LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

JAKARTA — Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Provinsi Kalsel di Jakarta, Senin (28/4). Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan monitoring terhadap realisasi anggaran Triwulan I Tahun Anggaran 2025 serta memperkuat fungsi pengawasan terhadap kinerja perangkat daerah.

Rombongan Komisi I dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim. Dalam kunjungan tersebut, Komisi I ingin memastikan bahwa pelaksanaan program dan penggunaan anggaran di Badan Penghubung berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

“Kegiatan monitoring ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran, sekaligus memastikan program-program pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Kalimantan Selatan,” ujar Habib Hamid.

Rombongan DPRD Kalsel disambut oleh Kasubbag Tata Usaha Badan Penghubung Provinsi Kalsel, Hendra Saputera. Dalam pertemuan itu, Hendra menyampaikan berbagai informasi mengenai capaian program serta progres penggunaan anggaran selama tiga bulan pertama tahun ini.

Dalam diskusi yang berlangsung, Komisi I menyoroti peran penting Badan Penghubung sebagai representasi daerah di tingkat nasional. Menurut Komisi I, fungsi Badan Penghubung tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam memperkenalkan potensi daerah, khususnya pariwisata dan budaya Kalsel.

“Peran Badan Penghubung sangat strategis. Kami ingin keberadaannya menjadi wajah Kalimantan Selatan di ibu kota, dan jembatan untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta pariwisata kita secara lebih luas,” ujar Habib Hamid.

Komisi I turut mengapresiasi prestasi Badan Penghubung yang sukses membawa Anjungan Kalimantan Selatan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) meraih predikat sebagai anjungan terbaik se-Indonesia dalam ajang Apresiasi Anjungan Daerah Terbaik 2025.

Komisi I menilai keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata kontribusi Badan Penghubung dalam membangun citra positif daerah, meningkatkan daya tarik wisata, serta memperkuat jaringan kerja sama lintas daerah.

Kunjungan ini juga menjadi ajang untuk menggali kendala yang dihadapi Badan Penghubung dalam pelaksanaan tugasnya. Komisi I memberikan sejumlah masukan guna mendukung peningkatan kinerja dan optimalisasi fungsi Badan Penghubung ke depan. (ADV-NRH/RDM/RH)

DENPASAR — Dalam upaya menekan angka kemiskinan dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan, Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali, Senin (28/4). Studi komparasi ini juga melibatkan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel.

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, dan diterima oleh perwakilan Sekretariat DPRD Bali, Ni Ketut Alit Suryatni, SE, MAP, serta perwakilan Biro Pemerintahan dan Kesra Provinsi Bali, Ida Bagus Buddha.

Menurut Gusti Iskandar, Bali dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki sejumlah kesamaan dengan Kalsel, seperti jumlah penduduk, komposisi DPRD, dan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menjadikan Bali sebagai daerah pembanding yang relevan dalam mencari referensi kebijakan peningkatan kesejahteraan.

“Ternyata banyak program terobosan yang dilakukan oleh Pemprov Bali, dan itu bisa jadi inspirasi. Mulai dari pengelolaan dana hibah hingga sinergi antar-lembaga untuk menjawab kebutuhan masyarakat,” ungkap Gusti Iskandar.

Salah satu poin menarik yang dipelajari dalam pertemuan ini adalah keberadaan petunjuk teknis (juknis) dari Sekretaris Daerah (Sekda) selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bali, yang memungkinkan pengalokasian dana hibah berdasarkan usulan masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD.

“Juknis ini memudahkan pemerintah dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disalurkan oleh dewan, sehingga kebutuhan riil warga bisa terakomodir dengan baik dalam APBD,” tambahnya.

Sekretaris Komisi IV, Bambang Yanto Permono, menambahkan bahwa pengelolaan dana hibah di Bali tidak hanya menyentuh aspek keagamaan, tetapi juga infrastruktur. Bahkan, Pemprov Bali menempatkan staf Kesra di DPRD untuk membantu memilah dan mengelola permohonan hibah secara lebih efisien.

