Banjarmasin – Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Banjarmasin, menggelar Senam Sehat dan Jalan Santai, di halaman Perumda PALD Banjarmasin, Jumat (11/9).
Direktur Perumda PALD Banjarmasin Endani Kastien menyampaikan, kegiatan ini digelar dalam rangka Hari Jadi ke-500 Kota Banjarmasin, dan juga sebagai bentuk kepedulian, untuk turut serta menyehatkan masyarakat dengan berolahraga.
“Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Banjarmasin, di tempat kami,” ungkapnya, kepada sejumlah wartawan.
Pada Peringatan Harjad Kota, Perumda PAL Banjarmasin melaksanakan tiga kegiatan, yakni, senam sehat dan jalan santai, kemudian donor darah serta tebus murah sembako.
“Untuk kegiatan sosial dilaksanakan pada 15 sampai 16 September mendatang,” ucapnya.
Dijelaskan Endani, jalan santai melintasi rute sekitar jalan Kantor Perumda PAL Banjarmasin.
“Sedangkan pada senam sehat kami bekerjasama dengan komunitas, karena kegiatan ini untuk mengajak masyarakat untuk hidup sehat,” tuturnya labih lanjut.
Pada kesempatan tersebut, Endani juga menyampaikan, target pelaksanaan donor darah sebanyak 100 kantong darah.
“Kegiatan donor darah nanti, terbuka untuk masyarakat umum,” ucapnya.
Sedangkan, tebus murah sembako diperuntukkan bagi pelanggan Perumda PALD Kota Banjarmasin.
“Karena kami memberikan subsidi langsung maka tebus murah sembako diberikan kepada pelanggan,” ucapnya. (SRI/RIW/EPS)
Banjarbaru – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, menaruh perhatian terhadap kondisi kesehatan siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Perhatian tersebut disampaikan saat Wapres Gibran mengunjungi SRT 9 Banjarbaru, Kamis (10/9). Dalam kunjungan itu, pihak sekolah melaporkan empat siswa mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kondisi udara yang terdampak kabut asap.
Kepala SRT 9 Banjarbaru, Rifki Hakim mengatakan, kondisi kesehatan siswa menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian Wapres dalam kunjungannya.
“Memang ada beberapa siswa kami yang terdampak. Ada empat anak yang memang kena ISPA, tapi dalam perawatannya hanya rawat jalan. Jadi tadi itu menjadi konsen beliau,” ujar Rifki.
Dari empat siswa tersebut, satu merupakan siswa SMP dan tiga lainnya siswa SMA. Salah seorang siswa juga memiliki riwayat asma sehingga lebih sensitif terhadap paparan asap karhutla.
“Kalau memang yang empat orang, satu orang itu memang sudah punya riwayat asma. Jadi dengan pemicu sedikit saja akan langsung efeknya terasa. Kami bersama tim memang memberikan perhatian yang lebih terhadap yang bersangkutan,” jelasnya.
Meski kondisi kabut asap masih terjadi, proses pembelajaran di SRT 9 Banjarbaru tetap berjalan. Pihak sekolah melakukan sejumlah upaya dan penyesuaian dengan tetap memperhatikan kesehatan serta keselamatan siswa.
Upaya tersebut mendapat apresiasi dari Wapres Gibran. Rifki mengatakan, Wapres meminta sekolah mempertahankan keberlangsungan pembelajaran dan terus meningkatkan kegiatan positif bagi siswa.
“Beliau sangat mengapresiasi dan memang harus ditingkatkan. Yang seperti ini harapan beliau untuk dipertahankan,” katanya.
Selain kesehatan dan pembelajaran, Wapres Gibran juga menaruh perhatian terhadap kegiatan ekstrakurikuler siswa. Kegiatan tersebut diharapkan dapat diarahkan untuk mengembangkan potensi sekaligus meningkatkan prestasi siswa.
Rifki menuturkan, pesan Wapres kepada pihak sekolah adalah menjaga kesehatan siswa sekaligus terus mengarahkan mereka mengembangkan prestasi yang telah dimiliki.
