BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menggelar kegiatan Penyusunan dan Reviu Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkup Pemprov Kalsel dan 13 pemerintah kabupaten/kota, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarbaru, Selasa (19/11).
Suasana Penyusunan dan Reviu Arsitektur SPBE lingkup Pemprov Kalsel dan 13 Kab/Kota
Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, diwakili oleh Kepala Bidang Aplikasi dan Telematika, Dadang Sugian Noor, menjelaskan kegiatan yang dilaksanakan dari 18-20 November 2024 ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan SPBE yang efektif, efisien, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi.
“SPBE merupakan suatu keniscayaan di era digital saat ini. Dengan SPBE, kita dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas,” ujar Dadang.
Dadang menegaskan bahwa reviu dan penyusunan ulang arsitektur SPBE ini penting untuk memastikan relevansi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.
“Selain itu, dengan adanya reviu ini kita dapat mengidentifikasi potensi-potensi perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja SPBE kita” tambahnya.
Lebih lanjut, ia berharap kegiatan ini dapat menghasilkan arsitektur SPBE yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Dengan demikian, kita dapat mewujudkan visi untuk menjadi lembaga pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi informasi,” tutupnya. (BDR/RDM/RH)
JAKARTA – Provinsi Kalimantan Selatan siap menjadi tuan rumah perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan digelar pada 9 Februari 2025. Persiapan acara tersebut telah dibahas bersama Pemprov Kalsel, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, panitia pusat HPN 2025, dan Ketua PWI Kalsel.
Foto bersama usai pertemuan pembahasan kesiapan HPN 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, mengatakan sebagai perwakilan Pemprov Kalsel pihaknya telah mendiskusikan berbagai hal terkait persiapan HPN. Semua poin penting yang dibahas akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan.
“Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar. HPN akan memberikan dampak luar biasa terhadap pembangunan di Kalsel, termasuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM,” ucap Muslim, Senin (18/11).
Sementara itu, Ketua PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengungkapkan bahwa tema HPN 2025 telah disepakati, yakni “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Menuju Kemandirian Bangsa”, dengan subtema Kalimantan Selatan Gerbang Logistik.
“Pers memiliki peran penting dalam mengawal program kerja pemerintah, termasuk menjaga kedaulatan bangsa. PWI akan terus mengawal, mengkritisi, dan memberikan masukan sesuai kode etik jurnalistik agar program pemerintah dapat berjalan dengan baik,” ujar Hendry.
Hendry juga menambahkan bahwa logo dan maskot HPN 2025 sudah disepakati dan akan diluncurkan pada akhir November ini, Semua publikasi mengenai HPN akan dilengkapi dengan logo, maskot, dan tema yang telah disusun.
“Kami berharap Presiden RI, Prabowo Subianto, dapat hadir. Tema HPN ini sangat relevan dengan program beliau terkait ketahanan pangan untuk kemandirian bangsa,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmi, menyatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan Pemprov Kalsel dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran HPN 2025. Penyelenggaraan ini diharapkan dapat menjadi momentum berharga untuk memperkuat sinergi antara pers dan pemerintah demi kemajuan bangsa.
“Yang terpenting, Hari Pers Nasional dapat terlaksana di Kalimantan Selatan. Ini menjadi momen penting bagi pers Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Kalsel sebagai gerbang logistik untuk Kalimantan,” ungkap Zainal.
Diketahui, Kegiatan HPN 2025 nantinya direncanakan akan dihadiri oleh Presiden RI, Ketua MPR dan DPR, para menteri kabinet, duta besar negara sahabat, serta tokoh-tokoh pers nasional. (DISKOMINFO-BDR/RDM/RH)
JAKARTA – Kalimantan Selatan siap menyambut Perhelatan Nasional sebagai tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025.
Penegasan ini disampaikan dalam pertemuan jajaran PWI Pusat dengan perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (18/11) malam.
Suasana pertemuan persiapan HPN 2025
Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menyatakan bahwa Kalsel telah diputuskan menjadi tuan rumah HPN 2025 sejak Agustus 2024. Kalsel terpilih karena dinilai paling siap.
“Semua program HPN telah disusun, mulai dari seminar, konvensi, hingga pengumuman pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro yang akan disampaikan saat HPN,” jelas Hendry.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan pihaknya sangat mengapresiasi terhadap persiapan yang telah dilakukan. Kalsel siap menjadi tuan rumah HPN 2025. Sehingga, merasa bangga karena mendapat penghargaan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP).
