LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM

BANJARBARU – Archery Open ke-4 Piala Gubernur Kalsel 2025 resmi dibuka di lapangan panahan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM) Kalsel, Banjarbaru, Rabu (6/8).

Kejuaraan panahan tahunan ini diikuti hampir 500 atlet dari 6 provinsi, dengan peserta terbanyak berasal dari Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalsel, Muhidin menyampaikan dukungan penuh terhadap peningkatan sarana olahraga panahan di Banua. Gubernur bahkan berkomitmen menjadikan lapangan panahan milik Pemprov Kalsel itu sebagai pusat latihan yang representatif tidak hanya untuk panahan, tetapi juga olahraga menembak.

“Saya sudah minta ke Pak Sekda agar lapangan ini bisa ditata lebih baik. Nanti akan dilengkapi pedok permanen, mushola, toilet, hingga fasilitas latihan yang bisa digunakan masyarakat umum,” ujanya.

Muhidin juga menegaskan pentingnya penyediaan busur dan anak panah yang dapat digunakan masyarakat, agar olahraga ini semakin dikenal luas dan diminati semua kalangan.

“Saya minta Perpani Kalsel siapkan itu. Siapa pun yang datang bisa mencoba latihan panahan di sini,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Kalsel sekaligus Ketua Perpani Kalsel, Isharwanto, menyebutkan bahwa kejuaraan ini merupakan bagian dari peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan dan HUT ke-80 Republik Indonesia.

“Kegiatan ini bukan hanya lomba, tapi juga bagian dari pencarian bibit atlet panahan daerah, yang kami harapkan bisa bersaing di level nasional hingga internasional,” jelasnya.

Ketua pelaksana kegiatan, Gayatrie Agustina, menjelaskan bahwa Archery Open tahun ini mempertandingkan 11 kelas berbeda. Mulai dari Standar Bow tingkat SD hingga Barebow dan Fita Compound untuk umum.

“Total peserta 476 orang. Selain Kalsel, ada peserta dari Kaltim, Kalteng, Kaltara, Sulawesi, dan Jawa Timur. Pertandingannya berlangsung dari tanggal 6 sampai 10 Agustus 2025,” ungkapnya. (SYA/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), mengundang 3 mitra kerjanya dalam rangka menggali program kerja untuk Tahun Anggaran 2026, pada Rabu, (6/8). Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel, Rais Ruhayat.

Sesi pertama rapat kerja, menghadirkan Inspektorat Daerah Provinsi Kalsel. Sementara sesi kedua dan ketiga bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Rapat kemudian dilanjutkan, yang dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor.

Ditemui seusai rapat, Ilham Noor menyampaikan, pihaknya memperoleh banyak informasi dari ketiga mitra kerja tersebut. Untuk Inspektorat Kalsel, Komisi I mendorong, agar sistem pengendalian internal ditingkatkan, untuk
meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran.

Sementara untuk Dinas PMD, diharapkan dana desa yang digulirkan Gubernur dapat dimaksimalkan dan penyerapannya menyeluruh ke seluruh desa. Pihaknya, menurut Ilham, juga mendorong peningkatan capaian Desa Mandiri serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Desa (BumDes).

“Hal ini dimaksudkan agar roda perekonomian desa dapat berjalan lebih baik,” ujarnya

Sementara itu, terhadap Disdukcapil, Komisi I menyoroti masih rendahnya angka kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Ilham mendorong agar sosialisasi IKD ditingkatkan, sekaligus disinergikan dengan layanan publik lainnya, seperti perbankan dan administrasi pemerintahan.

“Jadi kalau masyarakat lupa atau tidak membawa KTP, cukup tunjukkan IKD saja, itu bisa sangat membantu,” pungkasnya. (ADV-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalimantan Selatan, resmi menutup gelaran Lomba Kreativitas Pemuda Indonesia (Kreativesia) Tingkat Provinsi Tahun 2025, Rabu (6/8).

Penutupan dilakukan Plt Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel Fitri Hernadi, diwakili Kabid Pemberdayaan Pemuda Rokhyatin Efendi.

Rokhyatin menyampaikan, pihaknya mengucapkan terimakasih atas dukungan semua pihak, sehingga Lomba Kreativesia Tingkat Provinsi Kalsel Tahun 2025 ini, dapat berjalan lancar dan sukses.