“Beliau hanya menitipkan anak-anak, tolong dijaga kesehatannya, terus diarahkan untuk prestasi-prestasi yang memang sudah ada untuk diteruskan,” ungkapnya.
Dalam kunjungan tersebut, Wapres juga mengetahui adanya seorang siswa yang rumahnya terdampak kebakaran. Wapres meminta pihak sekolah menyiapkan data siswa tersebut agar dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti timnya.
“Beliau tadi minta data untuk segera ditelusuri. Kemudian sarana prasarana di sini juga mendapatkan perhatian dari beliau untuk nanti Insyaallah akan diberikan,” tutur Rifki.
Pihak sekolah selanjutnya akan menyampaikan data tersebut kepada tim Wapres untuk ditindaklanjuti. Rifki berharap perhatian tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan siswa yang terdampak bencana.
Kunjungan Wapres Gibran menjadi dorongan bagi SRT 9 Banjarbaru untuk terus menjaga kualitas pendidikan di tengah kondisi karhutla. Sekolah berkomitmen memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan siswa, sekaligus mendorong pengembangan potensi serta prestasi mereka. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen melindungi warga dari paparan asap rokok di lingkungan perkantoran. Melalui Bagian Umum Setdako Banjarmasin, maka smoking area atau kawasan khusus merokok pun disediakan.
Fasilitas tersebut berada di belakang bangunan E-Lapor atau call center di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Kepala Sub Bagian Keuangan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Veru Rahadian mengatakan, kawasan khusus merokok disediakan, agar aktivitas merokok tidak mengganggu masyarakat maupun pegawai perokok pasif.
“Untuk melindungi warga dari asap rokok, kita menyediakan smoking area. Jadi, bagi yang ingin merokok sudah disediakan tempat khusus di belakang bangunan call center,” ujar Veru, Kamis (10/9).
Veru menyebut, langkah tersebut juga sejalan dengan semangat penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Banjarmasin.
Pengaturan kawasan merokok diperlukan untuk menjaga ruang bersama tetap terbebas dari paparan asap rokok.
Menurutnya, penempatan kawasan merokok di lokasi khusus, diharapkan membuat lingkungan perkantoran menjadi lebih tertib. Perokok tetap diberikan ruang untuk menjalankan aktivitasnya, namun harus mengikuti batas kawasan yang telah ditentukan.
“Jadi bukan melarang orang untuk merokok, tetapi kita mengatur tempatnya. Bagi yang ingin merokok silakan menggunakan fasilitas yang sudah disediakan, sehingga asap rokok tidak menyebar ke ruang pelayanan atau area yang digunakan bersama,” katanya.
Veru menambahkan, keberadaan smoking area juga merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan sehat.
Terlebih, kawasan Balai Kota tidak hanya digunakan ASN, tetapi juga masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan pemerintahan.
“Kita ingin menciptakan lingkungan yang nyaman untuk semua. Jangan sampai masyarakat yang datang untuk mendapatkan pelayanan justru terganggu atau terpapar asap rokok dari orang lain,” katanya. (PEMKOBJMUMUM-SRI/RIW/EPS)
Banjarmasin — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bergerak memastikan seluruh catatan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2025, dapat ditindaklanjuti dengan tepat.
Pembahasan dilakukan dalam rapat Banggar bersama TAPD, sebagai bagian dari tahapan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2025.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo
Tidak sekadar menyelesaikan kewajiban administratif, pembahasan tersebut juga diarahkan menjadi momentum untuk melihat kembali pengelolaan keuangan daerah, terutama dari sisi pendapatan dan belanja, agar pelaksanaan APBD ke depan semakin tertib, transparan dan akuntabel.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo menjelaskan, rapat Banggar secara khusus membahas hasil evaluasi yang telah disampaikan Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, seluruh catatan hasil evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti dalam batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Kartoyo menyebut, sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, setelah hasil evaluasi diterima, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki waktu tujuh hari kerja untuk melakukan penyempurnaan.
Pembahasan antara Banggar dan TAPD sekaligus memperlihatkan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi.
Terlebih, APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita sudah menyepakati. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, setelah menerima hasil evaluasi dari Mendagri, memiliki jangka waktu tujuh hari kerja. Sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 10 September,” katanya Kamis (10/9).