“Hasil pertemuan ini akan segera dilaporkan kepada Gubernur dan jajaran terkait di Kalsel untuk langkah lebih lanjut,” ungkapnya
Hal senada ditambahkan, Ketua Panitia HPN 2025, Raja Parlindungan Pane, ia menjelaskan bahwa persiapan HPN 2025 akan terus dimatangkan. Dimana, panitia pusat sudah bekerja sejak Juni 2024, dan akan terus berkoordinasi dengan panitia daerah, agar acara ini berjalan sukses. Panitia pusat berencana mengunjungi Kalsel untuk meninjau langsung persiapan.
“Peluncuran resmi HPN 2025 direncanakan dilakukan setelah Pilkada, yakni pada awal Desember 2024 di Kalsel,” jelasnya
Lebih lanjut Raja Parlindungan Pane menjelaskan, untuk tema HPN yaitu “Pers Mengawal Ketahanan Pangan sebagai Pilar Kemandirian Bangsa”. Tema ini menunjukkan dukungan insan pers terhadap upaya menciptakan sistem pangan berkelanjutan berbasis inovasi dan kearifan lokal. Adapun subtema diangkat adalah “Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan”, yang mencerminkan peran strategis Provinsi ini dalam pengembangan kawasan.
“Sebagai tuan rumah Kalsel harus mampu menunjukkan posisi sebagai salah satu pusat pembangunan Nasional sekaligus gerbang logistik penting di Kalimantan,” jelasnya
Menanggapi hal itu, Ketua PWI Provinsi Kalsel, Zainal Helmie, menyambut baik langkah cepat, yaitu dalam pertemuan menghasilkan sejumlah keputusan teknis, seperti penetapan logo resmi HPN 2025. Helmie berharap, gelaran ini tidak hanya menjadi perayaan kebersamaan insan pers, tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia pers.
“Ini akan segera kita laporkan kepada Gubernur, Sekda, dan pejabat terkait,” tutup Helmie
Untuk diketahui, pertemuan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat PWI Pusat, termasuk Sekjen Iqbal Irsyad, Bendahara Umum M. Nasir, Wakil Bendahara Umum Sarwani, dan Ketua Dewan Pakar Sayid Iskandarsyah. Dari pihak Kalsel, turut hadir Kepala Seksi Kemitraan dan Hubungan Media Diskominfo Kalsel, Erlinda Puspita Ningrum. (PWI.KALSEL-NHF/RDM/RH)
BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung kemajuan pendidikan di Kalimantan Selatan, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) kembali menunjukkan komitmennya dengan menyalurkan bantuan pendidikan senilai Rp200 juta kepada 100 mahasiswa/i pra – sejahtera di Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjary. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Bisnis Bank Kalsel, Akhmad Fauzi Noor kepada Rektor UNISKA, Prof. Ir. Abdul Malik, di Aula Rektorat UNISKA, Handil Bakti, Barito Kuala, pada Senin (18/11).
Acara tersebut turut disaksikan Ketua Pengurus Yayasan UNISKA, Drs. H. Budiman Musthofa Adham; Direktur UPZ Bank Kalsel, M. Fajri Muhtadi dan Perwakilan Divisi Usaha Syariah; Kepala Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin serta seluruh mahasiswa/i yang berhadir pada kegiatan tersebut.
Pada sambutannya, Direktur Bisnis Bank Kalsel, Akhmad Fauzi Noor menjelaskan, bahwa program ini adalah bagian dari komitmen Bank Kalsel memberikan dampak berkelanjutan kepada masyarakat pra-sejahtera khususnya pada bidang pendidikan.
“Sebagai mitra masyarakat, Bank Kalsel tidak hanya fokus pada layanan keuangan, tetapi juga mengambil peran aktif dalam mendukung kemajuan pendidikan yang masuk dalam kategori prasejahtera. Bantuan yang kami berikan ini adalah bentuk nyata dari gaji pegawai Bank Kalsel yang dipotong 2,5% setiap bulannya untuk diberikan kepada penerima manfaat sesuai kategori 8 asnaf, salah satunya dalam program pendidikan, sehingga dapat memberikan dampak positif jangka panjang, tetapi juga bagi pembangunan daerah secara keseluruhan,” jelas Fauzi.
Rektor UNISKA, Prof. Ir. Abdul Malik, juga mengapresiasi kontribusi Bank Kalsel yang tidak hanya membantu mahasiswa/i tetapi juga meringankan beban orang tua membayar kuliahnya.
“Bank Kalsel telah menjadi mitra strategis bagi UNISKA dalam mendukung berbagai layanan perbankan, khususnya bagi mahasiswa baik dalam pembayaran kuliah ataupun hal lainnya. Selain itu, selama 20 tahun ini juga menunjukkan kepeduliannya terhadap pembangunan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. Semoga kerja sama terus ditingkatkan agar menciptakan lebih banyak peluang dan manfaat bagi mahasiswa/i dan masyarakat luas di Kalimantan Selatan,” ungkap Abdul.