“Hibahnya menyentuh banyak bidang, bahkan ditangani langsung oleh Dinas PU. Ini menunjukkan koordinasi yang kuat antara legislatif dan eksekutif,” ujar Bambang.

Kepala Biro Kesra Setdaprov Kalsel, Fakthan, menyatakan bahwa pihaknya siap untuk mengadopsi pola-pola kebijakan yang dinilai efektif dari Bali. Ia menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi dalam merancang program berbasis aspirasi masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana usulan masyarakat bisa direspons secara sinergis oleh DPRD dan Pemprov, agar dampaknya terasa langsung bagi kesejahteraan rakyat Kalsel,” pungkas Fakthan. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka mendukung Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Dinas Pariwisata Kalsel menggelar Forum Betukar Ekraf 2025, Selasa (29/4) bertempat disalah satu Hotel Berbintang di Banjarmasin.

Dalam sambutan Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, yang dibacakan Kabid Ekonomi Kreatif Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Fasial Amir, mengatakan, Forum Bersama Tukar Wawasan Ekonomi Kreatif (Batukar Ekraf) ini mengangkat tema Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif di Kalsel. Guna membangun kemitraan strategis dan memperkuat kompetensi pelaku ekonomi kreatif di Banua, serta mewujudkan percepatan pertumbuhan usaha kreatif yang berdaya saing.

“Semua program dan inisiatif ini selaras dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih, yakni Mewujudkan Kalimantan Selatan yang Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing Berbasis Keunggulan Lokal dan Ekonomi Kreatif,” ucapnya

Faisal menyampaikan, berdasarkan data kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat dari 4,89 persen pada tahun 2022 menjadi 5,02 persen di tahun 2023. Dimana, Sub sektor kuliner, fesyen dan kriya menjadi sektor unggulan yang menopang pertumbuhan tersebut. Yakni telah berkontribusi lebih dari 54 persen terhadap ekonomi kreatif di Kalimantan Selatan. Sehingga sektor ini memiliki masa depan cerah.

“Kami akan terus dikembangkan melalui beberapa program strategis diantaranya, seleksi dan pembinaan talenta kreatif potensial di subsektor kulinerfesyen, dan kriya yang berlangsung selama enam bulan dengan pendekatan kurasi, pelatihan dan pendampingan berkelanjutan,” jelasnya

Lebih lanjut Faisal menambahkan, untuk tantangan ke depan tentu tidak ringan, yaitu masih dihadapkan pada isu-isu strategis seperti rendahnya daya saing SDM kreatif dalam komersialisasi kekayaan intelektual, ekosistem KI yang belum optimal, serta belum meratanya rantai pasok ekonomi kreatif di daerah. Namun, dengan kolaborasi kuat, inovasi berkelanjutan, serta komitmen bersama, semua tantangan dapat dilalui.

“Mari kita bangun ekosistem ekonomi kreatif Banua ini dengan semangat sinergi, inovasi, dan keberlanjutan” tutupnya.

Forum Betukar Ekraf 2025 menghadirkan Narasumber Direktur Manajemen Strategis Kemenekraf RI, Dekan Fakultas Ekonomi ULM, Managing Direktor Wetland Box, Forum Sineas Banua, Founder Ruang Actor Acting Class, dan Ketua DPW Gekrafs Kalsel. Turut hadir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, diwakili Kabid Kebudayaan Kalsel Raudati Hildayati, Dinas Perdagangan Kalsel serta Dinas Pariwisata 13 Kabupaten dan Kota.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Kalsel, menggelar Forum
Betukar Ekraf 2025, dibuka secara resmi Kepala Dinas Pariwisata Kalsel Muhammad Syarifuddin, diwakili Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Fasial Amir, didampingi Kasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Faturrahman serta jajaran Dispar Kalsel. (NHF/RDM/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Budidaya Ikan Gabus (Haruan) di Kalimantan Selatan, di gelar selama 3 hari Senin 28 sampai Rabu 30 April 2025, di salah satu hotel, di Kota Banjarmasin. Dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Rusdi Hartono diwakili Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel, Nadyah, Senin (28/4).

Dalam sambutan Rusdi menyampaikan, digelarnya kegiatan FGD ini dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur Kalsel 2025-2030, khususnya pengembangan klaster budidaya ikan gabus Haruan (Haruan Estate).

