LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

SEMARANG – Dalam rangka memperdalam materi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah pada Kamis (6/3).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Jahrian menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari DPMPTSP Jawa Tengah. Ia menilai bahwa Jawa Tengah bisa menjadi panutan dalam pengelolaan investasi dan pelayanan perizinan.

“Kami melihat Jawa Tengah sebagai contoh yang baik dalam pengelolaan investasi. Oleh karena itu, kami berharap DPMPTSP Kalsel dapat menyerap dan menerapkan hal-hal positif dari sini untuk meningkatkan layanan dan menarik lebih banyak investasi ke daerah,” ujarnya.

Jahrian juga menyoroti kendala dalam sistem perizinan yang masih menghadapi tantangan sinkronisasi antara berbagai stakeholder terkait. Menurutnya, akan lebih efektif jika dinas-dinas terkait, seperti dinas pertanian, kehutanan, dan kelautan, dapat bergabung dalam satu kantor khusus guna mempercepat proses perizinan.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Promosi Penanaman Modal DPMPTSP Jawa Tengah, Diyah, menyambut baik kunjungan dari Pansus II DPRD Kalsel. Ia menegaskan pentingnya komunikasi dan berbagi pengalaman dalam menyusun kebijakan penanaman modal yang efektif.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan ini dan siap untuk berbagi pengalaman serta berdiskusi mengenai kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam penyusunan kebijakan penanaman modal. Kami berharap adanya sinergi antara daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan investasi,” ujar Diyah.

Pertemuan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan Pansus II DPRD Kalsel dalam menyusun Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal serta mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dan efisien di Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Saat ini di Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki Perkumpulan Terapis Olahraga Indonesia (PTOI), yang siap bekerjasama dengan pemerintah dalam menjaga kebugaran para atlet di Banua.

Ketua Perkumpulan Terapis Olahraga Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Rijal Hamid menjelaskan, sport terapis di daerah memang masih belum terlalu dikenal.

“Namun di Provinsi Kalimantan Selatan telah hadir PTOI tersebut,” ungkap Rijal, kepada sejumlah wartawan, belum lama tadi.

Rijal mengatakan, PTOI Kalsel sendiri telah mendapatkan kepercayaan untuk menangani tim atlet Wasaka, serta tim prioritas lainnya, yang para atletnya mendapatkan medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) lalu.

“Kami bersyukur telah dipercaya untuk menangani atlet yang mengalami cedera serta penanganan pasca pertandingan maupun saat bertanding,” ucap Rijal.

Dalam kesempatan tersebut Rijal juga mengajak, para pelatih serta atlet untuk menjaga pola latihan selama bulan Ramadhan ini.

“Pada Bulan Ramadhan ini kami mengajak seluruh atlet yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan untuk dapat memperhatikan pola latihan yang dilaksanakan,” ungkapnya.

Mengingat, saat ini para atlet di Banua sedang mempersiapkan berbagai kegiatan pertandingan yang akan diikuti. Seperti, Pekan Olahraga Provinsi, Pekan Olahraga Pelajar Daerah, serta Kejuaraan Provinsi, dan lainnya.

“Dengan sistem latihan yang tidak tepat dapat beresiko tinggi dapat membuat atlet mengalami cedera. Karena itu, kehadiran terapis sangat diperlukan,” ucap Rijal.

Seperti diketahui, PTOI Kalsel melakukan pendampingan kepada para pihak yang terlibat dalam kegiatan olahraga, dengan fokus pada penanganan masalah otot, sendi, urat, serta reposisi tulang. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kalimantan Selatan kembali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tahun 2025, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, pada Kamis (6/3).

Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman, dalam sambutannya menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran strategis sebagai penghubung antara masyarakat dengan layanan keuangan formal. Menurutnya, kemudahan akses keuangan dapat menjadi salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Rakorda ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat ekosistem kelembagaan serta memantapkan koordinasi dalam percepatan pelaksanaan rencana aksi, yang sesuai dengan roadmap TPAKD 2021-2025,” kata Hasnuryadi.

Ia juga menekankan bahwa seluruh anggota TPAKD perlu berperan aktif dalam mengawal percepatan akses keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program yang telah diluncurkan di sektor jasa keuangan harus terus dievaluasi agar dapat mencapai target inklusi yang lebih optimal.

