LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

Luncurkan Safety Driving Center, Upaya Polda Kalsel Perkuat Edukasi dan Tekan Angka Kecelakaan

Banjarbaru – Sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan keselamatan berlalu lintas di masyarakat, Polda Kalimantan Selatan, resmi meluncurkan Safety Driving Center (SDC) di Direktorat Lalu Lintas Polda Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (8/4).

Fasilitas ini diresmikan langsung Kakorlantas Polri, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, dan turut dihadiri Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, Ketua DPRD Kalsel Supian HK, serta jajaran Forkopimda.

Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho, mengapresiasi Polda Kalimantan Selatan yang menghadirkan Safety Driving Center sebagai sarana edukasi keselamatan berkendara bagi masyarakat. Menurutnya, kehadiran fasilitas ini menjadi langkah strategis untuk membangun budaya tertib berlalu lintas serta menekan angka kecelakaan di jalan raya.

Ia juga menegaskan komitmennya, untuk menghadirkan polisi lalu lintas yang lebih humanis dan dekat dengan masyarakat.

“Indikator keberhasilan Polantas adalah seberapa dekat dengan masyarakat. Kita ingin kehadiran Polantas tidak lagi menakutkan, tetapi menjadi pelayan yang responsif dan bersahabat,” ujarnya.

Ia juga berharap, kehadiran Safety Driving Center dapat memberikan kontribusi nyata dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya fatalitas korban meninggal dunia.

“Ke depan, kehadiran kita di lapangan bukan hanya mengatur lalu lintas, tetapi memastikan setiap perjalanan masyarakat berlangsung aman,” tegasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, menyampaikan apresiasi atas peluncuran fasilitas tersebut yang dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan keselamatan berkendara.

“Dengan adanya langkah ini, diharapkan tidak terjadi lagi kecelakaan yang berdampak parah. Launching hari ini juga menunjukkan komitmen dan kepedulian kita terhadap keselamatan berlalu lintas di masyarakat,” ungkap Muhidin.

Ia menambahkan, tren penurunan angka kecelakaan di Kalimantan Selatan diharapkan terus berlanjut dengan adanya dukungan berbagai program keselamatan, termasuk kehadiran SDC.

Bahkan, menurutnya, capaian keselamatan lalu lintas di Kalsel saat ini sudah cukup baik dan dapat menjadi perbandingan dengan negara lain seperti Singapura dan Jepang.

Muhidin juga mengapresiasi dukungan Korlantas Polri yang dinilai signifikan, termasuk penambahan bantuan kendaraan operasional dari rencana awal 10 unit menjadi 30 unit, serta dua unit mobil operasional tambahan.

Di sisi lain, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan mengungkapkan, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kalimantan Selatan sepanjang tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

“Upaya ini kami lakukan secara konsisten, termasuk turun langsung ke lapangan, meskipun masih terdapat beberapa wilayah yang menjadi titik rawan atau blank spot,” jelasnya.

Kapolda menekankan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan masih didominasi human error atau kesalahan pengemudi, terutama kurangnya pemahaman terhadap etika dan teknik berkendara yang aman.

“Penegakan hukum saja tidak cukup. Diperlukan pendekatan yang lebih humanis, edukatif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Polda Kalsel membangun Safety Driving Center sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan berkendara yang tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis, tetapi juga pembentukan karakter dan disiplin berlalu lintas.

Pembangunan SDC sendiri telah dimulai sejak 2023 di kawasan Kilometer 21 Liang Anggang, dilanjutkan pada 2024 dengan pembangunan gedung utama dan fasilitas pendukung, serta pengembangan sirkuit dan infrastruktur lainnya pada 2025.

Ke depan, fasilitas ini diharapkan menjadi pusat unggulan (center of excellence) dalam mencetak pengemudi yang berkompeten dan berbudaya tertib lalu lintas, untuk menekan angka kecelakaan secara berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (BDR/RIW/EPS)

Imbau Waspada Karhutla, Gubernur Muhidin Siapkan Kanal Air di Liang Anggang

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mulai memasuki musim rawan.