“Dalam beberapa bulan ini kita memasuki periode baru dalam pergantian kepemimpinan nasional dan kepemimpinan daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, sebagai konsekuensi dari perubahan kepemimpinan tiap tingkatan ini dan sesuai dengan siklus perubahan rencana Pembangunan jangka menengah baik nasional maupun daerah,” ucap Nadyah membacakan sambutan.

Maka, lanjut Rusdi, penyusunan RPJMD khususnya di Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan melalui tahapan penelaahan teknoratik tentu semaksimal mungkin akan menyesuaikan (cascading) dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan terpilih yakni pasangan Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman.

“Harapan kami penyusunan rencana Pembangunan khususnya sektor keluatan dan perikanan dapat disusun secara selaras atau linier antara rencana Pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” ujarnya.

Dalam visi misi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan yang terdiri dari 33 program prioritas, khusus untuk sektor perikanan tercantum pada prioritas nomor 21 dan 27 dengan target mendorong produktifitas perikanan tangkap, mendorong produktifitas budidaya hasil kelautan dan mendorong produktifitas budidaya ikan air tawar, mendorong rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, mendorong penjualan carbon di wilayah pesisir dan dalam rangka pengembangan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan sektor perikanan secara khusus akan
mengembangkan Haruan estate dan Shrimp estate.

“Secara historis ikan gabus haruan merupakan jenis ikan yang sangat lekat dengan keseharian Masyarakat Banjar, bahkan beberapa jenis masakan rasanya kurang pas kalau tidak ada ikan haruan,” tutur Rusdi.

Sehingga, tambahnya, tidak mudah untuk digantikan dengan ikan subtitusi jenis lainnya, hal ini kadang mengakibatkan ikan haruan tetap dibeli oleh Masyarakat meskipun saat harga tinggi, situasi ini dalam beberapa bulan tertentu terutama pada saat hasil tangkapan di alam berkurang menyebabkan naiknya harga dan salah satu pendorong inflasi dari kelompok makanan dan minuman.

“Jenis ikan gabus haruan ini merupakan jenis yang belum terlalau banyak dan masif dibudidayakan hal ini karena beberapa kelemahan dibanding jenis ikan lainnya diantaranya, pertumbuhan lambat, konversi pakan tinggi harga jual berfluktuasi pada rentang yang tinggi karena sangat dipengaruhi pasokan dari alam,” jelas Rusdi lebih lanjut.

Disamping untuk keperluan konsumsi ikan gabus haruan sekarang ini juga sangat diperlukan untuk bahan baku ekstrak albumin sebagai salah satu produk turunannya, yang digunakan sebagai obat dan suplemen, jika hilirisasi produk ini sudah berkembang di Kalimantan Selatan maka tantangannya adalah menyediakan bahan baku yang cukup baik kuantitas, kualitas kontinuitasnya sepanjang tahun.

“Melalui acara focus grup discussion ini saya harapkan peserta acara dapat saling berbagi pengalaman dan berdiskusi berdasarkan pengalaman dan literasi yang sudah ada, besar harapan saya acara ini dapat memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan perencanaan untuk mengakselerasi pengembangan ikan gabus haruan di Kalimantan Selatan dalam rangka menjaga pasokan dan mewujudkan visi misi Gubernur Kalimantan Selatan,” ucapnya. (SRI/RDM/RH)

DENPASAR – Guna mendorong peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, Komisi II DPRD Provinsi Kalsel mendatangi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Bali, Jalan Raya Puputan, Denpasar, Bali, Senin (28/04).

Rombongan Komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II, Muhammad Yani Helmi dan Anggotanya, Umar Sadik bersama mitra kerjanya dari DPMPTSP Provinsi Kalsel diterima Sekretaris DPMPTSP Provinsi Bali beserta jajaran.

Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan kerja ini adalah untuk mengetahui langkah kebijakan Pemprov Bali dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sekaligus kemudahan yang diberikan kepada para investor agar mau menanamkan modal usahanya di Provinsi Bali.