“Menurut survei nasional literasi dan inklusi keuangan OJK tahun 2022, tingkat literasi keuangan di Kalsel tercatat sebesar 42,08 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 81,56 persen. Meskipun angka inklusi cukup tinggi, tetapi masih ada kesenjangan besar dengan tingkat literasi keuangan. Ini berarti masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana mengakses layanan keuangan secara optimal dan bijak,” tambahnya.

Hasnuryadi pun mendorong TPAKD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk semakin gencar melakukan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku UMKM.

“Hal ini diharapkan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara lebih efektif, termasuk dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan cara yang cepat, aman, dan mudah,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Selatan, Agus Maiyo, mengapresiasi berbagai capaian TPAKD sepanjang tahun 2024. Menurutnya, sejumlah program unggulan telah berhasil membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat dalam mengakses layanan keuangan.

“Dengan adanya komitmen yang kuat serta sinergi lintas sektor, TPAKD se-Kalsel optimistis dapat terus menjadi motor penggerak dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah provinsi,” ungkap Agus.

Diketahui, Rencana program TPAKD Kalimantan Selatan pada tahun 2025 meliputi Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Cerdas Berinvestasi Pasar Modal, Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah, Agen Laku Pandai, Pemberdayaan UMKM Kalimantan Selatan, Pengembangan Ekonomi Daerah (Padi Apung), serta Kredit Pembiayaan Melawan Rentenir. (BDR/RDM/RH)

BANJARMASIN – Cabang Olahraga (Cabor) Provinsi Kalimantan Selatan bertekad atau berkomitmen menjadi anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalsel.

Ketua Federasi Triathlon Indonesia (FTI) Kalsel Budiono menjelaskan, saat ini pihaknya terus mengupayakan agar dapat menjadi anggota KONI Provinsi Kalimantan Selatan.

“Upaya untuk menjadi anggota KONI Kalsel tersebut terus dilakukan, seperti telah melaksanakan pertemuan dengan KONI Kalsel untuk mendaftarkan diri sebagai anggota,” ungkap Budiono, kepada sejumlah wartawan, Kamis (6/3).

Langkah tersebut diambil sebagai persiapan untuk berpartisipasi dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut.

“Upaya agar dapat menjadi anggota KONI Kalsel tersebut, FTI Kalsel berencana menggelar Rapat Kerja Provinsi Luar Biasa (Rakerprovlub) dalam waktu dekat ini,” ucap Budiono.

Pihaknya berharap, Rakerprovlub ini dapat segera dilaksanakan pada minggu minggu ini.

“Kami berharap KONI Kalsel berkenan menerima FTI menjadi anggotanya,” ucap Budiono.

Begitu juga, lanjutnya, KONI Kabupaten Tala bersedia mempertandingkan Cabor Triathlon pada Pekan Olahraga Provinsi mendatang. (SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN – Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Provinsi Kalimantan Selatan resmi menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Banjarmasin. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan.

Plt Kepala Labkesda Kalsel, M. Reza Faizar melalui Kepala Seksi Kimia dan Patologi Labkesda Kalsel, Murliani, mengatakan bahwa kerjasama ini dilakukan karena tingginya permintaan masyarakat.

“Sebagian besar masyarakat memiliki kartu BPJS dan ingin memanfaatkannya. Dengan kerja sama ini, kami berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Murliani menjelaskan ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pasien peserta BPJS yang ingin memeriksakan diri ke Labkesda Kalsel, di antaranya, pasien wajib membawa surat pengantar dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), seperti puskesmas atau dokter praktik mandiri.

“Jadi tidak bisa serta merta pasien BPJS langsung datang ke Labkesda, harus ada surat pengantar dari FKTP,” jelasnya.

Ketentuan berikutnya, yaitu pasien terdaftar dalam Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) BPJS yang bisa mendapatkan layanan ini. Penyakit yang ditanggung adalah hipertensi dan diabetes melitus.