Muhidin menegaskan, salah satu wilayah yang menjadi perhatian utama adalah kawasan Liang Anggang, mengingat dampak kebakaran di wilayah tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas vital.

Gubernur Kalsel imbau masyarakat bantu cegah karhutla.(foto : BPBD Kalsel)

“Liang Anggang ini harus kita jaga bersama. Kalau terjadi kebakaran dan menimbulkan asap, maka penerbangan di Bandara Syamsudin Noor bisa terganggu. Ini tentu berdampak pada pergerakan ekonomi,” ujarnya, di Banjarbaru, belum lama tadi.

Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyiapkan sejumlah strategi, diantaranya pembangunan kanal dan resapan air di wilayah rawan karhutla.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga kelembaban lahan agar tidak mudah terbakar saat musim kemarau.

“Kita instruksikan pembuatan kanal resapan air, khususnya di Liang Anggang, supaya kondisi tanah tetap basah dan tidak mudah terbakar,” jelasnya.

Selain langkah teknis, Gubernur juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mencegah karhutla. Ia mengingatkan agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena berisiko memicu kebakaran yang lebih luas.

Muhidin juga mengajak masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan indikasi pembakaran hutan atau lahan secara ilegal di lingkungan sekitar.

“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati – hati, terutama saat musim panas. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar, karena api bisa merembet dan meluas. Selain merusak lingkungan, juga ada sanksi hukum,” tegasnya. (SYA/RIW/EPS)

Soroti Dampak PNP, Legislatif Kalsel Dorong Pendataan Lebih Terintegrasi dan Adaptif

Tabalong – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), menegaskan pentingnya pengelolaan Penduduk Non Permanen (PNP) secara lebih terstruktur, adaptif, dan terintegrasi. Hal ini mengemuka dalam kunjungan kerja ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tabalong, baru-baru tadi.

Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, menilai, isu PNP menjadi perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan validitas data kependudukan, tetapi juga berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, hingga potensi dinamika sosial di masyarakat.

Maka upaya yang telah dilakukan Disdukcapil Tabalong patut diapresiasi, terutama melalui pendekatan jemput bola dan kolaborasi lintas sektor. Namun, di lapangan masih terdapat tantangan signifikan, khususnya dalam mendata PNP yang bekerja di sektor informal.

“Pendataan pekerja informal memang menjadi tantangan tersendiri karena mobilitasnya tinggi dan tidak terikat secara administratif seperti pekerja perusahaan. Di sinilah diperlukan strategi aktif dan inovatif agar mereka tetap terjangkau dalam sistem pendataan,” katanya.

Menurut Rais, keberadaan PNP yang tidak terdata secara optimal dapat memunculkan berbagai konsekuensi, mulai dari meningkatnya beban layanan kesehatan, pendidikan, hingga tekanan terhadap infrastruktur dasar.

Bahkan, jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.

Sebagai langkah antisipatif, DPRD Kalsel mendorong penguatan sistem pendataan berbasis integrasi data lintas instansi. Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat dinilai menjadi kunci utama, untuk menciptakan sistem administrasi kependudukan yang akurat dan responsif.

Foto : suasana pertemuan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tabalong

“Kita ingin memastikan bahwa keberadaan PNP tidak menjadi beban, tetapi justru memberikan kontribusi positif bagi daerah. Oleh karena itu, keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat lokal harus benar-benar dijaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Disdukcapil Kabupaten Tabalong, Wardhana Yudha menjelaskan, bahwa pihaknya terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan cakupan pendataan PNP.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Dinas Tenaga Kerja, sosialisasi kepada perusahaan, serta pendekatan langsung ke lapangan.

“Kami melakukan jemput bola, baik ke perusahaan maupun ke komunitas pekerja informal, agar proses pendataan bisa menjangkau seluruh lapisan,” jelasnya.

