagi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi penanganan yang lebih efektif,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzaiyin mengatakan, forum tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan daerah untuk menyusun solusi menyeluruh terhadap fenomena perilaku negatif remaja di Kota Banjarmasin.

“Atas arahan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota, pemerintah kota mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang komprehensif melalui sinergi dengan Forkopimda. Karena fenomena perilaku negatif remaja ini membutuhkan solusi lintas sektor sesuai tugas dan fungsi masing-masing,” ujarnya.

Terkait opsi pembinaan melalui pelatihan kedisiplinan di lingkungan semi-militer atau barak, Muzaiyin menyebut wacana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan formulasi lebih lanjut.

“Itu salah satu opsi yang muncul dalam rapat internal dan masih kami godok lebih lanjut sesuai arahan pimpinan. Konsepnya bukan seperti penjara, tetapi lebih kepada pembinaan kedisiplinan dan bela negara, misalnya melalui pelatihan di lingkungan seperti Rindam atau tempat pembinaan serupa,” jelasnya.

Ia menegaskan seluruh opsi yang tengah dibahas akan diformulasikan secara matang dengan mempertimbangkan aspek hukum, pendidikan, psikologis anak, serta efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

Melalui forum ini, Pemko Banjarmasin berharap lahir langkah strategis dan terintegrasi dalam menangani perilaku berisiko anak dan remaja, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman, kondusif, serta mendukung tumbuh kembang generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan berakhlak baik. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Perkuat Pertahanan dan Sinergi di Kalsel, Pembangunan Kodam Lambung Mangkurat Dimulai

Banjarbaru – Pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) Lambung Mangkurat resmi dimulai, dengan pemancangan tiang pertama di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Rabu (6/5).

Kegiatan ini dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, jajaran Forkopimda, instansi vertikal, serta kepala daerah se-Kalsel.

Wakasad Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalsel, atas inisiasi pembangunan kembali Kodam Lambung Mangkurat yang sebelumnya sempat tidak aktif.

“Kami mewakili pemerintah pusat mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan jajaran. Pengaktifan kembali Kodam ini merupakan harapan besar masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Ia menargetkan pembangunan Makodam dapat rampung dan diresmikan pada 2027. Menurutnya, keberadaan Kodam di Kalsel sangat strategis mengingat potensi sumber daya alam yang besar dan perlu dijaga secara optimal.

*Penyerahan penghargaan kepada Gubernur Kalsel dan Kepala Daerah di Kalsel atas kontribusi dalam pembangunan Mako Kodam X Lambung Mangkurat*

“Peran TNI bersama Polri dan pemerintah daerah sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan potensi daerah,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhidin menyebut, pembangunan Kodam ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali semangat Lambung Mangkurat yang memiliki nilai historis bagi masyarakat Banua.

“Dengan hadirnya Kodam, kita berharap sinergi antara TNI dan masyarakat semakin kuat. Ini juga melengkapi unsur Forkopimda di daerah,” ujarnya.

Dari sisi teknis, Kepala Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Yasin Toyib menjelaskan, pembangunan Makodam akan menelan anggaran sekitar Rp280 miliar dengan skema pembiayaan kolaboratif.

“Sebesar Rp140 miliar dari Kementerian Pertahanan, dan Rp140 miliar dari Pemprov serta kabupaten/kota. Pemprov sekitar Rp90 miliar, sisanya kontribusi kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia menambahkan, bangunan Makodam akan terdiri dari lima lantai di atas lahan seluas 10 hektare, dengan fasilitas lengkap sesuai masterplan.

“Konsepnya modern dengan sentuhan kearifan lokal. Target pembangunan selesai pada 2027,” katanya. (SYA/RIW/APR)

Sukses Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting, Gubernur Muhidin Raih Penghargaan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026

Balikpapan – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Regional Kalimantan, yang digelar di salah satu hotel di Balikpapan, pada Selasa (5/5) malam.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Gubernur Muhidin, bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menurunkan angka stunting dan kemiskinan, yang menjadi dua indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan nasional ini adalah yang kedua kalinya diterima Gubernur, dalam waktu yang berdekatan. Sebelumnya pada 27 April 2026, Gubernur Muhidin menjadi satu-satunya kepala daerah di luar Pulau Jawa, masuk 5 besar nasional dan meraih penghargaan penyelenggaraan daerah dengan kinerja tinggi.

‎Direktur Utama Tempo Media, Arif Zulkifli, secara langsung menyerahkan piala penghargaan kepada Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinannya yang dinilai berhasil menekan angka stunting dan kemiskinan di Banua.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Muhidin hadir langsung,cuntuk menerima penghargaan yang diserahkan pada rangkaian acara yang diikuti oleh sejumlah kepala daerah se-Kalimantan.