“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah kreativitas pemuda. Selain itu untuk menjaring para pemuda pada delapan kategori yang dilombakan. Yakni, Kriya, Kuliner, Film, Vocal, Fashion, Desain Grafis, Hardwar serta Software,” ungkap Rokhyatin.

Para juara satu diberbagai kategori tersebut, akan mewakili Provinsi Kalimantan Selatan ke ajang Kreativesia Tingkat Nasional di Palembang mendatang.

“Pada penutupan ini diumumkan para pemenang lomba dari berbagai kategori, dan para pemenang berhak mendapatkan trofi serta uang pembinaan,” ucap Rokhyatin.

Pada kesempatan tersebut, Dispora Kalsel mengakui, adanya peningkatan kreativitas para peserta lomba Kreativesia Tingkat Provinsi Tahun 2025.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi atas peningkatan kreativitas para peserta, dalam menghasilkan karya pada Lomba Kreativesia Tahun ini,” ungkapnya lagi.

Rokhyatin menilai, kemampuan para peserta lomba pada tahun ini lebih meningkat, dibanding dengan tahun lalu. Seperti terlihat pada kategori hardware, software, serta desain grafis. Begitu juga pada kategori fashion, kuliner, serta kriya.

“Dispora Kalsel berharap, para pemuda terus melatih kemampuannya, agar terus mengalami peningkatan, dengan menghasilkan karya yang dapat bermanfaat,” ucap Rokhyatin. (SRI/RIW/RH)

BANJARMASIN – Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut, kembali melaksanakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) di wilayah Kalimantan Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen negara menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil).

Pelepasan tim ekspedisi dilakukan di Pelabuhan Penumpang Trisakti Banjarmasin, Rabu (6/8), yang dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, bersama jajaran Forkopimda, pimpinan Bank Indonesia, serta perwakilan TNI AL.

Kepada wartwan, Gubernur Muhidin mengatakan, ekspedisi ini bukan hanya sekadar mendistribusikan uang, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan ekonomi dan memperkuat kedaulatan nasional hingga pelosok negeri.

“Kami mendukung penuh misi ini demi pemerataan layanan keuangan, khususnya di daerah kepulauan dan pesisir Kalimantan Selatan,”
ujar Gubernur Muhidin.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Fadjar Majardi, menjelaskan, bahwa ERB 2025 mengemban tiga misi strategis. Yakni pertama, Peredaran Uang Rupiah, dimana Bank Indonesia membawa uang tunai senilai Rp6 miliar untuk melayani penukaran uang lusuh dengan uang layak edar di lima pulau sasaran. Pulau Matasiri, Marabatuan, Kerayaan, Kerasian, dan Pulau Laut Timur.

“Kami ingin memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap Rupiah yang berkualitas, di mana pun mereka berada,” ujar Fadjar.

Selanjutnya menurut Fadjar, misi kedua adalah Edukasi Cinta, Bangga, Paham Rupiah. Dimana
ERB menghadirkan kegiatan edukatif seperti BI Mengajar, Dongeng Rupiah, dan kunjungan pelajar ke kapal perang TNI AL (open ship).

“Kami ingin menanamkan nasionalisme dan pemahaman mendalam tentang Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara, khususnya kepada generasi muda,” tambahnya.

Misi ketiga, tambah Fadjar, adalah QRIS untuk Negeri. Yakni
Mendukung akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Dimana ERB 2025 menghadirkan QRIS Experience dan fasilitasi pendaftaran merchant QRIS.

“Kami ingin seluruh masyarakat di wilayah terluar termasuk UMKM juga merasakan manfaat ekonomi digital secara merata,” tegas Fadjar.

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut, Laksda TNI Yayan Sofiyan menegaskan, bahwa TNI AL siap mendukung misi ini sebagai bagian dari bela negara.

“Rupiah adalah simbol kedaulatan yang harus dijaga bersama. Kolaborasi BI dan TNI AL menunjukkan sinergi kekuatan negara untuk memastikan Rupiah menjadi tuan rumah di seluruh wilayah NKRI,” ujar Laksda Yayan.