Selain itu, Disdukcapil Tabalong juga melibatkan peran aktif ketua RT dalam mendata penduduk non permanen yang tinggal di rumah kontrakan, kos, maupun asrama.

Pendekatan berbasis komunitas ini dinilai efektif dalam mengidentifikasi keberadaan PNP secara lebih akurat.

Sebagai bentuk inovasi pelayanan, Disdukcapil turut menghadirkan kemudahan akses melalui platform digital Pelanduk Online, yang memungkinkan masyarakat melakukan pendataan secara daring.

“Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis teknologi yang lebih cepat, mudah, dan transparan,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/EPS)

Banjarmasin Mulai Laksanakan Tanam Padi Perdana

Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKP3), melaksanakan penanaman padi perdana, di kawasan Sungai Andai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Rabu (8/4). Tanam padi dimulai Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, didampingi Dandim 1007 Banjarmasin Kolonel Slamet Riyadi, serta Kepala DKP3 Banjarmasin Yuliansyah.

Yamin mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar seremoni. Di balik lumpur sawah yang diinjak, tersimpan kekhawatiran serius. Dari total sekitar 260 hektare lahan pertanian yang tersisa di wilayah tersebut, hanya sekitar 200 hektare yang masih dapat digarap. Bahkan hingga April ini, luas tanam baru menyentuh 1 hektare.

Ket foto : Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin

“Ini jadi alarm bagi kita semua. Kalau tidak dijaga, lahan pertanian bisa habis tergeser pembangunan,” ujar Yamin.

Ia menegaskan, kondisi geografis Banjarmasin yang hanya seluas 98 kilometer persegi membuat ruang semakin terbatas.

Di satu sisi, kebutuhan perumahan meningkat, pun di sisi lain ketahanan pangan juga tak boleh diabaikan.

“Kita harus menjaga kawasan ini sebagai wilayah pertanian. Jangan sampai hilang. Ini soal masa depan pangan kita,” tegasnya.

Realitas potensi sebenarnya masih terbuka. Sungai Andai dinilai mampu menjadi penopang kebutuhan pangan lokal.

Apalagi, puncak musim tanam diperkirakan terjadi pada Mei 2026. Namun tantangan nyata mulai mengintai mulai dari ancaman banjir, kekeringan saat kemarau, hingga serangan hama.

“Kami berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan balai wilayah untuk pembangunan irigasi. Saat banjir, air jangan sampai merendam tanaman. Saat kemarau, harus ada sistem pompanisasi agar petani tetap bisa bertani,” jelas Yamin.

Ia juga menyoroti pentingnya penyesuaian pembangunan perumahan dengan karakter kota rawa.

“Rumah harus tetap berpanggung tinggi. Jangan abaikan kondisi alam Banjarmasin sebagai kota seribu sungai,” tambahnya.

Lebih jauh, pemerintah menjanjikan pendampingan dan kebijakan yang berpihak pada petani, sementara para petani tetap menunjukkan komitmen menjaga lahan yang ada. Namun, ancaman alih fungsi lahan dan keterbatasan infrastruktur menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa ditunda.

Sementara itu, kehadiran lintas sektor ini menjadi sinyal bahwa persoalan pangan bukan hanya urusan petani, melainkan tanggung jawab bersama. Jika konsistensi terjaga, kolaborasi diperkuat, dan solusi infrastruktur direalisasikan, bukan tidak mungkin Sungai Andai akan menjadi benteng terakhir ketahanan pangan di tengah laju urbanisasi Banjarmasin. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)

Menaker: Kesempatan Kerja Tetap Terbuka di Tengah Tantangan Global

Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli menegaskan, pemerintah menyiapkan langkah cepat agar kesempatan kerja di Indonesia tetap terbuka meski ketidakpastian geopolitik global mulai menekan industri. Langkah ini penting agar pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan pasar.