Sebagai informasi, zakat yang dikumpulkan Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) ini disalurkan kembali kepada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nasabah dapat ikut berpartisipasi dalam program-program kegiatan yang diinisiasi Bank Kalsel, dengan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ Bank Kalsel. Ada pun untuk Rekening Zakat, Infak dan Sedekah di Bank Kalsel Syariah dengan nomor 6500844928 (Zakat) dan 6500846214 (Infak dan sedekah) atas nama Unit Pengumpul Zakat Bank Kalsel. Untuk konsultasi dan konfirmasi transfer bisa melalui WA Center UPZ Bank Kalsel di nomor 0811505153. (ADV-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI menggelar Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen, bertempat di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin, Senin (18/11).
Foto bersama : Wamendag RI dan Kepala Daerah, menerima Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen
Kepada sejumlah wartawan, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri, usai kegiatan mengatakan, Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen ini dimaksudkan untuk semakin meningkatkan perlindungan konsumen, mengedepankan standar kualitas di seluruh pasar baik pasar tradisional dan modern. Dimana, ada empat kategori yakni Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen, Pasar Tertib Ukur, SNI Pasar Rakyat, dan Daerah Tertib Ukur.
Wamendag RI Dyah Roro Esti Widya Putri, saat diwancarai awak media
“Penganugerahan penghargaan perlindungan konsumen, diterima sekitar 44 kepala daerah dari seluruh Indonesia, dengan empat kategori berbeda,” ucapnya
Sementara itu, Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, dalam sambutannya menyampaikan, pihaknya sangat bersyukur telah menerima Penganugerahan Penghargaan kategori Pemerintah Daerah Provinsi Peduli Perlindungan Konsumen. Dimana, semua pihak telah berkontribusi dalam meraih penghargaan tersebut. Roy meminta, Kalimantan Selatan akan terus berkomitmen, dengan cara semakin mengembangkan tidak hanya ekonomi infrastruktur, dan melindungi serta memberdayakan konsumen.
“Kinerja ini merupakan hasil kerja keras mulai dari pemerintah daerah, lembaga perlindungan konsumen, ormas dan warga yang semakin sadar pentingnya perlindungan hak konsumen,” jelasnya
Lebih lanjut Roy menambahkan, perlindungan konsumen merupakan pilar penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, pihaknya terus meningkatkan berbagai upaya dalam melindungi hak-hak konsumen,di antaranya penguatan pengawasan barang dan jasa, penanganan pengaduan konsumen, serta edukasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
“Kami ingin masyarakat Kalsel, tidak hanya menjadi konsumen yang cerdas, tetapi juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tutupnya.
Untuk diketahui, kegiatan ini dihadiri Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Sulkan, Pj Bupati Tala Syamsir Rahman, Ketua DPRD Banjarmasin Rikval Fachruri, dan unsur Forkopimda Kalsel. (NHF/RDM/RH)
SOLO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas lolosnya dua cabang olahraga (Cabor) ke Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Tahun 2025 di Medan dan Sumatera Utara.
“Kami bersyukur telah menyelesaikan keikutsertaan dalam Pra Popnas Zona 3 Tahun 2024 di Solo,” ungkap Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel Heru Susmianto, kepada sejumlah wartawan, Senin (18/11).
Heru mengatakan, dengan berhasil meloloskan 2 Cabor Pencak Silat dan Tinju ke Popnas Tahun 2025 di Aceh dan Sumatera Utara.
Untuk Cabor Pencak Silat meloloskan 6 kelas tanding, serta Tinju meloloskan 4 kelas tanding. Sehingga, total 10 kelas tanding yang berhasil di lolos.
Heru berpesan, kepada atlet yang belum berhasil lolos agar tetap semangat dan lebih giat lagi menjalankan latihannya.
Sementara itu, Ketua Pelatih Pencak Silat Muhrani mengatakan, pihaknya bersyukur atas capaian prestasi atlet pelajar Pencak Silat Provinsi Kalimantan Selatan ini.
“Cabor Pencak Silat Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meloloskan 6 nomor ke Popnas Tahun 2025 di Aceh dan Sumut,” ujarnya.
Pada Pra Popnas Tahun 2024 di Solo, Cabor Pencak Silat berhasil meraih 14 medali terdiri dari 3 medali emas, 3 medali perak, serta 8 medali perunggu.
Sedangkan Ketua Pelatih Tinju Pra Popnas Kalsel Simeon Tamelab mengatakan, bangga dengan capaian prestasi para atlet pelajar tinju Kalsel saat ini.