“Kedatangan kami adalah untuk mengetahui kemudahan berinvestasi di Provinsi Bali. Apa hal yang kiranya baik bisa kita adopsi untuk kemudahan berinvestasi itu akan kita kaji tiru,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Wakil Rakyat yang akrab disapa Paman Yani itu, pihaknya juga mencoba mengkaji bagaimana Pemprov Bali dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA), utamanya dalam melakukan penarikan retribusi terhadap TKA yang bekerja di Bali. Hal ini tentunya menjadi satu sumber untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kita juga kebanjiran tenaga asing dari Cina. Banyak, tambang-tambang mineral kita, industri kita, karyawan daripada tenaga kerja asing yang masuk kesana, tanpa mendapatkan PAD dari sana. Nah ini yang kita coba juga gali hal ini,” ucapnya seraya berterimakasih atas penerimaan dan keterbukaan informasi dari DPMPTSP Bali.

Sementara itu, Sekretaris DPMPTSP Provinsi Bali, I Nyoman Ngurah Subagia Negara mengucapkan terimakasih atas kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel dan mengungkapkan kebanggaannya bila kebijakan daerahnya dapat diadopsi oleh Pemprov Kalsel.

“Kami juga berharap hal-hal yang terbaik, praktek-praktek yang terbaik yang dilaksanakan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang dikawal oleh Komisi II, jadi bisa kami adopsi di daerah. Tentunya menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di daerah (Bali),” ujar Subagia.

Sedangkan, Kepala DPMPTSP Provinsi Kalsel melalui Kepala Bidang Perijinan Infrastruktur dan Sosial, Lailatul Qadariah menyatakan pihaknya dengan bantuan dari Komisi II DORD Kalsel, siap bersinergi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalsel untuk menarik retribusi dari TKA yang bekerja di Kalimantan Selatan. (ADV-NRH/RDM/RH)

SURABAYA – Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja ke PT Air Bersih Jatim (Perseroda) dalam rangka studi komparasi terkait proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), khususnya untuk mendukung peningkatan kualitas Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula. Kegiatan berlangsung pada Senin (28/4).

Rombongan Komisi III DPRD Kalsel yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III, Mustaqimah, didampingi Dinas PUPR Kalsel dan BPAM Banjarbakula, disambut Direktur Teknik PT Air Bersih Jatim, Suparno beserta jajaran.

Dalam pertemuan tersebut, PT Air Bersih Jatim atau PTAB Jatim berbagi pengalaman mengenai pelaksanaan proyek KPBU di bidang air minum di wilayah Jawa Timur, terutama proyek BPAM Regional. Mustaqimah menyampaikan bahwa banyak informasi dan pengalaman berharga yang diberikan oleh PTAB Jatim.

“Banyak sekali pengalaman yang beliau berikan. Nantinya akan kita terapkan di Kalimantan Selatan, khususnya dalam pengelolaan BPAM Banjarbakula,” ujarnya.

Mustaqimah menambahkan bahwa melalui studi komparasi ini diharapkan BPAM Banjarbakula dapat meningkatkan kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat.

Sementara itu, Direktur Teknik PT Air Bersih Jatim, Suparno menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjalin kerjasama KPBU di sektor air minum.

“Air minum adalah komoditas sosial yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama dengan badan usaha maupun PDAM sebagai offtaker harus benar-benar dicermati agar tidak berdampak negatif kepada masyarakat,” jelasnya. (ADV-NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman menghadiri Seminar dan Konferensi Kerja III Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia (IGTKI) – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti X, yang berlangsung di Banjarmasin, Senin (28/4).

Kegiatan yang diikuti oleh lebih 3.000 peserta luring dan daring ini mengusung tema Meningkatkan Soliditas dan Solidaritas Anggota dan Pengurus IGTKI-PGRI dengan Program Kerja yang Kolaboratif dan Inovatif.

Dalam sambutannya, Hasnuryadi memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh guru TK yang tergabung dalam IGTKI-PGRI atas dedikasi dan kontribusi nyata mereka dalam membangun fondasi pendidikan bangsa. Menurutnya, pendidikan anak usia dini merupakan tahap paling fundamental dalam membentuk karakter, moral, dan kecerdasan anak bangsa.