“Dua penyakit tersebut yang bisa dilayani Labkesda. Jadi pasien BPJS harus sudah terdiagnosa dua penyakit tersebut di FKTP,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Murliani, pasien harus sudah menjalani pemeriksaan rutin di FKTP minimal tiga kali dalam enam bulan terakhir untuk penyakit hipertensi atau diabetes dan pasien tidak sedang dalam kontrol Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL).

“Pasien yang masih dalam perawatan FKTL, seperti rumah sakit rujukan, tidak bisa mendapatkan layanan pemeriksaan di Labkesda,” tuturnya.

Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan masyarakat yang membutuhkan layanan pemeriksaan kesehatan dapat terbantu, terutama dalam penanganan penyakit kronis yang ditanggung BPJS. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Lima agenda penting, digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada waktu bersamaan di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, pada Rabu (5/3). Yakni Pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota se Kalsel, Pelantikan Pj Sekretaris Daerah Provinsi, Penyerahan SK dan Memori Jabatan Bupati Walikota se Kalsel, Pelantikan Pengurus TP PKK Provinsi, serta Pelantikan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota se Kalsel. Seluruh agenda ini dilaksanakan secara berurutan, dari pukul 14.00 hingga 17.30 WITA.

Pelantikan Penjabat Sekdaprov Kalsel, dan Penyerahan SK dan Memori Jabatan Bupati Walikota se Kalsel, serta Pelantikan Pengurus TP PKK Provinsi, dipimpin langsung Gubernur, Muhidin. Sementara pelantikan Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Dekranasda Kabupaten Kota se Kalsel, dipimpin Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Provinsi, Fathul Jannah.

Turut hadir pada acara ini, Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Ketua DPRD Provinsi, Supian HK, jajaran Forkopimda Provinsi, para kepala daerah se Kalsel dan juga Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, serta tamu undangan lainnya.

Kepada wartawan usai acara, Gubernur, Muhidin mengatakan, ini adalah pertama kalinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar 5 agenda sekaligus pada hari dan tempat yang sama.

“Ini tidak pernah terjadi, baru ini terjadi. Dan ini sama dengan pelantikan kepala daerah se Indonesia kemarin oleh Presiden, mencetak sejarah,” ujar Muhidin di hadapan para wartawan, didampingi Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekdaprov Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Lebih lanjut Muhidin berharap, para kepala daerah dapat membantu kinerja TP PKK dan Dekranasda di masing – masing daerah, demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Khusus kepada Bupati Walikota se Kalsel, saya berpesan untuk menjaga kebersamaan dengan wakil masing – masing. Jangan sampai berselisih paham. Wakil dan sekda harus dirangkul, supaya tetap menjadi satu kesatuan. Siapa tahu mereka memiliki gagasan untuk membangun daerah,” tambah Muhidin.

Bahkan Muhidin menegaskan, apabila tidak ada keharmonisan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka kemungkinan besar dirinya tidak akan melayani daerah dimaksud. Kebijakan ini juga sesuai dengan Visi Kalsel Bekerja, dan tagline Bekerja Bersama Merangkul Semua. (RIW/RDM/RH)

BANJARBARU – Kebun Raya Banua Kalimantan Selatan yang berlokasi di Komplek Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, tetap membuka kunjungan wisata selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriyah dengan penyesuaian jam operasional.

Plt. Kepala UPTD Kebun Raya Banua, Firmansyah, melalui Kasi Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kebun Raya Banua, Herlina Sari menyampaikan bahwa selama Ramadan 2025, Kebun Raya Banua beroperasi setiap hari mulai pukul 14.00 – 19.00 WITA.

“Kami tetap menerima kunjungan wisatawan selama Ramadan dengan jam operasional yang disesuaikan agar lebih cocok dengan aktivitas masyarakat yang menjalankan ibadah puasa,” kata Herlina, Rabu (5/3).

Selain kawasan utama, Nature Exhibition yang menjadi salah satu daya tarik di Kebun Raya Banua juga tetap beroperasi selama Ramadan. Namun, jam operasionalnya berbeda dari area utama.

“Bagi pengunjung yang ingin mengunjungi Nature Exhibition, tempat ini dapat didatangi pada hari Senin hingga Jumat dengan jam operasional dari pukul 09.00 hingga 13.00 WITA,” jelas Herlina.