Kartoyo menegaskan, secara prinsip hasil evaluasi Kemendagri telah ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Karena itu, pembahasan Banggar lebih diarahkan untuk memastikan tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah benar-benar telah sesuai dengan catatan evaluasi dan ketentuan yang berlaku.
Evaluasi dari pemerintah pusat harus dipandang sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah, bukan semata-mata sebagai tahapan yang harus diselesaikan.
Penyempurnaan pertanggungjawaban APBD 2025 ini, DPRD Kalsel berharap tata kelola keuangan daerah semakin kuat, mulai dari perencanaan pendapatan, pengalokasian belanja hingga pertanggungjawaban anggaran.
Dengan tindak lanjut yang tepat atas evaluasi Kemendagri, setiap catatan tidak berhenti sebagai dokumen administrasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam pengelolaan APBD.
“Jadi kita menerima dan membahas hasil evaluasinya saja dan memang itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Ini juga untuk perbaikan – perbaikan tahun ke depannya,” jelasnya.
Lanjut Kartoyo, di sisi lain, Banggar tidak hanya melihat penyelesaian catatan evaluasi dari aspek formal. Sejumlah masukan dari anggota Banggar tetap menjadi perhatian, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah.
Hal ini dinilai penting agar setiap komponen dalam APBD memiliki kejelasan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan maupun pertanggungjawaban.
Dengan demikian, catatan yang muncul dalam evaluasi dapat menjadi bahan pembelajaran bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam menyusun serta melaksanakan APBD pada tahun berikutnya.
Langkah tersebut diharapkan turut memperkuat akuntabilitas, efisiensi dan transparansi keuangan daerah, sehingga APBD Kalsel ke depan semakin mampu menjawab kebutuhan pembangunan sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
“Dari kawan-kawan ada hal-hal lain, misalkan ada pendapatan, ada belanja, itu tetap dikejar supaya menjadi jelas. Intinya, pembahasan ini memang hasil evaluasi,” tutup Kartoyo. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarbaru — Pemerintah terus memaksimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan dengan memperkuat pengerahan pasukan darat.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari strategi pengendalian karhutla, sembari menunggu kondisi cuaca yang mendukung pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto mengatakan, kebijakan untuk memaksimalkan pasukan darat telah dilaporkan kepada Wakil Presiden RI dan disepakati sebagai salah satu strategi penanganan karhutla di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan.
Hal tersebut disampaikan Suharyanto saat mendampingi kunjungan kerja Wakil Presiden RI ke Banjarbaru, Kamis (10/9).
Menurut Suharyanto, pengerahan pasukan darat menjadi langkah penting, karena penanganan kebakaran, terutama di kawasan gambut, tidak cukup hanya dilakukan dengan memadamkan api yang terlihat di permukaan.
“Selain pasukan darat, BNPB juga menyiagakan empat helikopter water bombing untuk membantu melakukan pemadaman dari udara. Setelah api di permukaan berhasil ditekan, pasukan darat kemudian melakukan penanganan lanjutan terhadap bara yang masih berada di dalam tanah,” ungkapnya.
Pasukan darat melakukan penyuntikan cairan khusus ke dalam tanah gambut untuk membantu memadamkan bara yang sulit terlihat dari permukaan. Langkah ini diperlukan untuk mencegah api kembali muncul dan meluas.
Sementara itu, pelaksanaan OMC akan dilakukan apabila kondisi atmosfer dan keberadaan awan hujan mendukung.
“Penyemaian awan membutuhkan keberadaan awan potensial yang cukup sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan,” lanjutnya.
Suharyanto juga menyebut Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari enam provinsi yang menjadi prioritas pemerintah dalam penanganan karhutla.
Meski masuk dalam wilayah prioritas, kondisi pengendalian karhutla di Kalsel dinilai relatif lebih baik dibandingkan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.
“Kndisi ini terlihat dari luasan titik api maupun lokasi kebakaran yang terjadi di Kalsel. Luasan kebakaran di provinsi ini tidak sebesar yang terjadi di dua provinsi tetangga tersebut,” ungkapnya.