Kalsel dinilai berhasil menunjukkan kinerja unggul dibandingkan daerah lain, khususnya dalam penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
‎
‎”Hari ini kita menghadiri penyerahan apresiasi dari Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah yang berprestasi di Regional Kalimantan,” jelas Gubernur Muhidin.

‎Gubenur Muhidin menegaskan, bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah, serta komitmen berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.

Ajang apresiasi ini diikuti 24 pemerintah daerah di wilayah Kalimantan yang dinilai berprestasi dalam berbagai kategori, termasuk penurunan pengangguran, pengendalian inflasi, hingga inovasi pembiayaan daerah.

Bagi Muhidin, penghargaan ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan, tetapi juga motivasi untuk terus memperkuat program – program strategis, khususnya untuk menekan angka stunting dan kemiskinan secara berkelanjutan di Kalimantan Selatan.

‎Secara lebih luas, Kemendagri memberikan apresiasi kepada 24 pemerintah daerah di Kalimantan yang dinilai berprestasi dalam berbagai sektor, termasuk pengendalian inflasi dan peningkatan ekonomi daerah.

Namun, isu stunting dan kemiskinan tetap menjadi perhatian utama karena berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan masa depan pembangunan.
‎
‎Momentum penghargaan ini selain juga sebagai kado ulang tahun ke-68, yang jatuh pada Rabu 6 Mei 2026, Gubernur Muhidin juga menyebut sebagai pengingat bahwa tantangan ke depan masih besar.

Pemerintah daerah didorong untuk tidak hanya mempertahankan capaian, tetapi juga memastikan penurunan stunting dan kemiskinan berlangsung merata hingga ke tingkat desa.
‎
‎Atas capaian prestasi ini, Pemprov Kalsel melalui Gubernur Muhidin menerima apresiasi berupa bantuan dana bantuan sebesar Rp3 miliar rupiah untuk penanggulangan kemiskinan dan stunting yang diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
‎
‎Gubernur Muhidin menjelaskan, Kalsel berhasil meraih nilai tertinggi pada kategori penanganan stunting dan kemiskinan di tingkat provinsi. Secara nasional, Provinsi Kalsel masuk sebagai terbaik kedua dan Kalsel menjadi yang terbaik di Regional Kalimantan.

‎”Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menekan angka stunting dan kemiskinan secara signifikan,” ujarnya.
‎
‎Selain Pemerintah Provinsi Kalsel, sejumlah bupati/walo kota di wilayah Kalimantan juga turut menerima penghargaan dari Menteri Dalam Negeri dan diundang hadir dalam kegiatan tersebut.
‎
‎Penghargaan ini diharapkan menjadi pemicu bagi daerah lain untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mengatasi kemiskinan struktural dan memperbaiki kualitas gizi anak, sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. (BIROADPIM-BDR/RIW/APR)

TP PKK Banjarmasin Ajak Kader Terapkan Gerakan Minim Plastik

Banjarmasin – Dalam upaya menurunkan penggunaan plastik, pemerintah kota melalui Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin bersama PKK kecamatan dan kelurahan se-Kota Banjarmasin, menggelar pertemuan rutin bulanan yang dikemas dengan kegiatan edukatif terkait pengurangan sampah plastik, yang berlangsung di Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh, Rabu (6/5).

Kegiatan rutin dibuka langsung Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani, dan dihadiri Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat, Ahmad Syauqi, seluruh camat beserta Ketua TP PKK kecamatan se-Kota Banjarmasin, serta TP PKK kelurahan.

Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Kota Banjarmasin, Neli Listriani mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut komitmen PKK, mendukung pengurangan sampah dari rumah tangga.

*Ketua TP PKK Banjarmasin Neli Listriani*

Menurutnya, TP PKK Kota Banjarmasin menginstruksikan seluruh kader PKK di tingkat kecamatan dan kelurahan agar mulai membiasakan tidak menggunakan kantong plastik, saat berbelanja ke pasar.

Sebagai gantinya, kader diwajibkan membawa wadah guna ulang setiap kali bepergian untuk berbelanja.

“Paling tidak seluruh kader PKK diwajibkan membawa wadah sendiri ketika ke pasar. Satu orang bisa menghasilkan kurang lebih 10 kantong plastik dalam sekali belanja. Kalau dikalikan sekitar 1.500 kader PKK, tentu ini sudah sangat membantu mengurangi sampah plastik,” ujar Neli.

Neli menjelaskan, selain mengadakan pelatihan pengolahan sampah seperti EcoBrick dan kompos, TP PKK juga terus mengedukasi masyarakat agar mulai mengurangi penggunaan plastik dari aktivitas sehari-hari, khususnya saat berbelanja.