Sembari menikmati keindahan alam, pengunjung juga diperbolehkan berada di area Kebun Raya Banua hingga waktu berbuka puasa tiba.

“Kami mengizinkan pengunjung berbuka puasa di area Kebun Raya Banua agar mereka bisa menikmati alam sambil menikmati waktu berbuka,” ujar Herlina.

Oleh karena itu, pengunjung diimbau untuk tetap menjaga kebersihan dan ketertiban selama berada di kawasan Kebun Raya Banua, terutama saat berbuka puasa bersama.

Lebih lanjut, Herlina mengungkapkan bagi pihak yang ingin mengadakan kegiatan khusus di Kebun Raya Banua di luar jam operasional, pihaknya memperbolehkan dengan syarat melakukan reservasi terlebih dahulu dengan menghubungi 0822-5546-7463.

“Kami membuka peluang bagi komunitas, instansi, atau pihak lain yang ingin mengadakan kegiatan di luar jam operasional. Namun, harus ada reservasi terlebih dahulu,” tambahnya.

Dengan adanya kebijakan ini, Herlina berharap Kebun Raya Banua tetap menjadi tempat wisata edukatif dan rekreasi yang nyaman bagi masyarakat selama Ramadan.

“Dan juga sekaligus memberikan pengalaman berbuka puasa di tengah suasana alam yang menenangkan,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)

BANJARBARU – Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kalsel, Ahmad Bagiawan, bersama Kapolda Kalsel dan Danrem 101/Antasari, hadiri kegiatan secara virtual groundbreaking serentak pembangunan perumahan bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Acara yang digelar di Perumahan Graha Praja Idaman Jl. Trans Gunung Kupang, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, pada Selasa (4/3) siang ini, dalam rangka mendukung salah satu dari 8 misi Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu Program 3 Juta Rumah, groundbreaking pembangunan perumahan subsidi Ayyasa Residence di Karawang Timur, Jawa Barat, dipimpin langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang turut melakukan peletakan batu pertama. Acara ini juga disaksikan secara virtual oleh 34 Kepolisian Daerah (Polda) se-Indonesia, termasuk jajaran pemerintah daerah dan unsur TNI-Polri yang turut mendukung program ini.

Menteri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa dari total target penyediaan rumah subsidi untuk Polri pada 2025 sangat membantu pihaknya dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah. Selain itu, pembangunan rumah subsidi bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan diprioritaskan bagi personel yang memenuhi syarat kepemilikan rumah subsidi. Namun, juga membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk dapat memiliki hunian tersebut.

“Pembangunan rumah subsidi ini utamanya diperuntukkan bagi anggota Polri yang memenuhi persyaratan kepemilikan rumah subsidi. Namun, kami juga tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat berpenghasilan rendah lainnya untuk membeli rumah ini, sesuai dengan regulasi yang berlaku,” Ucap Maruarar, secara virtual.

Untuk Kalsel sendiri, Berdasarkan data terbaru, jumlah personel Polda Kalsel mencapai 10.369 orang, Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.553 personel (72,84%) telah memiliki rumah, sementara 2.816 personel (27,16%) masih belum memiliki hunian tetap. Pada tahap ini, pembangunan perumahan untuk Polri dan ASN Polri ditargetkan mencapai 631 unit yang tersebar di enam kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, dengan rincian yaitu Kota Banjarbaru sebanyak 134 unit, Kabupaten Banjar sebanyak 122 unit, Kabupaten Tapin sebanyak 90 unit, Kabupaten Hulu Sungai Utara sebanyaj 51 unit, Kabupaten Balangan sebanyak 150 unit dan Kabupaten Kotabaru unit 84 unit.

Mewakili Gubernur Kalsel, Muhidin, Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Kalsel, Ahmad Bagiawan, menyampaikan bahwa pembangunan ini merupakan langkah penting dalam pemenuhan kebutuhan hunian bagi anggota Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Polri di Provinsi Kalsel.

“Tentu Gubernur Kalsel, H. Muhidin, sangat mengapresiasi kegiatan ini dan mendukung penuh, termasuk dengan keterlibatan sektor perbankan seperti Bank BTN serta Asabri, guna memastikan kelancaran kepemilikan rumah bagi anggota Polri dan ASN Polri,” ucap Ahmad Bagiawan.