Bahkan, kondisi karhutla di Kalsel saat ini disebut tidak sebesar kejadian pada tahun-tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah dibandingkan dengan Kalteng dan Kalbar, pengendalian karhutla di wilayah Kalsel lebih baik,” ujar Suharyanto.
Meski demikian, kondisi tersebut tidak membuat pemerintah mengurangi kewaspadaan.
“Penanganan tetap dilakukan secara maksimal karena perkembangan titik api dapat berubah seiring kondisi cuaca dan tingkat kekeringan lahan,” tutup Suharyanto. (MRF/RIW/EPSS)
Banjarbaru – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau kesiapan layanan kesehatan menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan di Rumah Sakit Daerah Idaman (RSDI) Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kamis (10/9).
Peninjauan ini untuk memastikan fasilitas dan layanan kesehatan siap merespons kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutla yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan keselamatan warga.
Kondisi karhutla di Kalsel masih menjadi perhatian, seiring tingginya frekuensi kejadian dan luas wilayah terdampak.
Dalam periode 1 Januari hingga 10 September 2026, tercatat 2.963 kali kejadian karhutla dengan perkiraan luasan lahan terbakar mencapai 20.206,06 hektare.
Banjarbaru termasuk dalam tiga kabupaten/kota dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 588 kali, dan perkiraan lahan terdampak mencapai 2.539,97 hektare.
Wapres memberikan perhatian khusus pada kesiapan fasilitas dan layanan kesehatan agar mampu merespons dampak karhutla secara cepat dan tepat, terutama dalam memberikan penanganan bagi kelompok rentan.
“Dalam penanganan karhutla, menjaga keselamatan dan kesehatan warga, terutama kelompok rentan, seperti anak – anak, lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas adalah penting,” tegasnya.
Untuk itu, Wapres meminta kesiapan rumah sakit menjadi perhatian, termasuk ketersediaan obat, oksigen, tempat tidur, tenaga kesehatan, serta sistem rujukan.
Menurutnya, kesiapan tersebut penting guna memastikan masyarakat terdampak dapat memperoleh penanganan secara cepat ketika membutuhkan layanan kesehatan.
“Rumah sakit harus siap, terutama untuk anak-anak dan kelompok rentan. Obat, oksigen, tempat tidur, tenaga kesehatan, dan sistem rujukan harus dipastikan tersedia ketika dibutuhkan,” paparnya.
Selain kesiapan fasilitas kesehatan, Wapres juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi risiko kesehatan akibat paparan asap karhutla.
Edukasi, khususnya mengenai penggunaan masker, perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami langkah perlindungan diri yang dapat dilakukan selama kualitas udara memburuk akibat asap.
“Tolong tingkatkan edukasi masyarakat, utamanya dalam menggunakan masker,” pintanya.
Pada kesempatan ini, Wapres juga menyampaikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan yang tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di tengah kondisi karhutla.
Ia menegaskan bahwa keberlangsungan pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam penanganan karhutla yang tidak hanya berorientasi pada pemadaman titik api, tetapi juga pada perlindungan masyarakat.
“Terima kasih untuk Bapak-Ibu dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang terus melayani masyarakat selama kondisi karhutla,” ucap Wapres.
Pada kesempatan tersebut Wapres pun berbincang dengan pasien maupun keluarga pasien. Siti Fatimah, seorang Ibu yang anaknya sedang mengalami sakit batuk dan pilek dampak asap, menyampaikan kepada Wapres bahwa kesiapan fasilitas kesehatan di RSD Idaman sangat baik. Ia pun mendapatkan penanganan yang baik saat berobat di fasilitas kesehatan ini.
“Di sini bagus penanganan pasiennya], karena saya juga lahirnya disini, kan. Jadi anak – anak disini juga kalau sakit,” papar Siti.
Sementara Puji Lestari, seorang Ibu hamil yang berbincang dengan Wapres, menyampaikan bahwa dalam keadaan asap tebal ini, sebagai tindakan preventif agar tidak terkena infeksi pernapasan, Ia membatasi kegiatan di luar rumah dan meminum vitamin secara rutin.