“Anak-anak adalah aset masa depan bangsa. Apa yang kita tanamkan kepada mereka sejak usia dini akan menentukan masa depan daerah dan negara kita. Untuk itu, kami sangat menghargai kerja keras para guru TK yang tanpa lelah membimbing anak-anak kita dengan penuh kasih sayang dan kesabaran,” kata Wagub Hasnuryadi.

Dirinya juga menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan PAUD, termasuk penguatan kompetensi pendidik dan penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai.

“Saya yakin, dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang tinggi, para guru TK di Kalimantan Selatan mampu mencetak generasi masa depan yang berkarakter kuat, berilmu, dan berdaya saing,” ucap Wagub Hasnuryadi.

Sementara itu, Ketua IGTKI-PGRI Provinsi Kalimantan Selatan, Noor Lailawati menyampaikan bahwa Seminar dan Konferensi Kerja III ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja sebelumnya serta menyusun langkah strategis ke depan dalam mendukung visi pendidikan berkualitas di Kalimantan Selatan.

“Kami berharap hasil dari konferensi kerja ini dapat menjadi acuan bagi seluruh anggota dalam melaksanakan tugas-tugas keprofesian dengan lebih baik, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam mengajar,” ujar Lailawati.

Melalui konferensi kerja ini, dirinya berharap dapat mempererat sinergi antaranggota, memperkuat program kerja yang berbasis kebutuhan lapangan, serta terus meningkatkan kapasitas profesional para guru TK di Kalimantan Selatan. (NRH/RDM/RH)

BANJARMASIN – Untuk peningkatan olahraga di Provinsi Kalimantan Selatan, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Hasnuryadi Sulaiman didamping istri, Wakil Ketua TP PKK Ellyana Trisya Hasnuryadi meninjau kembali kondisi lapangan Stadion 17 Mei Jalan Japri Zam-zam dan Lapangan Sepakbola Kayutangi di Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Senin (28/4) sore.

Kedatangan Wagub disambut Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel Muhammad Fitri Hernadi, didampingi Kabid Peningkatan Prestasi Dispora Kalsel Heru Susmianto, dan langsung menuju lapangan dan menyampaikan arahan terkait perbaikan kondisi Stadion 17 Mei bersama pihak terkait seperti pelatih dan atlet.

“Sayang saja kalau Stadion 17 Mei ini tidak bisa dimanfaatkan maksimal,” ujarnya Wagub Hasnuryadi.

Ia pun meminta Dispora agar pengelolaan lapangan tidak dibantu subsidi Pemerintah Provinsi lagi dan tidak ada tunggakan atau hutang kepada PDAM, atau pihak lainnya nya.

“Kalau disewakan, uangnya harus cukup untuk membiayai stadion ini,” sarannya.

Beberapa fasilitas lain juga disoroti Wagub Hasnuryadi, mulai kondisi jaring gawang, rumput lapangan, ruang ganti, parkir halaman depan, hingga tribun utama.

Wagub menyampaikan usulan agar di lapangan ini dilakukan uji coba atau latihan dulu.

“Agar tidak mubazir, bermanfaat bagi masyarakat Kalsel,” ujar CEO PS Barito Putera ini.

Usai meninjau kondisi lapangan dan fasilitas lainnya, Wagub Hasnuryadi yang juga menjabat Ketua Asprov PSSI Kalsel ini langsung menuju lapangan sepakbola Kayutangi.

“Intinya sama, kita ingin lapangan ini bisa manfaatkan untuk masyarakat, berkumpul dan berolahraga,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalsel Muhammad Fitri Hernadi mengatakan, pihaknya sudah menerima masukan dan saran Wagub yang selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut.

“Semua kami catat, dan nantinya dibagi tugas dengan Dinas PUPR,” ujar Fitri.

Khusus Stadion 17 Mei, kemungkinan pada November nanti sudah bisa difungsikan, termasuk untuk pertandingan dan latihan Elite Pro Academy (EPA). (BIRO.ADPIM/SRI/RDM/RH)

BANJARMASIN — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Kalimantan menggelar kegiatan donor darah di lingkungan kantor dan operasional pelabuhan, pada Senin (28/4).