Untuk mendukung pelaksanaan ekspedisi, TNI AL mengerahkan KRI Hiu-634, kapal patroli laut andalan yang akan menempuh pelayaran sepanjang 503 Nautical Miles, menjangkau lima pulau tujuan, membawa tim dari Bank Indonesia dan TNI AL dari 6-12 Agustus 2025.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan komitmen penuh mendukung pelaksanaan ERB, baik dari sisi koordinasi lapangan maupun pelibatan masyarakat lokal.

“ERB 2025 bukan sekadar agenda tahunan, melainkan investasi sosial dan ekonomi jangka panjang untuk membangun ketahanan daerah, memperluas literasi keuangan, dan mempererat ikatan antara negara dan rakyat,” tutup Gubernur Muhidin. (RIW/RH)

BANJARMASIN – Dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan, Bank Kalsel menyerahkan 7.000 sajadah sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR), untuk mendukung kegiatan Batamat Al-Quran dan Salat Hajat yang digelar Pemerintah Provinsi Kalsel.

Bantuan diserahkan langsung Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, kepada Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin, Muhammad Tambrin disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M
Syarifuddin.

Penyerahan bantuan dilakukan di sela kegiatan Batamat Al-Qur’an dan Salat Hajat awal pekan tadi, yang bertempat di Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan dihadiri tokoh agama, pemuka masyarakat, serta ribuan jamaah lainnya.

Kegiatan pendamping, mencakup pembacaan Al-Qur’an bersama dan pelaksanaan Salat Hajat, merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi ke-75 Provinsi Kalsel, yang mengedepankan nilai spiritual dan kebersamaan masyarakat.

Direktur Utama Bank Kalsel, Fachrudin, menjelaskan, bahwa penyaluran sajadah sebanyak 7.000 lembar, merupakan bentuk dukungan terhadap nilai-nilai spiritual dan keberagaman dalam masyarakat Kalimantan Selatan.

“Lewat penyerahan 7.000 sajadah ini, Bank Kalsel ingin turut mendukung pelaksanaan Batamat Al-Quran dan Salat Hajat sebagai momen kebersamaan dan refleksi diri. Kami berharap sumbangsih kecil ini dapat memperkuat semangat toleransi dan ukhuwah di tengah momentum peringatan hari jadi provinsi,” ujar Fachrudin.

CSR ini sejalan dengan komitmen Bank Kalsel untuk ikut andil dalam pembangunan sosial dan spiritual masyarakat, melalui inisiatif yang membawa manfaat langsung bagi komunitas lokal. (ADV-RIW/RH)

BANJARBARU – Setelah melalui beberapa tahapan, Provinsi Kalimantan Selatan resmi menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penetapan ini disampaikan Gubernur Kalsel, Muhidin, dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Karhutla di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (4/8) siang.

Muhidin menyampaikan, dua kabupaten kota, yakni Kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang sudah menetapkan status siaga darurat karhutla, menjadi dasar Pemprov Kalsel menyatakan penetapan siaga darurat karhutla.

“Surat penetapan status ini kemudian akan dikirimkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan BMKG,” ungkap Muhidin.

Nantinya, dilanjutkan Muhidin, pemerintah provinsi akan melaksanakan apel siaga darurat karhutla yang digelar 7 Agustus 2025 mendatang, dan direncanakan akan dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan BNPB.

“Setelah berstatus siaga darurat karhutla, maka bantuan pun akan segera dikirimkan BNPB. Jika sesuai usulan, maka bakal datang empat helikopter water bombing dan dua heli patroli. Adapun bantuan dari BMKG berupa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC),” lanjut Muhidin.

Pemerintah provinsi, melalui BPBD Kalimantan Selatan, sudah melakukan beberapa tahapan mitigasi bencana karhutla. Antara lain buka tutup irigasi di Cindai Alus untuk pembasahan lahan gambut di Bandara Syamsudin Noor (Guntung Damar). (MRF/RIW/RH)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), melaksanakan audit terhadap anggaran internet serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang digunakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Pelaksana Teknis (UPT), dan Balai di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Audit diikuti Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan (Renpor), serta penanggung jawab (PIC) internet dari masing-masing SKPD, UPT, dan Balai, yang dilaksanakan di Aula Diskominfo Kalsel, Banjarbaru, pada Selasa (5/8),

Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim diwakili Plt. Sekretaris Dinas Kominfo, Sucilianita Akbar, menjelaskan kegiatan ini sebagai bagian dari proses perencanaan anggaran untuk APBD Tahun Anggaran 2026. Audit ini juga bertujuan mendorong efisiensi pemanfaatan anggaran sektor jaringan dan TIK secara terpadu.