“Jadi saya tidak kemana-mana, minum vitamin saja dari puskesmas. Sudah periksa hamil rutin. Minum kalsium juga dari puskesmas,” imbuh Puji.
Puji pun mengungkapkan rasa harunya dapat berbincang langsung dengan Wapres.
“Tadi ditanya-tanya sama Pak Wakil Presiden Gibran, Pak Gibran. Tidak nyangka, di depan mata,” ungkapnya haru.
Dampak paparan asap karhutla turut dirasakan pasien anak yang menjalani perawatan di RSDI. Salah satunya Aira, pelajar asal Martapura, yang telah dua hari menjalani perawatan setelah mengalami batuk, pilek, dan demam.
Ia menuturkan keluhan tersebut muncul setelah terpapar asap yang cukup tebal saat hendak berangkat sekolah.
Kepala Staf Medis Fungsional Anak RSDI, Dr. dr. Harapan Parlindungan Ringoringo berharap, penanganan karhutla dapat segera mengatasi sumber kebakaran serta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah dampak asap yang lebih luas.
“Bagaimana caranya ini asap segera berhenti, entah pakai hujan buatan, entah pakai apa, karena sumber utamanya kan kebakarannya. berikutnya, harapannya ya mitigasi. Kalau saya pribadi, di sini sudah 30 tahun. Sekitar 3-4 tahun sekali kayak begini. Tidak setiap tahun, tapi yang saat ini memang luar biasa dibandingkan tahun lalu,” harapnya. (BiroPersWapres-RIW/EPS)
Banjarbaru – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di tiga provinsi di Kalimantan, Kamis (10/9). Peninjauan dilakukan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Kubu Raya, Kalimantan Barat, untuk melihat langsung perkembangan penanganan serta berbagai kebutuhan di lapangan.
Wapres menegaskan, karhutla harus ditangani menyeluruh dengan memastikan pemadaman berjalan efektif sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta satwa dan habitatnya.
Kehadiran Wapres di tiga wilayah tersebut menjadi bagian dari upaya mengawal agar seluruh aspek penanganan karhutla berjalan optimal di lapangan, sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam penanganan karhutla, Wapres mengingatkan agar upaya pemadaman berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.
Kebutuhan warga terdampak, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan logistik, juga perlu dipastikan tetap terpenuhi selama kondisi karhutla berlangsung.
“Pemadaman titik api dan pelayanan warga harus berjalan bersamaan, termasuk pemenuhan kebutuhan pengobatan, akses pendidikan, ketersediaan masker, vitamin, air dan logistik,” tegas Wapres.
Selain itu, Wapres menekankan bahwa penanganan karhutla perlu terus disesuaikan dengan kondisi di lapangan termasuk penerapan berbagai inovasi yang dibutuhkan.
Namun menurut Wapres, setiap inovasi yang diterapkan harus dapat memberikan manfaat nyata, terukur, dan tetap mengutamakan keselamatan petugas.
“Inovasi harus terukur, efektif, dan menjawab kebutuhan lapangan. Inovasi harus kita lihat hasilnya di lapangan. Saya ingin tahu indikator keberhasilannya, aspek keselamatannya, dan kebutuhan petugas. Yang penting inovasi membantu pemadaman dan digunakan sesuai prosedur,” imbuh Wapres.
Adapun salah satu pemanfaatan inovasi yang langsung ditinjau Wapres dan diterapkan khususnya di Kalimantan Selatan, adalah formulasi surfaktan ramah lingkungan untuk pemadaman kebakaran pada lahan gambut.
Inovasi ini dikembangkan melalui kajian dan analisis laboratorium terhadap cairan pembentuk busa, yang kemudian direformulasi agar sesuai untuk pemadaman lahan gambut.
Formulasi tersebut membantu air menembus lapisan gambut sekaligus membentuk busa di permukaan, sehingga pendinginan dan pemadaman bara di bawah permukaan lebih efektif serta penggunaan air lebih efisien.
Dalam pengujian menggunakan drone thermal, suhu area gambut yang semula mencapai sekitar 130°C turun hingga sekitar 30°C dalam waktu kurang lebih satu menit setelah aplikasi.
Saat meninjau Posko Penanggulangan Karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Wapres juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Kalimantan, karena kondisi udara yang belum pulih.