Menaker Yassierli menyampaikan hal tersebut, saat membuka Forum Jejaring Kemitraan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri bersama Kamar Dagang Amerika di Indonesia (American Chamber of Commerce in Indonesia/AmCham) dan Firma Hukum SSEK di Jakarta, Selasa (7/4).

Menaker menekankan bahwa penguatan ketenagakerjaan nasional hanya dapat berjalan melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan tenaga kerja.

“Indonesia tak bisa hanya menunggu masalah terjadi. Kita harus bergerak cepat agar pasar kerja tetap stabil. Kemnaker menyiapkan sistem peringatan dini PHK, dialog bersama perusahaan dan pekerja, serta akselerasi program pelatihan dan peningkatan keterampilan,” ujar Yassierli.

Pada kesempatan ini, Yassierli juga menyoroti kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri. Menurutnya, banyak lowongan tersedia, tetapi informasi dan kualifikasi yang dibutuhkan belum tersambung dengan pencari kerja.

Untuk itu, perusahaan diminta melaporkan kebutuhan tenaga kerja melalui platform KarirHub SIAPKerja, sehingga rekrutmen lebih transparan dan mudah diakses masyarakat.

Selain itu, Ia menekankan pentingnya pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan industri. Ia mengajak AmCham terlibat langsung dalam pengembangan keterampilan bagi pekerja low-medium skill, agar lulusan pelatihan siap memasuki dunia kerja.

“Selain menyiapkan peluang kerja, kita juga mendorong akses setara bagi penyandang disabilitas. Dunia kerja yang sehat bukan hanya soal pertumbuhan, tapi juga soal kesempatan yang adil untuk semua,” tambah Yassierli.

Menaker mengingatkan, perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), akan mengubah dunia kerja secara masif. Kemnaker siap memfasilitasi kebutuhan perusahaan terkait tenaga kerja agar pasar kerja lebih adaptif, inklusif, dan mampu menjawab perubahan.

“Semua tantangan ini harus kita hadapi bersama demi stabilitas pasar kerja nasional,” tutupnya. (BiroHumasKemenaker-RIW/EPS)

Dukung Program Komcad, Gubernur Muhidin Siapkan Solusi Pembiayaan

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, menyatakan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendukung program Komponen Cadangan (Komcad) sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan negara.

Gubernur Muhidin menegaskan, program Komcad merupakan kebijakan strategis pemerintah pusat yang sejalan dengan arahan Presiden, dimana pemerintah daerah didorong untuk berperan aktif dalam menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki semangat bela negara.

Menurutnya, salah satu bentuk konkret dukungan daerah adalah dengan mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan di Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) selama dua bulan.

“Presiden mengharapkan setiap daerah dapat berkontribusi dengan mengirimkan sekitar 50 peserta untuk mengikuti pelatihan di Rindam. Program ini bertujuan membentuk karakter bela negara sekaligus meningkatkan kompetensi dasar kedisiplinan dan kesiapsiagaan,” ujar Muhidin, belum lama ini.

Ia menjelaskan, secara prinsip Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah siap mendukung pelaksanaan program tersebut, termasuk dalam hal kesiapan calon peserta.

Namun, saat ini terdapat kendala pada aspek pembiayaan yang belum terakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pada dasarnya kami sangat siap mendukung, baik dari sisi komitmen maupun kesiapan peserta. Hanya saja, untuk saat ini kami masih menghadapi keterbatasan anggaran yang belum tersedia dalam APBD,” ungkapnya.

Meski demikian, Muhidin memastikan pihaknya tidak akan berhenti pada kendala tersebut. Ia menegaskan akan mencari berbagai alternatif solusi agar program Komcad tetap dapat dilaksanakan di Kalimantan Selatan.

“Kami akan berupaya mencari skema pembiayaan yang memungkinkan, sehingga program ini tetap berjalan. Kami ingin program Komcad ini benar-benar memberikan manfaat bagi daerah sekaligus memperkuat pertahanan negara,” tambahnya.