“Keberhasilan tersebut setelah 4 petinju pra popnas Kalsel meraih juara 2 atau medali perak, pada babak final, pada Minggu 17 Nopember 2024,” ujarnya.
Ke 4 atlet tinju Kalsel yang lolos popnas tahun 2025, atlet Putri Rahmi bertanding di Kelas 48 kilogram, Desvita Kelas 50 kilogram, Cindy Kelas 52 kilogram. Untuk putra atas nama Bintang Kelas 46 kilogram.
Dengan total medali sebanyak 9 medali terdiri dari 4 medali perak, serta 5 medali perunggu. (SRI/RDM/RH)
BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi meluncurkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk seluruh kabupaten/kota se-Kalsel, bertempat di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Senin (18/11).
Peluncuran ini juga dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama kepala daerah di Kalsel terkait dukungan terhadap keamanan siber dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) di bidang keamanan siber dan sandi.
Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar melakukan penandatanganan komitmen dukung keamanan siber
Dalam sambutannya sekaligus membuka peluncuran tersebut Plh Gubernur Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, menyampaikan apresiasi atas upaya dalam menjaga keamanan siber. Menurutnya, pembentukan CSIRT sejalan dengan arahan Presiden RI yang mewajibkan setiap instansi negara membentuk tim keamanan siber untuk melindungi ruang digital yang rentan terhadap kejahatan siber.
Plh. Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar saat memberikan sambutan
“Pembentukan CSIRT ini menjadi salah satu indikator dalam penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan launching ini, kita sudah memiliki CSIRT di 13 kabupaten/kota, menandai tercapainya target pembentukan CSIRT di Kalsel pada 2024,” ujar Roy.
Ia menambahkan, keberadaan CSIRT akan mendukung kemampuan daerah untuk mencegah, menanggulangi, dan merespons insiden keamanan siber yang semakin kompleks.
“Secara bertahap, kita terus meningkatkan keamanan siber sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya menjaga kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia, BSSN RI, Sulistyo, mengapresiasi langkah Pemprov Kalsel ini. Ia menyebut Kalsel menjadi provinsi kedua di Indonesia, setelah Yogyakarta, yang berhasil membentuk CSIRT di seluruh kabupaten/kota.
“Setiap sistem elektronik selalu menghadapi ancaman siber. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah, baik pusat maupun daerah, mampu merespons notifikasi dari BSSN secara cepat dan tepat,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala Diskominfo Kalsel, Muhamad Muslim, menegaskan komitmen pihaknya untuk meningkatkan kompetensi Sumber daya manusia CSIRT di daerah melalui bimbingan teknis dan pelatihan bersama BSSN.
“Kami juga akan menjalin kerja sama dengan akademisi dan kepolisian untuk menangani gangguan siber yang sudah masuk ranah hukum. Semoga langkah ini dapat mengoptimalkan pengamanan ruang digital di Kalsel,” pungkasnya. (BDR/RDM/RH)
BANJARBARU – Selain bantuan finansial yang diberikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), upaya pemantauan dan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga menjadi perhatian utama.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah melalui Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Indah Novita Purnamasari di Banjarbaru, baru – baru tadi.
Kasi Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa Indah Novita Purnamasari
Indah menyampaikan, Dengan program seperti Coaching BUMDesa, diharapkan potensi yang dimiliki BUMDesa dapat dikembangkan secara optimal, sementara hambatan yang dihadapi dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara proaktif.
“Peran pemuda dalam perekonomian desa juga mendapat perhatian serius. Melalui kegiatan seperti Bimtek lembaga ekonomi desa, BUMdes yang berstatus berkembang didorong untuk mencapai tingkat kemajuan yang lebih tinggi,” ucap Indah.
Dengan demikian, harapan terbesar adalah melihat BUMDesa yang berkembang mampu bertransformasi menjadi entitas yang maju dan mandiri. Selain itu, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga memberikan angin segar bagi BUMDes, terutama yang bergerak di sektor simpan pinjam. Melalui program usaha mikro yang telah disepakati melalui MoU dengan berbagai instansi terkait, BUMDes didorong untuk mengembangkan usaha simpan pinjam mereka agar lebih berdaya dan berkelanjutan.
“Dengan berbagai langkah strategis dan dukungan yang diberikan, pengembangan BUMDes diisi dengan harapan akan membawa keberlanjutan ekonomi desa menuju arah yang lebih terang. Selangkah demi selangkah, kemandirian ekonomi desa dapat terwujud, menciptakan dampak positif yang dirasakan oleh seluruh komunitas desa,” tutupnya. (MRF/RDM/RH)
BANJARBARU – Berjajar di depan panggung, Plh. Gubernur Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Adi Santoso melantik Forum Anak Daerah (FAD) Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2024-2026 secara resmi, disalah satu hotel di Banjarbaru, pada Senin (18/11) pagi.