Namun pemerintah terus berusaha melakukan yang terbaik dalam penanganan sesuai arahan Presiden.
“Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar – besarnya untuk warga Kalimantan karena kondisi udara belum sepenuhnya pulih. Tapi kami akan memaksimalkan, kami akan mengupayakan yang terbaik sesuai arahan dari Bapak Presiden,” ungkap Wapres.
Menutup arahannya, Wapres kembali mengingatkan agar penanganan terus berjalan efektif. Ia meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi serta memastikan setiap kendala di lapangan memiliki tindak lanjut yang jelas dan terukur.
Kewaspadaan jangka panjang juga perlu dijaga, mengingat kondisi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027, sehingga langkah pencegahan dan kesiapsiagaan perlu terus diperkuat.
“Tingkatkan kewaspadaan El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027. Lakukan patroli pencegahan lebih intens. Tingkatkan koordinasi dan rangkul semua elemen. Pastikan setiap kendala lapangan ditangani dengan cepat dan terukur. Tingkatkan juga sosialisasi dan edukasi publik,” pungkas Wapres. (BiroPersWapres-RIW/EPS)
Banjarbaru – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat pengelolaan keterbukaan informasi publik melalui asistensi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, yang digelar di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, Kamis (10/9).
Kegiatan dibuka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, diwakili Sekretaris Diskominfo Kalsel, Mashudi.
Mashudi mengatakan, asistensi ini menjadi bagian penting untuk meningkatkan pemahaman PPID Pelaksana terkait tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik di masing – masing perangkat daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyamakan pemahaman PPID Pelaksana mengenai pengelolaan informasi publik, mulai dari penyediaan, pendokumentasian, hingga pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
“PPID Pelaksana memiliki peran penting dalam memastikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat dikelola dan disampaikan dengan baik, sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Ia berharap, seluruh PPID Pelaksana dapat meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama Diskominfo Kalsel, sehingga pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalsel semakin tertib dan optimal.
“Kami berharap setelah asistensi ini, masing – masing PPID Pelaksana dapat lebih aktif dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga keterbukaan informasi publik di Kalsel semakin berkualitas,” harap Mashudi.
Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Publik dan Statistik Diskominfo Kalsel, Efrin Riyadi menjelaskan, asistensi dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih teknis kepada PPID Pelaksana, khususnya mengidentifikasi, mengelola, dan mendokumentasikan informasi publik.
“Yang kami tekankan adalah bagaimana PPID Pelaksana memahami informasi apa saja yang wajib disediakan, informasi yang dapat diberikan secara berkala, serta informasi yang perlu dikecualikan sesuai dengan aturan,” jelasnya.
Efrin menambahkan, pengelolaan informasi yang baik membutuhkan dukungan dari setiap perangkat daerah, terutama dalam memastikan data dan dokumen yang menjadi kewenangan masing – masing dapat tersedia secara tepat dan akurat.
“PPID tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan koordinasi dari seluruh bidang dan perangkat daerah agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Ia berharap asistensi tersebut dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sekaligus memperkuat komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka.
“Harapannya, PPID Pelaksana semakin memahami perannya dan mampu memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan,” tutupnya. (BDR/RIW/EPS)
Banjarmasin – Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan di Kalimantan Selatan memasuki tahap finalisasi. Panitia Khusus IV DPRD Kalsel memastikan regulasi yang disusun tidak sekadar menjadi aturan, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Yadi Mahendra Muhyin mengatakan, dalam rapat tersebut, berbagai materi dan pasal kembali dicermati untuk memastikan substansi Raperda memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan penyelenggaraan kesehatan, sekaligus dapat diterapkan secara efektif di Kalimantan Selatan.
Ketua Pansus IV DPRD Kalsel, Yadi Mahendra Muhyin, kanan
“Pembahasan telah memasuki tahap akhir. Meski demikian, masih terdapat sejumlah masukan yang perlu disempurnakan berdasarkan arahan Biro Hukum,” ucapnya Rabu (9/9) sore.
Disampaikan Yadi, secara umum draf raperda telah dinyatakan final dan selanjutnya akan dikonsultasikan ke pemerintah pusat.