“Efisiensi bisa dilakukan dengan memanfaatkan jaringan yang telah tersedia secara terpadu di Diskominfo. Ini juga untuk menghindari tumpang tindih anggaran antara Diskominfo dan SKPD,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa SKPD tetap memiliki ruang untuk menyusun dan melaksanakan anggaran TIK masing-masing, dengan syarat penggunaan anggaran tersebut jelas, terintegrasi, dan mendukung sistem yang telah dibangun.

“Kami mendorong agar kegiatan TIK bisa difokuskan secara terpadu melalui Diskominfo, karena keamanan informasi kini menjadi prioritas utama. Dengan pengelolaan yang terpusat, infrastruktur dan sistem keamanan bisa berjalan beriringan,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh badan publik di lingkup Pemprov Kalsel dapat meningkatkan kinerjanya dengan dukungan sistem informasi dan teknologi yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi. (BDR/RIW/RH)

HULU SUNGAI TENGAH – Dalam rangka membangkitkan kepariwisataan, Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan melalui Bidang Pengembangan Destinasi, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, kembali melanjutkan Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Senin (4/8) sore

Plt Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin melalui Kepala Bidang Pengembangan Destinasi, Mugeni, dalam sambutan menyampaikan,
Bimtek Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peserta, terkait cerita sebagai strategi promosi dan branding. Kemudian diunggah di media sosial oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) masing-masing.

“Pokdarwis adalah sumber cerita terbaik, maka harus mampu jadi pembicara saat bertemu dengan wisatawan yang berkunjung,” ucapnya

Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Tengah, diwakili Sekretaris Julianur Syahdini menambahkan, saat ini jumlah Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, ada sekitar 20 Pokdarwis. Diantaranya Gunung Halau Halau, Andikian, Kampoeng Bamboe Meratus, Rindang Benawa, Mantawila dan Datu Maningkat.

Dengan adanya Bimbingan Teknis Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, telah memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sehingga, akan lebih bangkit lagi kepariwisataan di Banua.

“Kami sangat apresiasi kegiatan ini, karena tidak hanya menambah pengetahuan tetapi wawasan dalam menyampaikan cerita,” tutupnya

Untuk diketahui, Bimtek Story Telling Destinasi Pariwisata Kalsel 2025, menghadirkan narasumber berkompeten yaitu, Novyandi Saputra akademisi ULM, yang memberikan materi “Narasi Lokal, Impact Global”, Syarifur Rahman, dan Musrefinah Lediya Kasi Pemberdayaan Masyarakat Wisata Dispar Provinsi Kalsel, bertempat di Objek Wisata Manggasang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (DISPAR.KALSEL-NHF/RIW/RH)

BANJARMASIN – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai, pentingnya pengadaan dan instalasi listrik bagi rumah tangga miskin. Hal itu disampaikan, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Mustaqimah, belum lama tadi.

Mustaqimah menjelaskan, belum lama tadi pihaknya menggelar rapat dengan mitra kerja membahas program kerja tahun 2026. Diantaranya bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel.

Khusus Dinas ESDM, lebih banyak membahas tentang penganggaran pengadaan dan pemasangan instalasi listrik bagi rumah tangga miskin.

“Dari usulan 1.500 unit, disetujui 550 unit kWh meter, karena sangat penting bagi
rumah tangga miskin,” ungkapnya

Mustaqimah menilai, program ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu yang belum memiliki akses listrik memadai. Oleh karena itu, pemasangan instalasi listrik ini bukan hanya soal penerangan.

“Instalasi listrik bagi RTM menyangkut peningkatan kualitas hidup, seperti kesehatan, pendidikan anak, hingga produktivitas di malam hari,” jelasnya.

Sementara itu, pembahasan bersama Bappeda Provinsi Kalsel, lebih menitikberatkan pada sinkronisasi program, dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel.

“Kami ingin memastikan setiap usulan program dari mitra kerja benar-benar selaras dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, sehingga lebih efektif, terukur, dan tidak tumpang tindih,” tutup Mustaqimah. (ADV-NHF/RIW/RH)