Muhidin berharap, melalui program Komcad dapat lahir generasi muda yang tangguh, disiplin, serta memiliki semangat nasionalisme dan kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.

“Melalui program ini, kami berharap terbentuk generasi yang tidak hanya memiliki kemampuan dasar pertahanan, tetapi juga jiwa nasionalisme yang kuat serta kesiapan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara,” tutupnya. (BDR/RIW/EYN)

Musrenbang RKPD 2027, Gubernur Kalsel Paparkan Proyek Strategis hingga Antisipasi Banjir dan Karhutla

Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, memaparkan sejumlah program prioritas dan proyek strategis daerah, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RKPD Kalsel Tahun 2027, yang digelar di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Selasa (7/4).

Dalam kesempatan tersebut, Muhidin menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama pemerintah provinsi untuk mendorong konektivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu proyek yang kembali ditegaskan adalah pembangunan Jembatan Pulau Laut yang saat ini masih dalam tahap pemantapan. Proyek tersebut telah berjalan sejak 2025 dan ditargetkan rampung pada 2028.

“Jembatan Pulau Laut masih kita mantapkan. Pekerjaan sudah berjalan sejak 2025 dan kita targetkan selesai pada 2028,” ujarnya.

Selain itu, pembangunan stadion juga masuk dalam prioritas. Pada tahun ini, pemerintah fokus pada proses pembebasan lahan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir 2026, sebelum dilanjutkan pembangunan fisik secara multiyears hingga 2028.

Di sektor konektivitas darat, Pemprov Kalsel juga merencanakan pembangunan Jalan Tengah yang menghubungkan Mataraman menuju Binuang. Jalur ini diharapkan mampu mengurai kepadatan arus lalu lintas di ruas Jalan A. Yani, khususnya jalur Martapura menuju wilayah Hulu Sungai.

“Pembebasan lahannya kita lakukan tahun ini, dan pelaksanaan pembangunan jalannya direncanakan mulai 2027,” jelasnya.

Foto bersama saat kegiatan Musrenbang penyusunan RKPD Kalsel di Gedung Idham Chalid.

Tak hanya infrastruktur, Muhidin juga menyoroti penanganan banjir yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Sejumlah langkah telah disiapkan, diantaranya pembangunan sudetan sungai di kawasan Tanjung menuju Hulu Sungai Utara untuk mengalirkan air ke Sungai Barito.

Selain itu, normalisasi sungai juga akan dilakukan di beberapa wilayah, seperti pengerukan di kawasan Alalak, Banjarmasin, serta penanganan pendangkalan sungai di Hulu Sungai Selatan.

“Kita berupaya mengurangi dampak banjir dengan mengatur aliran air melalui sudetan dan pengerukan sungai,” katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang rawan terjadi saat musim kemarau. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pembangunan kanal dan resapan air di wilayah Liang Anggang.

“Kita instruksikan pembuatan kanal resapan air agar kondisi lahan tetap basah, sehingga bisa meminimalisir risiko kebakaran,” ungkapnya. (SYA/RIW/EYN)

Kembali Gelar Pelatihan Kepemimpinan, Dispora Sasar Puluhan Pemuda 3 Kab/Kota

Banjarmasin – Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Pemuda, kembali menggelar Pelatihan Kepemimpinan Pemuda Tahun 2026, di salah satu hotel di Kota Banjarmasin, Selasa (7/4). Pelatihan dibuka Kadispora Kalsel Pebriadin Hapiz, diwakili Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel Rika Ayu Zaenab.

Kabid Pengembangan Pemuda Dispora Kalsel, Rika Ayu Zaenab.

“Tujuan dari pelatihan ini bukan sekadar pembekalan sesaat, melainkan bagian dari proses panjang pembentukan pemimpin muda yang kompeten dan siap terjun ke masyarakat,” ungkap Rika, kepada sejumlah wartawan.