Meski demikian, Ia mengakui masih ada jenis plastik yang sulit dihindari penggunaannya. Karena itu, plastik yang masih digunakan diharapkan dapat dikelola dan diolah kembali agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi.

“Semua jenis plastik sebenarnya bisa dimanfaatkan dan diolah ulang sehingga memiliki nilai ekonomi tersendiri,” kata Ketua TP PKK Kota Banjarmasin.

Neli juga menyerahkan dua set kursi EcoBrick yang nantinya akan dimanfaatkan di Taman Edukasi Jahri Saleh sebagai sarana penunjang, termasuk untuk pojok baca.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Kota Banjarmasin berharap kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah plastik dan pengelolaan sampah rumah tangga semakin meningkat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/APR)

Perkuat Ketahanan Pangan, BBTPH Kalsel Sediakan Benih Unggul Berkualitas

Banjarbaru – Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH) Provinsi Kalimantan Selatan, terus berkomitmen menyediakan benih unggul sebagai fondasi utama memperkuat ketahanan pangan di daerah.

Kepala BBTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Sigid Sarsanto, baru – baru ini menegaskan, bahwa ketersediaan benih unggul merupakan salah satu faktor kunci untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Menurut Sigid, benih yang berkualitas tidak hanya mampu menghasilkan tanaman dengan produktivitas tinggi, tetapi juga memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap serangan hama dan penyakit. Dengan demikian, risiko gagal panen dapat ditekan dan hasil produksi pertanian menjadi lebih optimal.

“Benih unggul menjadi dasar utama dalam sistem budidaya pertanian. Jika benih yang digunakan berkualitas, maka hasil yang diperoleh juga akan lebih maksimal dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, BBTPH Kalsel secara konsisten melakukan produksi dan pengembangan benih unggul yang disesuaikan dengan kondisi agroklimat dan karakteristik lahan di Kalimantan Selatan.

Hal ini penting agar benih yang dihasilkan benar-benar adaptif dan mampu tumbuh optimal di berbagai wilayah.

“Selain itu, proses pengembangan benih juga dilakukan melalui serangkaian tahapan seleksi dan pengujian, guna memastikan mutu benih tetap terjaga sesuai standar yang telah ditetapkan,” lanjut Sigid.

Tidak hanya fokus pada produksi, BBTPH Kalsel juga memastikan distribusi benih kepada petani berjalan secara terencana dan merata.

Langkah ini dilakukan agar seluruh petani di berbagai wilayah dapat mengakses benih unggul secara tepat waktu, khususnya menjelang musim tanam.

“Distribusi benih kami lakukan secara terukur dan terencana, agar kebutuhan petani dapat terpenuhi secara merata dan tidak terjadi kekurangan di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, BBTPH juga terus menguatkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta instansi terkait, untuk memastikan program penyediaan benih unggul dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan sektor pertanian di Kalimantan Selatan dapat terus berkembang, produktivitas meningkat, serta mampu mendukung ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan,” tutup Sigid. (MRF/RIW/APR)

Wali Kota Yamin Terima Apresiasi Pengendalian Inflasi dari Mendagri

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin kembali menorehkan prestasi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Kalimantan, yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang berlangsung di Balikpapan, Selasa (5/5).

Pada kegiatan tersebut, Kota Banjarmasin menerima Bantuan Pemerintah Daerah sebesar Rp2.000.000.000 atas capaian Kategori Pengendalian Inflasi Daerah.

Bantuan dan penghargaan ini diserahkan langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian, dan diterima Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin.

Wali Kota Yamin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah serta dukungan masyarakat Kota Banjarmasin.

“Alhamdulillah, penghargaan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus bekerja lebih baik lagi. Ini bukan hanya capaian pemerintah, tetapi hasil kolaborasi seluruh pihak, termasuk dukungan masyarakat Kota Banjarmasin. Ke depan, kami akan terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi agar stabilitas harga tetap terjaga dan daya beli masyarakat tetap kuat,” ujar Muhammad Yamin.

Lebih lanjut, Ia juga menekankan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan penuh aparat pemerintah di berbagai lini, mulai dari perangkat daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), hingga peran aktif aparat pengawasan dan penegakan di lapangan.

Sinergi yang solid turut menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga di Kota Banjarmasin.

Apresiasi ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Banjarmasin dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi melalui langkah – langkah strategis dan kolaboratif.

Selain sebagai penghargaan, dukungan anggaran tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat program pengendalian inflasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. (PEMKOBJM-SRI/RIW/