Prosesi pelantikan Forum Anak Daerah (FAD) Kalsel periode 2024-2026
Di depan dua anak muda berpakaian adat Banjar memegang bendera, Staf Ahli Gubernur Adi Santoso membacakan sumpah kepada 80 pengurus FAD Provinsi Kalsel yang tergabung dari 13 Kabupaten/Kota. Selanjutnya ditampilkan Parade Nusantara.
‘Semoga forum anak daerah ini dapat berperan aktif dalam kebijakan pembangunan ramah anak di Provinsi Kalsel,” ucap Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli, Adi Santoso.
Seluruh anggota FAD Kalsel berfoto bersama Staf Ahli dan Kepala DPPPA-KB Kalsel
Sepanjang sejarah forum anak daerah, menurut Adi Santoso, bahwa forum anak ini sangat penting dalam mewujudkan hak anak, khususnya dalam memberikan kesempatan kepada anak untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang menyangkut hak-hak anak.
Pada kesempatan itu, Adi Santoso menilai bahwa bagi yang terlibat dan diberi kepercayaan dalam kepengurusan Forum Anak Daerah. Menurutnya, mereka mengemban tugas yang mulia.
“Sekaligus tumpuan harapan untuk menyuarakan hak-hak anak Indonesia. Melalui forum ini, saya berpesan agar anak-anak dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan, kesadaran, dan perannya sebagai pelopor,” tegas Adi Santoso.
Di era globalisasi, Adi Santoso berpandangan bahwa generasi saat ini berbeda dengan anak-anak dahulu. Apalagi, mereka kini tidak hanya berinteraksi di dunia nyata saja tetapi mampu berkomunikasi dengan seluruh orang di dunia.
“Bahkan, kita dapat mengakses budaya peradaban yang berkembang di dunia lain. Dan budaya barat itu tembus ke Indonesia tanpa batas,” jelasnya.
Adi Santoso mewanti – wanti kepada seluruh pengurus FAD Kalsel yang baru dilantik ini diharapkan agar mempersiapkan diri dalam pergaulan yang sangat terbuka, khususnya dalam memilah informasi.
Melakukan cek dan ricek, kemudian tidak percaya pada informasi – informasi yang berpotensi hoax dan tidak mendidik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel, Sri Mawarni menyampaikan, bahwa sejumlah kader FAD Kalsel didorong agar menjadi pelopor. Mereka turut terlibat dalam kontribusi perencanaan dan pembangunan daerah di Kalsel.
“Bukan hanya sebatas tanggung jawab, mereka agar memberikan sumbangsih nyata bagi lingkungan nyaman, aman, dan layak untuk anak-anak. Kami berharap kalian dapat terus menjalankan fungsi dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
Acara ini diakhiri dengan pengumuman apresiasi temu FAD Kalsel 2024 yang memiliki dedikasi terhadap peran dan tanggung jawabnya selama ini, yang berkontribusi di daerahnya masing-masing. (BIROADPIM-RIW/RDM/RH)
BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengundang sejumlah SKPD mitra kerja untuk membahas rasionalisasi anggaran dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis dari pemerintah pusat, Minggu (17/11).
Suasana Rapat Kerja Komisi II DPRD Kalsel dengan SKPD Mitra Kerja
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, sebagai pimpinan rapat, membeberkan bahwa Pemprov Kalsel akan menggelontorkan sekitar 30 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 untuk mendukung program tersebut.
“Kami ingin mendengar bagaimana mitra kita menyikapi rasionalisasi anggaran tersebut, posisi anggaran mana yang akan dikurangi hingga ingin mendengar langsung dampak dari rasionalisasi anggaran ini untuk program-program dari mitra kerja kami,” jelasnya.
Total ada 13 SKPD mitra yang secara bergantian memaparkan rasionalisasi anggarannya. Pelbagai postur anggaran yang akhirnya dipangkas, mulai dari biaya perjalanan dinas hingga program lainnya dipaksa untuk ditiadakan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas menambahkan, pihakya akan tetap mengupayakan dan mendukung program pusat ini. Ia berharap pemangkasan anggaran dari mitra kerja Komisi II tidak terlalu banyak.
“Hal itu mengingat mitra kerja kami ini membidangi ekonomi dan keuangan yang menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tuturnya. (ADV-NRH/RDM/RH)