Sehingga, lanjutnya, para peserta diharapkan terus aktif mengikuti pelatihan dan kegiatan organisasi lainnya, agar bekal yang diperoleh benar benar terasah secara nyata kedepannya.

“Pelatihan kali ini merupakan zona kedua dari rangkaian pelatihan yang dirancang menjangkau seluruh 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan secara merata,” ujar Rika.

Dengan jumlah peserta sebanyak 45 peserta, masing masing 15 orang dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Barito Kuala.

“Peserta pelatihan kami batasi pada usia 16 hingga 30 tahun dan dipersyaratkan berasal dari organisasi kepemudaan, yang telah memiliki nomor anggota resmi,” ucap Rika.

Rika juga mengungkapkan, bahwa antusiasme pemuda Kalsel terhadap program ini sangat tinggi, hingga melampaui kuota yang tersedia.

“Kita bahkan overload. Setiap kabupaten kota hanya bisa mengirim 15 orang, tapi pendaftar jauh melebihi itu. Akhirnya kita kualifikasi kembali berdasarkan usia dan keanggotaan organisasi kepemudaan,” tuturnya.

Materi pelatihan dirancang variatif, dengan menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari praktisi wetland, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) untuk sesi dinamika kelompok, hingga praktisi media.

Pembekalan komprehensif ini bertujuan memberikan wawasan kepemimpinan yang luas kepada para peserta muda.

“Harapannya generasi muda bisa meneruskan tongkat kepemimpinan yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Karena pemuda adalah cikal bakal pemimpin untuk generasi ini. Kami hanya memberikan pembekalan agar mereka lebih kompeten, namun seiring waktu mereka harus terus aktif di organisasi masyarakat maupun mahasiswa agar benar – benar siap tampil sebagai pemimpin,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan mengajak para pemuda untuk bersama tingkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

“Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah, karena itu kami terus mengajak pemuda di 13 kabupaten kota untuk bersama sama meningkatkan angka IPP,” ucapnya.

Dijelaskan Rika, untuk angka IPP Provinsi Kalimantan Selatan masih ada beberapa indikator yang belum tercapai, seperti pemuda berwirausaha serta kepemimpinan pemuda.

“Karena itu, kedua indikator ini terus ditingkatkan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan melalui sejumlah pelatihan. Termasuk pelatihan kepemimpinan pemuda,” tutup Rika. (SRI/RIW/EYN)

DPRD Kalsel Dorong 1.774 Pokir, Jadi Arah Nyata Pembangunan 2027

Banjarbaru – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali menegaskan perannya sebagai jembatan aspirasi masyarakat, dengan mendorong 1.774 usulan pokok – pokok pikiran (pokir) menjadi arah konkret pembangunan daerah tahun 2027.

Komitmen ini disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 untuk penyusunan RKPD 2027, di Gedung Auditorium K.H. Idham Chalid, Selasa (7/4).

Ketua DPRD Kalsel Supian HK, secara langsung membacakan seluruh usulan pokir yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat di berbagai daerah.

Supian HK menegaskan, pokir DPRD bukan sekadar daftar administratif, melainkan cerminan kebutuhan riil masyarakat yang harus menjadi pijakan utama dalam perencanaan pembangunan.

DPRD Kalsel berharap, seluruh usulan tersebut dapat diakomodasi secara optimal dalam dokumen RKPD 2027, sehingga program yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Pokir ini adalah suara masyarakat. Karena itu, harus benar-benar menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.

Supian HK menekankan, pentingnya Musrenbang sebagai ruang strategis untuk melahirkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat perekonomian daerah, serta menjawab berbagai tantangan pembangunan ke depan.

Apresiasi turut disampaikan kepada Bappeda Kalimantan Selatan, atas perannya dalam menyusun perencanaan yang partisipatif dan inklusif.