Kegiatan ini berhasil mengumpulkan sebanyak 144 kantong darah, yang selanjutnya akan disalurkan melalui UDD Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banjarmasin.

Program donor darah ini diikuti antusias para karyawan Pelindo, mitra kerja, serta masyarakat sekitar pelabuhan. Sejak pagi, ratusan peserta telah memadati area yang disediakan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Junior Manager HSSE, Yoga Arya Kuswanto, dalam keterangannya menyampaikan apresiasi atas partisipasi seluruh pihak dalam kegiatan ini.

“Kami di Pelindo percaya bahwa setetes darah yang disumbangkan hari ini dapat menyelamatkan banyak nyawa. Kegiatan ini bukan hanya tentang berbagi, tetapi juga bentuk nyata komitmen kami terhadap nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Yoga Arya Kuswanto menegaskan bahwa Pelindo akan terus mendorong pelaksanaan kegiatan sosial serupa di masa mendatang. Menurutnya, kesehatan masyarakat sekitar pelabuhan adalah bagian integral dari ekosistem kerja Pelindo.

“Kami ingin terus berkontribusi positif, baik di lingkungan internal perusahaan maupun bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Kegiatan donor darah ini merupakan kolaborasi antara Pelindo dengan UDD PMI Kota Banjarmasin, yang menyediakan tim medis dan peralatan pendukung. Proses pengambilan darah dilakukan dengan standar medis yang tinggi untuk menjamin keamanan dan kenyamanan seluruh peserta.

Tidak hanya donor darah, Pelindo juga menyelenggarakan sosialisasi tentang pentingnya menjaga kesehatan dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Edukasi ini diberikan agar para peserta semakin sadar akan pentingnya gaya hidup sehat untuk mendukung produktivitas kerja dan kehidupan sehari-hari.

Dengan semangat kemanusiaan yang terus membara, Pelindo berharap kegiatan donor darah ini dapat menjadi inspirasi bagi seluruh entitas bisnis dan komunitas untuk terus berkontribusi positif bagi sesama.

“Mari kita terus menghidupkan semangat berbagi untuk Indonesia yang lebih sehat dan kuat,” tutup Yoga Arya Kuswanto. (PELINDO-RIW/RDM/RH)

BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas terselenggaranya peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-61 Tahun 2025, yang digelar di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banjarmasin, Senin (28/4).

Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, diwakili Asisten Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan, hadir dan mengikuti langsung kegiatan yang juga dilaksanakan serentak secara daring di 63 Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan dan lebih dari 600 satuan kerja pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Peringatan tahun ini mengusung semangat reformasi pemasyarakatan berkelanjutan dengan fokus utama pada peningkatan kualitas pembinaan warga binaan. Kegiatan ini turut dirangkai dengan pemberian penghargaan kepada beberapa satuan kerja pemasyarakatan di Kalimantan Selatan serta penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat.

Gubernur Muhidin melalui Asisten Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan menyampaikan bahwa pentingnya peringatan Hari Bhakti Pemasyarakatan sebagai momentum memperkuat komitmen dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih baik.

“Peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih baik. Kami berharap melalui semangat Hari Bhakti Pemasyarakatan, seluruh jajaran terus berinovasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, lanjut Bagiawan, juga berkomitmen mendukung berbagai upaya pembinaan sosial bagi warga binaan, salah satunya melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan.

“Dukungan ini sejalan dengan komitmen kami dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Salah satu bentuk konkret dukungan adalah melalui Balai Latihan Kerja Provinsi Kalsel untuk membekali warga binaan dengan keterampilan yang dapat mereka gunakan setelah kembali ke masyarakat,” jelas Bagiawan.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Pemprov Kalsel akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendorong pelaksanaan program-program pemasyarakatan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

“Kami akan terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait agar program pemasyarakatan semakin mendukung pemulihan sosial warga binaan, sehingga mereka dapat berkontribusi positif saat kembali ke tengah masyarakat,” pungkasnya. (BDR/RDM/RH)