Pansus berharap konsultasi tersebut berjalan lancar sehingga tidak banyak terjadi perubahan dan raperda dapat segera melanjutkan ke tahapan berikutnya.
“Mudah-mudahan tidak banyak revisi, agar Raperda ini nantinya benar-benar dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan kesehatan di Kalimantan Selatan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Yadi menambahkan, Pansus IV menilai penguatan penyelenggaraan kesehatan membutuhkan landasan regulasi yang mampu mengikuti kebutuhan masyarakat.
Karena itu, proses finalisasi dilakukan secara cermat agar setiap ketentuan yang nantinya ditetapkan tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Foto bersama
Setelah proses konsultasi ke pemerintah pusat selesai, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan diharapkan dapat segera memasuki tahapan selanjutnya.
“DPRD Kalsel berharap penyelenggaraan kesehatan semakin terarah, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, dan kebijakan kesehatan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Panitia Khusus IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Biro Hukum Setda Kalsel, Dinas Kesehatan, dan tenaga ahli memfinalisasi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan. Finalisasi dilakukan melalui rapat kerja di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kalsel. (ADV-NHF/RIW/EPS)
Banjarmasin – Sebanyak 561 penerima Bantuan Sosial (Bansos) yang terindikasi Judi Online (Judol) ajukan sanggahan ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin.
Kepala Dinsos Kota Banjarmasin, Eka Rahayu Normasari mengatakan, mereka yang mengajukan sanggahan tersebut merasa tidak pernah bermain ataupun terlibat aktivitas judol, hingga adanya kemungkinan penyalahgunaan data pribadi.
Ket foto : Kadinsos Banjarmasin Eka Rahayu Normasari
“Mereka yang harusnya mendapat bantuan terputus karena adanya indikasi judol, ternyata bukan mereka melainkan ada yang memanfaatkan datanya untuk bermain judol,” ungkap Ayu, Rabu (9/9).
Menurut Ayu, kasus penyalahgunaan data pribadi sekarang ini sudah sangat tidak asing lagi. Bahkan sudah banyak kasus serupa terjadi di beberapa daerah lain.
Kebanyakan yang menjadi korban dalam aksi tersebut merupakan lansia yang mudah dibohongi dan dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab.
“Kebanyakan lansia. Awalnya diajak selfi ternyata biometrik wajah digunakan untuk hal-hal seperti judol ini hingga akhirnya terdata tidak layak menerima bansos,” jelas Ayu lebih lanjut
Adanya potensi tersebut, Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tidak sembarangan memberikan identitas pribadi apalagi sampai menyertakan wajah.
“Harapan saya untuk masyarakat agar selalu berhati-hati agar identitas pribadi tidak dimanfaatkan orang lain,” tuturnya.
Selain penyalahgunaan data pribadi, adanya anggota keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang terindikasi terlibat judol juga dapat menyebabkan penerima bansos dihentikan.
“Jika salah satu anggota keluarga di dalam Kartu Keluarga itu bermain judol. Maka bisa sebabkan bansos dicabut,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan, Dinsos Kota Banjarmasin terbuka kepada masyarakat yang melakukan sanggahan setelah tidak lagi menerima bansos. Bahkan kepada mereka yang terindikasi judol.
Namun tentunya, ada persyaratan yang harus dipenuhi, sesuai dengan aturan yang berlaku di Kementerian Sosial (Kemensos).
“Diantaranya surat pernyataan bahwa tidak pernah judol dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi,” sebutnya.
Di samping itu, Ia menuturkan bahwa dari Kemensos juga ada dibuka jalur tobat bagi penerima yang terindikasi terlibat judol sebagai salah satu syarat penyanggahan.
“Nanti terindikasi judol ini diminta menutup rekening, dompet digital lainnya agar mereka tidak bermain judol lagi,” ujarnya.
Jalur tobat ini sendiri lanjutnya, hanya berlaku satu kali sehingga apabila kembali mengulang tentunya data penerima akan dibekukan untuk tidak lagi jadi sasaran penerima bansos. (PEMKOBJM-SRI/RIW/EPS)