“DPRD menilai, kolaborasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci dalam menghadirkan program pembangunan yang inovatif, efektif, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Supian HK menambahkan, aspek mitigasi bencana juga menjadi perhatian penting dalam perencanaan pembangunan ke depan, untuk memastikan Kalsel lebih tangguh menghadapi berbagai risiko.

Pihaknya mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi demi mewujudkan pembangunan Kalimantan Selatan yang merata dan berkelanjutan.

“Musrenbang sudah dilaksanakan, saatnya kita wujudkan Kalsel yang bekerja untuk semua,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Kalsel Muhidin, jajaran anggota DPRD, Sekretaris DPRD Muhammad Jaini, serta para pemangku kepentingan lainnya. (ADV-NHF/RIW/EYN)

Perkuat Kesiapan Musim Tanam 2026/2027, Komisi II DPRD Kalsel Monitoring Pengendalian OPT

Tanah Bumbu – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), menggelar rapat koordinasi Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) sekaligus kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan se-wilayah Laboratorium PTPH Mudalang, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, pada Kamis (2/4).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPTPH Provinsi Kalimantan Selatan, Lestari Fatria Wahyuni, bersama jajaran, diantaranya Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Pangan, Kepala Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura, serta Kasubbag Tata Usaha.

Rapat koordinasi POPT sekaligus kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan se-wilayah Laboratorium PTPH Mudalang, Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

Rapat ini membahas berbagai agenda penting, mulai dari penyampaian arahan pimpinan hingga laporan para petugas POPT terkait kondisi terkini Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di wilayah kerja masing-masing.

Informasi tersebut menjadi dasar, menyusun langkah antisipasi terhadap potensi serangan OPT dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) menjelang musim tanam 2026/2027.

Kepala BPTPH Kalsel, Lestari Fatria Wahyuni, menekankan pentingnya deteksi dini dan respon cepat terhadap potensi serangan hama dan penyakit tanaman. Menurutnya, peran petugas POPT di lapangan sangat strategis dalam menjaga stabilitas produksi pertanian di daerah.

Ia menjelaskan, melalui koordinasi yang intensif dan pelaporan yang akurat, langkah pengendalian dapat dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, sinergi antara petugas lapangan, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam menghadapi ancaman OPT yang dapat berdampak pada produktivitas pertanian.

“Upaya perlindungan tanaman harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pemantauan, pencegahan, hingga pengendalian. Ini penting agar produksi pertanian tetap terjaga, terutama dalam menghadapi musim tanam mendatang,” ujar Sri Lestari, saat ditemui dikantornya, Senin (6/7) siang.

Sementara itu, kunjungan kerja yang juga dihadiri langsung Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi ekonomi dan keuangan, dipimpin Muhammad Yani Helmi bersama anggota Burhanuddin, dimana kehadiran legislatif ini dalam rangka melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengamanan produksi pertanian dari serangan OPT dan dampak perubahan iklim, khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi menyampaikan, bahwa sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian daerah, sehingga perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam hal perlindungan tanaman dari ancaman hama dan penyakit.

Menurutnya, penguatan peran petugas POPT serta dukungan sarana dan prasarana menjadi hal yang penting agar upaya pengendalian OPT dapat berjalan maksimal.

Ia juga mendorong adanya peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah dan petugas di lapangan, sehingga setiap potensi gangguan dapat segera ditangani.

“Kami ingin memastikan bahwa upaya pengamanan produksi pertanian berjalan dengan baik. Jika produksi terganggu akibat serangan OPT, tentu akan berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat,” tegas Yani Helmi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, petugas teknis, dan legislatif dalam menjaga produktivitas pertanian di Kalimantan Selatan.

Selain itu, langkah – langkah antisipatif terhadap serangan OPT dan dampak perubahan iklim dapat semakin diperkuat, sehingga musim tanam 2026/2027 dapat berjalan optimal. (MRF/RIW/EYN)