Selain itu, Bagiawan berharap pembangunan ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh para anggota Polri dan ASN Polri yang membutuhkan hunian.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap anggota Polri dan ASN Polri memiliki akses terhadap hunian yang nyaman dan layak. Ini adalah bentuk penghargaan atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kalsel,” tutup Bagiawan. (MRF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, resmi membuka rangkaian kegiatan penukaran uang Rupiah dalam momen Ramadan dan Idul Fitri 2025, melalui program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2025. Bertemakan “Menjaga Rupiah di Bulan Penuh Berkah”, kegiatan ini merupakan komitmen BI menyediakan Uang Layak Edar (ULE) bagi masyarakat di momen Ramadan dan Idul Fitri. Layanan ini juga mendorong pemanfaatan kanal pembayaran non-tunai seperti QRIS dan BI-FAST sebagai alternatif transaksi yang lebih efisien dan aman.

Acara peresmian digelar pada Senin (3/3) di Banjarmasin dan dipimpin langsung Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi. Dalam program ini, BI Kalimantan Selatan bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan layanan penukaran uang Rupiah di berbagai wilayah strategis.

Sebanyak Rp3,04 triliun ULE telah disiapkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan titik layanan penukaran tersebar di 149 lokasi strategis, termasuk rumah ibadah dan pasar wadai. Selain penukaran uang tunai, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan transaksi digital melalui mobile dan internet banking serta QRIS yang lebih efisien dan aman untuk berbagai transaksi sehari-hari.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi menyampaikan, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas program SERAMBI setiap tahunnya.

“Pada tahun ini, layanan penukaran uang Rupiah mengoptimalkan penggunaan aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR), termasuk untuk akses layanan penukaran di loket perbankan,” ujarnya dalam rilis yang diterima Abdi Persada FM pada Rabu (5/3).

Penggunaan aplikasi PINTAR diharapkan dapat meningkatkan kepastian layanan dan mengurangi antrean/kepadatan di lokasi penukaran untuk kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.

“Pengunaan aplikasi PINTAR juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dengan distribusi yang lebih merata dan langsung kepada masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fadjar Majardi, menyampaikan apresiasi kepada perbankan, serta seluruh mitra kerja Bank Indonesia, atas dukungan dan kolaborasinya dalam kegiatan SERAMBI 2025. Sinergi tersebut diharapkan dapat terus terjalin erat guna memastikan distribusi uang berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bank Indonesia Kalimantan Selatan menghadirkan layanan penukaran uang Rupiah di lokasi-lokasi strategis seperti rumah ibadah, pasar wadai, Layanan Kas Susur Sungai, dan kantor bank umum untuk menjangkau lebih banyak masyarakat secara mudah dan merata. Layanan penukaran uang Rupiah baik melalui kas keliling, penukaran terpadu, dan kantor bank umum, dilakukan melalui Aplikasi PINTAR terhitung mulai 3 Maret 2025 pukul 13.00 WITA dengan alamat https://pintar.bi.go.id.

Masyarakat dapat mengakses aplikasi tersebut untuk melakukan pemesanan sesuai jadwal dan tempat yang diinginkan untuk informasi terkait titik penukaran dapat diakses melalui Instagram BI Kalsel: @bank_indonesia_kalsel.

Bank Indonesia mengajak masyarakat Indonesia untuk semakin Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah. Cinta Rupiah diwujudkan dengan mengenali ciri keaslian uang Rupiah melalui 3D: Dilihat, Diraba, Diterawang, dan merawat Rupiah yang dimiliki dengan baik melalui 5J: Jangan dilipat, Jangan dicoret, Jangan diremas, Jangan distapler, dan Jangan dibasahi. Bangga Rupiah karena Rupiah tidak hanya sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional tetapi juga merupakan simbol kedaulatan bangsa. Sementara itu, Paham Rupiah ditunjukkan melalui perilaku bijak berbelanja sesuai kebutuhan, berbelanja produk dalam negeri untuk mendukung UMKM nasional, serta menabung dan berinvestasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. (BIKalsel-RIW/RDM/RH)